Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN YURIDIS KERJASAMA NEGARA TEPI SELAT MALAKA DAN SINGAPURA DALAM MENJAGA KEAMANAN NAVIGASI DAN LINGKUNGAN MARITIM MELALUI REZIM TRIPARTITE TECHNICAL EXPERTGROUP (TTEG) NIM.A1011171075, ANDRIAN EFENDI AMBARITA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This research focuses on the Tripartite Technical Expert Group (TTEG) forum regarding its capacity and the factors that affect cooperation in the Malacca Strait and the Singapore Strait in maintaining the security of navigation and the maritime environment. The purpose of this study is to find out how the capacity of the Tripartite Technical Expert Group (TTEG) is and whether it runs effectively or not, as well as what factors affect cooperation in the Straits of Malacca and Singapore.The method used is a normative research method with a statutory approach and a conceptual approach. The method of data collection is done by the method of literature study. The data analysis technique was carried out by prescriptive research analysis because this research was aimed at getting suggestions on what to do to overcome the problems.The results show that the Tripartite Technical Expert Group (TTEG) is an international forum initiated by three Littoral State countries that have the capacity to work together to improve navigational safety, promote cooperation and coordination in determining policies and measures to handle navigational safety and marine pollution and exchange information with International Maritime Organization (IMO) and strait user countries regarding marine traffic schemes every year. The factors that influence the TTEG are differences in views between littoral states regarding the meaning of the Straits of Malacca-Singapore Strait and the existence of issues with the sea boundaries of the Straits of Malacca and Singapore. Keywords: Navigation Cooperation and Security, Maritime, Environment, Tripartite Technical Expert Group (TTEG), Malacca and Singapore Strait Abstrak Dalam penelitian ini berfokus pada forum Tripartite Technical Expert Group (TTEG) mengenai bagaimana kapasitasnya serta faktor-faktor yang mempengaruhi kerja sama di Selat Malaka dan Selat Singapura dalam menjaga keamanan navigasi dan lingkungan maritim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kapasitas Tripartite Technical Expert Group (TTEG) dan apakah berjalan dengan efektif atau tidak, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kerja sama di Selat Malaka dan Singapura.Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan jenis pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan jenis pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis penelitian preskriptif dikarenakan penelitian ini ditujukan untuk mendapat saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah.Hasil penelitian menunjukan bahwa Tripartite Technical Expert Group (TTEG) merupakan forum internasional yang digagas oleh tiga negara Littoral State yang memiliki kapasitas bekerjasama untuk meningkatkan keselamatan navigasi, mempromosikan kerja sama dan koordinasi dalam menentukan kebijakan serta langkah-langkah penanganan keselamatan navigas dan pencemaran laut serta bertukar informasi dengan International Maritime Organization (IMO) dan negara-negara pengguna selat mengenai skema lalu lintas laut setiap tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi TTEG ialah perbedaan pandangan antar littoral state mengenai makna Selat Malaka-Selat Singapura dan adanya permasalahan terhadap garis batas laut Selat Malaka dan Singapura. Kata Kunci: Kerjasama dan Keamanan Navigasi, Lingkungan Maritim, Tripartite Technical Expert Group (TTEG), Selat Malaka dan Singapura

TANGGUNG JAWAB PT. PEGADAIAN (PERSERO) TERHADAP KENDARAAN MOBIL KONSUMEN YANG DI GADAIKAN DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012141229, RAIS AMIEN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Research on "Responsibilities of PT. Pawnshop for Consumer Cars Pawned in Pontianak City", aims to determine the implementation of PT's responsibilities. Pegadaian (Persero) for consumer cars pawned in Pontianak City. To find out the factors causing PT. Pegadaian (Persero) for consumer cars that are pawned in Pontianak City. To reveal the efforts that consumers can make towards implementing PT's responsibilities. Pegadaian (Persero) for consumer cars that are pawned in Pontianak CityThis research was carried out using sociological juridical methods with a descriptive analytical approach, namely conducting research by describing and analyzing facts that were actually obtained or seen when this research was carried out in the field to arrive at the final conclusion.Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of the responsibilities of PT. Pegadaian (Persero) for consumer car vehicles that are pawned in Pontianak City has not been implemented as expected as stated in Article 4 Paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection relating to consumer rights, namely the right to comfort, security, and safety in consuming goods and/or services where there is still insecurity regarding the goods being pawned. That the factors causing the lack of security for goods pawned by debtors or consumers are due to the lack of land for storing cars owned by PT. Pegadaian (Persero), especially those located at the Sub-Branch office on Jl. Kom Yos Sudarso. That efforts that can be made to address consumer complaints regarding the security of pawned goods viewed from the perspective of consumer protection law are to make efforts to improve service facilities by providing adequate facilities and accepting these complaints by means of negotiation and deliberation as one of the options for resolving problems which is the main basis for Indonesian society. Keywords: Responsibility, PT. Pegadaian (Persero), Pawned Goods ABSTRAK Penelitian tentang "Tanggung Jawab Pt. Pegadaian Terhadap Kendaraan Mobil Konsumen Yang Di Gadaikan Di Kota Pontianak", bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab PT. Pegadaian (Persero) terhadap kendaraan mobil konsumen yang di gadaikan di Kota Pontianak Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab belum dilaksanakannya tanggung jawab PT. Pegadaian (Persero) terhadap kendaraan mobil konsumen yang di gadaikan di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap pelaksanaan tanggung jawab PT. Pegadaian (Persero) terhadap kendaraan mobil konsumen yang di gadaikan di Kota PontianakPenelitian ini dilakukan dengan metode metode yuridis sosiologis dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhirBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan tanggung jawab PT. Pegadaian (Persero) terhadap kendaraan mobil konsumen yang di gadaikan Di Kota Pontianak belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan sebagaimana yang dikemukakan oleh Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berkaitan dengan hak konsumen yaitu Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dimana masih terdapat ketidakamanan terhadap barang yang digadaikan. Bahwa faktor-faktor penyebab belum terdapatnya keamanan terhadap barang-barang yang digadailkan oleh debitur atau konsumen adalah disebabkan kurangnya lahan tempat menyimpan mobil yang dimiliki oleh PT. Pegadaian (Persero) khususnya yang terletak di kantor Cabang Pembantu yang berada di Jl. Kom Yos Sudarso. Bahwa upaya yang dapat dilakukan terhadap keluhan konsumen atas keamanan barang gadai ditinjau dari perspektif hukum perlindungan kosumen adalah dengan melakukan upaya memperbaiki fasilitas pelayanan dengan menyediaakan sarana yang memadai dan menerima keluhan tersebut dengan cara negosiasi dan musyawarah sebagai salah satu pilihan menyelesaikan permasalahan yang menjadi dasar utama bagi masyarakat Indonesia. Kata Kunci : Tanggung Jawab, PT. Pegadaian (Persero), Barang Gadai

IMPLIKASI YURIDIS SALINAN AKTA PERJANJIAN TIDAK DIBERIKAN OLEH BANK DAN NOTARIS KEPADA DEBITUR (Studi Kasus Putusan Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Prg) NIM. A1011201259, FESSA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT In Article 54 of Law Number 30 of 2004 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries, the Notary has the obligation to provide a copy of the deed to the debtor as an interested party. However, in general, notary and bank officials often do not provide a copy of the deed to the debtor, as happened in the case that is the object of this research.This research uses a normative juridical method by analyzing secondary data in the form of statutory regulations and legal research, as well as various literature such as books and journal articles that are relevant to this research.The result of this research is that the legal consequence of a deed that has been made or will be made by a notary official who is subject to administrative sanctions is that the deed will temporarily be transferred and held by the notary protocol holder. The legal considerations of the Palu High Court judges in Decision Number 03/Pdt/2013/PT.Palu and the Panel of Supreme Court Judges in Decision Number 2756K/Pdt/2013 are not in accordance with the legal objectives of providing justice, legal certainty and benefit. Apart from that, if no Judicial Review (PK) is carried out on Decision Number 2756K/Pdt/2013, then Decision Number 03/Pdt/2013/PT.Palu has permanent legal force, so that the losing party is sentenced to pay court costs of Rp. 500,000'-.Keywords: Agreement, Copy of Deed, Creditor, Debtor, Notary, Legal Remedies ABSTRAKPada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris memiliki kewajiban memberikan salinan akta kepada debitur sebagai pihak yang berkepentingan. Namun, secara das sein seringkali pejabat Notaris dan bank tidak memberikan salinan akta tersebut kepada debitur seperti yang terjadi pada perkara yang menjadi objek penelitian ini.Adapun penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis data-data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan penelitian hukum, serta berbagai literatur seperti buku dan artikel jurnal yang relevan dengan penelitian ini.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akibat hukum terhadap akta yang pernah dibuat atau akan dibuat oleh pejabat notaris yang dikenai sanksi administratif adalah akta tersebut sementara akan dialihkan dan dipegang oleh pemegang protokol notaris. Adapun pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Palu pada Putusan Nomor 03/Pdt/2013/PT.Palu dan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2756K/Pdt/2013 tidak sesuai dengan tujuan hukum yang memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Disamping itu, dengan tidak dilakukan upaya Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan Nomor 2756K/Pdt/2013, maka Putusan Nomor 03/Pdt/2013/PT.Palu berkekuatan hukum tetap, sehingga pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 500.000"™-.Kata Kunci: Perjanjian, Salinan Akta, Kreditur, Debitur, Notaris, Upaya Hukum

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKEBUN SAWIT SWADAYA DALAM MEMPEROLEH HARGA TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT NIM. A1011201093, HAFSAH ELZA SARI HASIBUAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractExcellent and directed utilization of the oil palm sector can increase community income. However, the difference in the price of oil palm fresh fruit bunches set by the Palm Oil Fresh Fruit Bunch Price Determination Team for Smallholder Production and the price given by the palm oil mill is certainly a problem because it makes it difficult for independent oil palm farmers to obtain maximum income, causing difficulties in maintaining and improving the quality of their plantation production. This research uses normative-empirical research methods or also called field research which is descriptive analysis with qualitative data analysisi methods. Based on the result of the research, it is concluded that in reality, (i) In reality, the guidelines for determining the price of oil palm fresh fruit bunches produced by smallholders have not yet provided legal protection to independent oil palm smallholders. (ii) Efforts that can be made by independent oil palm growers when there are continuous differences in the price of oil palm are reporting to the Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.Keywords : Independent Smallholders, Legal Protection, Oil Palm Fruit Bunche,Price AbstrakPemanfaatan sektor kelapa sawit yang baik dan terarah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, perbedaan harga Tandan Buah Segar kelapa sawit yang ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar Produksi Pekebun dan harga yang diberikan oleh Pabrik kelapa sawit tentunya menjadi sebuah masalah karena menyulitkan pekebun sawit swadaya untuk mendapatkan pendapatan yang maksimal sehingga menyebabkan kesulitan dalam merawat dan meningkatkan kwalitas hasil produksi perkebunannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analisis dengan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa dalam realitanya, (i) Dalam realitanya, pedoman penetapan harga tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun belum memberikan perlindungan hukum terhadap pekebun sawit swadaya. (ii) Upaya yang dapat dilakukan oleh pekebun sawit swadaya ketika terjadi perbedaan harga kelapa sawit yang terus menerus adalah melakukan pelaporan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.Kata Kunci : Harga, Pekebun Sawit Swadaya, Perlindungan Hukum Tandan Buah Segar Kelapa Sawit

PEMBAYARAN ROYALTI DARI PEMANFAATAN LAGU SACARA KOMERSIAL PADA KAFE DI DAERAH KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT NIM. A1011191004, TALITHA ADNA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Intellectual property rights in Indonesia protect creators in the form of ownership of their work after it is made in real work (fixation), not in the form of an idea. One of the works protected under Article 40, paragraph (1) letter d of the Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 Concerning Copyright is a songs and/ music. This study aims to determine the implementation of royalty payments from the commercial use of songs and/ music at cafes in Sungai Raya District, Kubu Raya Regency, West Kalimantan, and to determine the triggers for copyright infringement regarding royalty payments from the commercial use of songs at cafes in the Sungai Raya District area. Kubu Raya Regency, West Kalimantan Province.The research uses empirical legal research methods. The data collection technique that the authors use is to conduct interviews and fill out questionnaires to predetermined samples. The author conducted interviews with cafe owners using a questionnaire. Then the results were analyzed qualitatively and presented in a descriptive form containing facts revealed in the field to support what was raised in the report. The study results concluded that implementing royalty payments from the commercial use of songs at cafes in Sungai Raya District, Kubu Raya Regency, West Kalimantan Province, has yet to work as mandated by law. This is due to various factors broadly related to the legal awareness of cafe entrepreneurs, the need for more outreach, and the absence of LMK and LMKN in West Kalimantan.Keywords: Royalty, Utilization, Song, Café.ABSTRAK HKI di Indonesia memberikan perlindungan pada pencipta berupa hak atas karyanya setelah dibuat dalam bentuk karya nyata (fiksasi) bukan dalam bentuk ide. Salah satu ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah lagu dan/ musik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran royalti dari pemanfaatan lagu dan/ musik secara komersial pada Kafe di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat dan untuk mengetahui pemicu terjadinya pelanggaran hak cipta mengenai pembayaran royalti dari pemanfaatan lagu secara komersial pada Kafe di daerah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan melakukan wawancara dan pengisian kuesioner kepada sampel yang telah ditentukan. Penulis melakukan wawancara dengan para pemilik Kafe. Kemudian hasilnya dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif berisi fakta yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporan. Dari hasil penelitian, didapatkan kesimpulan bahwa penerapan pembayaran royalti dari pemanfaatan lagu secara komersial pada Kafe di Daerah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat belum berjalan dengan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Hal ini terjadi karena berbagai faktor yakni secara garis besar terkait dengan kesadaran hukum para pengusaha Kafe, kurangnya sosialisasi, serta tidak adanya keberadaan LMK serta LMKN di Kalimantan BaratKata Kunci: Royalti, Pemanfaatan, Lagu, Kafe

PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH HAK PERORANGAN MENURUT HUKUM ADAT DAYAK KANTU"™K DI DESA SELUAN NIM. A1012191131, STEPVIANA NELLY
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Land for human life has a very important position. This causes almost all aspects of life, especially for the Indonesian people, to be inseparable from the existence of land, which cannot only be viewed from an economic aspect, but covers all life and livelihoods. However, as the population grows and more development is carried out, it results in limited land, this can cause many problems in social life, this can result in a continuity between the supply of land and the need for land which in the end can lead to conflict regarding the determination of land boundaries. One of the factors causing the land boundary dispute that occurred in Seluan Village, North Putussibau District, Kapuas Hulu Regency, was wanting to control land that did not belong to them, causing conflict or marriage between people who were directly adjacent to the land. The purpose of this research is to seek data and information regarding the settlement of the acquisition of individual property rights ownership limits according to the Kantu'k Dayak Customary Law in Seluan Village, to reveal the factors that led to the acquisition of individual land ownership limits, to reveal the legal consequences of the settlement, and to reveal the efforts made. carried out by the traditional leader in resolving the land boundaries of the Dayak Kantu'k in Seluan Village, North Putussibau District, Kapuas Hulu Regency. Using the empirical legal research method which is descriptive in nature by conducting direct interviews with traditional heads, village heads and people who have had disputes.Settlement of Land Boundary Disputes according to Kantu'k Dayak Customary Law in Seluan Village, North Putussibau District through local Dayak Customary Law through the traditional Head with the Mediation stage or peacefully with the principle of kinship or initially customary In Seluan Village with the form of deliberation/consensus. Key word: Conflict, Solution, Land Boundary Abstrak Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini disebabkan hampir seluruh aspek kehidupan terutama bagi bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari keberadaan tanah yang sesungguhnya tidak hanya dapat ditinjau dari aspek ekonomi saja, melainkan meliputi segala kehidupan dan penghidupan. Namun semakin bertambahnya penduduk masyarakat dan semakin banyak pembangunan yang dilakukan maka mengakibatkan keterbatasan tanah, maka hal ini dapat menimbulkan banyak permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan antara persedian tanah dengan kebutuhan akan tanah yang pada akhinya dapat menimbulkan konflik mengenai sengketa batas tanah. Salah satu faktor penyebabnya Sengketa batas tanah yang terjadi Di Desa Seluan Kecamtan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu adalah ingin menguasai tanah yang bukan menjadi miliknya sehingga menimbulkan konflik atau perselisihan antar orang yang bersebelahan langsung dengan tanah. Tujuan penelitian ini untuk mencari data informasi dan tentang penyelesaian sengketa batas kepemilikaan hak perorangan menurut Hukum Adat Dayak Kantu"™k di Desa Seluan, untuk mengungkapkan faktor penyebabnya terjadinya sengketa batas kepemilikan tanah hak perorangan, untuk mengungkap akibat hukum penyelesaian sengketa, serta untuk mengungkap upaya yang dilakukan ketua adat dalam menyelesaiakan sengketa batas tanah Dayak Kantu"™k Di Desa Seluan Kecamatan Putusssibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan Metode Penelitian Hukum Empris yang bersifat Deskritif dengan melakukan wawancara secara langsung kepada Kepala Adat, Kepala Desa dan Terhadap orang yang pernah bersengketa.Penyelesesaian Sengketa Batas Tanah menurut Hukum Adat Dayak Kantu"™k Di Desa Seluan Kecamatan Putussibau Utara melalui Hukum Adat Dayak setempat melalui Kepala adat dengan tahap Mediasi atau secara damai dengan asas kekeluargaan atau secara peradilan adat Di Desa Seluan dengan bentuk musyawarah/mufakat. Kata Kunci: Konflik. Penyelesaian, Batas Tanah

PEMBUATAN DAN PENYIARAN APLIKASI KONTEN PORNOGRAFI DALAM PANDANGAN KRIMINOLOGI NIM. A1011201059, OKTAVIONA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Nowadays, the spread of pornographic content is increasingly common. Unofficial applications and sites can circulate freely on the internet network, both national networks and international networks. Efforts are being made to block sites and applications with pornographic content, but they still cannot stop the emergence of similar applications and sites. Like the HotLive application which was previously called Bling Bling. An application that has been blocked by KOMINFO but is still launching a similar application with policies that are not much different The problem formulation in this research is "What factors cause live streamer hosts to still broadcast pornographic content on the HotLive application?" The aim of this research is to obtain data and information regarding the factors why live streamer hosts still broadcast pornographic content on the HotLive application, and to find out the type and content in the application. The author uses empirical juridical research methods and analytical descriptive research. The research results obtained are that the economy is the main factor that causes live streamer hosts to still broadcast pornographic content, followed by environmental factors, education and sexual disorder factors. Education and an unsupportive environment make perpetrators look for ways to meet their daily needs quickly and easily. As a result, the perpetrators did live streams on the application because it was considered easy and efficient, and the income generated was greater than the income they had previously received.Keywords: HotLive, Bling Bling, Illegal Content, and Pornography Abstrak Dewasa ini, penyebaran konten pornografi semakin marak terjadi. Aplikasi dan situs tidak resmi dapat beredar dengan leluasa dalam jaringan internet, baik itu jaringan nasional maupun jaringan internasional. Upada demi upaya pemblokiran situ dan aplikasi berkonten pornografi terus dilakukan, namun masih tidak dapat menghantikan munculnya aplikasi dan situs serupa. Seperti aplikasi HotLive yang dulunya bernama Bling Bling. Aplikasi yang telah diblokir oleh KOMINFO namun masih meluncurkan aplikasi serupa dengan kebijakan yang tidak jauh berbeda Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Faktor-Faktor Apakah yang Menyebabkan Para Host Live Streamer Masih Menyiarkan Konten Pornografi Di Aplikasi HotLive?" Dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai faktor mengapa para host live streamer masih menyiarkan konten pornografi di aplikasi HotLive, dan untuk mengetahui tipe dan konten dalam aplikasi. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan sifat penelitian deskriptif analitis. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah ekonomi menjadi pemegang utama faktor yang menyebabkan para host live streamer masih menyiarkan konten pornografi, disusul oleh faktor lingkungan, pendidikan dan faktor kelainan seksual. Pendidikan dan lingkungan yang tidak mendukung membuat para pelaku mencari cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cepat dan mudah. Hasilnya para pelaku melakukan live stream di aplikasi karena dinilai mudah dan efisien, serta pendapatan yang dihasilkan lebih besar dari pada pendapatan yang pernah mereka dapatkan sebelumnya. Kata Kunci: HotLive, Bling Bling, Konten Ilegal dan Pornografi

WANPRESTASI PT. PUTRA INDOTROPICAL YANG TIDAK MENGALIHKAN KEBUN KELAPA SAWIT KEPADA KOPERASI BURUNG JANTAYU DI KABUPATEN LANDAK NIM. A1012181091, FLORIDA ADVENA DONATUS
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Plantations are one way to connect farmers with the national and international economy, and provide financial benefits and bring new economic opportunities for society to create the goal of the 1945 Constitution, namely advancing general welfare, therefore the government has the power to control and utilize all natural resources. in Indonesia as a way to improve the welfare of the Indonesian people, therefore the development of the real sector is something that the government must do to reduce the level of unemployment and poverty, several real sectors that have a large contribution, namely agriculture, trade and manufacturing industry. The method used in this research is an empirical method by collecting primary data in the form of interviews. In this research, the author uses the Empirical method, which is a legal research method that is observed in the form of speech, writing, and/or behavior that can be observed from an individual, group, society, and/or a particular organization which is studied from a complete point of view, with a descriptive approach, namely by describing and analyzing based on existing facts or data collected as they were at the time this research was conducted. The results of the analysis from this research are between the Jantayu Bird Cooperative and PT. Putra Indotropical carries out partnership cooperation in which there are obligations from PT. Putra Indotropical to transfer oil palm plantations to the Burung Jantayu Cooperative. It turns out that after 4 (four) years PT. Putra Indotropical did not transfer the oil palm plantation to the Burung Jantayu Cooperative. That the factors that caused PT. Putra Indotropical did not transfer plasma oil palm plantations to plasma farmers because there was no supervision fro `m the local government regarding the fulfillment of technical standards for plasma plantations which should be handed over to plasma farmers. The legal consequences received by PT. Putra Indotropical is in the form of pressure and reporting from plasma farmers. That the legal efforts undertaken are amicable consensus deliberation. Keywords: Agreement, Partnership Cooperation, Oil Palm Plantations Abstrak Perkebunan adalah salah satu cara untuk menghubungkan petani dengan ekonomi nasional maupun ekonomi internasional, dan memberikan keuntungan finansial serta membawa kesempatan ekonomi baru bagi masyarakat untuk menciptakan tujuan dari UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, maka dari itu pemerintah mempunyai kekuasaan untuk menguasai dan memanfaatkan seluruh kekayaan alam yang berada di Indonesia sebagai cara untuk mensejahteraan rakyat Indonesia, maka dari itu pengembangan sektor riil menjadi hal yang mesti dilakukan pemerintah untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan, beberapa sektor riil yang memiliki kontribusi besar yaitu pertanian, perdagangan dan industri manufaktur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan mengumpulkan data-data primer berupa wawancara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang diamati berupa ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, dengan pendekatan Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisa berdasarkan fakta atau data yang ada yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan. Hasil analisis dari penelitian tersebut adalah Antara Koperasi Burung Jantayu dengan PT. Putra Indotropical melakukan kerjasama kemitraan yang mana dalam kerjasama tersebut terdapat kewajiban dari PT. Putra Indotropical untuk mengalihkan kebun sawit kepada Koperasi Burung Jantayu. Ternyata setelah 4 (empat) tahun PT. Putra Indotropical tidak mengalihkan kebun sawit kepada Koperasi Burung Jantayu. Bahwa faktor yang menyebabkan PT. Putra Indotropical tidak mengalihkan kebun kelapa sawit plasma ke petani plasma karena tidak adanya pengawasan dari pihak pemerintah daerah terhadap pemenuhan standar teknis kebun plasma yang seharusnya diserahkan kepada petani plasma. Akibat hukum yang diterima PT. Putra Indotropical adalah berupa desakan dan pelaporan dari petani plasma. Bahwa Upaya hukum yang dilakukan adalah musyawarah mufakat secara kekeluargaan. Kata Kunci : Perjanjian, Kerjasama Kemitraan, Kebun Kelapa Sawit

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERKARA INTERVENSI PIHAK KETIGA (TUSSENKOMST) PUTUSAN NOMOR 149/PDT.G/2022/PN PTK NIM. A1011201057, IZHAR NURHIDAYAT
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis research was carried out at the Ponrianak District Court. The type of research used is a Normative research method using literature study, namely by reading various literature related to Third Party Intervention. In the position of the case that will be discussed this concerns the issue of Third Party Intervention issues related to land issues between Asbi, Muhammad Imam Zulkarnaen, Sri Syamsuniar, Al-Kausari, Nurhayatullah, Jumratussani, and Nurhaqiqi as plaintiffs against Nurtinah H. Lutjong as defendant and Carrel Ticualu, S.E., S.H. as Plaintiffs for Intervention I and Fajar Silalahi, Mario Silalahi, Rudi Gunawan Silalahim Feri Silalahi and Esica Fitriani Silalahi as Plaintiffs for Intervention II at the Pontianak District Court. The title of this research is Juridical Analysis of Judges' Considerations in Third Party Intervention Cases (Tussenkomst) Number 149/Pdt.G/2022/PN.Ptk, Formulation of the problem "How do judges consider in deciding Third Party Intervention Cases (Tussenkomst) Decision number 149/ Pdt.G/2022/PN.Ptk", The aim of this research is to analyze the Judge's Legal Considerations in deciding the Third Party Intervention Case (Tussenkomst) Number 149/Pdt.G/2022/PN.Ptk at the Pontianak District Court, as well as to determine the legal consequences The judge's decision on the parties in the Third Party Intervention (Tussenkomst) case Number 149/Pdt.G/2022/PN.Ptk. The results of this research show that the plaintiff in Intervention I won the case after successfully proving the arguments of his lawsuit. The judge's legal considerations in accepting and granting the intervention plaintiff's claim. I pay attention to the values that reflect the third important principle for judges in handing down decisions, namely the principle of justice, the principle of legal certainty and the principle of expediency but prioritizing the principle of legal certainty and the principle of expediency. Regarding the decision of the Panel of Judges in case Number 149/Pdt.G/2022/PN Ptk, this has legal consequences for the parties involved in the case. The judge's decision in case Number 149/Pdt.G/2022/PN Ptk has permanent legal force and is binding on the parties so that the losing party is obliged to obey and carry out the contents of the decision. Regarding the Plaintiffs and Intervention II Plaintiffs, the result of legal decision Number 149/Pdt.G/2022/PN Ptk against these parties is that the lawsuit is rejected and the Plaintiffs and Intervention II Plaintiffs no longer have the right to legal claims. Regarding the Defendant, the legal results of decision Number 149/Pdt.G/2022/PN Ptk do not provide any loss for the defendant. And for the Intervention I Plaintiff who won case Number 149/Pdt.G/2022/PN Ptk, the Intervention I Plaintiff can retain his property rights, namely his land which was used as defense by the other party. ABSTRAK Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Ponrianak. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif dengan menggunakan studi kepustakaan yakni dengan membaca berbagai literatur yang terkait dengan Intervensi Pihak Ketiga. Pada posisi kasus yang akan dibahas ini berkenaan dengan permasalahan perkara Intervensi Pihak Ketiga yang terkait permasalahan sengketa tanah antara Asbi, Muhammad Imam Zulkarnaen, Sri Syamsuniar, Al-Kausari, Nurhayatullah, Jumratussani, dan Nurhaqiqi sebagai Para Penggugat melawan Nurtinah H. Lutjong sebagai tergugat dan Carrel Ticualu, S.E., S.H. sebagai Penggugat Intervensi I serta Fajar Silalahi, Mario Silalahi, Rudi Gunawan Silalahim Feri Silalahim dan Esica Fitriani Silalahi sebagai Penggugat Intervensi II di Pengadilan Negeri Pontianak. Adapun judul dari penelitian ini ialah Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Intervensi Pihak Ketiga (Tussenkomst) Nomor 149/Pdt.G/2022/PN.Ptk, Rumusan masalah "Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Intervensi Pihak Ketiga (Tussenkomst) Putusan nomor 149/Pdt.G/2022/PN.Ptk", Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutuskan Perkara Intervensi Pihak Ketiga (Tussenkomst) Nomor 149/Pdt.G/2022/PN.Ptk di Pengadilan Negeri Pontianak, serta untuk mengetahui akibat hukum Putusan hakim terhadap para pihak dalam perkara Intervensi Pihak Ketiga (Tussenkomst) Nomor 149/Pdt.G/2022/PN.Ptk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pihak penggugat Intervensi I memenangkan perkara setelah berhasil membuktikan dalil gugatannya. Pertimbangan hukum hakim dengan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat intervensi I memperhatikan nilai yang mencerminkan ketiga asas penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan namun lebih mengedepankan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan. Terhadap putusan majelis Hakim dalam perkara Nomor 149/Pdt.G/2022/PN Ptk, maka menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak yang berperkara. Putusan hakim dalam perkara Nomor 149/Pdt.G/2022/PN Ptk telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat bagi para pihak sehingga bagi pihak yang kalah wajib mematuhi dan menjalankan isi putusan. Terhadap Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi II, akibat hukum putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PN Ptk terhadap pihak tersebut adalah Gugatan yang diajukannya ditolak dan Para Penggugat serta Para Penggugat Intervensi II tidak lagi memiliki hak terhadap tanah sengketa. Terhadap Tergugat, akibat hukum putusan Nomor 149/Pdt.G/2022/PN Ptk tidak memberikan kerugian apapun bagi tergugat. Dan terhadap Penggugat Intervensi I yang memenangkan perkara Nomor 149/Pdt.G/2022/PN Ptk ini, Penggugat Intervensi I dapat mempertahankan hak miliknya yaitu tanah miliknya yang dijadikan sengketa oleh pihak lain. KATA KUNCI : Hukum, Intervensi, Pertimbangan Hakim

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PUTUSAN NOMOR 6074/PDT.G/2022/PA.GRT TENTANG PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DENGAN PUTUSAN NO (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD) NIM. A1011191124, WAN REVINDO ANGGARA NUGRAHA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac According to Islam, marriage is a solid and sturdy sacred agreement to legally live together between a man and a woman to form a family that is eternal, courteous, loving, safe, peaceful, happy, and imperishable. Polygamy is a marriage bond where a husband has more than one wife. The court can permit a husband to have more than one wife if the parties concerned wish. The formulation of the problem in this research is as follows: "What is the basis for the judge's legal considerations in the application for an unacceptable polygamy permit or NO (Niet Ontvankeljike Verklaard) Decision Number 6074/PDT.G/2022/PA.GRT?" The method used by the author in this research is the normative legal research method. In the normative legal research method, this method can function to provide juridical arguments.This method is carried out by conducting research on library materials and/or using secondary data. The scope of normative research in this thesis is to study and examine Decision Number 6074/PDT.G/2022/PA.GRT? is based on statutory regulations, legal theories, and the opinions of legal scholars.Based on the results of the analysis of Decision Number 6074/PDT.G/2022/PA.GRT?, in the decision issued by the Garut Religious Court there are several points of consideration by the judge which make this case niet ontvankelijke verklaard or unacceptable. Firstly, the petition from the applicant has a contradiction in practice, which initially claimed to have obtained permission from the respondent, but this was discovered and then denied by the respondent during an in-person examination at court. Second, legally the court cannot issue a permit for polygamy because the applicant has already committed polygamy before asking for court permission, so this application has formal flaws, and is not based on law so it must be decided NO niet ontvankelijke verklaard. The court is legally unable to grant the applicant's request to obtain a polygamy permit, the formal defects in the application and other considerations as explained above are the reasons the judge decided NO in this case. The judge's considerations in this decision have formed a fair decision, legal certainty, and usefulness.Keywords: Polygamy, Religious Court, Judge's Consideration Abstrak Perkawinan menurut Islam ialah salah satu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram, bahagia, dan kekal. Poligami adalah ikatan perkawinan dimana seorang suami memiliki lebih dari satu istri. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: "Bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Permohonan Izin Poligami yang Tidak Dapat Diterima atau NO (Niet Ontvankeljike Verklaard) Putusan Nomor 6074/PDT.G/2022/PA.GRT?". Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, Pada metode penelitian hukum normatif, metode tersebut dapat berfungsi untuk memberikan argumentasi yang bersifat yuridis. Metode tersebut dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan pustaka dan atau menggunakan data sekunder. Ruang lingkup dari penelitan normatif dalam skripsi ini adalah dengan mempelajari dan menelaah Putusan Nomor 6074/PDT.G/2022/PA.GRT? berdasarkan peraturan perundang "“ undangan, teori "“ teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum.Berdasarkan hasil analisis Putusan Nomor 6074/PDT.G/2022/PA.GRT?, dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Garut terdapat beberapa poin pertimbangan hakim yang membuat perkara ini menjadi niet ontvankelijke verklaard atau tidak dapat diterima. Pertama, permohonan dari pemohon memiliki kontradiksi dalam praktiknya yang semula mengaku mendapatkan izin dari pihak termohon lalu diketahui kemudian disangkal oleh termohon dalam pemeriksaan di pengadilan secara in person. Kedua, secara hukum pengadilan tidak dapat mengeluarkan izin poligami karena pemohon telah melakukan poligami sebelum meminta izin pengadilan, sehingga permohonan ini memiliki kecacatan formil, dan tidak berdasarkan hukum sehingga harus diputus NO niet ontvankelijke verklaard. Pengadilan secara hukum tidak dapat mengabulkan permohonan dari pemohon untuk mendapatkan izin poligami, kecacatan formil pada permohonan dan pertimbangan-pertimbangan lainnya seperti yang telah dijelaskan diatas tadi merupakan alasan hakim memutus NO pada perkara iniPertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan ini telah membentuk sebuah putusan yang adil, berkepastian hukum dan bermanfaat.Kata Kunci : Izin Poligami, Pengadilan Agama, Pertimbangan Hakim

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA