cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,190 Documents
 235   236   237   238   239 
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HIGIENITAS JAJANAN MAKANAN DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012201155, RAMANDA ABDIWANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThere are various types of food sold or sold on the side of the road. Some of them are traditional cakes such as getuk, ketupat, layer cakes, various kinds of fried foods; tofu, tempeh, bakwan, egg rolls, fried or grilled sausages, cilok pentol, and many more. The processing of the food sold is entrusted to roadside sales places, some is processed or cooked at snack markets, and some is cooked at home. Personal hygiene when processing food is very necessary to produce food that is free from germs and avoids fatal effects, namely food poisoning.The problems that have been formulated are as follows:- What is Consumer Protection Regarding the Hygiene of Food Snacks at Roadside Stores in Pontianak City?The type of research used to answer the problems discussed in this thesis is normative juridical research. Normative juridical research is legal research carried out by examining library materials or secondary data as basic material for research by conducting searches on regulations and literature related to the problem being studied.Based on the research results, it was found that the implementation of business actors' responsibilities regarding the hygiene of street food types in the Pontianak area has not been implemented optimally because there are still items ordered containing items that are not suitable or the ingredients are not known and the food being sold is it is close to the main road and there are several areas where there are lots of flies so that consumers are disappointed and this is not in accordance with Article 4 paragraph 1 UUPK which states that consumers have the right to comfort, security and safety in consuming goods and/or services.Key words: consumer protection, hygiene, food.    ABSTRAK  Makanan yang dijajakan atau dijual di pinggir jalan terdapat berbagai macam rupa. Beberapa di antaranya yaitu kue tradisional seertu getuk, ketupat, kue lapis, aneka macam gorengan; tahu, tempe, bakwan, telur gulung, sosis goreng atau sosis bakar, pentol cilok, dan masih banyak lagi. Pengolahan makanan yang di jual di titip pada tempat penjualan pinggir jalan, ada yang di olah atau di masak di pasar jajan, ada juga yang dimasak dari rumah. Higienis personal pada saat mengolah makanan sangat di perlukan agar menghasilkan makanan yang terhindar dari kuman dan terhindar dari efek fatal yaitu keracunan makanan..Adapun masalah yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :-                   Bagaimanakah Perlindungan Konsumen Terhadap Higienitas Jajanan Makanan Pada Tempat Penitipan Penjualan Pinggir Jalan Di Kota PontianakJenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan hasil bahwa bahwa pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha atas higienitas jenis jajanan makanan kaki lima di daerah Pontianak belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan masih terdapat makanan yang dipesan terdapat benda-benda yang tidak layak atau tidak di ketahui bahan nya serta jualan makanan yang dekat dengan jalan raya dan ada beberapa temat yang banyak berlalat sehingga timbul kekecewaan oleh konsumen dan hal ini tidak sesuai dengan apa yang ada pada Pasal 4 ayat 1 UUPK yang menyebutkan bahwa konsumen Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.  Kata kunci : perlindungan konsumen, higienis, makanan.
TINJAUAN KRIMINOLOGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN REMAJA DI KECAMATAN LEDO KABUPATEN BENGKAYANG NIM. A1012201110, MUHAMMAD IQBAL TRI ARYA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenyalahgunaan narkoba yang dilakukan remaja merupakan suatu penyimpangan tingkah laku dan perbuatan melanggar hukum. Adapun tujuan dari penelitian untuk mengetahui dan mencegah apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba pada remaja di Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang. Penelitian ini menggunakan metode empiris dan teori disorganisasi sosial yang ditemukan oleh William Isaac Thomas dan Florian Witold Znaniecky sebagai dasar dalam memaparkan sebab sebab pelaku melakukan kejahatan penyalahgunaan narkoba, berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba ialah   disorganisasi sosial, lemahnya hubungan dengan orang tua, rasa ingin tahu, kesempatan, pergaulan, dan lingkungan tempat tinggal. Kemudian, atas hasil data kasus penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Ledo, pihak Kepolisian dan BNN sebagai lembaga terkait melakukan upaya penanggulangan kejahatan berupa upaya preventif dan represif. Upaya upaya tersebut dapat diharapkan dapat menekan terjadinya kasus penyalahgunaan narkoba pada remaja di wilayah Kabupaten Bengkayang Kecamatan Ledo.Kata kunci: narkoba; remaja; tinjauan kriminologi  Abstract Drug abuse by teenagers is a behavioral deviation and an unlawful act. The aim of the research is to find out and prevent what factors cause drug abuse among teenagers in Ledo District, Bengkayang Regency. This research uses empirical methods and the theory of social disorganization discovered by William Isaac Thomas and Florian Witold Znaniecky as a basis for explaining the reasons why perpetrators commit drug abuse crimes. , curiosity, opportunities, relationships, and living environment. Then, based on the results of data on drug abuse cases in Ledo District, the Police and BNN as related institutions carried out crime prevention efforts in the form of preventive and repressive efforts. It is hoped that these efforts can reduce the occurrence of drug abuse cases among teenagers in the Bengkayang Regency, Ledo District.Keywords: drug, criminology review, teenager
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN PROGRAM MEMBERSHIP DI KEDAI KOPI KOTA PONTIANAK NIM. A1012201008, NABILA WIDYA ANDITA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractCoffee shops in Pontianak offer many membership programs that can provide benefits to their consumers, such as loyalty points and important information about the brand. However, in its implementation, the membership program to consumers requires several steps of filling in personal data which can lead to violations by coffee shop entrepreneurs of consumers' personal data. This study aims to determine the protection of consumer rights regarding the use of membership programs by consumers coffee shops in Pontianak. In addition, this study also aims to reveal the legal consequences in the form of sanctions that can occur against business actors if they violate consumers regarding the use of membership programs that used at coffee shops in Pontianak. This research uses the theory of legal protection put forward by Fitzgerald, according to this theory the law aims to integrate and coordinate various interests in society because in a traffic of interests, protection of certain interests can only be done by limiting various interests on the other hand, which in this case provides legal protection to Coffee Shop Entrepreneurs and Consumers.  The type of research that used in this research is empirical legal research. The data collection method used was literature study, field research, and interviews with several coffee shop businesses in Pontianak city and consumers of several coffee shops in Pontianak city. The results showed that the coffee shop business in Pontianak that violated the membership program did not receive any sanctions even though it was a warning. This is indicated due to the lack of consumer awareness of things that should be alerted as a form of self-protection. Also due to the ignorance of both parties regarding their rights and obligations based on legal regulations in Indonesia, namely Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.Keyword: Legal Protection, Consumers, Use of memberships at Coffee ShopAbstrakKedai kopi di kota Pontianak banyak menawarkan program membership yang dapat memberikan keuntungan kepada para konsumen nya, seperti poin loyalty dan informasi penting seputar brand. Namun dalam pelaksanaannya, program membership kepada konsumen memerlukan beberapa langkah pengisian data pribadi yang dapat menimbulkan pelanggaran yang dilakukan pengusaha kedai kopi terhadap data pribadi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak-hak konsumen terhadap penggunaan program membership oleh konsumen di kedai kopi Kota Pontianak.Selain itu Penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkapkan akibat hukum berupa sanksi yang dapat terjadi tehadap pelaku usaha apabila melakukan pelanggaran terhadap konsumen mengenai penggunaan program membership di kedai kopi Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum yang dikemukakan Fitzgerald, menurut teori tersebut hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam satu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak, yang mana dalam hal ini memberikan perlindungan hukum kepada Pengusaha Kedai Kopi dan Konsumen.Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan, penelitian lapangan, serta wawancara dengan beberapa pelaku usaha kedai kopi di kota Pontianak dan konsumen beberapa kedai kopi di kota Pontianak.Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha kedai kopi di Kota Pontianak yang melakukan pelanggaran terhadap program membership sama sekali tidak mendapatkan sanksi sekalipun itu berupa teguran. Hal ini terindikasi dikarenakan kurangnya kesadaran konsumen terhadap hal-hal yang seharunya diwaspadakan sebagai bentuk perlindungan dirinya. Juga dikarenakan ketidaktahuan dari kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban mereka berdasarkan peraturan hukum di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Penggunaan Program Membership di Kedai Kopi
ANALISIS PASAL 36 AYAT (3) HURUF b PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 1 TAHUN 2019 MENGENAI PEMBERHENTIAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1012171246, ARDIANSYAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrac  Interim Replacement (PAW) of DPRD Leadership Elements is the authority of political parties to replace and place their cadres in legislative institutions as regulated in Article 405 Paragraph (2) letter e of Law Number 17 of 2014 regarding the Interim Replacement proposed by political parties regarding the Inter-Time Replacement of Kubu Raya Regency DPRD Leadership Elements based on the Kubu Raya Regency DPRD Rules and Regulations are regulated in Article 36 Paragraph (3) letters a and b and Article 39 Paragraph (2). Based on the description above, this legal research uses a statutory approach, a case approach and a historical approach with empirical juridical analysis methods. The preparation of this thesis focuses on the Interim Replacement of Leadership Elements of the Kubu Raya Regency DPRD proposed by political parties by making internal conflict a violation of the code of ethics and proposing Interim Replacement of Leadership Elements of the Kubu Raya Regency DPRD based on the Regulations of the Regional People's Representative Council. This research concludes that there is a shift in interests where the DPRD is the people's representative with intervention from political parties which makes it easy to carry out PAW in the DPRD Leadership Element making the DPRD institution in carrying out its functions no longer focus on the interests of the people but must be perpendicular to the interests of political parties because often parties politics uses its authority arbitrarily, including carrying out PAW on leadership elements that are not in line with political parties based on the Kubu Raya Regency Regional People's Representative Council Regulation No. 1 of 2019 concerning the Rules of Procedure of the Regional People's Representative Council of Kubu Raya Regency Article 36 Paragraph (3) letter b and Article 39 Paragraph (2).Keywords: Interim Replacement, DPRD Leadership Elements  Abstrak  Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Unsur Pimpinan DPRD   merupakan kewenangan partai politik dalam mengganti dan menempatkan kadernya di lembaga legislatif   sebagaimana diatur pada Pasal   405 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 terkait hal tersebut Penggantian Antar Waktu yang di usulkan oleh partai politik terhadap Penggantian Antar Waktu Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kubu Raya diatur pada Pasal   36 Ayat (3) huruf a dan b serta Pasal   39 Ayat (2). Berdasarkan uraian di atas, penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perUndang-Undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan historis (historical approach) dengan metode analisis yuridis empiris. Penyusunan skripsi ini berfokus pada Penggantian Antar Waktu Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Kubu Raya yang diusulkan partai politk dengan menjadikan konflik internal sebagai suatu pelanggaran kode etik dan mengusulkan Penggantian Antar Waktu pada Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa terdapat pergeseran kepentingan yang dimana DPRD merupakan wakil   rakyat dengan intervensi dari partai politik yang mudahnya melakukan PAW di Unsur Pimpinan DPRD menjadikan lembaga DPRD dalam menjalankan fungsinya tidak lagi berfokus pada kepentingan rakyat melainkan harus tegak lurus dengan kepentingan partai politik sebab acapkali partai politik menggunakan kewenangannya dengan sewenang-wenangnya termasuk dalam melakukan PAW pada unsur pimpinan yang tidak sejalan dengan partai politik dengan berlandaskan pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya No. 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan RakAyat Derah Kabupaten Kubu Raya Pasal   36 Ayat (3) huruf b dan Pasal   39 Ayat (2).Kata Kunci : Penggantian Antar Waktu, Unsur Pimpinan DPRD
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP TINDAKAN MALAPRAKTIK MEDIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 515 PK/PDT/2011) NIM. A1011201211, ALIFVIA PUTRI HARSI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Doctors in providing health services have a binding legal relationship in a therapeutic agreement. In carrying out their profession, they often encounter several errors regarding medical procedures carried out by doctors. A doctor's negligence or carelessness can be considered an act of malpractice, which can cause harm to the patient. Supreme Court Decision Number 515 PK/Pdt/2011 is a decision at the level of judicial review carried out by the Plaintiff, where the lawsuit arose because of negligence committed by medical personnel towards their patients at Pondok Indah Hospital, South Jakarta. Thus, the problem in this research is data liability in medical malpractice actions. The purpose of this research is to analyze judges' legal considerations regarding medical malpractice and analyze civil liability in medical malpractice actions. The research method used is normative legal research with a contextual approach and a case approach. The results of the research presented by the author regarding the conclusions studied show that the judge's legal consideration in handing down a case sentence based on the Civil Code in Article 1365 concerning unlawful acts has fulfilled and the doctor's responsibility for medical malpractice in the form of compensation in the form of money amounting to money amounting to IDR 2,000,000,000. If the decision is not carried out or submitted by the defendants, the plaintiffs can file for execution to force punishment to carry out the decision.  Keywords : Malpractice, Unlawful Acts, Compensation.  AbstrakDokter dalam melakukan pelayanan kesehatan memiliki hubungan hukum yang mengikat dalam sebuah perjanjian terapeutik. Dalam menjalankan profesinya masih sering dijumpai beberapa kesalahan atas tindakan medis yang dilakukan oleh dokter. Tindakan kelalaian atau ketidakhati-hatian dokter dapat dianggap sebagai tindakan malapraktik, yang dapat menyebabkan kerugian bagi pasien. Putusan Mahkamah Agung Nomor 515 PK/Pdt/2011 adalah suatu putusan di tingkat peninjauan kembali yang dilakukan oleh Penggugat, dimana gugatan tersebut muncul karena kelalaian yang dilakukan oleh para tenaga medis kepada pasiennya di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta Selatan. Dengan demikian, adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban perdata dalam tindakan malapraktik medis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim terkait malapraktik medis dan menganalisis pertanggungjawaban perdata dalam tindakan malapraktik medis. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian yang disampaikan oleh penulis tentang putusan yang diteliti yaitu menunjukan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum sudah terpenuhi dan pertanggungjawaban dokter terhadap tindakan malapraktik medis dalam bentuk ganti rugi berupa uang sebesar Rp.2.000.000.000. Apabila putusan tersebut tidak dijalani atau ditaati oleh para tergugat maka para penggugat dapat mengajukan eksekusi untuk menghukum secara paksa untuk melaksanakan putusan.  Kata Kunci :   Malapraktik, Perbuatan Melawan Hukum, Ganti Kerugian.  
PENEGAKAN HUKUM TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAKAN EIGENRICHTING (MAIN HAKIM SENDIRI) DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011201226, MANDA TRI FITRIANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract  In the implementation of the law does not always match what should be (Das Sollen) and what is actually (Das Sein). This can be seen from the remaining action of judge. To that end, given that Indonesia is a legal state where everything should be legally, then against this deviant action shall be enforced. The problem in this study is "Why law enforcement at the investigation level of the right of the judge of the escape (Eigenrichting) in Pontianak City is not optimal?". This research is descriptive research. The method of this study involves field surveys, namely interviews with Investigator Rescrim of Polresta Pontianak and several related informants that meet the criteria, and analyze data already in. From the results of this study indicate that the factor that causes the implementation of the implementation of the law of the judgment of the primary judge (eigenrichting) at the investigation level is because law enforcement officials, especially police feel doubt and the act of main judge (eigenrichting) is a phenomenon that describes a reality of how the community in enforce the law, especially against the perpetrators of the  captured  acts.Keywords: Law Enforcement; Investigation; Eigenrichting  Abstrak  Dalam implementasinya hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang seharusnya (das sollen) dan apa yang sebenarnya (das sein). Hal ini dapat dilihat dari masih terjadinya tindakan main hakim sendiri. Untuk itu, mengingat bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mana segala sesuatunya harus berdasarkan hukum, maka terhadap tindakan yang menyimpang ini harus ditegakkan hukumnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah "Mengapa penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap pelaku main hakim sendiri (eigenrichting) di Kota Pontianak belum optimal?". Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif. Metode penelitian ini melibatkan survei lapangan, yaitu wawancara dengan Penyidik Reskrim Polresta Pontianak dan beberapa informan terkait yang memenuhi kriteria, serta menganalisis data yang sudah di dapat. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan belum dilaksanakan secara optimal penegakan hukum main hakim sendiri (eigenrichting) di tingkat penyidikan adalah karena aparat penegak hukum khususnya polisi merasa ragu dan tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) adalah fenomena yang menggambarkan suatu realita bagaimana masyarakat dalam menegakan hukum, terutama terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan.Kata Kunci: Penegakan Hukum; Penyidikan; Main Hakim Sendiri
HAMBATAN PELAKSANAAN PROSES PERADILAN KONEKSITAS TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI NIM. A1011201295, RIFKY ADAM
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractCorruption is one of the special criminal crimes because the perpetrators of these cases are officials and are often carried out systematically together. To overcome this, the law on corruption was made, which explains the legal subjects who can be caught in this law. TNI institutions can also be ensnared by this law, especially when done together with civil servants. As a state of law, Indonesia has a judicial system that regulates all legal subjects because of this, there is a system of connexity procedural examination that regulates between two different legal subjects in the court position. In order to handle cases of corruption through the koneksitas court. This will face a number of significant obstacles. From the investigation stage to the trial, the purpose of this thesis will discuss why the process of implementing the koneksitas trial in corruption cases has experienced an obstacle analyzed using the theory of authority. By using the Empirical Juridical research method taken through primary data in the form of interviews and secondary data in the form of analysis of laws and regulations, conclusions can be given such as in the implementation of the legal process there are problems such as lack of coordination between law enforcement agencies, lack of SOPs in the Prosecution Stage. obstacles in terms of special skills of judges in corruption cases. Stronger cooperation between law enforcement agencies is needed.    Keywords: Obstacles, Corruption, Connectivity court, JAMPIDMIL, KPK   Abstrak  Korupsi sebagai salah satu kejahatan pidana khusus yang dikarenakan pelaku dari kasus tersebut adalah pejabat dan dan sering di lakukan secara bersama-sama yang sistematis. Untuk mengatasi hal itu di buatlah undang undang tindak pidana korupsi yang menjelaskan subjek hukum siapa saja yang bisa terjerat dalam undang undang ini. Lembaga TNI juga bisa terjerat undang undang ini, terutama dilakukan bersama-sama bejabat yang berstatus masyarakat sipil. Sebagai negara hukum indonesia memiliki sistem peradilan yang mengatur semua subjek hukum karena hal tersebut terdapat sistem pemeriksaan acara koneksitas yang mengatur antara dua subjek hukum yang berbeda di kedudukan pengadilan. Dalam rangka menangani kasus tindak pidana korupsi dengan melalui peradilan koneksitas. Hal tersebut akan menghadapi sejumlah hambatan yang signifikan. Dari tahap penyidikan hingga persidangan, tujuan dari Skirpsi ini akan membahas mengapa proses pelaksanaan peradilan koneksitas dalam perkara tindak pidana korupsi mengalami sebuah hambatan yang di analisis menggunakan teori kewenangan. Dengan menggunakan Metode peneliatan Yuridis Empiris di ambil melalui data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa analisis perundang undangan yang dapat diberi kesimpulan seperti dalam pelaksanaan proses hukum tersebut terdapat permasalahan seperti kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, kurangnya SOP dalam Tahapan Penuntutan. hambatan dalam hal keterampilan khusus hakim dalam kasus korupsi. Diperlukan kerja sama yang lebih kuat antar lembaga penegak hukum, pembenahan dalam proses koordinasi, peningkatan kompetensi hakim, serta penyesuaian regulasi untuk memastikan proses peradilan koneksitas terlaksana secara efektif.  Kata Kunci: Hambatan, Korupsi, Peradilan koneksitas, JAMPIDMIL, KPK
KEWAJIBAN PENGUSAHA UMKM DI KABUPATEN MELAWI DALAM MENDAFTARKAN PEKERJA PADA PROGRAM BPJS JAMSOSTEK NIM. A1012201018, RHAODOH ALMUNAWARAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstracThis study discusses the "OBLIGATION OF UMKM ENTREPRENEURS IN MELAWI REGENCY TO REGISTER EMPLOYEES IN THE BPJS JAMSOSTEK PROGRAM." It is motivated by the fact that many UMKM entrepreneurs in Melawi Regency have not yet registered their employees in the BPJS Jamsostek Social Security Program, despite the obligation for entrepreneurs to enroll their employees in this social security program.The issue addressed in this research is to identify the factors that cause UMKM entrepreneurs in Melawi Regency to not register their employees in the BPJS Jamsostek Program. This study employs empirical legal research methods, drawing on primary and secondary legal data obtained through field research and closed-ended questions.The results achieved from this study indicate that the data and information collected show that the implementation of the obligation for MSME entrepreneurs to register their employees in the BPJS Jamsostek program is still not optimal. The main factor causing the low compliance rate among MSME entrepreneurs is the lack of socialization and understanding regarding BPJS Jamsostek. MSME entrepreneurs who do not fulfill the obligation to register their employees in BPJS Jamsostek may be subject to administrative sanctions in accordance with applicable regulations, and employees who are aware of their rights to social security have made various efforts to claim their rights.Keywords: MSMEs, BPJS Employment, Employer Obligations, Melawi Regency.  AbstrakPenelitian ini membahas mengenai "KEWAJIBAN PENGUSAHA UMKM DI KABUPATEN MELAWI DALAM MENDAFTARKAN PEKERJA DALAM PROGRAM BPJS JAMSOSTEK." Dilatar belakangi oleh terdapatnya banyak pengusaha UMKM di Kabupaten Melawi yang belum mendaftarkan para Pekerjanya pada Program Jaminan Sosial BPJS Jamsostek yang seharusnya para pengusaha wajib mendaftarkan Pekerjanya pada program jaminan sosial.Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah para pengusaha UMKM di Kabupaten Melawi sudah melaksanakan kewajibannya dalam mendaftarkan para Pekerjanya pada Program BPJS Jamsostek. Metode penelitian ini menggunakan hukum empiris yang bersumber yang bersumber dari bahan hukum data primer dan data sekunder yang didapat melalui penelitian lapangan dan pertanyaan tertutup/hak angket.Hasil yang dicapai dari penelitian ini yaitu data dan informasi yang dikumpulkan menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban pengusaha UMKM dalam mendaftarkan Pekerjanya pada program BPJS Jamsostek masih belum optimal, faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan pengusaha UMKM adalah kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai BPJS Jamsostek. Pengusaha UMKM yang tidak memenuhi kewajiban mendaftarkan Pekerjanya pada BPJS Jamsostek dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku serta Pekerja yang mengetahui hak mereka atas jaminan sosial telah melakukan berbagai upaya untuk menuntut hak mereka.Kata Kunci: UMKM, BPJS Jamsostek, Kewajiban Pengusaha, Kabupaten Melawi.
PELAKSANAAN KEWAJIBAN MAJIKAN BERDASARKAN PASAL 11 PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA DI KABUPATEN SAMBAS NIM. A1011201073, INDAH KURNIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract  Every employer is obliged to carry out its obligations and implement the agreed work agreement. Everyone has the right to get a decent job, including domestic workers. Domestic workers must get the same legal protection. The research method used in this research is an empirical research method with a descriptive analysis approach, namely by using information, data and facts in the field that will be used to analyze research problems. This research was conducted through direct communication techniques. This research is conducted to find data and information regarding whether the employer has carried out his obligations based on Article 11 of the Minister of Manpower Regulation Number 2 of 2015. The objectives to be achieved in this study are to obtain data and information regarding the legal responsibilities of employers and to find out the legal consequences for employers who do not carry out their obligations, as well as to reveal the efforts that can be taken by Domestic Workers against employers who violate their obligations. Based on the results of the study, it can be revealed that the employer does not carry out the obligations under Article 11 of the Regulation of the Minister of Manpower Number 2 of 2015 properly, this is because Domestic Workers are not included in the social security program as mandated in Article 11 letter g, and the employer does not report the use of the services of Domestic Workers he uses to the head of the RT in accordance with the mandate of Article 11 letter I of the Regulation of the Minister of Manpower Number 2 of 2015 and the employer does not provide leave rights in accordance with the agreement and the employer does not pay wages in accordance with the employment agreement at the beginning.  Keywords: Employer, Domestic Worker, Obligations.    Abstrak  Setiap majikan wajib untuk melaksanakan kewajibannya dan melaksanakan perjanjian kerja yang telah disepakati. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak termasuk salah satunya adalah Pekerja Rumah Tangga. Pekerja Rumah Tangga harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan jenis pendekatan deskriptif analisis yaitu dengan menggunakan informasi, data dan fakta-fakta dilapangan yang akan dipergunakan untuk melakukan analisa permasalahan penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui Teknik komunikasi langsung. Penelitian ini dilakukan untuk   mencari data dan informasi mengenai apakah majikan sudah melaksanakan kewajibannya berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi mengenai tanggung jawab hukum yang dilakukan majikan dan untuk mengetahui akibat hukum bagi majikan yang tidak melaksanakan kewajibannya, serta untuk mengungkapkan upaya yang dapat ditempuh Pekerja Rumah Tangga terhadap majikan yang melanggar kewajibannya. Berdasarkan hasil penelitian dapat diungkapkan bahwa majikan tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan pasal 11 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 dengan baik hal ini dikarenakan Pekerja Rumah Tangga tidak diikutkan dalam program jaminan sosial seperti yang telah diamanatkan pada Pasal 11 huruf g, serta majikan tidak melaporkan penggunaan jasa Pekerja Rumah Tangga yang ia gunakan tersebut kepada ketua RT sesuai dengan amanat Pasal 11 huruf I Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 serta majikan tidak memberikan hak cuti sesuai dengan kesepakatan dan majikan tidak membayar upah sesuai dengan perjanjian kerja di awal.  Kata Kunci : Majikan, Pekerja Rumah Tangga, Kewajiban.
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN LANDAK NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KETERTIBAN UMUM (DI KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK) NIM. A1011201045, RIA VITRIANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT  Kite flying is a game that is prohibited in Landak Regency because it is considered to violate the rules that have been implemented as regulated in Regional Regulation Number 1 of 2020 concerning Public Order in Landak Regency. Talking about kites or kites from their history. Kites or kites were first known to have come from China in 2500 BC. Kites in Indonesia used to be a tradition for traditional ceremonies such as agriculture. Kites were also used as a research tool that Benjamin Franklin used when he was studying lightning. As time progressed, kites became more and more famous and were played by many people, but this game considered to endanger human safety. One area in Indonesia, precisely in Landak Regency, Ngabang District, Mungguk Village, West Kalimantan, prohibits kite flying. It is not without reason that the prohibition of this game is considered to have disturbed public order and threatened the safety of others as evidenced by the existence of victims who were hit by sharp kite strings ranging from minor to serious injuries. This thesis uses empirical and descriptive research, data material from literature and the field. Data collection techniques include interviews, observation and documentation as well as using technical data analysis. The problem formulation includes: Has the application of sanctions for violations of Regional Regulation Number 1 of 2020 concerning Public Order been implemented or not? Then the aim is to find out and describe whether the sanctions imposed for violations of Article 53 of Landak Regency Regional Regulation Number 1 of 2020 concerning Public Order have been implemented or not. Then for the results obtained by the author from this research, namely that it is true that the application of sanctions for violations of regional regulation Number 1 of 2020 has not been fully implemented due to several factors including: the age of many of the players is under 17 years so the PP Satpol only confiscated the kites, the players moved -moving places and lack of legal awareness.    Key Words : Regional Regulations, Civil Servis police Units, Kites        ABSTRAK  Permainan layang-layang merupakan permainan yang dilarang di Kabupaten Landak karena dianggap melanggar aturan yang telah diberlakukan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Landak. Berbicara mengenai layang-layang atau layangan dari sejarahnya Layang-layang atau layangan ini pertama kali diketahui berasal dari negara Cina pada 2500 sebelum Masehi. Layangan di Indonesia dahulu merupakan sebagai tradisi untuk upacara adat seperti pertanian, Layang-layang juga digunakan sebagai alat penelitian yang digunakan Benjamin Franklin ketika beliau sedang mempelajari petir, seiring berkembangnya zaman layang-layang semakin terkenal dan banyak di mainkan oleh banyak orang, tetapi permainan ini di anggap membahayakan keselamatan manusia. Salah satu wilayah di Indonesia tepatnya di Kabupaten Landak, Kecamatan Ngabang, Desa Mungguk Kalimantan Barat melarang permainan layang-layang ini. Bukan tanpa alasan dilarangnya permainan ini dianggap telah mengganggu ketertiban umum dan mengancam keselamatan orang lain dibuktikan dengan adanya korban yang terkena tali gelasan layangan yang tajam mulai dari cedera luka ringan hingga berat. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan bersifat deskrptif, bahan data dari kepustakaan dan lapangan. teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi serta menggunakan teknis analisa data. Adapun yang menjadi rumusan masalah, diantaranya : apakah penerapan sanksi atas pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum sudah diberlakukan atau belum? Kemudian adapun yang menjadi tujuan adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan apakah penerapan sanksi yang diberlakukan terhadap Pelanggaran Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum sudah diberlakukan atau belum. Kemudian untuk hasil yang didapatkan Penulis dari penelitian ini, yakni bahwa benar penerapan sanksi atas pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 belum secara penuh diberlakukan karena beberapa faktor diantaranya : usia pemain banyak dibawah 17 tahun jadi Satpol pp hanya menyita layang-layang, para pemain berpindah-pindah tempat dan kurangnya kesadaran hukum.    Kata Kunci : Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, layang-layang  

Page 237 of 319 | Total Record : 3190

 235   236   237   238   239 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue