Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS PERBEDAAN YURISPRUDENSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM SISTEM PEMBUKTIAN DI INDONESIA NIM. A1011201138, JANUARNI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract A witness-cum-defendant is an individual who later testifies in the case of another defendant. This witness can be applied in cases of complicity where case files have been separated. The regulations regarding witness-cum-defendant are not explicitly explained in the Criminal Procedure Code (KUHAP); instead, its legal basis is established in the 1990 Jurisprudence. However, in 1995, a Jurisprudence with a different perspective was issued. The discovery of this difference raises questions about why the Supreme Court, in this case, can issue two different Jurisprudences, and what is the standing of the witness-cum-defendant in light of these differences. This research aims to analyze and elucidate the legal reasoning behind the differences in regulations related to the use of witness-cum-defendant established as Jurisprudence in the Indonesian criminal justice system. The research method x used is a normative method through literature studies, supported by interviews with Judges, Prosecutors, Clerks, and Legal Advisors in Pontianak. The data analysis techniques employed include descriptive, evaluative, and argumentative methods. Based on the research, it is found that the disparity in Jurisprudence is due to differences in the legal interpretation by judges adjudicating a case. These differences can arise because judges have individual and varying approaches. Essentially, Jurisprudence is just one source of law used as a guideline by judges. Both Jurisprudences remain valid, with no hierarchy between them. However, the use of a witness-cum-defendant in a trial will be considered by the judge based on the conditions during the trial, determining whether it is necessary or not to have the witness-cum-defendant present for evidence Keywords: System of Evidence, Evidence, Witness Defendant, Jurisprudence Abstrak Saksi mahkota adalah seorang terdakwa yang kemudian menjadi saksi atas berkas perkara terdakwa lainnya. Saksi mahkota dapat diberlakukan dalam delik penyertaan yang telah dilakukan pemisahan berkas perkara. Pengaturan terkait saksi mahkota tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam KUHAP, dasar hukum penggunaannya diatur pada Yurisprudensi tahun 1990. Namun, pada tahun 1995 dikeluarkan Yurisprudensi yang memiliki pandangan berbeda. Ditemukannya perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan apa yang menyebabkan satu instansi dalam hal ini Mahkamah Agung dapat mengeluarkan dua yurisprudensi yang berbeda, lantas bagaimana dengan kedudukan dari saksi mahkota atas adanya perbedaan yurisprudensi tersebut. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan memaparkan legal reasoning terhadap perbedaan peraturan terkait penggunaan saksi mahkota yang dijadikan Yurisprudensi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah metode normatif melalui studi pustaka dengan ditunjang hasil wawancara dari Hakim, Jaksa, Panitera dan Penasehat Hukum di Kota Pontianak. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik deskriptif, evaluasi, dan argumentatif. Berdasarkan penelitian didapatkan jawaban bahwa perbedaan yurisprudensi tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan interpretasi hukum oleh hakim yang mengadili suatu perkara. Perbedaan tersebut dapat terjadi dikarenakan hakim yang mengadili berbeda-beda dan hakim bersifat mandiri. Jadi pada dasarnya yurisprudensi hanyalah salah satu sumber hukum yang dijadikan dasar pedoman oleh hakim. Kedua yurisprudensi tersebut masih berlaku dan tidak ada diantara kedua yurisprudensi yang memiliki kedudukan lebih tinggi atau rendah, namun penggunaan saksi mahkota dalam persidangan akan dipertimbangkan oleh hakim yang mengadili perkara dengan melihat kondisi pada saat persidangan, apakah hakim merasa perlu atau tidak untuk dihadirkannya saksi mahkota dalam pembuktian. Kata Kunci: Sistem Pembuktian, Alat Bukti, Saksi Mahkota, Yurisprudensi

PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (STUDI DIKECAMATAN PONTIANAK KOTA KOTA PONTIANAK) NIM. A1012191121, LEONARDUS ROY
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Street vendors or what are usually called street vendors is a term used to refer to peddlers using carts. This term is often interpreted this way because there are five traders. Currently the term street vendors has a broader meaning. Street vendors are also used to refer to traders on the streets in general. Street vendors who do not have a sales permit take to the streets to sell their wares. Apart from that, the presence of street vendors also makes the road narrower, resulting in traffic jams that are considered to disturb public order. From the background of this problem, the problem that arises in this research is what factors influence the control of street vendors in Pontianak District, Pontianak City, Based on Pontianak City Regional Regulation Number 19 of 2021 concerning the Implementation of Peace, Public Order and Community Protection. This type of research is field research, namely research that is carried out directly at the research location to conduct observations. The data sources used are primary data obtained directly in the field as research objects and obtained using data collection methods through interviews and documentation. Based on the results of the research, it shows that the control of street vendors by Satpol PP has carried out good control efforts, but there are several factors that influence the implementation of the control so that it is not running optimally. he results of the research state that the control of street vendors by the civil service police unit based on Pontianak city regional regulation number 19 of 2021 concerning the implementation of peace, public order and community protection has not been implemented well, because there are still many street vendors selling along Jalan Ampera. Pontianak City Subdistrict and the factors encountered in the field in controlling street vendors, namely carrying out the control carried out by the Pontianak City SATPOL PP against street vendors, was not easily completed, in controlling the obstacles encountered, some of these obstacles came from: (1) internal factors and (2) external factors.Keywords: Controlling, Street Vendors, Satpol PP Abstrak Pedagang kaki lima atau yang biasa di sebut dengan PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian dikarenakan jumlah kaki pedagangnya ada lima. saat ini istilah PKL telah memiliki arti yang lebih luas. Pedagang kaki lima digunakan pula untuk menyebutkan pedagang dijalanan pada umumnya. Para pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin berjualan, turun ke badan jalan untuk menjual barang dagangannya. Selain itu, keberadaan pedagang kaki lima tersebut juga membuat badan jalan menjadi semakin menyempit, mengakibatkan kemacetan sehingga dianggap mengganggu ketertiban umum. Dari latar belakang masalah tersebut timbul permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah faktor apa saja yang mempengaruhi penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field resaurch) yaitu suatu penelitian yang secara langsung dilakukan ke lokasi penelitian untuk mengadakan suatu pengamatan. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dilapangan sebagai objek penelitian dan yang didapatkan dengan metode pengumpulan data melalui, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwasanya penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP telah melakukan upaya penertiban dengan baik namun ada beberapa terdapat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban sehingga berjalan tidak optimal. Adapun hasil penelitian menyatakan bahwa penertiban Pedagang Kaki Lima oleh satuan polisi pamong praja berdasarkan peraturan daerah kota pontianak nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat belum terlaksana dengan baik, karena masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan Ampera Kecamatan Pontianak Kota dan faktor yang di temui di lapangan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima yaitu untuk melaksanakan penertiban yang dilakukan SATPOL PP Kota Pontianak terhadap PKL tidak begitu saja selesai dengan mudah, dalam penertiban di temui kendala-kendala yang di hadapi, beberapa kendala tersebut berasal dari: (1) faktor internal dan (2) faktor eksternal.Kata kunci: Penertiban, Pedagang Kaki Lima, Satpol PP

TANGGUNG JAWAB PENGELOLA HOTEL TERHADAP BARANG KONSUMEN (STUDI KASUS HOTEL KHATULISTIWA SINGKAWANG) NIM. A1012201063, SALSHA BELFIRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The responsibility of hotel management towards consumer goods is the main focus in hotel service. Thus, the responsibility of Khatulistiwa Singkawang hotel management towards consumer goods becomes a crucial focus in ensuring quality service. Considering the importance of trust and customer satisfaction in the hospitality industry, hotel management has a responsibility to maintain the safety and comfort of consumer goods during their stay. This includes proper management of guest belongings and careful handling of complaints related to loss or damage of goods.The method used in this research is a qualitative method with purposive sampling. With a qualitative approach, this research aims to gain a deep understanding of the hotel management's responsibility towards consumer goods, as well as consumers' perceptions and experiences regarding hotel services. Purposive sampling allows researchers to select participants who are relevant to the research topic and can provide rich and representative insights.The discussion results indicate that despite delays in returning consumer goods, hotel management remains responsible for the safety and integrity of these goods. Nevertheless, it is important for hotel management to improve systems and procedures in handling complaints related to lost or damaged consumer goods. Thus, the hotel stay experience can remain enjoyable for guests and maintain the hotel's reputation in the long term.Keywords: consumer good, hotel management, responsibility, service, trust AbstrakTanggung jawab pengelola hotel menjadi hal yang perlu diperhatikan. Sehingga tanggung jawab pengelola hotel Khatulistiwa Singkawang terhadap barang konsumen menjadi fokus penting dalam upaya memastikan pelayanan yang berkualitas. Mengingat pentingnya kepercayaan dan kepuasan konsumen dalam industri perhotelan, pengelola hotel memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kenyamanan barang-barang konsumen selama menginap. Hal ini mencakup pengelolaan yang baik terhadap barang bawaan tamu dan penanganan yang cermat terhadap keluhan terkait kerugian atau kerusakan barang.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pengambilan sampel purposive sampling. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab pengelola hotel terhadap barang konsumen, serta persepsi dan pengalaman konsumen terkait pelayanan hotel. Pengambilan sampel secara purposive memungkinkan peneliti untuk memilih partisipan yang memiliki relevansi dengan topik penelitian dan dapat memberikan wawasan yang kaya dan representatif.Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun terjadi keterlambatan dalam pengembalian barang konsumen, pengelola hotel tetap bertanggung jawab terhadap keamanan dan keutuhan barang tersebut. Meskipun demikian, penting bagi pengelola hotel untuk meningkatkan sistem dan prosedur dalam penanganan keluhan terkait hilang atau rusaknya barang konsumen. Dengan demikian, pengalaman menginap di hotel dapat tetap menyenangkan bagi para tamu dan menjaga reputasi hotel dalam jangka panjang.Kata Kunci: barang konsumen, kepercayaan, pelayanan, pengelola hotel, tanggung jawab.

PENIPUAN DAN PEMERASAAN MELALUI APLIKASI PINJAMAN ONLINE ILLEGAL DITINJAU DARI SUDUT PANDANG KRIMINOLOGI DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011181252, FIKRIANSYAH TRI PUTRA RAMADHANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractRapid advances in technology have influenced human activities in various fields Social changes that occur due to the development of information and communication technology have created a new phenomenon where people can buy and sell transactions in the form of investment through applications that can be accessed through smart mobile phones (martphone), Therefore, many online loan offers (fintech lending) in the form of digital currency, for people who want to borrow. However, startup companies that provide teaching or understanding of how to borrow tantalisingly to the public to apply for money loans on online loan applications, turn out to be committing fraud. The fraud mode promises fast funds or tenor fees or low interest and easy terms without collateral. on the capital deposited for the management of property investment, shares, commodity trading and others that turn out to be fictitious. The number of cases of criminal acts of fraud and extortion through funding on the Pinjam online application in Pontianak City reported to Subdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus West Kalimantan Police was 10 (ten) cases, where in January 2021 there were 2 (two) cases, then in February 2021 there were 1 (one) case, then in March there were 2 (two) cases, then in May there were 3 (three) cases while in October 2021 there were only 2 (two) cases. The factors that led to the occurrence of cases of illegal online lending on online lending applications were because the victims were tempted to get large amounts of money in an easy way and the victims did not really understand the risks of borrowing Keywords: abstract; journal; law; template Abstrak Kemajuan Pesat di bidang teknologi, membawa pengaruh pada aktivitas manusia dalam berbagai bidang Perubahan sosial yang terjadi akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menimbulkan fenomena baru dimana masyarakat dapat melakukan transaksi perdagangan dalam bentuk investasi melalui aplikasi yang dapat diakses melalui telepon selular pintar (martphone), Oleh karena itu, banyak penawaran pinjaman (fintech lending) secara online berupa mata uang digital, bagi masyarakat yang ingin meminjam. Namun perusahaan startup memberikan suatu pengajaran atau pemahaman mengenai cara meminjam secara mengiurkan kepada orang-orang untuk mengajukan pinjman uang di aplikasi pinjaman online, ternyata melakukan penipuan. Modus penipuannya menjanjikan dana cepat cair atau biaya tenor atau bunga ringan dan syarat yang mudah tanpa jaminan. atas modal yang disetorkan untuk pengelolaan investasi properti, saham, trading commodity dan lain-lain yang ternyata fiktif. jumlah kasus tindak pidana penipuan dam pemerasaam melalui pendanaan pada aplikasi Pinjam online di Kota Pontianak yang dilaporkan ke Subdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Kalbar sebanyak 10 (sepuluh) kasus, dimana pada bulan Januari 2021 terdapat 2 (dua) kasus, kemudian pada bulan Februari 2021 terdapat 1 (satu) kasus, selanjutnya pada bulan Maret terdapat 2 (dua) kasus, berikut nya pada bulan Mei teradapat 3 (tiga) Kasus sedangkan pada bulan Oktober 2021 hanya terdapat 2 (Dua) kasus. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus tindak pidana Pinjaman online illegal pada aplikasi aplikasi pinjaman online dikarenakan korban tergiur untuk memperoleh uang yang besar dengan cara mudah dan korban tidak begitu paham cara resiko meminjamn uang melalui apliksi pinjama online yang illegal.Kata Kunci: abstrak; hukum; jurnal; template

PERNIKAHAN JANDA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA NIM. A1012151078, SHEYLA SHEBAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Allah SWT created his creatures in pairs, and made his most perfect creatures, namely male and female humans, created male and female animals, as well as plants. This is intended so that all living beings are in pairs, in harmony and peace. This will create a peaceful, orderly and prosperous life. In order for living things and life in this world to remain sustainable, there must be descendants who will carry out and continue the course of the wheel of life on this earth. However, in the Marriage Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and KHI as a positive law that regulates marriage for Muslims in Indonesia, it also only explains about marriage guardians and does not explicitly regulate marriage guardians for a widow. The formulation of the problem in this research is: Is Widow's Marriage In Accordance With the Terms and Pillars of Marriage according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Islamic Law in Pontianak City District? This research was conducted using empirical research methods with a descriptive analysis approach, namely describing the situation as it was at the time of the study, and then analyzing it to draw final conclusions. This study concludes that the implementation of marriage for widows and virgins in the Pontianak City district must still fulfill all the pillars and requirements of marriage according to the Marriage Law and Islamic Law. Widows are still required to fulfill all the pillars and conditions of marriage according to the Marriage Law and Islamic Law plus the requirement to attach a divorce certificate if you want to get married. That there is no difference in requirements for widows and virgins regarding the terms and pillars of marriage, there are only administrative differences where widows are required to attach a divorce certificate while virgins are required to attach an unmarried certificate widows, in the Marriage Law does not specifically regulate the consent of the widow as a condition for marriage, while according to Islamic law the consent of the widow is absolutely necessary as a condition for marriage other than the consent of the guardian, without the consent of the widow, the guardian may not marry her.Keywords: Widow, Marriage, Pillars of Marriage Abstrak Allah SWT menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, serta menjadikan makluknya yang paling sempurna, yakni manusia laki-laki dan perempuan, menciptakan hewan jantan dan betina, begitu pula dengan tumbuh-tumbuhan. Hal ini dimaksudkan agar semua makhluk hidup berpasang-pasangan, rukun dan damai. Sehingga akan terciptakan kehidupan yang tenteram, teratur dan sejahtera. Agar makhluk hidup dan kehidupan di dunia ini tetap lestari, maka harus ada keturunan yang akan melangsungkan dan melanjutkan jalannya roda kehidupan di bumi ini. Akan tetapi Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI sebagai hukum positif yang mengatur perkawinan bagi umat islam di Indonesia pun juga hanya menjelaskan mengenai wali nikah dan tidak mengatur dengan tegas mengenai wali nikah bagi seorang janda. Adapaun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah Pernikahan Janda Sudah Sesuai Dengan Syarat dan Rukun Nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam di Kecamatan Pontianak Kota ? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif analisis yaitu menggambarkan keadaan sebagaimana adanya pada waktu penelitian, dan kemudian menganalisisnya hingga menarik kesimpulan akhir. Adapun penelitian ini menyimpulkan, Bahwa Pelaksanaan Perkawinan terhadap Janda dan Perawan Dikecamatan Pontianak Kota tetap harus memenuhi seluruh rukun dan syarat pernikahan menurut UU Perkawinan dan Hukum Islam. Bagi Janda tetap wajib memenuhi seluruh rukun dan syarat pernikahan menurut UU Perkawinan dan Hukum Islam ditambah persyaratan melampirkan akta cerai jika ingin menikah. Bahwa tidak ada pembedaan syarat bagi janda dan perawan terkait syarat dan rukun nikah, hanya terdapat perbedaan administrative dimana janda wajib melampirkan akta cerai sementara perawan wajib melampirkan surat keterangan belum menikah Bahwa terdapat syarat khusus yang tidak tercantum bagi janda yang ingin menikah, yakni terkait dengan persetujuan janda, didalam Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara khusus mengenai persetujuan janda sebagai salah satu syarat untuk menikah, sementara menurut hukum islam persetujuan janda mutlak diperlukan sebagai syarat untuk menikah selain persetujuan wali, tanpa persetujuan janda, wali tidak boleh menikahkannya.Kata Kunci : Janda, Perkawinan, Rukun Nikah

PELAKSANAAN PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SEBAGAI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (STUDI KASUS BPSK PONTIANAK) NIM. A1011191193, VENERANDA NOVIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThe Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) is a consumer justice institution domiciled in Level II Regions in every region of Indonesia and should have been established in every city including Pontianak. The membership of the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) consists of 3 (three) elements, namely the Government element, the Consumer element and the Business Actor element. Based on Article 1 number 11 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection stipulates that the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) is the body in charge of handling and resolving disputes between business actors and consumers. The Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) acts as an alternative institution for consumer dispute resolution outside the Court, in this case the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) seeks to create an agreement between the two parties and dispute resolution can be done by taking mediation, arbitration and conciliation channels.This study aims tofind out the process of resolving consumer disputes in the Consumer Dispute Settlement (BPSK) of Pontian City based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, to determine the causal factors that hinder the performance of the Consumer Dispute Settlement (BPSK) of Pontianak City in carrying out its role as an alternative dispute resolution institution, and to find out the efforts made by the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) Pontianak City in dealing with obstacles that occur. The type of research used is empirical legal research using a type of analytical descriptive approach with data sources obtained from primary data sources and secondary data. Data collection in this study used document study techniques, interview techniques, and documentation techniques. As for determining the sample using probability sampling techniques in the form of puposive sampling.Based on research that has been conducted by the author that the results of the research are the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) is an alternative dispute resolution institution outside the Court. The Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) Pontianak City is currently ineffective in carrying out its role as an alternative dispute resolution institution outside the Court. Because in the practice of implementing its role there are still several obstacles experienced by the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) Pontianak City including; Lack of members of the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) Pontianak City; absence of grant allocation or operational funds; inadequate facilities and infrastructure; Limited Dispute Resolution Paths; and Lack of Members at the Secretariat of the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) Pontianak City.Keywords: BPSK, Alternative Institution, Dispute Resolution ABSTRAKBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan lembaga peradilan konsumen yang berkedudukan di Daerah Tingkat II pada setiap wilayah Indonesia dan seharusnya telah dibentuk pada setiap kota termasuk Pontianak. Keanggotaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu unsur Pemerintah, unsur Konsumen dan unsur Pelaku Usaha. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berperan sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa konsumen di luar Pengadilan, dalam hal ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mengupayakan terciptanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan menempuh jalur mediasi, arbitrase maupun konsiliasi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pontianak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, untuk mengetahui faktor penyebab yang menghambat kinerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pontianak dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pontianak dalam menangani hambatan-hambatan yang terjadi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan jenis pendekatan deksriptif analitis dengan sumber data yang diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Adapun dalam penentuan sampel menggunakan teknik probability sampling yang berbentuk puposive sampling.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis bahwa hasil penelitian adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pontianak saat ini belum efektif dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. Karena dalam praktik pelaksanaan perannya masih terdapat beberapa hambatan-hambatan yang dialami oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pontianak diantaranya; Kurangnya Jumlah Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pontianak; Tidak Adanya Alokasi Hibah Atau Dana Operasional; Sarana Dan Prasarana Kurang Memadai; Jalur Penyelesaian Sengketa Terbatas; dan Kurangnya Anggota Pada Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pontianak.Kata Kunci: BPSK, Lembaga Alternatif, Penyelesaian Sengketa

ANALISIS AKIBAT HUKUM BAGI PEMILIK TANAH DI ATAS TANAH BERSTATUS HAK MILIK SERTIFIKAT GANDA PUTUSAN NO. 14/G/2015/PTUN-PTK NIM. A1012171042, ADINDA HIDAYAH DWINTASARY
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Decision No.14/G/PTUN-PTK is a decision made in the judge on October 5 2015. This research discusses the legal consequences that occur in decisions. The factors causing dual certificate disputes in this decision are the discrepancy between reports in the field and existing data. There has been a legal defect because the issuance of the Land Certificate is in conflict with statutory regulations. The defendant did not carry out his obligations, examine and explore the truth of the facts related to the land carefully.This research aims to determine and analyze the status of dual certificate ownership rights in Decision No.14/G/PTUN-PTK and the case issue. As well as to analyze the legal consequences of the legal actions contained in the DecisionThis research is of the Normative type because it focuses on the study of legal documents, This research uses a qualitative analysis method, namely having a way of working research by describing reality as it is, according to the situation, facts and conditions at the time the research was carried out.In the decision No. 14/G/PTUN-PTK there is a legal action in the form of overlapping land certificates, The land certificate at issue in the case in this Decision is the land certificate named Nuraini, whose certificates overlap, stands on the land certificate belonging to Drg. Eko Priyono. S (Plaintiff). After going through the trial process, there was sufficient factual evidence which resulted in a decision that the Plaintiff won, so that the status of Land Ownership Rights named Nuraini was revoked. BPN Pontianak (Defendant) as the party issued the certificate suffered defeat in the trial so that it must bear the legal consequences by being obliged to revoke the decision to issue a land certificate in the name of Nuraini, must also bear all costs incurred in this case. Then the Plaintiff is the winner of the trial, succeeded in regaining full ownership of the land and getting compensation for the losses suffered due to this case.Keyword: Decision, Dual Certificate, Overlapping, Legal Consequences Abstrak Putusan No.14/G/PTUN-PTK merupakan suatu Putusan yang dihasilkan dalam persidangan pada 5 Oktober 2015. Dalam Penelitian ini membahas mengenai Akibat hukum yang terjadi dalam Putusan yang dimaksud. Faktor- faktor penyebab terjadinya sengketa sertifikat ganda dalam putusan ini adalah adanya ketidaksesuaian antara laporan di lapangan dengan data yang sudah ada. Telah terjadinya cacat secara yuridis karena penerbitan Sertifikat Tanah telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, memeriksa dan menggali kebenaran fakta terkait tanah secara teliti.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis status hak milik sertifikat ganda pada Putusan No.14/G/PTUN-PTK dan duduk perkara kasusnya. Serta untuk menganalisis akibat hukum dari perbuatan hukum yang ada dalam Putusan tersebut.Penelitian ini berjenis Normatif karena berpusat pada kajian dokumen- dokumen hukum, penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu memiliki cara kerja penelitian dengan menggambarkan, realitas secara apa adanya, sesuai dengan situasi, fakta dan kondisi pada saat penelitian itu dilakukan.Dalam Putusan No.14/G/PTUN-PTK terdapat perbuatan hukum berupa tumpang tindih sertifikat tanah, Sertifikat tanah yang menjadi perkara pada kasus dalam Putusan ini adalah sertifikat tanah a.n. Nuraini yang sertifikatnya tumpang tindih berdiri di atas sertifikat tanah milik drg. Eko Priyono. S (Penggugat). Setelah Melalui proses persidangan, telah cukup bukti-bukti faktual yang menghasilkan putusan bahwa Penggugat menang, sehingga status Hak Milik Tanah a.n. Nuraini dicabut. BPN Pontianak (Tergugat) selaku pihak yang mengeluarkan Sertifikat tersebut mengalami kekalahan dalam persidangan sehingga harus menanggung Akibat Hukum dengan wajib mencabut keputusan penerbitan Sertifikat Tanah atas nama Nuraini, juga harus menanggung seluruh biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini. Kemudian pihak Penggugat yang menjadi pemenang persidangan, berhasil mendapatkan kembali hak milik Tanah sepenuhnya dan mendapatkan penggantian dari kerugian yang dialami karena kasus ini.Kata Kunci : Putusan, Sertifikat Ganda, Tumpang Tindih, Akibat Hukum

ANALISIS PERALIHAN HADHANAH DARI IBU KEPADA AYAH DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 1112/PDT.G/2020/PA.PTK NIM. A1011201165, RADEN MAS DELLA SEPTIA PUTRIYANDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTOne issue that comes up after a husband and wife divorce is child custody or hadhanah. In theory, a minor child's mother has the hadhanah right, but in practice, there are situations in which the father has the hadhanah right. The court considers several factors when determining who should have custody of a kid following a divorce. In addition to the legal considerations, the judge also looks at the child's safety and personality development, which is a social factor. The objective of this study is to examine the legal factors that the judge took into account when making the decision in case number 1112/Pdt.G/2020/PA.Ptk. Additionally, the study will examine the legal ramifications of minor children's right to havehanah coming into the hands of their father following a divorce. With a normative research type and descriptive analytical research characteristics, this study employs qualitative research methods.. The judge in deciding case number 1112/Pdt.G/2020/PA.Ptk considered several factors, one of which was that the mother was irresponsible towards her children by often entrusting her two children to a man who was suspected to be the mother's boyfriend. So it is clear that a mother who is negligent in carrying out her obligations towards her child cannot obtain the right to hadhanah in accordance with the provisions of Article 49 of Law 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which states that one or both parents can have their powers revoked towards one or more children for a certain period of time at the request of the other parent. Keyword: Child, Considerations, Custody, Judge's, Legal. ABSTRAK Hak asuh anak atau hadhanah merupakan salah satu permasalahan yang timbul ketika terjadi perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Pada dasarnya hak hadhanah anak yang dibawah umur adalah hak ibunya, tetapi pada kenyataannya ada kasus dimana hak hadhanah jatuh kepada ayah bukan kepada ibu. Banyak aspek yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak setelah perceraian, tidak hanya segi hukum namun hakim juga melihat segi sosiologis yaitu perkembangan kepribadian dan keselamatan dari anak itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim di dalam memutus perkara nomor 1112/Pdt.G/2020/PA.Ptk dan menganalisis akibat hukum terhadap hak hadhanah anak dibawah umur jatuh ke tangan ayah pasca perceraian dalam putusan perkara nomor 1112/Pdt.G/2020/PA.Ptk. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian normatif dan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang "“ undangan dan pendekatan kasus. Hakim dalam memutus perkara nomor 1112/Pdt.G/2020/PA.Ptk mempertimbangkan beberapa faktor salah satunya karena ibu tidak bertanggung jawab tehadap anaknya dengan sering menitipkan kedua anaknya kepada laki "“ laki yang diduga sebagai pacar dari ibu tersebut. Sehingga jelas ibu yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya terhadap anaknya tidak bisa mendapatkan hak hadhanah sesuai dalam ketentuan Pasal 49 Undang "“ Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang "“ Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaanya terhadap anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain. Kata Kunci

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TIDAK STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011171055, MARKUS HENDRA SAPUTRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Indonesian Compulsory Standard (SNI) is the government action to give protection to consumers. Law No. 8 Year 1999 concerning Consumer Protection does not clearly mention what kind of standard and requirement should be fulfilled by business practitioners, the implementation of standard are not clearly explained, as well with its arrangementCompulsory standards are highlighted under Law No. 20 Year 2014 concerning Standardization and Conformity Assessment, for the further arrangement is implemented under Ministry Regulations and Technical Instructions. Products that do not fulfil compulsory standards can be exposed with product liability, and therefore business practitioners must bear the criminal and the civil liability. The attempt of dispute settlement with the business practitioners as a result of loss caused by products that do not fulfil compulsory standard can be advised through National Dispute Settlement Body or directly to the tribunal court based on voluntarily choices by the conflicted parties. Law No 9 Year 1999 about Consumer Protection regulate the issues of dispute settlement, but Law No. 20 Year 2014 concerning Standardization and Conformity Assessment does not regulate such issues. Keywords: Consumer, Legal Responsibility, Legal Protection, SNI. Abstrak SNI merupakan bentuk nyata keinginan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak menyatakan secara jelas standard dan syarat apa yang harus dipenuhi pelaku usaha, penerapan dan pemberlakuan standar tidak diuraikan secara jelas dan lengkap pengaturannya. Kewajiban SNI secara garis besar diatur dalam UU No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, sedangkan Pengaturan lanjutan diterapkan melalui Peraturan Menteri dan Petunjuk Teknis. Pertanggungjawaban pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban SNI adalah pertanggungjawaban produk (product liability), sehingga pelaku usaha dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata dan pidana. UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian tidak mengatur perihal pertanggungjawaban perdata pelaku usaha. Upaya hukum penyelesaian sengketa dengan pelaku usaha sebagai akibat kerugian yang ditimbulkan oleh produk yang tidak memenuhi kewajiban SNI dapat diajukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Nasional (BPSK) atau diajukan langsung kepada peradilan umum berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. UU No. 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur perihal penyelesaian sengketa, tetapi UU No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian tidak mengatur perihal tersebut. Kata Kata Kunci : Konsumen, Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab Hukum, SNI.

TANGGUNG JAWAB PENYEWA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DENGAN INOVASI GPS PADA RENTAL MOBIL CV RUDY TANJUNG DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012171180, FERDIAN OCTAVIAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Dalam pelaksanaan pembangunan dibidang transportasi, perlu adanya suatu sistem yang mengatur tentang transportasi guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang didukung oleh peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), salah satunya adalah sistem pada transportasi darat. Transportasi darat merupakan salah satu alat transportasi yang sering digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya masyarakat dikota Pontianak, yaitu salah satu kota yang berkembang pesat didalam penggunaan sarana transportasi darat. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi yang pernah terjadi di CV. Rudy Tanjung, antara lain: keterlambatan, pembatalan sewa oleh pihak penyewa dan kerusakan pada mobil yang disewaPenelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan sifat penelitian yang sifatnya deskriptif, data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum jenis primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan dan bahan hukum. Jenis data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik komunikasi langsung dan teknik komunikasi tidak langsung dan dianalisis secara kualitatif.Maka disimpulkan bahwa data dan informasi dari perjanjian sewa menyewa mobil pada pemilik CV. Rudy Tanjung di Kota Pontianak adalah dilakukan secara lisan dan tertulis. Dengan adanya proses monitoring keluar masuk dan pelacak mobil, pihak rental dapat mengetahui dimana posisi mobil yang di sewakan kepada pihak penyewa.Kata kunci: Sewa, Mobi, Wanprestasi ABSTRACT In implementing development in the transportation sector, it is necessary to have a system that regulates transportation in order to improve the standard of living of the community which is supported by improving the quality of Human Resources (HR), one of which is the land transportation system. Land transportation is one of the means of transportation that is often used by people in their daily lives, especially people in the city of Pontianak, which is one of the cities that is developing rapidly in the use of land transportation facilities. As for the forms of default that have occurred at CV. Rudy Tanjung, including: delays, rental cancellation by the renter and damage to the rented carThis research uses empirical research methods with a descriptive nature of research, the data used is primary data and secondary data consisting of legal materials. Primary types are data sourced from field research and legal materials. This type of secondary data is data that comes from library research. Data collection was carried out using direct communication techniques and indirect communication techniques and analyzed qualitatively.So it is concluded that the data and information from the car rental agreement with the CV owner. Rudy Tanjung in Pontianak City is carried out verbally and in writing. With the entry and exit monitoring process and car tracking, the rental company can find out where the car being rented to the renter is. Keywords: Rent, Mobile, Default

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA