cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,081 Documents
 22   23   24   25   26 
TINJAUAN HUKUM PEMINJAMAN NAMA BADAN USAHA CV DALAM PROSES LELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA NIM. A1012141027, ARIANDI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.63 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum peminjaman nama badan usaha cv dalam proses lelang pengadaan barang/jasa. Jenis penilitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Teknik yang digunakan yaitu dengan jenis pendekatan perundang-undangan(statute approach).Dalam penelitian ini sumber data dikumpulkan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.            Teknik analisis adata yang digunakan adalahSecara normatif, analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu  analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperolehkesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.Hasil analisis penelitian adalah apabila terjadi perbuatan melawan hukum atau tindak pidana yang dilakukan oleh Peminjam Nama Badan Usaha CV, maka yang bertanggungjawab adalah tetap pemilik Badan Usaha pemenang lelang.Secara hukum, jika peminjam nama badan usaha melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana terkait pengerjaan subkontrak tersebut, tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, yakni kedudukannya sebagai “turut serta”. Secara perdata, orang atau badan usaha peminjam nama bertanggungjawab kepada badan usaha yang dipinjam namanya tersebut sesuai dengan perjanjian yang disepakati pada saat akan meminjam nama badan usaha yang bersangkutan. Kata kunci :Tinjauan hukum peminjaman nama badan usaha cv dalam proses lelangpengadaan barang/jasa 
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN NIM. A01103129, DEDY TRISNA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Lalu lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana bagian dari system transportasi nasional, Lalu lintas dan Angkutan Jalan  harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu-lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara. Berdasarkan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu-lintas digolongkan atas : Kecelakaan Lalu-Lintas ringanKecelakaan Lalu-Lintas sedang; atauKecelakaan Lalu-Lintas beratBerdasarkan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, perkara kecelakaan lalu-lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fakta hukumnya efektifitas penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakkan hukum tindak pidana kecelakaan lalu-lintas tidak berjalansebagaimana mestinya, factor yang menjadi penghambat ketidakefektifan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kecelakaan lalu-lintas di Kota Pontianak diakibatkan jumlah Penyelidik atau Penyidik Pembantu dalam hal ini Unit Laka Lantas yang tidak sebanding dengan jumlah tingkat kecelakaan lalu-lintas yang tinggi di Kota Pontianak dan dilain pihak secara empiris juga tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kecelakaan lalu-lintas menjadi prmasalahan tersendiri didalam proses menegakkan hukum pidana dibidang lalu-lintas Kata Kunci :          Penegakan Hukum, Kecelakaan Lalu Lintas, Tindak Pidana Lalu Lintas, Penyelidikan dan Penyidikan, Efektifitas.
KENDALA PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PRODUSEN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KABUPATEN MEMPAWAH NIM. A1012131197, ROBERTO ANTONIUS GULTOM
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Narkotik merupakan jenis obat atau bahan yang sering disalahgunakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kabupaten Mempawah merupakan salah daerah yang menjadi tempat peredaran barang haram tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kapolres Mempawah diketahui bahwa peredaran narkotika dikabupaten mempawah mengalami peningkatan hal ini disebabkan karena masih banyaknya produsen narkotika di Kabupaten Mempawah yang belum tertangkap. Berdasarkan data yang didapat dari tiga tahun terakhir diketahui yang paling banyak tertangkap adalah pengedar dan  konsumen narkotika, sedangkan produsen dalam tiga tahun terakhir tidak ada satupun yang ditangkap dan diadili. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : Kendala Penyidik Dalam Mengungkap Produsen Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Mempawah, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini : Apa Saja Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Penyidik Dalam Mengungkap Produsen Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Mempawah.Tujuab dari penelitian ini antara lain : 1) untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika di Kabupaten Mempawah, 2)untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang dihadapi penyidik dalam pengungkapan produsen tindak pidana narkotika di Kabupaten Mempawah serta untuk, 3)mengetahui upaya-upaya hukum yang dilakukan penyidik untuk mengungkap produsen tindak pidana narkotika di Kabupaten Mempawah.Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris sedangkan bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik dan alat pengumpulan data yang dipakai adalah teknik komunikasi langsung (wawancara) dan teknik komunkasi tidak langsung (angket). Data yang telah diperoleh diolah dengan teknik analisis kualitatif.Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: 1). Faktor penghambat yang dihadapi penyidik dalam pengungkapan produsen narkotika di Kabupaten Mempawah adalah kurangnya peralatan yang memadai sehingga  kesulitan dalam menemukan alat bukti, peralatan yang dimaksud adalah berupa tes kit, alat-alat check poin komunikasi, detektor, perekam, jumper dan kendaraan, sedangkan jenis alat bukti yang sulit untuk diungkap adalah keterangan saksi. Adapun upaya-upaya hukum yang telah dilakukan pihak kepolisian guna mengungkap pelaku produsen tindak pidana narkotika dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut: melakukan penangkapan, mengembangakan jaringan, memonitor mantan napi Narkotika yang sudah keluar, dan melakukan kerja sama dengan tokoh masyarakat,antar Polres dan antar Polda. Kata Kunci : Penyidik, Produsen, Tindak Pidana, Narkotika.
KEWAJIBAN PEMBELI MEMBAYAR ANGSURAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN SEPEDA MOTOR HONDA PADA PT. NUSANTARA SURYA SAKTI CABANG KABUPATEN SINTANG NIM. A1011141217, EGGI TRIYUDHA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Sebagai salah satu perusahaan yang ada di Kabupaten Sintang yaitu PT. Nusantara Surya Sakti berdiri tahun 2001 yang beralamat di Jl. MT. Haryono, merupakan salah satu  perusahaan yang bergerak dibidang penjualan motor honda di Sintang ini memberikan  kesempatan bagi mereka yang tidak mampu untuk membeli sepeda motor secara tunai yaitu dengan cara menggunakan perjanjian pembiayaan konsumen dan akan berhubungan dengan PT. Nusa Surya Ciptadana Finanace yang merupakan satu grup dengan PT. Nusantara Surya Sakti sebagai Lembaga pembiayaan diperjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban dari pihak penjual dan pembeli. Perjanjian pembiayaan konsumen dalam prakteknya banyak dilakukan di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di Kabupaten Sintang. Namun,  dalam perjanjian pembiayaan konsumen, sering kali pembeli melakukan keterlambatan membayaran angsuran kredit kendaraan bermotor roda dua.Adapun rumusan masalah ini adalah “ Faktor Apakah Yang Menyebabkan Pembeli Belum Melaksanakan Kewajibannya Membayar Angsuran Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor Honda Pada PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Di Kabupaten Sintang Sesuai Perjanjian ?” Metode yang digunakan adalah Metode Penelitian Empiris dengan pendekatan secara Deskriptif Analisis yaitu meneliti dan menganalisis keadaan subyek dan obyek penelitian dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian dilakukan.Hasil penelitian yang diperoleh mengenai pelaksanaan pembayaran dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara konsumen dengan PT. Nusa Surya Ciptadana Finance cabang Kabupaten Sintang masih belum melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian, faktor yang menyebabkan konsumen melakukan wanprestasi pada pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Finance cabang Kabupaten Sintang dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah belum memiliki uang, kebutuhan mendesak dan lupa yang dialami oleh konsumen,  akibat hukum yang timbul terhadap konsumen yang belum melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran kendaraan bermotor roda dua merk honda pada PT. Nusa Surya Ciptadana Finance adalah apabila terjadi kelalaian maka akan dilakukan pemberian denda hingga penarikan kendaraan, upaya yang dilakukan pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Finance cabang Kabupaten Sintang terhadap konsumen yang belum melaksanakan kewajibannya adalah dengan memberikan somasi 1, soamsi 2 dan somasi 3 sebelum dilakukan penarikan kendaraan bagi yang tidak dapat ditoleransi lagi. Kata Kunci : Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Wanprestasi
EFEKTIFITAS PENGAWASAN PENYIDIKAN TERKAIT TERJADINYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLRESTA PONTIANAK KOTA NIM. A11111189, RICCO B. PANJAITAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Polri merupakan institusi yang berperan untuk menciptakan, keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum. Polri sebagai garda terdepan dalam proses penegakan hukum (law enforcement) dari sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system), merupakan institusi yang berperan dalam penegakan hukum dalam  pra-ajudikasi terhadap dugaan adanya suatu tindak pidana dan menjaga norma yang hidup di masyarakat (police as an enforment officer), kondisi demikian Polri merupakan institusi yang dapat memaksakan berlakunya hukum. Untuk melihat bagaimana hukum ditegakkan dapat dilihat dari perilaku anggota Polri dalam menjalankan profesinya. Proses penegakan hukum oleh Kepolisian melalui kegiatan penyidikan, harus di sertai dengan pengawasan yang ketat dan efektif, khususnya pengawasan internal melalui pejabat yang berwenang melakukan pengawasan dalam proses penyidikan, sehingga dengan pengawasan dalam proses penyidikan yang efektif dapat menjamin proses penyidikan terlaksana secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhindar dari penyimpangan berupa penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan yang berakibat pada `kerugian dan ketidakadilan bagi masyarakat. Kurang efektifnya pengawasan dapat berakibat terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan, terdapat beberapa faktor penyebab pengawasan penyidikan tidak efektif, diantaranya faktor hukumnya itu sendiri, faktor kurangnya personel/ pejabat yang berwenang melakukan tugas  pengawasan penyidikan dan faktor penerapan sanksi terhadap penyidik dan pejabat pengawas penyidik yang terbukti melakukan pelanggaran dalam proses penyidikan. Oleh karena itu Polri diharapkan mampu melakukan langkah-langkah untuk memaksimalkan pengawasan dalam proses penyidikan dengan menambah jumlah pejabat pengawas penyidikan dengan membentuk struktur/ fungsi khusus yang bertugas melakukan pengawasan penyidikan, menjatuhkan sanksi tidak hanya terhadap penyidik namun kepada pejabat pengawas penyidik yang terbukti melakukan pelanggaran. Kata kunci : Penyidik, Penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan, pengawasan dan Pejabat pengawas penyidikan
PERJANJIAN JUAL BELI HANDPHONE DENGAN MENGGUNAKAN STANDARD BAKU OLEH PEMILIK TOKO AGG CELL DI KHATULISTIWA PLAZA PONTIANAK NIM. A1012141080, ANDRE CHRISTIE PHOEA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Pusat perbelanjaan di Khatulistiwa Plaza Pontianak berdiri pada tahun 1984 yang terdiri dari 2 (dua) lantai dan di kelola oleh PT. Seroja Plaza Developer Kota Pontianak. Terdapat 345 (tiga ratus empat puluh lima) buah kios yang digunakan sebagai tempat usaha dan salah satunya adalah kios penjual handphone. Dalam kegiatan usahanya, pengusaha handphone menjual berbagai merek dan tipe handphone, diantaranya terdapat merek SAMSUNG, NOKIA, APPLE, OPPO, VIVO, XIAOMI, COOLPAD dan lainnya. Kemudian tidak hanya handphone yang diperjual-belikan, tetapi ada juga menjual berbagai accessories handphone seperti earphone, headset, softcase, hardcase, ringphone dan accessories lainnya.Bentuk perjanjian jual beli yang digunakan oleh pengusaha bersifat tertulis yaitu menggunakan alat bukti pembayaran berupa bon, faktur, nota atau kwitansi pembelian. Kemudian didalam bukti pembayaran tersebut tercantum standard baku yang menyatakan “PERHATIAN ! Barang-barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan”. Pencantuman standard baku yang bersifat menyatakan pengalihan tanggung jawab pengusaha pada setiap dokumen dan/atau perjanjian merupakan perbuatan yang telah dilarang oleh Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat 1 huruf (a) dan (b).Faktor penyebab pemilik toko AGG CELL mencantumkan standard baku tersebut dikarenakan untuk menghindari kecurangan-kecurangan dari pihak pembeli. Oleh sebab itu pihak pembeli yang mengalami kerusakan pada barang yang telah dibelinya juga tidak dapat mengajukan komplain atas kerusakan barang tersebut dikarenakan adanya pencantuman standard baku tersebut yang kemudian menjadi dasar atau sebab pemilik toko AGG CELL menolak komplain dari pihak pembeli. Dalam pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jelas menyatakan bahwa “penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya”. Maka akibat hukum dari perbuatan pemilik toko AGG CELL dapat dikenakan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi menurut Undang undang tentang perlindungan konsumen. Oleh sebab itu pihak pembeli yang mengalami kerusakan barang yang telah dibeli melakukan upaya hukum non litigasi atau musyawarah secara kekeluargaan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang di derita.  Kata Kunci : Perjanjian Jual Beli, Standard Baku, Ganti Rugi.
PERBANDINGAN KONSEP NEGARA ANTARA SISTEM KHILAFAH VERSI HIZBUT TAHRIR DENGAN SISTEM DEMOKRASI PANCASILA NIM. A01111117, AGUNG SALAKSATHAMA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Pembentukan negara beserta sistem pemerintahan negara pada dasarnya bersifat subyektif. Beberapa negara menggunakan ide ketuhanan untuk dasar pembentukan negara dan pemerintahan yang penelitian ini adalah negara Khilafah yang dibahas dalam versi Hizbut Tahrir. Namun dalam ketatanegaraan modern pada umumnya, negara-negara menggunakan sistem republik sebagai pemerintahan oleh rakyat secara representatif yang salah satu contohnya adalah sistem republik dalam versi demokrasi berbasis Pancasila. Doktrin pengharaman sistem republik oleh organisasi Hizbut Tahrir dan penolakan ide Khilafah oleh pemerintahan demokratis berbasis Pancasila merupakan awal studi penelitian. Permasalahan yang menjadi titik fokus skripsi ini adalah bagaimana perbandingan konsep negara antara sistem Khilafah versi Hizbut Tahrir dengan sistem demokrasi Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan diantara kedua sistem ketatanegaraan dengan jenis penelitian normatif dan pendekatan penelitian secara deskriptif analisis. Dalam sejarahnya terdapat beragam model pemikiran mengenai negara dengan sistem khilafah. Dimulai dengan sistem Khilafah pada zaman Rasulullah SAW, hingga memasuki model monarki sampai dengan keruntuhannya yang menyebabkan organisasi penggerak untuk membangkitkan kembali sistem Khilafah yakni salah satunya adalah Hizbut Tahrir. Begitupula dengan sistem demokrasi, sepanjang perjalanan sejarah mulai dari demokrasi klasik pada zaman Yunani kuno hingga memasuki zaman renaissance di Eropa yang melahirkan beragam model demokrasi untuk ketatanegaraan modern. Salah satunya dalam penerapan ketatanegaraan modern pada negara indonesia lahirlah pemerintahan demokratis yang berdasarkan Pancasila yakni asas-asas yang diambil dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pada pembahasan perbandingan kedua sistem tatanegara didapatlah beragam persamaan seperti prinsip kekuasaan ditangan rakyat, negara berbentuk kesatuan, prinsip negara berdasarkan hukum, terdapat badan perwakilan rakyat, dan yang lainnya. Selain itu, diantaranya terdapat perbedaan sebagai hal wajar jika dipandang berbedanya dasar dan latar belakang negara. Selain itu, dalam rangka memperkuat demokrasi Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan negara di Indonesia dituliskan pula penjelasan bahwa negara dengan sistem demokrasi Pancasila bukan suatu negara Sekuler dan bukan pula suatu negara Islam, juga penjelasan hubungan antara Piagam Madinah dan demokrasi Pancasila, serta penjelasan bahwa prinsip Khilafah bukan ancaman bagi sistem demokrasi Pancasila. Saran dari penelitian ini adalah agar tidak terdapat tindakan menghakimi sistem negara lain selama tidak merusak cita-cita negara dan juga agar semangat penerapan hukum Syara’ oleh organisasi Hizbut Tahrir disalurkan dengan turut serta dalam pembangunan hukum nasional melalui jalur konstitusional.KEYWORD/ KATA KUNCI :Negara , Khilafah , Khilafah versi Hizbut Tahrir, Hizbut Tahrir , Demokrasi , Demokrasi  Pancasila , Indonesia .
ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN INDUK TERHADAP ANAK PERUSAHAAN DI LINGKUNGAN BUMN YANG WANPRESTASI DAN/ATAU PERBUATAN MELAWAN HUKUM NIM. A1011141055, MAGHFIRA SYALENDRI ALQADRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Perusahaan induk memiliki kontrol penuh atas berjalannya anak perusahaan. Apabila dikemudian hari anak perusahaan melakukan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum terhadap pihak tertentu, pertanggungjawaban seperti apakah yang harus dilakukan. Untuk dapat mengkaji lebih lanjut mengenai apakah perusahaan induk di lingkungan BUMN bertanggung jawab terhadap anak perusahaanya yang melakukan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum, Penulis tertarik untuk membuat suatu analisa hukum yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul, “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Perusahaan Induk Terhadap Anak Perusahaan di Lingkungan BUMN yang Wanprestasi dan/atau Perbuatan Melawan Hukum”. Adapun pokok permasalahan yang akan dikaji sehubungan dengan adanya latar belakang yang telah dipaparkan adalah: “Bagaimana Pertanggungjawaban Perusahaan Induk Terhadap Anak Perusahaan di Lingkungan BUMN Yang Wanprestasi dan /atau Perbuatan Melawan Hukum?”.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban perdata perusahaan induk terhadap anak perusahaan yang wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum, untuk menganalisis konsekuensi hukum anak perusahaan yang wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum dan untuk menganalisis kewenangan anak perusahaan dalam melakukan perbuatan hukum mandiri.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Konsep, perspektif, teori dan paradigma yang menjadi landasan teoritis penelitian mengacu pada kaidah hukum yang ada dan berlaku atau pada ajaran hukum dari para pakar hukum; analisis data dilakukan secara kualitatif; dan beranjak dari adanya kesenjangan dalam norma/asas hukum.Hasil penelitian yang diperoleh yakni pertanggungjawaban perusahaan induk terhadap anak perusahaan yang melakukan wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum dapat dilakukan apabila ditemukan bukti-bukti yang membuktikan bahwa perusahaan induk telah melakukan dominasi serta pengendalian yang berlebihansecara kasuistik. Perusahaan induk hanya bertanggung jawab sebatas kesalahannya saja karena PT di Indonesia menggunakan prinsip limited liability. PT di Indonesia juga menggunakan prinsip separate legal entity sehingga perusahaan induk dan anaknya dianggap sebagai entitas hukum yang berbeda. Prinisp ini jugalah yang dapat membuat anak perusahaan menanggung sendiri perbuatannya apabila perusahaan induk tidak terbukti mendominasi dan mengendalikan anak perusahaan. Perusahaan induk memiliki hak-hak untuk mendominasi serta mengendalikan anak perusahaan, sehingga kemandirian badan hukum anak perusahaan tidak menghalangi pengendalian perusahaan induk terhadap anak perusahaan dalam konstruksi holding company. Kata Kunci: Perusahaan Induk, Anak Perusahaan, Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum, Holding Company BUMN
PERANAN POLRI DALAM MEWUJUDKAN PEMOLISIAN MASYARAKAT (POLMAS) SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA KRIMINALITAS (Studi Kasus Di Polsek Pontianak Selatan) NIM. A11112201, YUSRI DWI ASYHARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kaitannya dengan fungsi Polisi, maka Polisi harus menyadari bahwa mereka adalah wakil masyarakat dan sebagai wakil masyarakat sudah semestinya Polisi membina hubungan dan bekerjasama dengan masyarakat untuk mencegah terjadinya dan meningkatnya kriminalitas. Salah satu bentuk hubungan dan kerjasama antara Polisi dan masyarakat ini dilakukan dengan cara kemitraan yang diwujudkan dalam Pemolisian Masyarakat (Polmas). Pemolisian masyarakat (Polmas) merupakan sebuah filosofi dan sebuah strategi organisasional yang mendorong terciptanya sebuah kemitraan baru antara masyarakat dan polisi. Tujuan dari pendekatan Pemolisian Masyarakat (Polmas) adalah untuk memastikan adanya kontak langsung dengan warga masyarakat, memahami masalah-masalah mereka serta menciptakan strategi untuk bersama-sama mencegah dan mendeteksi kejahatan, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada polisi. Untuk mewujudkan Pemolisian Masyarakat (Polmas), maka dibentuklah Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang dimulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat kecamatan. Namun dalam prakteknya, untuk mewujudkan Pemolisian Masyarakat (Polmas) sebagai upaya mencegah terjadinya kriminalitas masih dirasakan sangat sulit. Hal ini juga terjadi di wilayah Polsek Pontianak Selatan, di mana peranan Polri dalam mewujudkan Pemolisian Masyarakat (Polmas) sebagai upaya mencegah terjadinya kriminalitas di wilayah Polsek Pontianak Selatan ini masih belum maksimal, walaupun telah dibentuk Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) di tingkat Kecamatan dan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Tingkat Kelurahan. Hal-hal yang mempengaruhi kinerja/peranan Polri dalam mewujudkan Pemolisian Masyarakat (Polmas) sebagai upaya mencegah terjadinya kriminalitas di wilayah Polsek Pontianak Selatan dikarenakan kurangnya pemahaman anggota Polri terhadap tujuan Pemolisian Masyarakat (Polmas) itu sendiri dan kurangnya kepedulian masyarakat untuk bekerjasama dengan Polisi. Adapun upaya-upaya untuk memaksimalkan kinerja/peranan Polri dalam mewujudkan Pemolisian Masyarakat (Polmas) sebagai upaya mencegah meningkatnya kriminalitas di wilayah Polsek Pontianak Selatan adalah dengan cara membangun kemitraan melalui komunikasi intensif antara petugas Polri dengan warga masyarakat, Polri harus senantiasa bersikap dan berperilaku sebagai mitra masyarakat yang lebih menonjolkan pelayanan dan mengubah citra buruk yang melekat pada Polisi. Kata Kunci : Pemolisian Masyarakat (Polmas), Pencegahan, Kriminalitas.
IMPLEMENTASI PERMENHUT NO. P.30/MENHUT-II/2012 TENTANG PENATA USAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN HAK DILOKASI KELOMPOK TANI USAHA TANI DESA GUNUNG TAMANG KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A11111186, LASIMIN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Dalam rangka untuk mendorong berkembangnya perekonomian masyarakat secara umum, maka hutan dapat diprioritaskan untuk perkembangan  usaha sekaligus memperluas lapangan kerja serta mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu kepada masyarakat pemilik/pengelola hutan hak diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan kegiatan penetausahaan atas hasil hutannya.Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak, maka masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok mendapatkan kesempatan untuk mengusahakan hutan haknya yang diharapkan dengan hasil hutan hak tersebut dapat memperbaiki perekonomian bukan saja untuk kepentingan pemilik, namun lebih luas lagi adalah masyarakat sekitarnya dapat menikmati manfaat dari hasil hutan. Dalam kaitan ini dicoba untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak tersebut bagi anggota Kelompok Tani Usaha Tani di Desa Gunung Tamang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Adapun yang menjadi tujuan dalam pembahasan di sini adalah untuk mendapatkan data dan informasi tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak yang berada di  Kabupaten Kubu Raya, serta mengetahui hubungan maupun partisipasi masyarakat khususnya kelompok tani usaha tani di Desa Gunung Tamang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dalam pemanfaatan hutan hak yang telah dibebani hak atas tanah berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan tersebut.Dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif Analisis, yakni meneliti dan menganalisis keadaan subyek dan obyek penelitian dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian dilakukan, dalam bentuk Penelitian Kepustakaan (Library Research),Yaitu mempelajari literatur-literatur, tulisan para sarjana, dokumen-dokumen, undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Serta Penelitian Lapangan (Field Research) Yaitu mengadakan penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan pada sumber data untuk mendapatkan data serta mengamati permasalahan dalam penelitian ini. Maka diperoleh kejelasan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak tersebut bagi anggota Kelompok Tani Usaha Tani di Desa Gunung Tamang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, belum Terlaksana Sepenuhnya Sebagaimana Mestinya. Keywood : Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut-II/2012

Page 24 of 309 | Total Record : 3081

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue