Garuda - Garba Rujukan Digital

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN NEGARA PADA FAKIR MISKIN NIM. A1011201018, SHERELL ADINTA ZAHARA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstractproblem reflects social inequality and the system's failure to meet the basic needs of vulnerable groups. This research aims to analyze the Pontianak City Regional Government's strategy in fulfilling state obligations towards the poor in accordance with Regional Regulation Number 12 of 2012. This study evaluates the city government's policies and programs in improving social welfare, reducing poverty, and providing protection for. The research uses empirical legal methods with a prescriptive approach. Primary data was obtained through interviews and field observations, while secondary data came from legal literature, books and related journals. Data from the Pontianak City Social Servicehelps understand the population of the poor and the effectiveness of the policies implemented. The research results show that the Pontianak City Regional Government has implemented various economic empowerment programs, providing basic services and social protection. However, there are still structural and regulatory obstacles that need to be refined to increase policy effectiveness. Collaboration between government, society and the private sector is neededKeywords: Local government strategy, the poor, social welfare AbstrakKemiskinan adalah masalah sosial yang signifikan di Indonesia, termasuk di Kota Pontianak. Masalah ini mencerminkan ketidaksetaraan sosial dan kegagalan sistem dalam memenuhi kebutuhan dasar kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Pemerintah Daerah Kota Pontianak dalam memenuhi kewajiban negara terhadap fakir miskin sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012. Studi ini mengevaluasi kebijakan dan program pemerintah kota dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan, dan memberikan perlindungan bagi fakir miskin. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan preskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari literatur hukum, buku, dan jurnal terkait. Data dari Dinas Sosial Kota Pontianak membantu memahami populasi fakir miskin serta efektivitas kebijakan yang diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Pontianak telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan ekonomi, penyediaan layanan dasar, dan perlindungan sosial. Namun, masih terdapat hambatan struktural dan regulasi yang perlu disempurnakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk solusi holistik dan berkelanjutan dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Pontianak. Kata Kunci: Strategi pemerintah daerah, fakir miskin, kesejahteraan sosial

PANDANGAN MASYARAKAT ADAT ISTANA KADARIAH TERHADAP PERKAWINAN WANITA SYARIFAH DAN PRIA NON- SYARIF DI PONTIANAK NIM. A1011201102, PUTRINANDA ADELMAR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThe indigenous people of Kadariah Palace continue to uphold and apply their traditional principles. The provisions of customary law and customs that exist in the area serve as guidelines for daily attitudes and behavior. According to the traditional community of the Kadariah Palace, marriage is a very important event in the lives of the people, because it not only concerns the couple who will get married but also concerns the family and community and the spirits of the ancestors. The indigenous people of the Kadariah Palace, Pontianak, still carry out traditional marriage traditions as before, even though they experienced several shifts. At that time, the religion was not yet known to the community. Syarifah and Syarif marriages themselves are traditional marriages of the Kadariah Palace indigenous community, which carries out the marriage of sharifah women with non-sharif men.So the main problem formulation in this research is: What is the view of the Saadat Keraton Kadariah community towards the marriage of Sayarifah women and non-Syarif men in Pontianak. The research objective to be achieved from this research is to obtain data and information, causal factors, legal consequences and legal measures regarding the implementation of marriage traditions between sharifah women and non-sharif men, legal consequences and efforts made by traditional stakeholders for couples who do not carry out traditional wedding traditions. In this research, empirical legal research methods were used, with descriptive research characteristics and qualitative data analysis.The results of the research were that the views of the Karataiah traditional community towards the marriage of Syarifah women with non-Syarif men tended to reject such marriages; The factors that give rise to the pros and cons of the views of the Kadariah Palace indigenous community regarding the marriage of sharifah women and non-sharif men are the freedom to choose a partner, considerations of love and compatibility, as well as considerations of modernization and progress of society; There are no customary sanctions against couples who marry sharif women and non-sharif men, but there are moral sanctions, namely that the woman's parents are deemed unable to carry out their responsibility to marry their daughter to a sharif man. Apart from that, the traditional reaction for the two partners and family relatives who agree to the marriage of a sharifah woman with a non-sharif man will be criticized by the traditional community because it is considered that the two partners and family relatives are not aware of the importance of the customs of the Pontianak Kadariah Palace community; Efforts to maintain, protect and preserve these customs are by continuing to have married couples who marry sharifah women and sharif men, and also by encouraging their descendants to implement the tradition of marrying sharifah women with sharif men.Keywords: Syarif and Syarifah, Marriage, Traditional Society ABTRAK Masyarakat adat Keraton Kadariah tetap memegang teguh dan menerapkan prinsip- prinsip adatnya. Ketentuan hukum adat dan kebiasaan yang berlangsung di daeran tersebut sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku sehari-hari. Perkawinan menurut masyarakat adat Keraton Kadariah adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakatnya, karena tidak hanya menyangkut pasangan yang akan melakukan perkawinan tetapi juga menyangkut keluarga dan masyarakat dan roh-roh para leluhur. Masyarakat adat Keraton Kadariah Pontianak masih melaksanakan tradisi adat perkawinan seperti sedia kala walaupun mengalami beberapa pergeseran. Perkawinan Syarifah dan Syarif itu sendiri adalah perkawinan adat masyarakat adat Keraton Kadariah yang melakukan perkawinan perempuan syarifah dengan laki-laki non syarif.Maka yang menjadi pokok rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:Bagaimana Pandangan masyarakat Saadat Keraton Kadariah Terhadap Perkawinan Perempuan Sayarifah dan Laki-Laki Non-Syarif di Pontianak. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi, faktor penyebab, akibat hukum dan upaya hukum tentang pelaksanaantradisi perkawinan anatara perempuan syarifah dengan laki-laki non-syarif, akibat hukum dan upaya yang dilakukan pemangku adat bagi pasangan yang tidak melaksanakan tradisi adat perkawinan. Dalam penelitian ini dipergunakan metode penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif dan analisis datanya kualitatif. Hasil penelitian yang dicapai Bahwa pandangan masyarakat adat keraton kadariah terhadap perkawinan perempuan syarifah dengan laki-laki non syarif cenderung untuk menolak perkawinan tersebut; Faktor yang menyebabkan munculnya pro dan kontra pandangan masyarakat adat Keraton Kadariah terhadap perkawinan perempuan syarifah dan laki-laki non-syarif ialah kebebasan memilih pasangan, pertimbangan cinta dan kompatibilitas, serta pertimbangan modernisasi dan kemajuan masyarakat; Tidak terdapat sanksi adat terhadap pasangan yang melakukan perkawinan perempuan syarifah dan laki-laki non-syarif tetapi terdapat sanksi moral yaitu orang tua pihak perempuan dianggap tidak mampu melakukan tanggung jawabnya untuk menikahkan putri mereka dengan laki-laki syarif. Selain itu reaksi adat bagi kedua pasangan dan kerabat keluarga yang menyetujui perkawinan perempuan syarifah dengan laki-laki non-syarif maka akan mendapat celaan dari masyarakat adat karena dianggap bahwa kedua pasangan dan kerabat keluarga tidak menyadari arti pentingnya adat masyarakat Keraton Kadariah Pontianak; Upaya guna untuk menjaga, melindungi, dan melestarikan adat istiadat tersebut ialah dengan masih adanya pasangan perkawinan yang melakukan perkawinan antara perempuan syarifah dan laki-laki syarif, dan ada juga dengan meningkatkan kepada keturunannya untuk menerapkan tradisi perkawinan perempuan syarifah dengan laki-laki syarif.Kata Kunci : Syarif dan Syarifah, Perkawinan, Masyrakat Adat

FAKTOR PENGHAMBAT PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH UNTUK DITINGKATKAN KE TAHAP PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM POLDA KALBAR NIM. A1011161168, NURUL HIDAYAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractLand grabbing carried out by a person or group of people against land owned by another person is an event that often occurs in Indonesia. The large number of lands that are not managed properly, have no clear boundaries or are not managed at all, make the people living around the land to cultivate or manage the land to support themselves and their families. This a problem when the land owner who has the right to the land questions the community who manages his land and in general the land owner reports this problem to law enforcement officials. In the process of law enforcement for the crime of land grabbing, it is not uncommon for investigators to encounter obstacles or difficulties so that the law enforcement process has not been able to run optimally.In this research, the writer uses empirical juridical/sosiological juridical research method by collecting primary data and secondary data. The primary data in this study the authors obtained by making direct or indirect contact with the resource person. While secondary data, the writer conducts library research such as studying literature related to the object of research by reading, reviewing and analyzing legal materials that are relevant to the object under study. This study aims to determine the factors that hinder investigators in handling criminal cases of land grabbing so that it is difficult to advance to the investigation stage in the jurisdiction of the West Kalimantan Regional Police.From the research that the authors conducted, the results obtained were that the inhibiting factors involved in investigating the criminal act of land grabbing made it difficult to upgrade to the investigation stage due to internal and external factors involved in the investigation process. Internal factors include inaquate investigator personnel, lack of facilities and infrastructure to support the investigation process, lack of expertise by the police in handling cases of land grabbing. While external factors include difficulties in summoning witnesses or related parties.Efforts made to overcome obstacles in the process of investigating criminal acts of land grabbing include increasing the number of investigators, stabilizing facilities and supporting facilities for investigation activities, conducting education or training for investigators, especially in the field of land, coordinating between investigators from Sub Directorate II of The West Kalimantan Regional Police and the National Land Agency (BPN) so that the process of investigating criminal cases of land grabbing can run optimally as well as conducting interrogations of reporters and taking statements from relevant witnesses. Keywords : Land Grabbing, Investigation, Law Enforcement AbstrakPenyerobotan tanah yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah yang dimiliki oleh orang lain merupakan peristiwa yang sering kali terjadi di Indonesia. Banyaknya tanah-tanah yang tidak dikelola dengan baik, tidak dibuat batas-batas yang jelas atau sama sekali tidak dikelola membuat masyarakat yang bermukim di sekitar tanah tersebut menggarap atau mengelola tanah tersebut untuk menghidupi dirinya maupun keluarganya. Hal inilah yang menjadi masalah ketika pemilik tanah yang memiliki hak atas tanah tersebut mempersoalkan masyarakat yang mengelola tanah miliknya dan pada umumnya pemilik tanah tersebut melaporkan masalah ini kepada aparat penegak hukum. Dalam proses penegakan hukum tindak pidana penyerobotan tanah, tidak jarang penyelidik menemui hambatan atau kesulitan sehingga proses penegakan hukum belum dapat berjalan secara optimal.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris/yuridis sosiologis dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Adapun data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan dengan cara melakukan kontak langsung maupun tidak langsung kepada narasumber. Sedangkan data sekunder penulis melakukan penelitian kepustakaan seperti mempelajari literatur yang berkaitan dengan objek penelitian dengan cara membaca, mengkaji serta menganalisis bahan hukum yang relevan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat penyelidik dalam menangani kasus tindak pidana penyerobotan tanah sehingga sulit untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan di wilayah hukum Polda Kalbar.Dari penelitian yang penulis lakukan, maka diperoleh hasil bahwa faktor penghambat penyelidikan tindak pidana penyerobotan tanah sehingga sulit untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan karena faktor internal dan eksternal yang terdapat dalam proses penyelidikan. Faktor internal meliputi personil penyidik yang belum memadai, minimnya sarana dan fasilitas pendukung proses penyelidikan, kurang ahlinya kepolisian dalam menangani kasus penyerobotan tanah. Sedangkan faktor eksternalnya meliputi kesulitan dalam memanggil saksi atau pihak-pihak terkait.Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses penyelidikan tindak pidana penyerobotan tanah meliputi penambahan jumlah personil penyelidik, menstabilkan sarana dan fasilitas pendukung kegiatan penyelidikan, melakukan pendidikan atau pelatihan bagi penyelidik khususnya dibidang pertanahan, melakukan koordinasi antara penyelidik Subdit II Polda Kalbar dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar proses penyelidikan kasus tindak pidana penyerobotan tanah dapat berjalan dengan optimal serta melakukan interogasi terhadap pelapor dan mengambil keterangan dari saksi-saksi terkait. Kata Kunci : Penyerobotan Tanah, Penyelidikan, Penegakan Hukum

WANPRESTASI PEMILIK POISONCLEANSHOES TERHADAP PELANGGAN DALAM PERJANJIAN JASA PENCUCIAN SEPATU DI PONTIANAK NIM. A1012171053, PAJARUDDIN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac In Pontianak City there are various business fields, one of which is in the field of shoe washing services, namely PoisonCleanShoes, whose owner has a legal relationship with customers as users of shoe washing services. The legal relationship between both parties is reciprocal between rights and obligations. The rates given are also quite varied from one to another, namely Rp. 35,000 to Rp. 45,000 within three days of washing completion, Rp. 50,000 within one day of completion. However, there are problems that business owners often do in shoe washing activities which are detrimental to customers, namely shoes. those that are washed are not clean enough, the washing of shoes is not done on time, the shoe equipment is not complete after washing.The problem formulation for this research is "What Factors Cause PoisonCleanShoes Owners to Default on Customers in Shoe Washing Service Agreements in Pontianak" and the aim of this research is to obtain information data about the implementation of agreements between shoe washing business owners and shoe washing service users, to reveal the legal consequences for the owner of the shoe washing service and reveal what efforts were taken by both parties for the breach of contract carried out and this research method was carried out using empirical legal methods, the nature of the research being descriptive qualitative data analysis.The results of the research and discussion were obtained as follows: that the implementation of the shoe washing agreement was in the form of a payment note and the form of agreement made was verbal, the factor that caused the owner of the shoe washing service to be late and the shoe equipment was incomplete was due to negligence committed by the owner of the shoe washing service and Efforts that can be made by shoe washing service users against shoe washing owners who have not yet made compensation are to resolve it in amicable/amicable manner.Keywords: Service Agreement, Default, Compensation Abstrak Di Kota Pontianak terdapat berbagai bidang usaha salah satunya dibidang jasa pencucian sepatu,yaitu PoisonCleanShoes yang pemiliknya memiliki hubungan hukum dengan pelanggan sebagai pengguna jasa pencucian sepatu, hubungan hukum kedua belah pihak bersifat timbal balik antara hak dan kewajiban. Tarif yang diberikan juga cukup beragam antara satu dengan lainya, yakni Rp 35.000 sampai Rp.45.000 dalam waktu tiga hari penyelesaian pencucian, Rp 50.000 dalam penyelesaian satu hari.tetapi terdapat masalah yang sering dilakukan oleh pemilik usaha dalam kegiatan cuci sepatu yang merugikan pelanggan yaitu sepatu yang dicuci kurang bersih, tidak tepat waktu dalam pengerjaan pencucian ssepatu, perlengkapan sepatu kurang lengkap setelah dicuci.Yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah "Faktor Apa Yang Menyebabkan Pemilik PoisonCleanShoes Wanprestasi Terhadap Pelanggan Dalam Perjanjian Jasa Pencucian Sepatu Di Pontianak" dan yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data informasi tentang pelaksanaan perjanjian antara pemilik usaha pencucian sepatu dengan pengguna jasa pencucian sepatu, untuk mengungkapkan akibat hukum bagi pemilik jasa pencucian sepatu dan mengungkapkan upaya apa yang ditempuh kedua belah pihak atas wanprestasi yang dilakukan dan metode penelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris yang sifat penelitiannya deskriptif analisis data kualitatif.Hasil dari penelitian dan pembahasan diperoleh sebagai berikut: bahwa pelaksanaan perjanjian pencucian sepatu berbentuk nota pembayaran dan bentuk perjanjian yang dilakukan adalah lisan, faktor penyebab pemilik jasa pencucian sepatu terlambat dan perlengkapan sepatu tidak lengkap itu adalah dengan adanya kelalaian yang dilakukan oleh pemilik jasa pencucian sepatu dan upaya yang dapat dilakukan oleh pengguna jasa pencucian sepatu terhadap pemilik pencucian sepatu yang belum melakukan ganti rugi adalah dengan menyelesaikan secara musyawarah/kekeluargaan.Kata Kunci: Perjanjian Jasa, Wanprestasi, Ganti rugi

REFORMASI PARTAI POLITIK DALAM RANGKA PENGUATAN FUNGSI REKRUTMEN POLITIK PARTAI POLITIK NIM. A1011191134, GILANG RAMADHAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract In a democracy, the role of political parties is very important, there is even an assumption that there is no democracy without political parties. In Indonesia alone, the state constitution even mentions political parties six times. One of the functions that makes the role of political parties so important for democracy is political recruitment and as a means of filling political positions in the executive and legislative branches. However, according to the Political Indicators survey, political parties and the House of Representatives are the two democratic institutions that are least trusted by the public with a score of 58.7% for political parties and 61.4% for the House of Representatives. One of the factors influencing this is the quality of the results of political recruitment that has not been maximized by political parties. The output of political party recruitment and regeneration that has not been maximized is also influenced by the input processes of political party recruitment and regeneration that are still not optimal. Political parties are still not well institutionalized as democratic institutions to carry out the political recruitment function. Political party reform is needed to maximize the function of political recruitment.This research is a normative legal research using a conceptual approach. This research aims to provide methods of political party reform.The result of this research is that there are six indicators that need to be reformed to strengthen political parties; ideology, regeneration system, funding, public image, women's representation, and internal political party conflicts. And the steps that can be taken are reforming political parties towards the typology of progamic political parties as an effort to revive the political recruitment function of political parties; Reviving the function of democratic political recruitment to recruit political officials trusted by the community; Implementing a limited open list proportional election system.Keywords: Political Party; Political Recruietment; Political Party Reform. Abstrak Di dalam demokrasi peranan partai politik sangatlah penting, bahkan ada anggapan tiada demokrasi tanpa partai politik. Di Indonesia sendiri bahkan konstitusi negara menyebutkan partai politik sebanyak lima kali. Salah satu fungsi yang membuat peranan partai politik begitu penting bagi demokrasi adalah rekrutmen politik dan sebagai sarana pengisian jabatan politik di eksekutif dan legislatif. Namun menurut survei Indikator Politik menempatkan partai politik dan lembaga legislatif DPR RI sebagai dua institusi demokrasi yang paling tidak dipercayai masyarakat dengan nilai 58,7% untuk partai politik dan 61,4% untuk DPR. Salah satu faktor yang memengaruhi hal tersebut adalah kualitas daripada hasil rekrutmen politik yang belum maksimal dari partai politik. Output dari rekrutmen dan kaderisasi partai politik yang belum maksimal dipengaruhi juga oleh proses-proses input rekrutmen dan kaderisasi partai politik yang masih belum maksimal. Partai politik masih belum terlembaga dengan baik sebagai iJingga Ramadhantiya, Yang Hilang Dari Reifikasi Partai Di Indonesia, Medium. https://medium.com/@dhintya22/yang-hilang-dari-reifikasi-partai-di-indonesia-467f88aa47a4 Diakses pada 11 Desember 2023 pukul 07.09 WIB.nstitusi demokrasi untuk menjalankan fungsi rekrutmen politik tersebut. Diperlukannya reformasi partai politik untuk memaksimalkan fungsi rekrutmen politik.Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan konsep. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan metode-metode reformasi partai politik sebagai langkah memperkuat fungsi rekrutmen politik partai politik. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat enam indikator yang perlu direformasi partai politik untuk memperkuat partai politik; ideologi, sistem kaderisasi, pendanaan, citra publik, keterwakilan perempuan, dan konflik internal partai politik. Dan langkah yang dapat diambil adalah mereformasi partai politik kearah tipologi partai politik progamatik sebagai upaya penghidupan fungsi rekrutmen politik partai politik; Penghidupan kembali fungsi rekrutmen politik yang demokratis untuk merekrut pejabat-pejabat politik yang dipercayai masyarakat; Penerapan sistem pemilu proporsional daftar terbuka terbatas.Kata Kunci: Partai Politik; Rekrutmen Politik; Reformasi Partai Politik.

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN KAMPANYE POLITIK DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILIHAN UMUM NIM. A1011201322, ROBBI ILHAM RISMAWAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract General elections represent the pinnacle of democracy, allowing the public to choose their leaders and representatives. In the digital era, social media has become the primary platform for political campaigns, providing candidates with opportunities to interact directly with voters. However, the implementation of political campaigns on social media is not devoid of various challenges that affect the integrity, transparency, and fairness in the democratic process.This study aims to analyze the challenges that arise in implementing political campaigns on social media during general elections. The research methodology involves literature review and content analysis of social media. The results of the analysis indicate that the dissemination of invalid information, personal attacks, and the use of techniques to manipulate public opinion are some of the negative impacts of political campaigns on social media. Additionally, the unequal access and the influence of money in gaining online visibility also pose serious challenges faced by aspiring candidates.This research also explores efforts that can be undertaken to address these challenges. Policy recommendations include expanding regulations related to political campaigns on social media, enhancing digital literacy among the public, and strengthening the role of election oversight institutions in monitoring online campaign activities. Thus, this study provides a significant contribution to further understanding the dynamics of political campaigns in the era of social media, as well as offering a more comprehensive perspective on how to improve and enhance the integrity of democracy in the digital context.Keywords: Campaign, General Election, Social Media, Politics, Law Enforcement Abstrak Pemilihan umum merupakan puncak demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin dan wakilnya. Dalam era digital, media sosial telah menjadi platform utama bagi kampanye politik, memberikan kesempatan bagi kandidat untuk berinteraksi langsung dengan pemilih. Namun, pelaksanaan kampanye politik di media sosial tidak terlepas dari berbagai problematika yang mempengaruhi integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses demokrasi.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika yang muncul dalam pelaksanaan kampanye politik di media sosial pada pemilihan umum. Metode penelitian yang digunakan melibatkan studi literatur, analisis konten media sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyebaran informasi yang tidak valid, serangan pribadi, dan penggunaan teknik manipulasi opini publik menjadi beberapa dampak negatif dari kampanye politik di media sosial. Selain itu, adanya ketidaksetaraan akses dan pengaruh uang dalam memperoleh visibilitas online juga menjadi tantangan serius yang dihadapi oleh calon kandidat.Penelitian ini juga mengeksplorasi upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi problematika tersebut. Rekomendasi kebijakan termasuk perluasan regulasi terkait kampanye politik di media sosial, peningkatan literasi digital masyarakat, dan penguatan peran lembaga pengawas pemilihan umum dalam mengawasi aktivitas kampanye online. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman lebih lanjut tentang dinamika kampanye politik di era media sosial, serta memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang bagaimana memperbaiki dan meningkatkan integritas demokrasi dalam konteks digital. Kata kunci : Kampanye, Pemilihan Umum, Media Sosial, Politik, Penegakan Hukum

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) TERHADAP PRODUK MADU KELULUT DI DESA SUMBERAGUNG, KABUPATEN KUBURAYA DALAM PENGETAHUAN TRADISIONAL NIM. A1012201136, SYARIF BELQIES AKBAR KUSUMA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTSuperior regional products are very important for the progress of the regional economy and improving the welfare of local communities. The more unique or distinctive a product is, the more its attractiveness will increase in the eyes of consumers and the selling point and added value for the product. Therefore, it is important to preserve superior products that have unique or location-specific characteristics. An example is the Kelulut Desar Sumber Agung Honey product, Kuburaya district, which is increasingly popular because of its uniqueness and sweet taste which is loved by people throughout Indonesia.The problems that have been formulated are as follows:1. How does IPR protection affect innovation and investment in the production of local kelulut honey products in Sumber Agung Village, Kuburaya Regency?2. What is the role of the government and other stakeholders in increasing IPR protection for local kelulut honey products in Sumber Agung Village, Kuburaya Regency?The type of research used in this research is normative legal research. Normative legal research is legal research that examines the factual implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) and contracts in every specific legal event that occurs in society in order to achieve predetermined goals. This review aims to ascertain whether the results of implementation of legal events are in accordance with the provisions of the law or not. In other words, whether the provisions of the law have been implemented properly or not so that the interested parties achieve their goals or not. This research is a type of normative-applied research, which examines intellectual property legal protection for startup owners.Based on the research results, it was found that kelulut honey entrepreneurs in Sumber Agung Village, Kuburaya Regency tend to be aware of the importance of IPR protection in securing innovation and investment in their local kelulut honey production. Diversification of IPR protection also reflects a good strategy to protect various aspects in the production and marketing chain of Kelulut honey products. Then to strengthen research regarding the protection of human rights towards innovation and investment in the production of local Kelulut honey products in Sumber Agung village, Kuburaya district.Keywords: consumer protection, resellers, bingka cakes.ABSTRAK Produk-produk unggulan daerah sangat penting untuk kemajuan perekonomian daerahnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Semakin unik atau khas suatu produk, semakin meningkat daya tariknya di mata konsumen dan nilai jual serta nilai tambah bagi produk tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kelestarian produk unggulan yang memiliki nilai keunikan atau kekhasan spesifik lokasi. Contohnya adalah produk Madu Kelulut Desar Sumber Agung kabupaten Kuburaya yang semakin populer karena keunikan dan rasa manisnya yang digemari oleh masyarakat di seluruh Indonesia.Adapun masalah yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :Bagaimana pengaruh perlindungan HAKI terhadap inovasi dan investasi dalam produksi produk lokal madu kelulut di Desa Sumber Agung Kabupaten Kuburaya?Bagaimana peran pemerintah dan pemangku kepentingan lain dalam meningkatkan perlindungan HAKI terhadap produk lokal madu kelulut di Desa Sumber Agung Kabupaten Kuburaya?Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian ini bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum itu sesuai atau tidak dengan ketentuan undang-undang. Dengan kata lain, apakah ketentuan undang-undang telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif-terapan, yang mengkaji perlindungan hukum kekayaan intelektual bagi pemilik startup.Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan hasil bahwa bahwa para pengusaha madu kelulut di Desa Sumber Agung Kabupaten Kuburaya cenderung memiliki kesadaran akan pentingnya perlindungan HAKI dalam mengamankan inovasi dan investasi dalam produksi madu kelulut lokal mereka. Diversifikasi proteksi HAKI juga mencerminkan strategi yang baik untuk melindungi berbagai aspek dalam rantai produksi dan pemasaran produk madu kelulut. Kemudian untuk menguat penelitian mengenai mengenai perlindungan hakI terhadap inovasi dan investasi dalam produksi produk lokal madu kelulut di desa sumber agung kabupaten kuburaya.Kata kunci : perlindungan konsumen, reseller, kue bingka.

PERLINDUNGAN TERHADAP JURNALIS PADA KONFLIK BERSENJATA DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL NIM. A1011191053, RANDY FEBRIAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractAccurate and impartial media reporting from conflict zones is crucial for the public interest and can influence the outcomes of armed conflicts. However, the increase in cases of journalist killings or deaths in armed conflicts over the past three years has severely hindered access to news and information from battlefields due to this situation. This study aims to analyze the IHL system in protecting journalists in war zones, observe the quality of this protection practice, and examine whether there is a correlation between the IHL system and the quality of journalist protection practices over the past five years with normative research by examining library data and secondary data.The results of this study indicate that the purpose of journalist protection in war zones by IHL is not only to safeguard the lives of journalists but also to maintain the effectiveness of journalists' roles as providers of information to the international community and as monitors of the implementation of humanitarian law itself. This is exacerbated by the lack of sympathy and discipline among soldiers in adhering to IHL rules in protecting journalists.This study concludes that protecting journalists in war zones requires stricter law enforcement by the military and increased awareness by IHL and the ICC of the human rights possessed by journalists, in addition to the roles or benefits held by journalists in armed conflicts. Keywords: Implementation, Protection, Journalists, War Zones, International Humanitarian Law. Abstrak Laporan media yang akurat dan tidak memihak dari zona konflik sangat penting bagi kepentingan publik dan dapat menentukan hasil konflik bersenjata. Namun, peningkatan jumlah kasus pembunuhan atau kematian jurnalis dalam konflik bersenjata selama tiga tahun terakhir menyebabkan akses berita dan informasi dari medan pertempuran menjadi sangat terhambat akibat situasi ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem hukum IHL dalam melindungi jurnalis di medan perang, mengobservasi kualitas praktik perlindungan ini, serta menganalisis apakah ada korelasi antara sistem hukum IHL dan kualitas praktik perlindungan terhadap jurnalis dalam lima tahun terakhir menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji data pustaka dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan perlindungan jurnalis di medan perang oleh IHL bukan hanya untuk melindungi keselamatan nyawa jurnalis, tetapi juga untuk menjaga efektivitas dari tugas jurnalis sebagai penyedia informasi bagi masyarakat internasional serta pengawas atas pemberlakuan hukum humaniter itu sendiri, yang diperparah oleh minimnya simpati dan kedisiplinan tentara dalam mematuhi aturan IHL dalam melindungi jurnalis. Penelitian ini pun menyimpulkan bahwa perlindungan jurnalis di medan perang memerlukan penegakan hukum yang lebih ketat dari pihak militer serta peningkatan kesadaran oleh IHL serta ICC akan pentingnya hak asasi manusia yang dimiliki oleh jurnalis selain peran atau keuntungan yang dipegang oleh jurnalis dalam konflik bersenjata. Kata Kunci: Penerapan, Perlindungan, Jurnalis, Medan perang, Hukum Humaniter Internasional

KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ATAS PENYEROBOTAN TANAH MELALUI FUNGSIONARIS DESA (Studi Kasus Desa Melobok, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau) NIM. A1012181189, PARISMA JAYA MANULANG
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Land is a precious gift from God that is controlled by the state for public interests in Indonesia. Land issues in Indonesia relate to ownership, use, management, and utilization. Land conflicts can arise between individuals, groups, companies, or the government, which can negatively impact society and the economy. Settlement of land disputes must be done wisely, fairly, and transparently by considering the interests of all parties involved. There are two theoretical ways to resolve disputes, through litigation in court or through out-of-court settlement.This study aims to examine legal certainty in resolving disputes over land encroachment through village officials in Melobok Village, Meliau District, Sanggau Regency. This is an empirical legal research using a case approach, and using secondary data as a legal source material. To collect legal material, techniques used are interviews, documentation, and literature review. Furthermore, the obtained data will be analyzed descriptively and qualitatively.The study shows that the settlement of land encroachment disputes between Ibu Dian and Bapak Apo through village officials is carried out through several stages. The stages include requesting information from both parties, requesting evidence of land ownership certificates and boundaries, observing the location of the disputed land, summoning witnesses, and the mediation process. The dispute is caused by unclear land boundaries, the temperamental nature of both parties, lack of discipline, low levels of education, and family intervention.Keywords : Legal Certainly, Disputes, Land Grabbing, Mediation, Village Functionaries Abstrak Tanah adalah anugerah Tuhan yang dikuasai negara untuk kepentingan publik di Indonesia. Persoalan tanah di Indonesia berkaitan dengan kepemilikan, penggunaan, pengelolaan, dan pemanfaatannya. Konflik terkait tanah dapat timbul antara individu, kelompok, perusahaan, atau pemerintah. Perselisihan ini bisa berdampak negatif pada masyarakat dan ekonomi. Penyelesaian sengketa tanah harus dilakukan secara bijaksana, adil, dan transparan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Ada dua cara teoritis untuk menyelesaikan sengketa, yaitu melalui litigasi di pengadilan atau penyelesaian di luar pengadilan.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa atas penyerobotan tanah melalui fungsionaris desa di Desa Melobok, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus, dan menggunakan data sekunder sebagai sumber bahan hukum. Untuk mengumpulkan bahan hukum, teknik yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Selanjutnya, data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif dan kualitatif.Penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa penyerobotan tanah antara Ibu Dian dan Bapak Apo melalui fungsionaris desa dilakukan melalui beberapa tahap. Tahapannya meliputi permintaan informasi dari kedua belah pihak, meminta bukti sertifikat hak milik tanah dan batas-batas, observasi lokasi tanah, pemanggilan saksi, dan proses mediasi. Sengketa tersebut disebabkan oleh ketidakjelasan batas tanah, sifat temperamen kedua belah pihak, kurangnya disiplin, rendahnya tingkat pendidikan, dan campur tangan keluarga.Kata Kunci : Kepastian Hukum, Sengketa, Penyerobotan Tanah, Mediasi, Fungsionaris Desa

PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) MELALUI ARBITRASE DI INDONESIA (BANI) DAN SINGAPURA (SIAC) NIM. A1011171210, AGUS FIRMANSYAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT The use of arbitration as an alternative mode of dispute resolution is increasingly being used in Indonesia and internationally. Regarding the procedures for implementing arbitration awards in Indonesia, they are differentiated based on the type of award, namely national arbitration awards or international arbitration awards as regulated in Article 1 number (9) of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. The current problem is that business people, both domestic and international, in resolving business disputes they prefer dispute resolution through arbitration institutions, especially SIAC compared to arbitration institutions such as BANI. The title of this research is Comparison of Business Dispute Resolution in the ASEAN Economic Community (AEC) Through Arbitration in Indonesia (BANI) and Singapore (SIAC). The type of research used is a Normative research method using literature study, namely by reading various literature related to the process. arbitration settlement in related countries, Problem formulation "How is the Comparison of Business Dispute Resolution in the Era of the ASEAN Economic Community (MEA) Through Arbitration in Indonesia (BANI) and Singapore (SIAC)", The aim of this research is to find out and analyze the comparison of business dispute resolution through Arbitration in Indonesia (BANI) and Singapore (SIAC), as well as to find out and analyze the legal strength of resolving business disputes through arbitration in Indonesia (BANI) and Singapore (SIAC). The results of this research show that the business dispute resolution process of the two institutions has several similarities, differences, advantages and disadvantages, including having the same examination procedures and the same types of decisions, namely interlocutory decisions and final decisions. The difference lies in the draft final decision decided by BANI to be issued thirty (30) days from the end of the trial and SIAC forty-five (45) days from the end of the trial. The advantages and disadvantages of BANI and SIAC institutions are that BANI has final and binding decisions, unlike SIAC which still has additional decisions. The response process for submitting an arbitration request provided by the Respondent must be within thirty (30) days while the SIAC is fourteen (14) days. The results of this research also show that the legal force for resolving business disputes through arbitration at the BANI and SIAC institutions has the same legal force as a court decision and must be implemented without any other legal remedy except through the process of applying for validation at the District Court. Meanwhile, the legal power of settlement at the SIAC institution is divided into two, namely domestic awards where based on the domestic regime any decision made by the arbitral tribunal can, with the permission of the court, be implemented as if the decision was a court order and foreign awards where based on the international regime a decision on the permission of the High Court can be implemented as if the decision were an order of the High Court.Keywords: Comparison, Arbitral, Legal Force. ABSTRAK Penggunaan arbitrase sebagai mode alternatif penyelesaian sengketa semakin marak digunakan di Indonesia dan di dunia Internasional. Mengenai prosedur pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia dibedakan berdasarkan jenis putusan, yakni putusan arbitrase nasional atau putusan arbitrase internasional yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa. Permasalahan saat ini adalah bahwa para pelaku bisnis, baik domestik maupun internasional, dalam menyelesaikan sengketa bisnis mereka lebih memilih penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase, khususnya SIAC dibanding dengan lembaga arbitrase seperti BANI. Adapun judul penelitian ini ialah Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Melalui Arbitrase di Indonesia (BANI) Dan Singapura (SIAC), Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif dengan menggunakan studi kepustakaan yakni dengan membaca berbagai literatur yang terkait dengan proses penyelesaian arbitrase di negara yang terkait, Rumusan masalah "Bagaimana Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Melalui Arbitrase di Indonesia (BANI) dan Singapura (SIAC)", Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan penyelesaian sengketa bisnis melalui Arbitrase di Indonesia (BANI) dan Singapura (SIAC), serta untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum penyelesaian sengketa bisnis melalui Arbitrase di Indonesia (BANI) dan Singapura (SIAC). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa bisnis kedua lembaga tersebut memiliki beberapa persamaan, perbedaan, kelebihan dan kekurangan antara lain memiliki tata cara pemeriksaan yang sama dan jenis putusan yang sama yaitu putusan sela dan putusan akhir. Perbedaannya terletak pada draft putusan final yang diputuskan oleh BANI harus dikeluarkan tiga puluh (30) hari sejak berakhirnya persidangan sedangkan SIAC empat puluh lima (45) hari. Kelebihan dan kekurangan lembaga BANI dan SIAC yaitu BANI memiliki putusan yang bersifat final dan mengikat tidak seperti SIAC yang masih mempunyai Putusan Tambahan. Proses pengajuan permohonan arbitrase tanggapan yang diberikan oleh Termohon harus ada dalam waktu tiga puluh (30) hari sedangkan SIAC adalah empat belas (14) hari. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kekuatan hukum penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase pada lembaga BANI dan SIAC memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan dan harus dilaksanakan tanpa ada lagi upaya hukum lain kecuali melalui proses pengajuan pengesahan di Pengadilan Negeri. Adapun Kekuatan hukum penyelesaian pada lembaga SIAC dibedakan menjadi dua yaitu penghargaan dalam negeri dimana berdasarkan rezim domestik putusan apapun yang dibuat oleh majelis arbitrase dapat, dengan izin pengadilan, dilaksanakan seolah-olah putusan tersebut merupakan perintah pengadilan dan penghargaan asing dimana berdasarkan rezim internasional suatu putusan atas izin Pengadilan Tinggi dapat dilaksanakan seolah-olah putusan tersebut merupakan perintah Pengadilan Tinggi.Kata kunci: Perbandingan, Putusan Arbitrase, Kekuatan Hukum

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA