cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,190 Documents
 234   235   236   237   238 
KEWAJIBAN PASIEN UNTUK MELUNASI PEMBAYARAN BIAYA RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT KHARITAS BHAKTI PONTIANAK NIM. A1012141040, OLIVIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK  Penelitian tentang "Kewajiban Pasien Untuk Melunasi Pembayaran Biaya Rawat Inap Di Rumah Sakit Kharitas Bhakti Pontianak"  bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pembayaran biaya rawat inap oleh pasien pada RS. Kharitas Bhakti Pontianak. Untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan pasien belum melaksanakan pembayaran biaya rawat inap pada RS. Kharitas Bhakti Pontianak. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi pasien yang belum melaksanakan pembayaran biaya rawat inap pada RS. Kharitas Bhakti Pontianak. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh RS Kharitas Bhakti Pontianak terhadap pasien yang belum melaksanakan pembayaran biaya rawat inap.  Penelitian ini   dilakukan dengan menggunakan metode empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhir.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pembayaran biaya rawat inap oleh pasien pada RS. Kharitas Bhakti Pontianak belum dilaksanakan sebagaimana yang dijanjikan karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 terdapat 10 orang pasien yang menunggak pembayaran dan setelah dilakukan penagihan tersisa 5 orang pasien yang belum melaksanakan pembayaran biaya perawatan rumah sakit. Bahwa faktor yang menyebabkan pasien belum melaksanakan pembayaran biaya rawat inap pada RS. Kharitas Bhakti Pontianak dikarenakan banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhinya, penyebab terjadinya wanprestasi itu adalah : a. Karena keadaan pasien itu kurang mampu atau keadaan ekonomi yang sangat susah. b. Karena pasien yang tidak mau peduli dengan perawatan dan biaya yang telah dia sepakati. c. merasa kecewa dengan pelayanan rumah sakit serta merasa fasilitas yang disediakan atau perlengkapan medis masih kurang Bahwa akibat hukum bagi pasien yang belum melaksanakan pembayaran biaya rawat inap pada RS. Kharitas Bhakti Pontianak adalah dikatakan sebagai pihak yang telah melakukan tindakan wanprestasi dan harus mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh RS Kharitas Bhakti Pontianak terhadap pasien yang belum melaksanakan pembayaran biaya rawat inap adalah dengan melakukan berbagai upaya antara lain dengan melakukan teguran, tagihan serta mencari orang yang mampu membantu pasien membayar biaya rawat inap, jika semua upaya mengalami kebuntuan maka langkah yang ditempuh adalah melalui pengadilan.Kata Kunci : Kewajiban Pembayaran, Pasien, Rawat Inap
PEMIDANAAN TERHADAP PERAWAT YANG MELAKUKAN MALPRAKTEK MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 109/PID.SUS/2019/PNKBU dengan Pengadilan Tinggi Nomor 15/PID/2020/PT TJK) NIM. A1011201136, ABRARI AHDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract    This study  aims   to analyze the   differences in criminal sentencing between  District Court  Decision Number 109/PID.SUS/2019/PNKBU and  High   Court  Dedision Number 15/PID/2020/PT TJK on   the same case, namely ma/practice committed by a nurse wffhout a license to practice   (SIP) causing the death of a patient.  The method used is a literature study of relevant court decisions and questionnaires to judges.  The results showed that there were differences in criminal sanctions between the decisions of the District Court and the High Court.  This difference is caused by differences in the basis ofjudges' considerations in qualifying criminal offenses.  Keywords: Ma/practice, Nurse, Criminal sanction,  Court Decision.  Abstrak  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan penjatuhan pidana antara Putusan Pengadilan Negeri Nomor 109/PID.SUS/2019/PNKBU dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 15/P/012020/PT TJK atas kasus yang sama yaitu malpraktek yang dilakukan o/eh seorang perawat tanpa izin praktik (SIP) sehingga menyebabkan  kematian pasien. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan terhadap putusan-putusan pengadilan terkait dan kuesioner kepada hakim. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan sanksi pidana antara putusan Pengadilan  Negeri   dan  Pengadilan  Tinggi.  Perbedaan ini disebabkan o/eh perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam mengkualifikasi tindak pidana.  Kata Kunci: Malpraktek, Perawat, Penjatuhan pidana, Putusan Pengadilan.
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS OBAT SIRUP ANAK YANG TERCEMAR ETILEN GLIKOL (EG) DAN DIETILEN GLIKOL (DEG) YANG MELEBIHI AMBANG BATAS AMAN NIM. A1011191123, TANIA YOGA PUTRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractConsumer protection is a legal instrument used to protect and fulfill consumer rights. Recently, the people of Indonesia have been shocked by cases of acute kidney failure that have affected hundreds of children aged 0"“18 years. The cause was allegedly due to contamination of Ethylene Glycol (EG) and Diethylene Glycol (DEG), which were found as contaminants in the solvents used, which exceeded the established safe threshold. As of October 21, 2022, until now, the victims have reached 245 people, of whom 141 have died. This study uses a type of normative juridical research with a statutory approach and a case approach. This study aims to determine legal protection for consumers for children's syrup contaminated with ethylene glycol (EG) and diethylene glycol (DEG) that exceeds the safe threshold, what legal remedies can be taken by consumers, and the producer's responsibility for children's syrup contaminated with ethylene glycol (EG) and diethylene glycol (DEG) that exceeds the safe threshold. The results of this study are consumer protection for children's syrup contaminated with Ethylene Glycol (EG) and Diethylene Glycol (DEG), which exceed the safe threshold; namely, business actors who have violated consumer rights must be held accountable. The responsibility of pharmaceutical companies, as business actors, is to provide compensation to consumers who have been harmed in the form of refunds, replacement of goods of equivalent value, health care costs, and the provision of compensation to the families of victims who died in accordance with applicable laws and regulations. Legal efforts that can be taken by consumers, namely, through the court (litigation) and outside the court (non-litigation).Keywords: Consumer Protection, Syrup, Ethylene GlycolAbstrakPerlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang digunakan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak konsumen. Belakangan ini, masyarakat Indonesia dihebohkan oleh kasus gagal ginjal akut yang menyerang ratusan anak-anak usia 0-18 tahun. Penyebabnya disinyalir akibat cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) yang ditemukan sebagai kontaminan pada zat pelarut yang digunakan yang melebihi ambang batas aman yang sebagaimana telah ditetapkan. Per 21 Oktober 2022 hingga saat ini korban telah mencapai 245 orang dengan jumlah korban yang meninggal dunia 141 orang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas obat sirup anak yang tercemar Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) yang melebihi ambang batas aman dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen serta tanggung jawab produsen atas obat sirup anak yang tercemar Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) yang melebihi ambang batas aman. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan konsumen terhadap obat sirup anak yang tercemar Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) yang melebihi ambang batas aman yaitu pelaku usaha yang telah melanggar hak-hak konsumen diharuskan untuk bertanggung jawab. Pertanggungjawaban perusahaan farmasi, selaku pelaku usaha yaitu adalah dengan memberikan ganti rugi kepada pihak konsumen yang telah dirugikan berupa, pengembalian uang, penggantian barang yang nilainya setara, biaya perawatan kesehatan, serta pemberian santunan kepada keluarga korban yang meninggal dunia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yaitu, melalui pengadilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non-litigasi).Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Obat Sirup, Etilen Glikol
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN MELAWI NIM. A1012201028, MIA AGATHA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitin ini bertujuan untuk menganalisis penyebab anak menlakukan kekerasan seksusal di Kabupaten Melawi. Permasalahan dalam penelitian ini adanya kekerasan seksual oleh anak, orang tua dan masyarakat mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kontrol Sosial oleh Travis Hirschi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Berdasarkan teori kriminologi yang digunakan, penulis menemukan hasil penelitian ini bahwa beberapa faktor yang memengaruhi anak-anak yang melakukan kekerasan seksual di Kabupaten Melawi berupa kurangnya komitmen orang tua untuk mengawasi anak-anak mereka. Selain itu, penulis juga menemukan faktor-faktor tambahan yang menyebabkan anak-anak melakukan kekerasan seksual adalah pengaruh teknologi dan peluang untuk melakukan kekerasan seksual. Upaya dari beberapa pihak terkait, seperti aparat kepolisian, dinas terkait, lembaga khusus pembinaan anak, dan organisasi-organisasi anak yang terlibat memiliki kendala, yaitu enggannya masyarakat melibatkan pihak-pihak tekait tersebut dalam penanganan tindakan ini. Masyarakat cenderung melakukan tindakan sendiri dengan menerapkan sanksi adat yang berlaku di daerah mereka. Dalam mengatasi hal tersebut, para pihak terkait memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan kekerasan seksual oleh anak dengan memberikan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan melalui radio dan sekolah-sekolah. Selain itu, kurangnya kolaborasi tiap instasi-instansi yang terkait dengan anak membuat membuat kurang maksimalnya upaya yang dilakukan guna mencegah kekerasan seksual. Kata Kunci: Kriminologi, Kekerasan Seksual, AnakAbstract This research aims to analyze the causes of children committing sexual violence in Melawi Regency. The problem in this research is sexual violence by children, parents and society have a role and responsibility in preventing sexual violence against children. This research uses descriptive research using a qualitative approach. The theory used in this research is Social Control Theory by Travis Hirschi. The data collection techniques used in this research are observation, interviews, documentation. The results of this research show that there are several factors that contribute to children committing sexual violence in Melawi Regency, namely the lack of parental commitment in supervising children. Apart from that, after conducting research, the author also found other factors for children committing sexual violence, namely because of the influence of technology and the opportunity to carry out sexual violence. Efforts from several related parties, such as the police, related agencies, special child development institutions, and the children's organizations involved have had obstacles, namely the reluctance of the community to involve these related parties in handling this action. Communities tend to take action themselves by implementing customary sanctions that apply in their area. In overcoming this, the relevant parties are giving an appeal to the public to prevent crimes of sexual violence against children by providing outreach about preventing sexual violence via radio and schools. Apart from that, the lack of collaboration between each agency related to children means that the efforts made to prevent sexual violence are less than optimal. Keywords: Criminology, Sexual Violence, Children
ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DALAM FINANCIAL TECHNOLOGY BERDASARKAN HUKUM PERDATA NIM. A1011201016, ELSA PUTRI MUNGGAHAYRANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTIn this thesis, the author raises a title regarding "LEGAL ANALYSIS OF THE VALIDITY OF LOAN AGREEMENTS IN FINANCIAL TECHNOLOGY BASED ON CIVIL LAW". The choice of this title theme is motivated by the current rapid advancement in technology, particularly in the digital realm, which continues to evolve over time. One notable example of this technological advancement in the digital era is the emergence of Financial Technology, which is perceived to provide convenience for the public in borrowing or making payments for goods or services. Financial Technology (Fintech) is an innovation in the financial sector that combines financial services and information technology.  Based on this background, this research formulates the following problem statement: "How is the Validity of Financial Technology-Based Loan Agreements Based on Civil Law?" The objective of this research is to analyze the validity and legal protection for Lenders and Borrowers in loan agreements within Financial Technology based on civil law. This research utilizes the Normative Legal research method, which involves studying secondary data through library research or literature review by examining primary, secondary, and tertiary sources. After collecting data, descriptive qualitative analysis and assessment are conducted.  The results of the research indicate that the validity of Financial Technology-based loan agreements, from a legal standpoint, is deemed valid because it is grounded in Article 1320 of the Civil Code, as well as the provisions stipulated by Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and Financial Services Authority Regulation Number 77 of 2016. The legal protection for Lenders in Financial Technology-based loan agreements consists of both preventive and punitive measures. Legal protection for Borrowers includes transparency of information, protection of personal data, and fair treatment in agreements.  Keywords: Financial Technology, Civil Law, and Validity of Agreements.  ABSTRAKPada skripsi ini, penulis mengangkat judul tentang "ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DALAM FINANCIAL TECHNOLOGY BERDASARKAN HUKUM PERDATA". Pilihan tema judul tersebut dilatarbelakangi oleh perkembangan zaman yang saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan ditandainya kemajuan teknologi berbasis digital yang terus mengalami perkembangan setiap waktunya. Salah satu contoh kemajuan era teknologi di bidang digital ini ditandai dengan hadirnya Financial Technology yang dirasa memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan peminjaman maupun pembayaran terhadap sebuah produk barang atau jasa. Financial Technology (Fintech) adalah inovasi dalam bidang keuangan yang menggabungkan antara layanan keuangan dan teknologi informasi.  Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: "Bagaimana Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Financial Technology Berdasarkan Hukum Perdata?". Tujuan Penelitian ini yaitu menganalisis keabsahan dan bentuk perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dan Peminjam dalam perjanjian pinjam meminjam dalam Financial Technology berdasarkan hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif, yaitu suatu penelitian Hukum terhadap data sekunder berupa penelitian kepustakaan atau library research yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data primer, sekunder dan tersier. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis dan pengkajian secara deskriptif kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan perjanjian pinjam meminjam berbasis Financial Technology apabila ditinjau secara hukum maka perjanjian tersebut adalah sah secara hukum karena memiliki landasan yaitu Pasal 1320 KUH Perdata, serta ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016. Bentuk perlindungan hukum terhadap Pemberi Pinjaman dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis Financial Technology ini terdiri atas perlindungan hukum secara preventif dan represif. Bentuk perlindungan hukum bagi Peminjam mencakup transparansi informasi, perlindungan data pribadi, dan perlakuan yang adil dalam perjanjian.  Kata Kunci : Financial Technology, Hukum Perdata, dan Keabsahan Perjanjian.
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN JUDI ONLINE DI WILAYAH KABUPATEN LANDAK NIM. A1011201082, RUSLI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractOnline gambling is the practice of gambling carried out over the internet, allowing individuals to participate in various forms of gambling games using electronic devices such as computers, tablets or smartphones. The existence of gambling is not something new in the history of Indonesian society; The practice of gambling has existed since ancient times until now. Various factors, including economic and social aspects, have a role in the development of gambling. As time goes by, gambling develops with various mechanisms and forms. Gambling is generally seen as a crime. In this research, data was analyzed using qualitative analysis methods. Qualitative analysis is research that is descriptive in nature, tends to use analysis and makes the meaning process more visible. The qualitative data analysis method is a method of in-depth data processing using data from observations, interviews and literature. Based on the research results, several factors were found that influence online gambling players in Landak Regency, including the person's own behavior, the influence of social media, peers and the social environment. There are six obstacles for members of the Landak Police in dealing with online gambling crimes in the Landak Regency area, namely: First, easy access for the public to online gambling sites, Second, online gambling sites often use techniques to hide their identity and location, Third, technological developments in the world of gambling online, Fourth, limited resources, Lastly, aggressive marketing strategies from online gambling sites. There are three efforts by the Landak Resort Police in dealing with online gambling crimes in the Landak Regency area, namely: First, they organize outreach programs to the community, Second, they provide understanding to the public that online gambling is a legal violation that can be punished, Lastly, the Landak Resort Police increase internal capacity.  Keywords: Gembling, Online, Development    AbstrakJudi online adalah praktik perjudian yang dilakukan melalui internet, memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam berbagai bentuk permainan judi menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, tablet, atau ponsel cerdas. Keberadaan perjudian bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah kehidupan masyarakat Indonesia; praktek perjudian telah ada sejak zaman dahulu hingga kini. Berbagai faktor, termasuk aspek ekonomi dan sosial, memiliki peran dalam perkembangan perjudian. Seiring berjalannya waktu, perjudian berkembang dengan beragam mekanisme dan bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan. Pada penelitian ini untuk menganalisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah sebuah penelitian yang sifatnya deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakkan proses maknanya. Metode analisis data kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur. Berdasarkam hasil penelitian ditemukan beberapa faktor yang memengaruhi pelaku judi online di Kabupaten Landak, termasuk perilaku orang itu sendiri, pengaruh media sosial, teman sebaya, dan lingkungan sosial. Hambatan bagi anggota Polres Landak dalam menangani kejahatan judi online di Wilayah Kabupaten Landak ada enam yaitu: Pertama, akses mudah bagi masyarakat terhadap situs judi online, Kedua, situs judi online sering menggunakan teknik penyembunyian identitas dan lokasi mereka, Ketiga, perkembangan teknologi dalam dunia judi online, Keempat, keterbatasan sumber daya, Terakhir, strategi pemasaran agresif dari situs judi online. Upaya kepolisian Resor Landak dalam melakukan penanggulangan terhadap kejahatan judi online di Wilayah Kabupaten Landak ada tiga yaitu: Pertama, mereka menyelenggarakan program penyuluhan kepada masyarakat, Kedua, mereka memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa judi online merupakan pelanggaran hukum yang dapat dipidana, Terakhir, Kepolisian Resor Landak meningkatkan kapasitas internal.  Kata Kunci : Perjudian, Online, Perkembangan
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA ANGSURAN ANTARA PEMINJAM DAN PEMBERI PINJAMAN DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011201012, SALSA BILLA PUTRI ANDINI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract  Lending and borrowing is not just goods but can be in the form of money so that an agreement arises between the two parties regarding the loan. There are cases of lending and borrowing in installments in the community in Pontianak City, Pontianak City District, namely between Lilik Purwanti (lender) and Yanti (borrower). Yanti (borrower) borrowed Rp. 100,000,000 (One Hundred Million Rupiah). Yanti also determined and gave Lilik Purwanti a profit of IDR 50,000,000 (Fifty Million Rupiah) so that when totaled it was IDR 150,000,000 (One Hundred and Fifty Million Rupiah). The payment deadline is 4 (four) years by paying monthly installments of IDR 3,125,000 (Three Million One Hundred Twenty Five Thousand Rupiah). Until finally the agreed deadline has expired, up to now in 2023, the installments have not been paid in full. So Yanti committed an act of default because he had neglected his performance or obligation to pay Lilik Purwanti (the lender) not on time.                       The problem formulation in this research is "What are the factors that cause default in installment loan and borrowing agreements between borrowers and lenders in Pontianak City". This research aims to obtain data or information regarding installment loan agreements, reveal the factors that cause defaults in installment loan agreements, explain the consequences of defaults in installment loan agreements, and explain the efforts that can be taken to resolve loan defaults. in installments. Furthermore, the method used in this research is an empirical research method with descriptive research characteristics.                       Thus, the research results obtained are that there are factors that cause default in installment loan agreements in Pontianak City, namely delays in paying monthly installments, treatment of children who are sick, paying debts from their father-in-law, and not being able to find or borrow money. at the bank. The legal consequences arising from default in this installment loan agreement include receiving warnings several times via Whatsapp (electronic media) messages and efforts being made to allow time tolerance for loan repayment until the installments are completed.Keywords: Default, Lending and Borrowing Agreement, Installments    Abstrak  Pinjam meminjam yang dilakukan bukan hanya barang melainkan dapat berupa uang sehingga timbulnya Perjanjian antara kedua belah pihak atas pinjaman tersebut. adanya kasus pinjam meminjam secara angsuran di dalam masyarakat di Kota Pontianak Kecamatan Pontianak Kota yaitu antara Lilik purwanti (pemberi pinjaman) dan Yanti (peminjam). Yanti (peminjam) meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah). Yanti juga menentukan dan memberikan keuntungan kepada Lilik Purwanti sebesar Rp.50.000.000 ( Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga apabila ditotalkan secara keseluruhan sebesar Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Batas tempo pembayaran selama 4 (empat) tahun dengan membayar cicilan setiap bulannya sebesar Rp.3.125.000 (Tiga Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Sampai pada akhirnya batas tempo yang disepakati sudah habis, sampai dengan saat ini di tahun 2023 yanti belum lunas membayar cicilan tersebut. Sehingga yanti melakukan tindakan wanprestasi karena sudah melalaikan prestasi atau kewajibannya untuk membayar Lilik Purwanti (pemberi pinjaman) dengan tidak tepat waktu.                       Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu " Apa Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Angsuran Antara Peminjam dan Pemberi Pinjaman di Kota Pontianak". Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data atau informasi yang terjadi mengenai perjanjian pinjam meminjam secara angsuran, mengungkapkan faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam secara angsuran, menjelaskan akibat wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam secara angsuran, dan menjelaskan upaya yang dapat diambil dalam penyelesaian wanprestasi pinjam meminjam secara angsuran. Selanjutnya metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis metode penelitian empiris dengan sifat penelitian deskriptif.                       Dengan demikian adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah terdapat faktor yang menyebabkan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam secara angsuran di Kota Pontianak yaitu adanya keterlambatan dalam membayar angsuran setiap bulannya, pengobatan anaknya yang sedang jatuh sakit, membayar hutang bapak mertua, dan tidak bisa mencari atau meminjam uang di bank. Akibat hukum yang ditimbulkan atas terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam secara angsuran ini yaitu mendapatkan peringatan beberapa kali melalui pesan Whatsapp (media elektronik) dan upaya yang dilakukan dengan memberikan toleransi waktu untuk pelunasan pinjaman sampai angsuran tersebut selesai.  Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian Pinjam Meminjam, Angsuran
PENYELESAIAN KREDIT USAHA RAKYAT BERMASALAH DI PT. BANK KALBAR NIM. A1011191219, APRIAN TRY PRAWESTU
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractDistribution of People's Business Credit (KUR) is credit/financing specifically given to business actors, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the form of working capital and investment that is productive and feasible but does not have additional collateral or the additional collateral is not sufficient, supported by guarantee facilities. by the government. So the problem is how to implement the provision of Small People's Business Credit (KUR) at the Pecenongan small credit center at PT. Bank Kalbar and how to resolve the People's Business Credit (KUR) problem at PT Bank Kalbar. This writing is the result of research that uses empirical juridical research methods and conclusions based on primary data obtained directly from the first source through field research, namely employees of PT Bank Kalbar. The research results show that bad credit occurs due to non-fulfillment of the 5C principles. Settlement of non-performing Small KUR is generally resolved through the execution of additional collateral provided by the debtor or by In resolving problem loans, West Kalimantan banks tend to prefer to resolve them peacefully or through deliberation because they consider that legal resolution is less effective because it takes quite a long time. and expensive costs and submitting claims to the Credit Guarantee Agency.  Keywords: Settlement, problematic KUR, Bank Kalbar    Abstrak  Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit/pembiayaan yang khusus diberikan pada pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bentuk modal kerja dan investasi yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup dengan didukung fasilitas penjaminan oleh pemerintah. Maka permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kecil pada sentra kredit kecil pecenongan pada PT. Bank Kalbar dan bagaimana upaya penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) macet pada PT Bank Kalbar. Penulisan ini sebagai hasil dari penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis empiris serta kesimpulan yang bertitik tolak dari data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama dengan melalui penelitan lapangan yaitu pegawai PT Bank Kalbar. Hasil penelitian menunjukan terjadinya kredit macet diakibatkan tidak terpenuhinya prinsip 5C. Penyelesaian terhadap KUR Kecil macet pada umumnya diselesaikan melalui eksekusi terhadap agunan tambahan yang diberikan oleh debitur atau dengan Dalam menyelesaikan kredit bermasalah bank kalbar cenderung lebih memilih untuk diselesaikan dengan cara damai atau musyawarah karena menganggap bahwa penyelesaian dengan jalur hukum kurang efektif karena memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang mahal dan pengajuan klaim kepada Lembaga Penjamin Kredit.  Kata Kunci: Penyelesaian, KUR bermasalah, Bank Kalbar
PENADAHAN (480 KUHP) KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DARI HASIL PENCURIAN DI KOTA PONTIANAK DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI NIM. A11107380, HENDRIK SYUHADA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrac  Motor vehicle theft is very widespread in Pontianak City, various types of modus operandi are currently being carried out by perpetrators of criminal acts of motor vehicle theft. If this cannot be resolved, this action will certainly be very disturbing to the community. One thing that cannot be denied is that one of the causes of the increasing number of criminal acts of theft of motor vehicles is that, among other things, the crime of holding stolen motor vehicles is increasingly common. So that perpetrators of motor vehicle theft (curanmor) do not find it difficult to market their stolen motor vehicles.The criminal act of detention as regulated in Article 480 of the Criminal Code, where one of the elements of detention that is often proven by the Public Prosecutor in daily trial practice is the element of culpa, which means that if the perpetrator of the detention can be considered worthy, he must be able to suspect the origin of the crime. and it can rarely be proven that the recipient really knows about it (the origin of the goods). In this case, the "intent to gain profit" is an element of all detention.From the data obtained from the Pontianak City Police, in 2013 there were 3 arrests, then in 2014 it increased to 7 cases and in 2015 there were 8 cases so this needs to be studied and reviewed together. Criminology experts have tried to formulate what factors cause crime, but no one can provide absolute limits on the main factors that cause criminal acts. If in looking for the causes of crime, various factors will be found; where a certain factor can give rise to a crime, while other factors give rise to other types of crime. This is what some criminology scholars call multiple factors. The reason why this crime arises is very complex, and within this complex of factors, one factor influences other factors.Starting from the description of the research background above, the problem in this research is as follows: "What are the factors that cause the confiscation (480 KUHP) of two-wheeled motorized vehicles from theft in Pontianak City from a criminological perspective?"That the factors causing the increase in confiscation (480 KUHP) of two-wheeled motorized vehicles from theft in Pontianak City are internal factors, namely economic factors and low legal knowledge factors, then external factors, namely the environment or the person's interaction with the surrounding community.Keywords: Detention, two-wheeled motorized vehicles and theft  Abstrak  Pencurian kendaraan bermotor sangat marak di Kota Pontianak, berbagai macam modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada saat ini. Kalau hal ini tidak dapat diatasi tentu perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab semakin maraknya terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah diantaranya semakin marak juga tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil curian tersebut. Sehingga para pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) tidak merasa kesulitan untuk memasarkan kendaraan bermotor hasil curiannya.Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur culpa, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Dalam hal ini, "maksud untuk mendapatkan untung" merupakan unsur dari semua penadahan.Dari data yang didapat dari Polresta Pontianak Kota pada tahun 2013 penadahan terjadi 3 kasus kemudian pada tahun 2014 bertambah menjadi 7 kasus dan tahun 2015 terjadi 8 kasus sehingga hal ini perlu dipelajari dan ditelaah bersama. Para pakar kriminologi telah berusaha untuk merumuskan apa yang menjadi faktor penyebab kejahatan, tetapi tidak seorang pun dapat memberikan batasan yang mutlak tentang faktor utama timbulnya tindak pidana. Jika di dalam mencari sebab-sebab timbulnya kejahatan akan dijumpai berbagai macam faktor; dimana suatu faktor tertentu dapat menimbulkan suatu kejahatan, sedangkan faktor lain menimbulkan jenis kejahatan yang lain pula. Hal inilah yang oleh beberapa sarjana kriminologi meyebutnya sebagai multiple factors. Sebab musabab timbulnya kejahatan ini sanagat kompleks, dan di dalam faktor yang kompleks ini, faktor yang satu saling mempengaruhi dengan faktor yang lain.Bertitik tolak dari uraian latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : "Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya penadahan (480 KUHP) kendaraan bermotor roda dua dari hasil pencurian di Kota Pontianak ditinjau dari sudut kriminologi ?"Bahwa faktor-faktor penyebab meningkatnya penadahan (480 KUHP) kendaraan bermotor roda dua dari hasil pencurian di Kota Pontianak yaitu faktor intern yaitu faktor ekonomi dan faktor pengetahuan hukum yang rendah kemudian faktor eksternal yaitu lingkungan atau pergaulan orang tersebut dengan masyarakat sekitarnyaKata Kunci: Penadahan, kendaraan bermotor roda dua dan pencurian
KEWAJIBAN NEGARA INDONESIA DALAM MELINDUNGI SATWA SESUAI DENGAN KETENTUAN DARI CITES (CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA) NIM. A1011201077, TISSA ZHAFIRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract  This thesis is entitled The Obligation of the Indonesian State in Protecting Animals in accordance with the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). The composition of this thesis is prompted by the prevalent smuggling and illegal trade of protected wildlife in Indonesia. The illicit trade in protected wildlife has precipitated a decline in global biodiversity levels, and to date, numerous criminal cases persistently remain associated with the hunting and illegal trade of protected wildlife.This research aims to investigate Indonesia's implementation of obligations in protecting wildlife in accordance with the provisions of CITES.. The method employed in this research is the normative juridical research which utilizes secondary data as the research material. The purpose of CITES regulations is to enhance global awareness regarding the protection of protected wildlife.The results of this research are expected to be beneficial in providing answers regarding the implementation of obligations to protect wildlife in accordance with CITES regulations. This is based on the analysis of literature studies which indicate that Indonesia implements CITES regulations. However, the implementation of these obligations still needs improvement and must be carried out with annual supervision. Furthermore, this research is expected to provide suggestions and inputs and serve as recommendations for all parties involved in efforts to enhance the protection of wild animals from illegal trade.  Keywords: Obligations, Indonesia, Illegal Trade, Wildlife, CITES.    Abstrak  Skripsi ini berjudul Kewajiban Negara Indonesia Dalam Melindungi Satwa Sesuai Dengan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Penulisan skripsi ini di latar belakangi oleh maraknya penyelundupan dan perdagangan ilegal pada satwa liar dilindungi di Indonesia. Perdagangan ilegal pada satwa liar dilindungi menyebabkan menurunnya tingkat keanekaragaman hayati di dunia, hingga saat ini masih banyak kasus kejahatan yang berkaitan dengan perburuan dan perdagangan ilegal pada satwa liar dilindungi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban Indonesia dalam melindungi satwa sesuai dengan ketentuan dari CITES. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder sebagai bahan kajian penelitian. Tujuan peraturan CITES ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dunia tentang perlindungan satwa liar yang dilindungi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan jawaban tentang pelaksanaan kewajiban melindungi satwa sesuai dengan ketentuan CITES, hal ini didasarkan pada hasil analisis dari studi kepustakaan yang menunjukkan bahwa Indonesia melaksanakan ketentuan CITES. Akan tetapi, pelaksanaan kewajiban tersebut masih perlu ditingkatkan dan harus dilaksanakan dengan pengawasan setiap tahunnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan serta menjadi rekomendasi segenap pihak terkait upaya dalam meningkatkan perlindungan satwa liar dari perdagangan ilegal.  Kata Kunci: Kewajiban, Indonesia, Perdagangan Ilegal, Satwa Liar, CITES.

Page 236 of 319 | Total Record : 3190

 234   235   236   237   238 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue