Garuda - Garba Rujukan Digital

KONSTRUKSI HUKUM PIDANA TERHADAP TANAMAN KRATOM DI INDONESIA NIM. A1011191084, AGUNG MULIAWAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Legal construction is basically carried out in the event of several things such as not finding statutory provisions that can be applied to the case that occurs and there is a legal vacuum or wet vacuum. In this regard, the kratom plant does not yet have regulations that specifically regulate its use. Kratom plants contain more than 40 types of alkaloids including chemical compounds mitraginin and 7 hydroxymitraginin which have opium-like effects, both chemical compounds by the National Narcotics Agency are categorized as New Psychoactive Substances, so there must be regulation in their use. Based on the background of the problems described by the researcher, the formulation of the problem in this study is how the Criminal Law Construction of Kratom Plants in Indonesia. So that the objectives to be achieved in this study are to explain the construction of criminal law against kratom plants in Indonesia and reveal the position of criminal law against kratom plants in Indonesia. In accordance with the title and problems to be discussed in this study and in order to provide useful results, this research was conducted with normative research (normative legal research method). The results of this study through systematic interpretation using the rules of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics as a basis for thinking, the kratom plant has fulfilled the elements that can be categorized as a new type of narcotic plant. So it is concluded through the construction of criminal law that kratom plants have the same chemical content and side effects in accordance with the essence of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. .Keywords: Legal Construction, Criminal Law, Kratom PlantsABSTRAK Konstruksi hukum pada dasarnya dilakukan apabila terjadi beberapa hal seperti tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang dapat diterapkan terhadap kasus yang terjadi dan terjadi kekosongan undang-undang atau wet vacuum. Berkaitan dengan hal ini tanaman kratom memang belum memiliki regulasi yang mengatur secara khusus terhadap penggunannya. Tanaman Kratom mengandung lebih dari 40 jenis alkaloid di antaranya kandungan kimia senyawa mitraginin dan 7 hidroksimitraginin yang mempunyai efek seperti opium, kedua senyawa kimia tersebut oleh Badan Narkotika Nasional dikategorikan sebagai New Psychoactive Substances, sehingga harus terdapat pengaturan dalam penggunaannya. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh peneliti, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Konstruksi Hukum Pidana Terhadap Tanaman Kratom di Indonesia. Sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu menjelaskan konstruksi hukum pidana terhadap tanaman kratom di Indonesia dan mengungkapkan kedudukan hukum pidana terhadap tanaman kratom di Indonesia. Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian normatif (metode penelitian hukum normatif). Hasil dari penelitian ini dengan melalui penafsiran sistematis menggunakan aturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai dasar berpikir maka tanaman kratom telah memenuhi unsur dapat dikategorikan sebagai tanaman narkotika jenis baru. Sehingga disimpulkan melalui konstruksi hukum pidana bahwa tanaman kratom memiliki kesesuaian kandungan zat kimia dan efek samping yang sama sesuai dengan esensi yang ada pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Kata Kunci: Konstruksi Hukum, Hukum Pidana, Tanaman Kratom

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENERAPAN ASAS NEBIS IN IDEM PUTUSAN PERKARA PERDATA NO 22/PDT.G/2022/PN PTK NIM. A1011191103, AGREVANDY EFRATENTA GINTING
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Humans are social creatures who in society will sometimes experience conflict. To resolve the conflict, one of the ways is through the court. In order for the judicial process to run well, the court must follow the applicable procedural law. One of the principles in the applicable procedural law in Indonesia is the principle of Nebis in Idem. Therefore, the author wants to see the application of the principle of nebis in Idem in Indonesian courts through a study of a dispute involving the heirs of Mr. Felix Michael Murep against the heirs of Mr. Gunawan Tjandra. Through Civil Case Decision No. 22/Pdt.G/2022/Pn Ptk. Based on the research question, which is "How is the Judge's Legal Consideration in the Application of the Nebis in idem Principle in Civil Case Decision Number 22/Pdt.G/2022/Pn Ptk?". then the purpose of this study is to analyze the legal considerations used by the judge and what legal consequences are caused by the judge's decision. And to get sufficiently accurate data, the author uses normative juridical research methods by looking at the legal theories of experts and the laws related to this case. The research results obtained are that the principle of nebis in idem is very useful in the trial process because this will make the performance of the panel of judges more efficient. In addition, the decision to make a case nebis in idem is very qualified with the value of legal justice, legal certainty, and legal benefits. And with the judge's legal decision will strengthen all legal actions that have been carried out in this case is a letter of agreement. Keywords : legal Theory, Nebis in idem, judge's decision Abstrak Manusia adalah makhluk sosial yang dalam bermasyarakat terkadang akan mengalami konflik. Untuk menyelesaikan konflik itu salah satu jalannya adalah melalui pengadilan. Agar proses peradilan itu berjalan dengan baik maka dari itu pegadilan harus mengikuti hukum acara yang berlaku. Salah satu asas yang ada didalam hukum acara yang berlaku di Indonesia adalah asas Nebis in Idem. Maka dari itu penulis ingin melihat penerapan asas nebis in Idem dalam pengadilan Indonesia melalui kajian Sengketa yang melibatkan ahli waris bapak Felix Michael Murep Melawan ahli waris Bapak Gunawan Tjandra. Melalui Putusan Perkara Perdata No 22/Pdt.G/2022/Pn Ptk. Berdasarkan rumusan masalah yakni :"Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Penerapan Hukum Hakim Dalam Penerapan Asas Nebis in idem Dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2022/Pn Ptk ?". maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan hakim serta apa akibat hukum yang ditimbulkan akibat putusan hakim tersebut. Dan untuk mendapatkan data yang cukup akurat penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melihat teori hukum para ahli dan hukum-hukum yang terkait dengan kasus ini. Adapun hasil penelitian yang didapatkan ialah bahwa asas nebis in idem sangatlah berguna di dalam proses persidangan karena ini akan membuat kinerja majelis hakim menjadi lebih efisien. Selain itu keputusan untuk membuat suatu perkara menjadi nebis in idem sangat syarat dengan nilai keadilan hukum, kepastian hukum, serta kemanfaat hukum. Dan dengan keputusan hukum hakim akan memperkuat semua Tindakan hukum yang pernah dilakukan dalam kasus ini adalah surat perjanjian Kata Kunci : Teori Hukum, Nebis in idem, Putusan Hakim.

HAMBATAN YANG DI HADAPI JURU SITA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN PERAN DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK NIM. A1011201017, VALENTINA INDRA CAHYA SIREGAR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractJudicial institutions are one of the main elements in resolving problems that arise in society, religious courts are one of the special judicial institutions in Indonesia that handle cases submitted to them. Therefore, the success of implementing a court decision really depends on the components in it, one of which is the role of the bailiff/substitute bailiff, whose duties and roles are no less important than other officials because the presence of a bailiff is necessary even before the start of the trial until the implementation of the decision. However, in carrying out their duties, bailiffs are certainly not free from obstacles. The problem in this research is what obstacles the bailiffs face in carrying out their duties and roles at the Pontianak Religious Court.This type of research is empirical juridical legal research which is also called sociological and field research, the method of collecting and processing data is through direct and indirect communication techniques and then the results of the data collection are analyzed qualitatively in a descriptive manner. Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: the obstacles faced by bailiffs in carrying out their duties and roles at the Pontianak Religious Court, addresses that could not be found, village heads/heads who should have been obliged to submit a summons actually objected to delivering the summons, as well as violence verbal experience experienced in carrying out the task of delivering calls and receiving rejection during the execution process. The factors causing these obstacles are a lack of public understanding of the summons procedures and duties of bailiffs as well as a lack of coordination with the parties involved in it such as the local village head/head. Keywords: Bailiff, Obstacles, Religious Court Abstrak Lembaga peradilan merupakan salah satu unsur utama dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat, pengadilan agama sebagai salah satu lembaga peradilan khusus di indonesia yang menangani perkara yang diajukan kepadanya. Dengan itu keberhasilan pelaksanaan putusan pengadilan sangatlah bergantung pada komponen didalamnya salah satunya peran jurusita/ jurusita pengganti, tugas dan perannya tidak kalah penting dengan pejabat lainnya dikarenakan keberadaan jurusita ini sudah perlukan bahkan sebelum dimulainya persidangan hingga pada pelaksanaan putusan. Namun dalam melaksanakan tugasnya tentu jurusita tidak terlepas dari adanya hambatan. Masalah dalam penelitian ini apa saja hambatan- hambatan yang di hadapi jurusita dalam melaksanakan tugas dan perannya di Pengadilan Agama Pontianak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yang jugas disebut penelitian sosiologis dan lapangan, cara pengumpulan dan pengolahan data melalui teknik komunikasi langsung dan tidak langsung dan kemudian hasil dari pengumpulan data tersebut dianalisa secara kualitatif yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh hasil sebagai berikut bahwa hambatan yang dihadapi jurusita dalam menjalankan tugas dan perannya di Pengadilan Agama Pontianak, alamat yang tidak dapat ditemukan, lurah/kepala desa yang seharusnya diwajibkan menyampaikan surat panggilan justru keberatan menyampaikan surat panggilan tersebut, serta kekerasan verbal yang dialami dalam menjalankan tugas pemnyampaian panggilan dan mendapat penolakan pada proses eksekusi. Faktor penyebab hambatan tersebut akibat kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pemanggilan dan tugas jurusita serta kurangnya koordinasi terhadap para pihak yang terkait di dalamnya seperti Lurah/Kepala Desa setempat Kata Kunci : Jurusita, Hambatan, Pengadilan Agama

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM - MEMINJAM UANG SECARA ONLINE PADA PT. FINACCEL TEKNOLOGI INDONESIA NIM. A1011171159, GILBERT JECONIAH ARITONANG
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Nowadays technology has increasingly developed so that mobile applications have been born which have become a medium for transactions, one of the famous ones is PT. Finaccel Teknologi Indonesia or Kredivo Application. PT. Finaccel Indonesia is a company that operates in the online financing or lending business sector. In carrying out this financing business, PT. Finaccel Teknologi Indonesia uses Electronic Contracts (e-contracts) or online contracts as agreements between users and application providers. The author of the thesis focuses on Juridical Analysis of online lending and borrowing agreements at PT. Finaccel Technology Indonesia. By concluding the issue of whether the agreement used by the Kredivo online application complies with Consumer Protection regulations and Financial Services Authority Regulations.The research carried out is normative research, namely research that uses statutory regulations as a basis for solving the problems raised. The data used is secondary data and the data collection methods used in this research are library research and field research. The data analysis used is qualitative data.Based on research and analysis, it can be concluded that the agreement used by PT. Finaccel Teknologi Indonesia or what is known as the Kredivo application to bind lenders and loan recipients, namely with an online-based agreement where this electronic agreement has been recognized or considered valid according to Indonesian law. Judging from the Consumer Protection Law, this agreement should be acceptable even if it uses standard clauses, because as long as the standard clauses do not stipulate what is prohibited by UUPK, it is a valid agreement. However, in the agreement, Kredivo has an economic utilization percentage of 0.12% a day of calendar which exceeds the maximum limit set by the Financial Services Authority of 0.1% a day of calendar as written in the Circular Letter of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia and includes an interest rate of 2.6% a month flat or 31.2% a year which exceeds the maximum interest rate stipulated in the Decree of the Indonesian Joint Funding Fintech Association of 24% a year.Keywords: Electronic Cotracts, Borrow Money, Online Abstrak Pada masa sekarang teknologi sudah semakin berkembang sehingga melahirkan aplikasi-aplikasi mobile yang menjadi media untuk bertransaksi, salah satu yang terkenal adalah PT. Finaccel Teknologi Indonesia atau Aplikasi Kredivo. PT. Finaccel Indonesia merupakan perusahaan yang berjalan di bidang usaha pembiayaan atau pinjaman secara online. Dalam menjalan usaha pembiayaan ini, PT. Finaccel Teknologi Indonesia menggunakan Kontrak Elektronik (e-contract) atau Kontrak secara online sebagai perjanjian antara pengguna dan penyedia aplikasi. Penulis skripsi berfokus pada Analisis Yuridis terhadap perjanjian pinjam - meminjam uang secara online pada PT. Finaccel Teknologi Indonesia. Dengan rumusan masalah apakah perjanjian yang digunakan aplikasi online Kredivo sesuai dengan peraturan Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.Berdasarkan penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang digunakan PT. Finaccel Teknologi Indonesia atau yang dikenal dengan aplikasi Kredivo untuk mengikat antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yaitu dengan perjanjian berbasis online yang dimana perjanjian elektronik ini sudah diakui atau dianggap sah menurut hukum di Indonesia. Dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Perjanjian ini seharusnya dapat diterima walaupun menggunakan klausul baku, karena selama klausul baku tidak menetapkan apa yang dilarang oleh UUPK merupakan perjanjian yang sah. Namun di dalam perjanjiannya, Kredivo memiliki persentase pemanfaatan ekonomi sebesar 0,12% per hari kalender yang melebihi batas maksimum yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebesar 0,1% per hari kalender yang tertulis pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dan mencantumkan suku bunga sebesar 2,6% per bulan flat atau 31,2% per tahun yang melebihi suku bunga maksimal yang ditetapkan pada Surat Keputusan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia sebesar 24% per tahun.Kata Kunci : Kontrak Elektronik, Pinjam Meminjam Uang, Online

KEJAHATAN PROSTITUSI ONLINE DI KOTA PONTIANAK DALAM TEORI ASOSIASI DIFERENSIAL NIM. A1011201239, NUR HAIDIR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe state of online prostitution in the city of Pontianak, as in many other cities in Indonesia, reflects a pattern similar to national trends. Although there is no precise data regarding the number of online prostitution perpetrators in Pontianak, this practice can be found through the digital social media platform, namely MiChat. The problem in this research is: "Why do online prostitution crimes still occur in Pontianak City in the differential association theory?" This type of research is empirical research, namely research with field data as the main data source, such as the results of interviews and observations. This research is descriptive in nature. Descriptive research is research that describes certain objects and explains things related to or systematically depicts facts or characteristics of certain populations in certain fields factually and carefully. Online prostitution crimes in Pontianak City are still an unresolved problem. So the author tries to analyze the problem using differential association theory, according to this theory, evil behavior is learned in groups through interaction and communication. The objects studied in this group are techniques for committing crimes and the reasons (values, motives, rationalization and behavior) that support these evil acts. The results of this research focus on the factors that commercial sex workers carry out acts of online prostitution. Inns are still the main location for the practice of prostitution, with the reason that decreasing income is the main factor in inactive reporting by inn owners. Thus, the main conclusion from the research results is that the factors causing online prostitution crimes in Pontianak City, within the framework of association theory, are based on a combination of economic factors (needs of life) and social factors (learning from friends and family). This highlights the importance of understanding the complex interaction between economic conditions and the social environment in shaping individual criminal behavior, as well as the importance of a holistic approach in efforts to prevent and overcome online prostitution crimes. Keywords: Online Prostitution, Differential Association Theory, Commercial Sex Workers AbstrakKeadaan prostitusi online di kota Pontianak, seperti di banyak kota lainnya di Indonesia, mencerminkan pola yang serupa dengan tren nasional. Meskipun tidak ada data yang tepat mengenai jumlah pelaku prostitusi online di Pontianak, namun praktik ini dapat ditemukan melalui platform digital media sosial yaitu MiChat. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: "Mengapa kejahatan prostitusi online masih terjadi di Kota Pontianak dalam teori asosiasi diferensial"Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian ini bersifat deskriptif, Penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Kejahatan prostitusi online di Kota Pontianak masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Maka penulis mencoba menganalisis permasalahan dengan memakai teori asosiasi diferensial, menurut teori ini tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Objek yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alas an (nilai-nilai, motif, rasionalisasi dan tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Hasil penelitian ini fokus kepada faktor-faktor pekerja seks komersial melakukan tindakan prostitusi online. Penginapan masih menjadi lokasi utama praktik prostitusi, dengan alasan penurunan pendapatan menjadi faktor utama ketidakaktifan pelaporan oleh pemilik penginapan. Dengan demikian, kesimpulan utama dari hasil penelitian adalah bahwa faktor-faktor penyebab kejahatan prostitusi online di Kota Pontianak, dalam kerangka teori asosiasi, didasarkan pada kombinasi faktor ekonomi (kebutuhan hidup) dan faktor sosial (pembelajaran dari teman dan keluarga). Hal ini menyoroti pentingnya memahami interaksi kompleks antara kondisi ekonomi dan lingkungan sosial dalam membentuk perilaku kriminal individu, serta pentingnya pendekatan yang holistik dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan prostitusi online. Kata Kunci : Prostitusi Online, Teori Asosiasi Diferensial, Pekerja Seks Komersial

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS KASUS KEALFAAN MENYEBABKAN KEMATIAN OLEH GURU OLAHRAGA DI KABUPATEN MEMPAWAH (STUDI KASUS PUTUSAN 53/PID/2019/PT.PTK) NIM. A1012201076, ANNISA FARA LATIFAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac The case that the author wants to study is a case of negligence that resulted in death involving a sports teacher in Mempawah Regency. Marhatab, a teacher at Mts N 2 Mempawah, has been sentenced to 5 years in prison by the Mempawah District Court with Decision Number 53/PID/2019/PT.PTK and charged under Article 359 of the Criminal Code for committing a negligent act resulting in the death of two people. by bringing the victim and other students to take practical swimming in the ex-mining lake. This decision has caused controversy in society, where criminal offenses carry up to 4 years in prison, which is due to negligence showing that the perpetrator did not want the consequences of his actions to occur. However, in concrete incidents there are difficulties in determining whether an action can be called negligence. Therefore, based on these considerations, the definition of negligence is left to the judge's consideration to assess the case at hand.In this research, the author uses the Normative Juridical Approach method, which is an approach that is carried out in which the collection and presentation of data is carried out by studying and reviewing concepts and theories as well as regulations in the literature related to law enforcement for criminal acts of negligence/negligence.So it can be concluded that the criminal liability of perpetrators of criminal acts of negligence which cause the death of another person in Indonesian positive law is regulated in Article 359 of the Criminal Code, namely "whoever, through his negligence causes the death of another person, is threatened with imprisonment for a maximum of 4 (five) years or imprisonment for a maximum one year long." According to positive law in Indonesia, there are several forms of negligence, namely conscious negligence and unconscious negligence. Based on this, the judge imposed criminal sanctions for negligence that resulted in negligence or injury in Case Decision Number 53/PID/2019/PT.PTK, the panel of judges rejected the cassation request and accepted the appeal request of the defendant MARHATAB alias PAK JENGGOT bin MARKASAN H. MUHAMMAD HOLIL. Based on the evidence revealed in the trial, this added to the judge's confidenceKeywords: High Court, Crime, Criminal Negligence Abstrak Dalam kasus yang ingin penulis kaji yaitu kasus kealpaan yang berujung pada kematian yang melibatkan seorang guru olahraga di Kabupaten Mempawah. Marhatab seorang guru di Mts N 2 Mempawah, telah dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun oleh Pengadilan Negeri Mempawah dengan Putusan Nomor 53/PID/2019/PT.PTK dan di dakwa dengan Pasal 359 KUHP karena melakukan tindak kealpaan mengakibatkan kematian yang merengut nyawa dua orang dengan membawa korban dan murid yang lainnya mengambil nilai praktik renang di danau bekas galian tambang. Putusan ini telah menimbulkan kontroversi di masyarakat, dimana tindak pidana di jatuhi 4 tahun penjara, yan di karenakan kealpaan menunjukkan bahwa pelaku tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Namun, dalam kejadian konkret terdapat kesulitan untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dapat disebut dengan kealpaan. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, pengertian kealpaan diserahkan kepada pertimbangan hakim untuk melakukan penilaian terhadap kasus yang dihadapi.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode PendekatanYuridis Normatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dimana pengumpulan dan penyajian data dilakukandengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teoriteori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana kealpaan/kelalaian.Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain dalam hukum positif indonesia diatur dalam Pasal 359 KUHP yaitu "barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (lima) tahun atau kurungan paling lama satu tahun". Menurut hukum positif di Indonesia, terdapat beberapa bentuk kealpaan yaitu Kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Berdasarkan hal tersebut maka hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap kelalaian yang mengakibatkan kelalaian atau luka dalam Putusan Perkara Nomor 53/PID/2019/PT.PTK, Majelis hakim menolak permohonan kasasi dan menerima permohonan Banding Terdakwa MARHATAB alias PAK JENGGOT bin MARKASAN H. MUHAMMAD HOLIL. Berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di dalam persidangan tersebut yang menambah keyakinan hakimKata Kunci : Pengadilan Tinggi, Tindak Pidana, Pidana Kelapaan

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KONTEN PROMOSI LIVE SHOPPING TIKTOK PRODUK E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA NIM. A1012201112, DIAN NORMALADEWI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This research analyzes the juridical aspects of TikTok live shopping promotional content for e-commerce products from a copyright perspective. The main focus of the study is on the copyright protection mechanisms implemented by TikTok and the platform's actions in handling copyright infringement. The research methodology employed is normative juridical, encompassing analysis of laws and regulations, case studies, and review of TikTok policies. The research findings indicate that TikTok has implemented several copyright protection mechanisms. These mechanisms cover several interconnected key aspects to ensure copyright compliance. First, TikTok relies on advanced technologies such as automated content recognition systems and digital watermarking to detect and prevent unauthorized use of content. These systems can identify re-recorded content, even if modified, and can take immediate action such as restricting visibility or removing content. Second, the platform provides user-friendly reporting tools, including a one-click reporting system and a more detailed complaint form portal, allowing content owners to quickly report infringements. Third, TikTok has established a dedicated moderation team trained to handle copyright infringement cases, ensuring that each report is dealt with promptly and efficiently. Additionally, TikTok implements a proactive educational approach, providing guidance and information to creators and affiliators about the importance of respecting copyright. The platform also collaborates with industry and other platforms to share information and best practices in dealing with copyright infringement.The platform also provides a copyright infringement complaint system, although its effectiveness needs improvement. This study recommends refinements to TikTok's policies and increased user awareness about copyright in the context of e-commerce live shopping.Keywords: copyright, live shopping, TikTok, e-commerce, digital content Abstrak Penelitian ini menganalisis aspek yuridis konten promosi live shopping TikTok untuk produk e-commerce dari perspektif hak cipta. Fokus utama penelitian adalah mekanisme perlindungan hak cipta yang diterapkan oleh TikTok dan tindakan platform dalam menangani pelanggaran hak cipta. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif meliputi analisis peraturan perundang-undangan, studi kasus, dan tinjauan kebijakan TikTok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TikTok telah menerapkan beberapa mekanisme perlindungan hak cipta, Mekanisme ini mencakup beberapa aspek kunci yang saling terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap hak cipta. Pertama, TikTok mengandalkan teknologi canggih seperti sistem pengenalan konten otomatis dan watermarking digital untuk mendeteksi dan mencegah penggunaan konten tanpa izin. Sistem ini mampu mengidentifikasi konten yang direkam ulang, bahkan jika telah dimodifikasi, dan dapat mengambil tindakan segera seperti pembatasan visibilitas atau penghapusan konten. Kedua, platform ini menyediakan alat pelaporan yang mudah digunakan, termasuk sistem one-click reporting dan portal formulir pengaduan yang lebih detail, memungkinkan pemilik konten untuk dengan cepat melaporkan pelanggaran. Ketiga, TikTok telah membentuk tim moderasi khusus yang terlatih untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hak cipta, memastikan bahwa setiap laporan ditangani dengan cepat dan efisien. Selain itu, TikTok juga menerapkan pendekatan edukasi proaktif, memberikan panduan dan informasi kepada kreator dan affiliator tentang pentingnya menghormati hak cipta. Platform ini juga bekerja sama dengan industri dan platform lain untuk berbagi informasi dan praktik terbaik dalam menangani pelanggaran hak cipta.. Platform ini juga menyediakan sistem pengaduan pelanggaran hak cipta, meski efektivitasnya perlu ditingkatkan. Studi ini merekomendasikan penyempurnaan kebijakan TikTok dan peningkatan kesadaran pengguna tentang hak cipta dalam konteks live shopping e-commerce. Kata kunci: hak cipta, live shopping, TikTok, e-commerce, konten digital

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUALTERHADAP ANAK DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011201243, ERICA AGATHA CHARA LAKOY
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Sexual harassment is a major crime like other major crimes that influences and impacts the damage to the social order of the Indonesian nation. Sexual Violence is any act of degrading, insulting, harassing, and/or attacking a person's body and/or reproductive function, due to unequal power and/or gender relations, which results in or could result in psychological and/or physical suffering, including that which disrupts a person's reproductive health. and lost opportunities to carry out education safely and optimally. Sexual violence often occurs against children. This research is a qualitative study to obtain an overview of the victim's role in the occurrence of sexual crimes against children and the reasons why the victim plays a role. This research was conducted on an empirical basis by going directly to the field. This is done by summarizing secondary and primary data, describing and analyzing the data to get definite answers to the things being researched and then providing suggestions.In the occurrence of criminal acts of sexual abuse against children, as a child victim, it is basically incorrect to say that they have a role in the occurrence of crimes of sexual abuse. Because a child is someone whose mind is not truly stable and is easily influenced, however, there are several cases where in reality children also play a role in cases of sexual abuse. According to research that has been conducted, this occurs in children aged 15 years and over. The research results show that children play a role in the occurrence of sexual harassment against children, namely as provocative victims. This role is carried out by the child by carrying out actions that stimulate the perpetrator, such as kissing, hugging and groping the perpetrator. Abstrak Pelecehan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Kekerasan seksual sering terjadi terhadap anak. Hal ini dikarenakan anak merupakan target yang mudah untuk dilecehkan, sebab dengan kondisi fisik yang lebih lemah serta pikiran anak yang mudah di pengaruhi oleh pelaku. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambaran bagaimana bentuk peranan korban dalam terjadinya tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak serta alasan korban ikut memiliki peran. Penelitian ini dilakukan berdasarkan empiris dengan terjun langsung di lapangan. Hal ini dijalani dengan cara menyimpulkan data sekunder dan primer, mendeskripsikan serta menganalisis data untuk mendapatkan jawaban pasti terhadap hal yang diteliti dan kemudian diberikan saran. Dalam terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, sebagai korban anak pada dasarnya tidak tepat jika dikatakan memiliki peran dalam terjadinya kejahatan pelecehan seksual. Sebab anak merupakan seseorang yang pikirannya belum benar-benar stabil dan mudah terpengaruh, namun terdapat beberapa kasus yang pada kenyataannya anak juga berperan dalam kasus pelecehan seksual. Menurut penelitian yang telah dilakukan hal ini terjadi pada anak yang telah berumur 15 tahun ke atas. Hasil penelitian menunjukan bahwa anak berperan dalam terjadinya pelecehan seksual terhadap anak yaitu sebagai provocative victims. Peran tersebut dilakukan oleh anak dengan melakukan tindakan yang merangsang pelaku yaitu seperti mencium, memeluk dan meraba-raba pelaku. Kata Kunci : Pelecehan Seksual, Anak, Provocative Victims

PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK DALAM DATA PEMILIH BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH NIM. A1012181167, FERDIANSYAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstracThis thesis discusses the role of the Pontianak City General Election Commission in voter registration based on KPU regulation no. 7 of 2022 concerning the preparation of voter lists in organizing general elections and voter data information systems. To find out the role of the General Election Commission in voter registration based on KPU regulation no. 7 of 2022 regarding problems regarding voters having double registration of population data, deceased voters still being recorded as voter data, voters whose whereabouts are unclear, aka stealth voters and voters who do not meet the requirements but are registered as voter data. From the results of research using empirical legal research methods, it is concluded that based on the data obtained, the real factors behind this problem are because many people in Pontianak City, especially West Pontianak, do not know about this voter data problem, there is a lack of public understanding of the importance of updating their data, fulfilling the requirements, participating in socialization, and the main factor when the PPDP team under the Pontianak City KPU conducts consultations with people who have problems regarding data should be at home so that the PPDP team can immediately correct the data.Keywords: Registration/Updating data, voters, General Election Commission. AbstrakSkripsi ini membahas masalah peran Komisi Pemilihan Umum kota Pontianak dalam pendaftaran pemilih berdasarkan peraturan KPU no 7 tahun 2022 tentang penyusanan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih . Untuk mengetahui peranan Komisi Pemilihan Umum dalam pendaftaran pemilih berdasarkan peraturan KPU no 7 tahun 2022 terkait permasalahan mengenai pemilih tercatat ganda data Kependudukannya, pemilih yang meninggal masih tercatat sebagai data pemilih, pemilih tidak jelas keberadaannya alias pemilih siluman dam pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar sebagai data pemilih. Dari hasil penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa berdasarkan data yang didapatkan faktor sebenarnya yang melatar belakangi permasalahan ini karena masyarakat Kota Pontianak khususnya Pontianak Barat banyak yang tidak mengetahui tentang permasalahan data pemilih ini, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya memperbarui data mereka, memenuhi persyaratan, mengikuti sosialisasi, dan faktor utamanya pada saat tim PPDP yang dibawahin KPU Kota Pontianak melakukan coklit masyarakat yang bermasalah perihal data seharusnya ada dirumah supaya tim PPDP langsung memperbaiki datanya. Kata Kunci : Pendaftaran/Pemuktahiran data, pemilih , Komisi Pemilihan Umum.

PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH TANPA DIHADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DIDESA TELUK BAYUR KECAMATAN TERENTANG KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1011191038, SEPTIADI OTORINDO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Buying and selling land is one way for people to transfer land rights. To provide legal assurance and protection, according to Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, it mandates that in the event of a transfer of land rights such as buying and selling, it must be done in the presence of a Land Deed Official (PPAT), who will then issue a Deed of Sale and Purchase as authentic proof of the transfer of land rights from the seller to the buyer. From this Deed of Sale and Purchase, the parties can register it and process it again at the National Land Agency (BPN) office to obtain a certificate of ownership rights to the land. However, it cannot be denied that there are still many land transactions conducted without the presence of a Land Deed Official, in other words, unofficially through receipts and/or Land Certificates from the Village government, as is still happening in Teluk Bayur Village, Terentang Sub-District, Kubu Raya Regency.The approach used in this research is the juridical-empirical method, which examines through a sociological lens based on facts, the process of occurrence, and the functioning of law within society. The type of research utilized is descriptive, employing both primary and secondary data. The method employed in data analysis is qualitative, delineating how land transactions are carried out in Teluk Bayur Village and then connecting them with applicable regulations.This research was conducted in Teluk Bayur Village, Terentang Sub-District, Kubu Raya Regency, by distributing questionnaires to 48 residents of Teluk Bayur Village as respondents. Additionally, to supplement the data, interviews were conducted with the Sub-District Head of Terentang and the Village Head of Teluk Bayur. From the data and facts obtained, it is evident that many residents still engage in land transactions without the presence of a Land Deed Official, essentially through informal means using a receipt or Land Certificate from the Village government. This occurs due to the lack of knowledge among the residents regarding the procedures and regulations, the absence of nearby Land Deed Official offices, and concerns about expensive fees and lengthy processes. Legally, this results in weak evidence held by the residents, making them vulnerable to disputes. Legal efforts that can be undertaken by the Sub-District and Village governments include socializing the importance of legal ownership of land rights. The Village conducts land transaction registration through neighborhood associations (RT/RW) to at least have records and issue Land Certificates from the Village government, and encourages residents who are or will engage in land transactions to process them in the presence of the nearest Land Deed Official in accordance with applicable legal provisions.Keywords: Land, Buying and Selling, Informal Transactions Abstrak Jual beli tanah merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan masyarakat ketika ingin melakukan peralihan hak atas tanah. Guna memberikan jaminan dan perlindungan hukum maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengamanatkan apabila terjadi peralihan hak atas tanah seperti jual beli, maka pelaksanaannya harus dan wajib dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang kemudian akan diperoleh Akta Jual Beli sebagai bukti otentik telah terjadinya peralihan hak atas tanah dari si penjual kepada si pembeli. Dari Akta Jual Beli tersebut, para pihak dapat mendaftarkannya dan diproses kembali di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memperoleh sertifikat hak milik atas tanah. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyaknya tindakan jual beli tanah tanpa dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam kata lain secara bawah tangan yaitu dengan kwitansi dan atau Surat Keterangan Tanah dari pemerintah Desa, seperti yang masih terjadi di Desa Teluk Bayur Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, mengkaji melalui sosiologis yang berdasarkan pada fakta, proses terjadinya dan bekerjanya hukum didalam masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan bentuk penelitian melalui data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan dalam Analisa data adalah metode kualitatif, yaitu dengan menjabarkan bagaimana pelaksanaan jual beli tanah di masyarakat Desa Teluk Bayur kemudian dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan di Desa Teluk Bayur Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya, dengan menyebarkan kuesioner kepada 48 masyarakat Desa Teluk Bayur sebagai responden serta untuk melengkapi data dilakukan wawancara bersama Camat Kecamatan Terentang dan Kepala Desa Teluk Bayur. Dari data dan fakta yang diperoleh, menyatakan bahwa memang masih banyak masyarakat yang melakukan jual beli tanah dilakukan tanpa dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dalam kata lain secara bawah tangan dengan alat bukti selembar kwitansi dan atau Surat Keterangan Tanah dari pemerintah Desa. Hal ini terjadi dikarenakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait prosedur dan ketentuan yang berlaku, tidak adanya kantor PPAT terdekat, dan takut biaya mahal dengan proses yang lama. Akibat hukumnya, masih lemahnya bukti yang dipegang masyarakat sehingga rawan terjadi sengketa. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kecamatan maupun Desa melakukan sosialisasi terkait pentingnya legalitas kepemilikan hak atas tanah. Desa melakukan pendataan jual beli tanah melalui RT/RW untuk diproses setidaknya tercatat dan diterbitkan Surat Keterangan Tanah dari Pemerintah Desa, serta menghimbau masyarakat yang akan dan telah melakukan jual beli tanah untuk mengurus kembali dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah terdekat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Kata Kunci : Tanah, Jual Beli, Di Bawah Tangan

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA