Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI DI KECAMATAN SAMBAS NIM. A1011201100, TIA TRI WARDANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractDomestic Violence is a form of physical or psychological violence committed against family members. This act is threatened by Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The aim of this research is to understand the factors that cause domestic violence crimes and solutions to prevent these crimes. This research uses sociological juridical methods or sociological law and differential association theory popularized by Edwin Sutherland as a basis for explaining the reasons why perpetrators commit these crimes. Based on the results of the research, it shows that the dominant factor causing husbands to commit domestic violence against wives in Sambas District is due to limited economic factors and the condition of the perpetrator who is unemployed or has less income and also other factors, namely social or environmental factors that cause interaction with other people. Where there is incitement in the form of suggestions with reasons to justify acts of violence committed by husbands against wives and also links to alcoholism and the role of third parties or infidelity. Then, regarding acts of violence committed by husbands against wives in Sambas District, efforts need to be made in the form of solutions to prevent these crimes. With this, it is hoped that it can minimize the problem of domestic violence perpetrated by husbands against wives in Sambas District. Keywords: Domestic Violence, Criminology, alcoholism Abstrak Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan secara fisik maupun psikologis yang dilakukan terhadap anggota keluarga. Perbuatan tersebut diancam dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga dan upaya solusi untuk mencegah kejahatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis atau hukum sosiologis dan teori asosiasi diferensial yang dipopulerkan oleh Edwin Sutherland sebagai dasar dalam memaparkan sebab-sebab pelaku melakukan kejahatan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa faktor dominan penyebab suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di Kecamatan Sambas adalah karena faktor ekonomi yang terbatas dan kondisi pelaku yang pengangguran atau penghasilan kurang dan juga faktor lainnya yaitu pergaulan atau lingkungan yang menjadikan interaksi dengan orang lain Dimana adanya hasutan berupa saran dengan alasan untuk membenarkan tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri dan juga adanya kaitan dengan alkoholisme serta peran orang ketiga atau perselingkuhan. Kemudian, atas tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri di Kecamatan Sambas, perlu adanya upaya berupa solusi untuk mencegah kejahatan tersebut. Dengan hal ini, diharapkan bisa meminimalisir masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri di Kecamatan Sambas Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kriminologi, alkoholisme

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERSYARATAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 NIM. A1011201124, DHIKA TEIZA PRATAMA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis research was motivated by the addition of new autonomous regions and Constitutional Court Decision No. 55/PUU-XVIII/2020 which was considered to be driskiminative. So this research is entitled "Legal Review of the Requirements and Verification of Political Parties Candidates for the 2024 General Election" with the problem formulation: How are the Requirements and Verification of Political Parties Candidates for the 2024 General Election carried out? and the aim is to analyze, review and evaluate the Requirements and Verification of Political Parties Candidates for the 2024 General Election. The research method used by the author in this research is a type of normative research with a descriptive-analytical nature and the data used includes primary legal materials such as the 1945 Constitution, Political Party Law, Election Law, Constitutional Court Decision No. 55/PUU-XVIII/2020 and secondary and tertiary legal materials. The results of this research show that although the requirements for Political Parties to become Election Contestants are considered tough, in fact the 2024 Election has different requirements from the previous Election, namely the exception of having management and permanent offices in South Papua Province, Central Papua Province, Mountainous Papua Province and Papua Province Southwest. And political party verification is categorized into 3 party categories so that of the 24 national political parties that registered there are 9 political parties that passed the Parliamentary Threshold which were only administratively verified and declared to have passed, while 9 political parties carried out administrative and factual verification to be declared passed and there were 6 political parties which did not pass administrative and factual verification, so that the number of National Political Parties Contending in the 2024 Election is 18 Political Parties. In fact, in the 2014 and 2019 elections, comprehensive verification was carried out for every political party candidate participating in the election without any political party category, and in fact some political parties that had passed the Parliamentary Threshold did not pass the factual verification by the General Election Commission (KPU). Apart from that, the use of the Political Party Information System (Sipol) as a tool to assist the KPU in carrying out verification is still not optimal and does not have stronger legal force. Keywords: Requirements; Verification; Political Parties; General ElectionAbstrak Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya penambahan daerah otonomi baru dan Putusan MK No 55/PUU-XVIII/2020 yang dinilai driskiminatif. Sehingga Penelitian ini berjudul "Tinjauan Hukum Terhadap Persyaratan dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024" dengan rumusan masalah: Bagaimana Persyaratan dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 itu dilakukan? dan tujuannya yaitu untuk menganalisis, meninjau dan mengevaluasi Persyaratan dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini yakni jenis penelitian normatif dengan sifat deskriptif-analitis dan data yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU Partai Politik, UU Pemilu, Putusan MK No 55/PUU-XVIII/2020 dan bahan hukum sekunder serta tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan walaupun persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu dinilai berat, nyatanya pada Pemilu 2024 memiliki syarat yang berbeda dengan Pemilu sebelumnya, yakni adanya pengecualian memiliki kepengurusan dan kantor tetap di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Dan verifikasi partai politik dikategorisasikan menjadi 3 kategori Partai sehingga dari 24 Partai Politik nasional yang mendaftar terdapat 9 Partai Politik yang lolos Parliamentary Threshold yang hanya diverifikasi administrasi dan dinyatakan lolos, sedangkan 9 Partai Politik melakukan verifikasi administrasi dan faktual untuk dinyatakan lolos dan ada 6 Partai Politik yang tidak lolos verifikasi administrasi dan faktual, sehingga Partai Politik Nasional Peserta Pemilu tahun 2024 berjumlah 18 Partai Politik. Padahal pada Pemilu 2014 dan 2019 verifikasi menyeluruh dilakukan kepada setiap Partai Politik calon peserta Pemilu tanpa adanya kategori Partai Politik dan nyatanya Partai Politik yang sudah lolos Parliamentary Threshold ada yang tidak lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagai alat bantu KPU dalam melakukan verifikasi masih belum optimal dan belum memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Kata Kunci: Persyaratan; Verifikasi; Partai Politik; Pemilihan Umum

ANALISIS YURIDIS PEMBUATAN AKTA PENGIKATAN JUAL BELI OLEH NOTARIS YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT SAH PERJANJIAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 680/Pdt.G/2019/PN Sgr) NIM. A1011201301, YENI ANDRIANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Binding deed of sale and purchase as an authentic deed made by a notary must meet the legal requirements of the agreement in order to have perfect strength of proof. In reality in the community, the making of a deed of binding sale and purchase without being motivated by the legal terms of the agreement as stipulated in the Civil Code still occurs. The purpose of this study was to determine the correct procedure for making the deed of binding sale and purchase as a valid agreement by a notary and to determine the legal consequences of making the deed of binding sale and purchase by a notary who does not meet the legal requirements of the agreement. The research method used in this study is a descriptive analytical normative legal research with three types of approaches, namely statue approach, analytical and conceptual approach, and case approach. The correct procedure for making a binding deed of sale and purchase by a notary must be carried out by fulfilling the legal requirements of the agreement, the terms of filing and the provisions of the material of its contents, as well as the formal and material requirements of the authentic deed as stipulated in the laws and regulations. The legal consequences of making a deed of binding sale and purchase by a notary who does not meet the legal requirements of the agreement can be canceled or null and void. Keywords: deed, sale and purchase agreement, valid terms of agreement Abstrak Akta pengikatan jual beli sebagai akta otentik yang dibuat oleh notaris harus memenuhi syarat sah perjanjian agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam kenyataan di masyarakat, pembuatan akta pengikatan jual beli tanpa dilatarbelakangi oleh syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pembuatan akta pengikatan jual beli yang benar sebagai suatu perjanjian yang sah oleh notaris dan untuk mengetahui akibat hukum pembuatan akta pengikatan jual beli oleh notaris yang tidak memenuhi syarat sah perjanjian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum, dan pendekatan kasus. Prosedur pembuatan akta pengikatan jual beli yang benar oleh notaris harus dilakukan dengan memenuhi syarat sah perjanjian, syarat pemberkasan dan ketentuan materi muatannya, serta syarat formil dan materiil akta otentik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akibat hukum pembuatan akta pengikatan jual beli oleh notaris yang tidak memenuhi syarat sah perjanjian adalah dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Kata Kunci: akta, pengikatan jual beli, syarat sah perjanjian

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PASAL 16 AYAT (1) HURUF P PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (STUDI DI KABUPATEN KETAPANG) NIM. A1011191016, ERIN ESTIANTY
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac This study aims to find out how law enforcement against illegal parking violations in Ketapang Regency. To find out what factors cause illegal parking in Ketapang Regency and how the government's efforts to overcome this illegal parking problem. This study analyzes law enforcement against illegal parking violations from applicable local regulations and what efforts have been made by the government to overcome this problem. This study uses empirical research methods obtained by the author through direct observations and obtained from interviews with related parties. The result of the research that has been carried out is that law enforcement against illegal parking violations in Ketapang Regency is still not optimal so that it does not cause a deterrent effect to the perpetrators and continues to repeat these violations. Some of the factors that cause this illegal parking problem are lack of land, lack of awareness from the community, and the provision of saknsi which is still weak and does not have a deterrent effect. To overcome this, it is necessary to apply strict sanctions from the government and build government-owned parking facilities.Key Words: Illegal Parking, Violations, Law Enforcement. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir liar di Kabupaten Ketapang. Untuk mengetahui faktor apakah yang menyebabkan terjadinya parkir liar di Kabupaten Ketapang ini serta bagaimana upaya dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan parkir liar ini. Penelitian ini menganalisis mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir liar dari perda yang berlaku serta upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini. Penelitian ini mengunakan metode penelitian empiris yang didapatkan oleh penulis melalui hasil pengamatan secara langsung serta didapatkan dari hasil wawancara kepada pihak terkait. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu, penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir liar di Kabupaten Ketapang ini masih belum maksimal sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada para pelaku dan terus mengulangi pelanggaran ini. Beberapa faktor yang menjadi penyebab dari permasalahan parkir liar ini yaitu, kurangnya lahan, kurangnya kesadaran dari masyarakat, serta pemberian saknsi yang masih lemah dan tidak memberi efek jera. Untuk mengatasi hal ini perlu diberlakukan penerapan sanksi yang tegas dari pihak pemerintah serta mengadakan pembangunan fasilitas parkir milik pemerintah.Kata Kunci: Parkir Liar, Pelanggaran, Penegakan Hukum.

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PRODUK BARANG YANG DIBELI SECARA ONLINE NIM. A1011201079, DEIANEIRA DANAH ZHAFIRAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The development of information and communication technology has made a significant contribution to society, government, and the world of industry and business. In the current era of globalization, the development of science and technology continues to advance rapidly, this is also accompanied by the large number of needs required by society, both primary and secondary and all of them, society needs them quickly in order to meet their daily needs, but the fact is that online transactions can result in losses for consumers, losses experienced by consumers are caused by not fulfilling the achievements that should be carried out by them. business actors. The method used in this research is an empirical legal research method, data analysis used in this research is using a qualitative descriptive method, namely by describing the data and facts found in field research and explaining it in sentence form. The results of this research show that consumer knowledge regarding consumer protection in electronic transactions is very lacking, so consumers as buyers cannot do much, they can only protest via the electronic buying and selling provider site, namely Tokopedia, and receive absolutely no compensation from the business actor as sellers on the site and business actors as sellers have violated several statutory provisions. This is proven by the fact that the producer or business actor as the seller in the case discussed in this thesis has acted to the detriment of the consumer as the buyer during the electronic transaction. Keywords: Online Buying and Selling, Business Actors, Responsibility. Abstrak Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sangat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masyarakat, pemerintah, maupun dunia industri dan bisnis, dalam era globalisasi saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus maju dengan pesatnya, hal ini juga disertai dengan banyaknya jumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat baik itu yang bersifat primer maupun sekunder dan semuannya itu masyarakat membutuhkannya dengan cepat guna untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, namun faktanya bahwa dalam bertransaksi secara online dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen, kerugian yang dialami oleh konsumen disebabkan oleh tidak terpenuhinya prestasi yang seharusnya dilakukan oleh pihak pelaku usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan data dan fakta yang ditemukan dalam penelitian lapangan dan memaparkan dalam bentuk kalimat. Hasil penelitian ini bahwa pengetahuan konsumen mengenai perlindungan konsumen di dalam transaksi elektronik sangatlah kurang, maka konsumen sebagai pembeli tidak dapat berbuat banyak, hanya dapat protes melalui situs penyedia jual beli secara elektronik yaitu Tokopedia tersebut dan sama sekali tidak menerima ganti rugi dari pihak pelaku usaha sebagai penjual dalam situs tersebut dan pelaku usaha selaku penjual telah melanggar beberapa ketentuan perundang-undangan. Ini terbukti oleh fakta bahwa produsen atau pelaku usaha selaku penjual dalam kasus yang dibahas dalam skripsi ini telah bertindak merugikan konsumen selaku pembeli selama transaksi elektronik tersebut. Kata Kunci : Jual Beli Online, Pelaku Usaha, Tanggung Jawab.

ANALISIS PUTUSAN ATAS PERMOHONAN BANDINGTERHADAP PUTUSAN KEBERATAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR PUT-003525.10/PP/M.IVB TAHUN 2023) NIM. A1012201040, NURFAYZA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACKChildren The government relies on taxes as the main source of income for government financing and national development. To regulate taxation, the Directorate General of Taxes (DJP) was established whose function is to formulate and implement policies and technical standards in the field of taxation. The DJP also processes taxpayer objection requests to tax assessments issued as a result of the audit. If the objection is rejected, the taxpayer can submit an appeal to the Tax Court. This appeal decision is important in achieving fairness in the tax system. The formulation of the problem in this research is, "What is the analysis of the decision on an appeal against an objection decision based on the case study of decision number PUT-003525.10/PP/M.IVB of 2023?" This thesis aims to provide related understanding, Analysis of Decisions on Appeal Applications against Objection Decisions based on the Case Study of Decision Number PUT- 003525.10/PP/M.IVB of 2023. In addition, to find out and analyze understanding related to the legal consequences of the Appeal decision in the Case Study Decision Number PUT-003525.10/PP/M.IVB of 2023. This research uses a normative approach method. This research also applies the nature of descriptive research which aims to describe certain situations or circumstances and uses types of primary data, secondary data and tertiary data. The results of this research show that in the tax dispute case Number PUT- 003525.10/PP/M.IVB of 2023, the Tax Court granted PT Prima Zirang Utama's appeal, reducing the tax base for PPh Article 21 from Rp. 1,550,592,865.00 to Rp. 380,474,865.00, and cancel the administrative sanctions imposed, which reduces the company's financial burden and provides justice; This decision also stipulates the refund of tax overpayments along with interest of 2% per month for a maximum of 24 months, increasing the trust and credibility of the tax system, and setting a precedent for similar cases in the future, ensuring compliance with accounting standards and reflecting the company's true financial condition Keywords: Appealas, Directorate General of Taxes (DJP),Tax, Tax Court ABSTRAK Pemerintah bergantung pada pajak sebagai sumber utama pendapatan untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional. Untuk mengatur perpajakan, didirikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berfungsi merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standar teknis dalam bidang perpajakan. DJP juga memproses permohonan keberatan wajib pajak terhadap ketetapan pajak yang diterbitkan dari hasil pemeriksaan. Jika keberatan ditolak, wajib pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Keputusan banding ini penting dalam mencapai keadilan sistem perpajakan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Analisis Putusan Atas Permohonan Banding Terhadap Putusan Keberatan berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor PUT- 003525.10/PP/M.IVB Tahun 2023?" Skripsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait, Analisis Putusan Atas Permohonan Banding Terhadap Putusan Keberatan berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor PUT- 003525.10/PP/M.IVB Tahun 2023. Selain itu, untuk Mengetahui dan menganalisis pemahaman terkait akibat hukum dari putusan Banding dalam Studi Kasus Putusan Nomor PUT-003525.10/PP/M.IVB Tahun 2023. Peneliian ini menggunakan metode pendekatan normatif. Penelitian ini juga menerapkan sifat penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan situasi atau keadaan tertentu dan menggunakan jenis data primer, data sekunder dan data tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus sengketa perpajakan Nomor PUT- 003525.10/PP/M.IVB Tahun 2023, Pengadilan Pajak mengabulkan banding PT Prima Zirang Utama, mengurangi dasar pengenaan pajak PPh Pasal 21 dari Rp. 1.550.592.865,00 menjadi Rp. 380.474.865,00, dan membatalkan sanksi administrasi yang dikenakan, yang mengurangi beban finansial perusahaan serta memberikan keadilan; keputusan ini juga menetapkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak beserta bunga sebesar 2% per bulan untuk maksimal 24 bulan, meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas sistem perpajakan, dan menjadi preseden bagi kasus serupa di masa depan, memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Kata Kunci: Banding, Direktorat Jendral Pajak (DJP), Pajak, Pengadilan Pajak

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DIGITAL DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011201206, AQILAH FAKHIRAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe digital bank constitutes a banking revolution providing banking services accessible through electronic devices. It serves as a strategy to realize a cashless society and financial inclusivity in Indonesia. Over the course of several years in operation, numerous cases involving digital banks have emerged, particularly concerning malfunction of digital bank applications that result in financial losses for digital bank customers. The resolution of cases involving material losses for digital bank customers is complex, considering digital banks implement a limited physical office system. Therefore, it is imperative to examine the legal protection that safeguards digital bank customers and identify the inhibiting factors in realizing legal protection for digital bank customers. This research is normative research with a statute approach, concepts approach, and cases approach, focusing on examining secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection method involves document analysis and interviews, utilizing descriptive and qualitative legal analysis to address the issues in the research. The results of this research indicate that, normatively, banking regulations in Indonesia do not specifically govern the operational standards and procedures for resolving failed transactions within digital banking applications. As a result, customers who suffer losses do not receive prompt and adequate services. In the status quo, customers of digital banks in Pontianak City feel that their rights, security, and convenience in using digital banking are not guaranteed. The impediments to realizing legal protection for digital bank customers in Pontianak City include the absence of technical regulations regarding the standard operating procedures for resolving failed banking transactions through digital banks. Additionally, the low level of knowledge and understanding among the public regarding digital financial products/services further contributes to the lack of legal protection for digital bank customers.Keywords: legal protection; digital bank AbstrakBank digital merupakan sebuah revolusi perbankan yang memberikan layanan perbankan secara digital yang dapat diakses melalui gadget. Bank digital merupakan strategi untuk mewujudkan cashless society dan keuangan inklusi di Indonesia. Selama beberapa tahun beroperasi, banyak kasus mengenai bank digital terkait dengan aplikasi bank digital yang mengalami malfungsi sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah bank digital. Penyelesaian kasus kerugian materiil nasabah bank digital juga tergolong rumit mengingat bank digital menerapkan sistem kantor fisik terbatas. Karenanya, perlu untuk dikaji perlindungan hukum yang melindungi para nasabah bank digital serta apa saja faktor penghambat terwujudnya perlindungan hukum bagi nasabah bank digital. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undanganan, konsep, dan kasus yang fokus mengkaji data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan, metode pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara, serta analisis bahan hukum secara deskriptif dan kualitatif guna menjawab permasalahan dalam penelitian. Hasil dari penelitian ini, ditemukan bahwa secara normatif peraturan perbankan di Indonesia belum mengatur secara spesifik mengenai standar operasional prosedur penyelesaian transaksi yang gagal dalam aplikasi bank digital, sehingga nasabah yang mengalami kerugian belum mendapatkan layanan yang cepat dan memadai. Kondisi di Kota Pontianak memperlihatkan bahwa nasabah bank digital di Kota Pontianak merasa hak, keamanan, dan kenyamanannya dalam menggunakan bank digital belum terjamin. Sementara faktor penghambat dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap nasabah bank digital di Kota Pontianak, selain belum adanya aturan teknis mengenai SOP penyelesaian transaksi perbankan yang gagal melalui bank digital, masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai produk/jasa keuangan digital yang digunakan turut mempengaruhi belum terjaminnya perlindungan hukum bagi nasabah bank digital. Kata Kunci: perlindungan hukum; bank digital

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR : 22/PDT.G/PA.Spn NIM. A1011171170, MUHAMMAD FAKHRI SAâ€™I
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This research discusses a case study at the Sungai Banyak Religious Court with number 22/PDT.G/2022/PA.Spn. Basically, a panel of judges must consider a decision regarding the individual conditions of the plaintiff and defendant regarding a case between the mother as the plaintiff and The father is the defendant in deciding child custody (hadhanah) for a child who is 5 years old or not yet an adult (mumayyiz). The sociological basis of law can embrace the community and court environment. The crux of the problem is that the plaintiff wants the judge to immediately determine custody of the child and ask for a solution to the problem regarding the Family Card being withheld by one of the parties, of course this causes difficulties for the plaintiff when they want to take care of the child"™s administration during school registration. In essence, to resolve a case, legal certainty is needed which is therefore in the interests of the child if there is a dispute regarding control of the child, in accordance with the philosophy of Indonesian society, namely the 1945 Constitution and Pancasila. Because justice is one of the highest values in a law if it is related to the theory of justice, the theory of justice itself explains that both parties have thought about getting justice or not in resolving the problem at hand, because if justice has been obtained then human welfare will be well maintained which Basically, the principle of benefit is considered. Based on the research conducted, the problem formulation that can be taken is in the form of How to Analyze Legal Considerations Regarding Decision No.22/PDT.G/2022/PA.Spn. The aim of this research is to analyze the considerations of the panel of judges in the hadhanah case in decision No.22/PDT.G/2022/PA.Spn.KEYWORDS: Hadhanah, Divorce, Family Card, Mumayyiz, Jurisprudence ABSTRAK Penelitian ini membahas studi kasus yang ada di Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan nomor 22/PDT.G/2022/PA.Spn Pada dasarnya seorang Majelis Hakim harus mempertimbangkan suatu putusan terhadap kondisi individu pihak penggugat dan tergugat yang mengenai perkara antara ibu sebagai pihak penggugat dan ayah sebagai tergugat dalam memutuskan hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak yang masih berumur 5 tahun atau belum dewasa (mumayyiz). Landasan sosiologis hukum bisa menganut lingkungan masyarakat dan pengadilan. Inti permasalahan adalah pihak penggugat ingin hakim segera mentapkan hak asuh anak dan meminta solusi permasalahan mengenai Kartu Keluarga yang ditahan oleh salah satu pihak, tentunya hal ini menyebabkan kesulitan bagi penggugat disaat ingin mengurus administrasi anak saat pendaftaran sekolah. Pada hakikatnya untuk menyelesaikan suatu perkara maka dibutuhkan kepastian hukum yang oleh karena itu demi kepentingan anak jika terjadi perselisihan tentang penguasaan anak, sesuai dengan foilosofis masyarakat Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila. Karena keadilan adalah salah satu puncak nilai tertinggi dalam sebuah hokum jika dikaitkan dengan teori keadilan, teori keadilan sendiri menjelaskan kedua belah pihak sudah berpikir mendapatkan keadilan apa tidak dalam peyelesaian perkara masalah yang dihadapi, karena jika keadilan sudah didapat maka kesejahteraan manusia akan terjaga dengan baik yang pada dasarnya dipertimbangkan asas kemanfaatannya. Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan maka rumusan masalah yang dapat diambil berupa Bagaimana Analisis Pertimbangan Hukum Mengenai Putusan No.22/PDT.G/2022/PA.Spn. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalsis pertimbangan majelis hakim dalam perkara hadhanah pada putusan No.22/PDT.G/2022/PA.Spn.KATA KUNCI: Hadhanah, Perceraian, Kartu Keluarga, Mumayyiz, Putusan Hakim

ANALISIS SENGKETA PENYALAHGUNAAN NAMA DOMAIN DALAM (PUTUSAN NOMOR 002-0515) NIM. A1011201139, MUHAMMAD RIDWAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT In this thesis, the author presents the title "Analysis of Internal Domain Name Misuse Disputes (Decision Number 002-0515)." The choice of this theme is driven by the rapid advancement of the digital era, marked by continuous technological development. One example of this technological progress is the use of domain names, which serve not only as the electronic address of a website but also reflect the image, reputation, and ownership rights of a brand or business. Therefore, managing domain names is crucial in maintaining the integrity and legal rights of an entity.Based on this background, the research formulates the problem statement: "What is the Legal Protection for Trademark Owners in Resolving Domain Name Disputes?" The objective of this research is to analyse the legal protection provided to domain name owners facing misuse disputes and to examine the legal consequences of PPNDI Decision No. 002-0515 in resolving domain name disputes. The research employs a normative legal research method, involving the study of secondary data through library research, including primary, secondary, and tertiary sources, followed by descriptive qualitative analysis.The research findings indicate that legal protection in resolving domain name disputes, as reflected in PPNDI Decision No. 002-0515, must consider the protection of existing trademark rights despite the application of the "first come, first serve" principle in domain name registration. The dissenting opinion highlights the importance of this principle but conflicts with the good faith requirement stipulated in the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE). Therefore, the legal consequences of PPNDI Decision No. 002-0515 are consistent with prevailing legal principles and meet the good faith requirements in domain name registration. Keywords: domain name, trademark, trademark owner. ABSTRACT Dalam tesis ini, penulis mengangkat judul "Analisis Sengketa Penyalahgunaan Nama Domain Internal (Putusan Nomor 002-0515)". Pemilihan tema ini didorong oleh perkembangan era digital yang sangat pesat, ditandai dengan kemajuan teknologi berbasis digital yang terus berkembang. Salah satu contohnya adalah penggunaan nama domain, yang tidak hanya berfungsi sebagai alamat elektronik sebuah situs web, tetapi juga mencerminkan citra, reputasi, dan hak kepemilikan suatu merek atau bisnis. Oleh karena itu, pengelolaan nama domain menjadi aspek penting dalam menjaga integritas dan hak hukum suatu entitas. Berdasarkan latar belakang ini, penelitian merumuskan permasalahan: "Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Pemilik Merek dalam Menyelesaikan Sengketa Nama Domain?". Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik nama domain yang menghadapi sengketa penyalahgunaan dan menelaah konsekuensi hukum dari Putusan PPNDI No. 002-0515 dalam penyelesaian sengketa nama domain. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yang melibatkan studi data sekunder melalui penelitian kepustakaan, termasuk sumber primer, sekunder, dan tersier, dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa nama domain, sebagaimana tercermin dalam Putusan PPNDI No. 002-0515, harus mempertimbangkan perlindungan hak merek yang ada, meskipun diterapkan prinsip "first come, first serve" dalam pendaftaran nama domain. Pendapat berbeda menyoroti pentingnya prinsip ini tetapi bertentangan dengan persyaratan itikad baik yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Oleh karena itu, konsekuensi hukum dari Putusan PPNDI No. 002-0515 konsisten dengan prinsip hukum yang berlaku dan memenuhi persyaratan itikad baik dalam pendaftaran nama domain. Keywords: domain name, trademark, trademark owner.

AKIBAT HUKUM SUAMI MELAKUKAN PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI DI KABUPATEN SAMBAS NIM. A1012191070, NURJULIANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractPolygamy is a marriage entered into by a man with more than one wife without divorcing the other wives. Polygamy is something that occurs in social life which is carried out by the husband but the husband carries out a polygamous marriage without the permission of the first wife and religious practices become an unlawful act and the marriage is invalid. This research aims to determine unlawful acts in Peimpaan village, Jawai sub-district, Sambas district, to reveal the factors that cause husbands to enter into second marriages without the permission of their first wife, the legal consequences for husbands and wives who carry out polygamous marriages without the permission of their first wife in Pelimpaan village, Jawai sub-district. The first wife can take action against the husband's unlawful act of carrying out a marriage without permission. Interviews were conducted with polygamist perpetrators consisting of husbands, wives, headmen and religious court officials. From the results of the research carried out, it can be concluded that several factors were found that made husbands commit polygamy, namely, among others, the husband's own desire and intention to practice polygamy, then the desire to have offspring where the first wife had not been able to provide the offspring desired by the husband, and finally, namely sufficient economy to carry out polygamy. These factors are also supported by the permission from the first wife to her husband who allows him to carry out polygamy. Regarding the legal consequences for husbands who practice polygamy, even though all husbands get permission first, they do not have permission from a religious court, which results in their marriage not being registered by the state. , polygamy without permission has a significant impact on legal, social, economic and household aspects. Awareness of the legal and ethical rules of polygamy varied among respondents, and the role of the priest and religious courts was key in dealing with polygamous marriages.Keywords: polygamy marriage, unlawful act, polygamy permit AbstrakPoligami adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang istri tanpa menceraikan istri-istri yang lain. Poligami merupakan sesuatu yang terjadi dalam suatu kehidupan bermasyarakat yang di lakukan suami tapi suami melakukan perkawinan poligami tanpa izin dari istri pertama dan pengadian agama menjadi perbuatan melawan hukum dan perkawinannya tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbuatan melawan hukum di desa peimpaan kecamatan jawai kabupaten sambas untuk mengungkapkan faktor penyebab suami melakukan perkawinan kedua tanpa izin istri pertama, akibat hukum bagi suami istri yang melakukan perkawinan poligami tanpa izin dari istri pertama di desa pelimpaan kecematan jawai, upaya yang dapat dilakukan istri pertama terhadap perbuatan melawan hukum suami yang melakukan perkawinan tanpa izin. Wawancara dilakukan terhadap pelaku poligami yang terdiri dari suami, istri , penghulu dan petugas pengadian agama. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan Ditemukan beberapa faktor yang membuat suami melakukan poligami yaitu antara lain adalah keinginan dan niat untuk berpoligami dari suami itu sendiri, lalu keinginan untuk mempunyai keturunan dimana istri pertama belum bisa memberikan keturunan yang diinginkan oleh sang suami, dan terakhir yaitu ekonomi yang sudah memadai untuk melakukan poligami. Faktor faktor tersebut pun didukung dengan adanya izin dari istri pertama kepada sang suami yang mengizinkan untuk melakukan poligami. Terkait akibat hukum bagi suami yang melakukan poligami, walaupun semua suami mendapatkan izin dari pertama, akan tetapi mereka tidak mempunyai izin dari pengadilam agama yang berakibat kepada pernikahannya tidak tercatat oleh negara. , poligami tanpa izin memiliki dampak signifikan pada aspek hukum, sosial, ekonomi, dan rumah tangga. Kesadaran terhadap aturan hukum dan etika poligami bervariasi di antara responden, dan peran penghulu serta pengadilan agama menjadi kunci dalam menangani pernikahan poligamiKata kunci; perkawinan poigami, perbuatan melawan hukum, izin poligami

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA