Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI PERATURAN TENTANG TERTIB SOSIAL TERHADAP IKLIM USAHA YANG KONDUSIF STUDI KASUS SEKTOR PERHOTELAN KOTA PONTIANAK NIM. A1012201065, MUHAMMAD ANDIKA MAULANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac This research discusses the implementation of social order regulations stipulated in the Regional Regulation of Pontianak City Number 19 of 2021 concerning the Maintenance of Public Order, Public Order, and Community Protection as a strategy to enhance a conducive business climate in Pontianak City. The study is conducted to identify the role of these social order regulations in creating a conducive business environment without violating them to support the economic development of Pontianak City.The research adopts an empirical method. Empirical legal research in this context is legal research that obtains data from primary sources or data obtained directly from the community. The data obtained are the results of interviews with research subjects and field surveys. The research subjects include the City Civil Service Police Unit (Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak) of Pontianak, hotel employees in Pontianak, and hotel guests who violate regulations in Pontianak. The research object is the hotels and accommodations in Pontianak.The results of this research show that violations of social order in hotel and accommodation businesses can be prevented. So that the objectives of the Social Order Rules in Pontianak City Regional Regulation Number 19 of 2021 concerning the Implementation of Peace, Public Order and Community Protection in the Pontianak City Government area can be achieved. This is proven by the decline in social order violations from 2020 to 2021 by 7% and from 2021 to 2022 by 4%. Most hotel and accommodation businesses in Pontianak City have complied with these government regulations so as to create a conducive business climate without violating regional regulations in improving the healthy economic development of Pontianak City.Keywords: Business Climate, Conducive, Economic Development, Regional Regulation, Social Order Abstrak Penelitian ini membahas implementasi aturan tertib sosial yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai strategi dalam meningkatkan iklim usaha yang kondusif di Kota Pontianak. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi peranan aturan tertib sosial tersebut dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif tanpa melakukan pelanggaran dalam mendukung perkembangan ekonomi Kota Pontianak.Penelitian ini menggunakan metode empiris. Penelitian hukum empiris disini merupakan penelitian hukum yang memperoleh data dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data yang diperoleh merupakan data hasil wawancara terhadap subjek penelitian dan survei lapangan. Subjek penelitiannya yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, pegawai hotel di Kota Pontianak dan tamu hotel yang melakukan pelanggaran di Kota Pontianak. Adapun objek penelitian ini adalah usaha hotel dan penginapan yang ada di Kota Pontianak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran tertib sosial di tempat usaha hotel dan penginapan dapat dicegah. Sehingga tujuan dari Aturan Tertib Sosial dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di wilayah Pemerintahan Kota Pontianak dapat tercapai. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya pelanggaran tertib sosial dari tahun 2020 sampai tahun 2021 sebesar 7% dan dari tahun 2021 sampai tahun 2022 sebesar 4%. Tempat usaha hotel dan penginapan di Kota Pontianak sebagian besar telah mentaati aturan pemerintah tersebut sehingga terciptanya iklim usaha yang kondusif tanpa melanggar peraturan daerah dalam meningkatkan perkembangan ekonomi Kota Pontianak yang sehat.Kata kunci : Iklim Usaha, Kondisif, Peraturan Daerah, Perkembangan Ekonomi, Tertib Sosial

PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN RESOR SEKADAU TERHADAP KASUS-KASUS PEMBAKARAN LAHAN DI KABUPATEN SEKADAU NIM. A1011181140, SHELLA PARAMITHA DAMANIK
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac This thesis explains law enforcement for perpetrators of land burning based on Law Number 32 of 2009 concerning environmental protection and management. This research was motivated by cases of overdue and unfinished land burning in Sekadau Regency. The aim of this research is to find out how law enforcement is carried out for perpetrators of land burning based on Law Number 32 of 2009 concerning environmental protection and management.In this research, the author wants to explain the law enforcement carried out by the Sekadau Resort Police regarding criminal acts of land burning that occurred in Sekadau Regency. The method used in this research is juridical-sociological legal research, where the emphasis is on obtaining legal knowledge empirically and directly to the object. The type of approach used is Descriptive Analysis. The data collection techniques used were observation, documentation, questionnaires and interviews.The results of the research show that criminal law enforcement carried out by the Sekadau Resort Police in cases of land burning in Sekadau Regency has not been implemented optimally due to the aim of preventing or avoiding social conflict in the community.Keywords: land burning; law enforcement. Abstrak Skripsi ini menjelaskan tentang penegakan hukum bagi kasus-kasus pembakaran lahan berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kasus-kasus pembakaran lahan yang menunggak dan belum selesai di Kabupaten Sekadau. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana bagi kasus-kasus pembakaran lahan berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.Dalam penelitian ini, penulis ingin memaparkan penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sekadau terhadap tindak pidana pembakaran lahan yang terjadi di Kabupaten Sekadau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-sosiologis, dimana ditekankan dalam perolehan pengetahuan hukum secara empiris dan langsung ke objeknya. Jenis pendekatan yang digunakan adalah Deskriptif Analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, kuesioner dan wawancara.Hasil penelitian bahwa penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sekadau terhadap kasus-kasus pembakaran lahan di Kabupaten Sekadau belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan demi mencegah atau menghindari konflik sosial di masyarakat.Kata Kunci: pembakaran lahan; penegakan hukum.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR BERPLAT DINAS YANG MELANGGAR ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011181030, IRWAN PRATAMA MANTUARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This research is motivated by the increase in traffic accident victims that occurred in Pontianak City in the last three years. This increase shows the high number of traffic violations that occur, which is of concern is that some of the perpetrators of traffic violations are motorized vehicles with official plates in Pontianak City, so that it can be formulated in this study that why law enforcement against motorized vehicle drivers with official plates in Pontianak City based on Act,Law 287 Paragraph (2) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation has not been maximized. The purpose of this research is to obtain data and information about the impact and consequences of violations of traffic signals (Traffic Lights) that occur in Pontianak City, to describe the factors that cause the lack of maximum law enforcement against perpetrators of violations of traffic signals (Traffic Lights) with official plates in Pontianak City and to describe efforts made by law enforcers to prevent violations of traffic signals (Traffic Lights) by Motorists with official plates (Two Wheels and Four Wheels) in Pontianak City.This research uses sociological juridical legal research methods with descriptive analysis. Data were collected using document study techniques, observation techniques and questionnaire techniques. Respondents in this study were selected non-probability/non probability sampling technique. The form of non probability sampling used is purposive sampling, which is the withdrawal of samples based on certain objectives, namely the sample is selected or determined by the researcher where the appointment and selection of the sample is based on the consideration that the sample has met certain criteria and characteristics which are the main characteristics of the population. In this study using qualitative data analysis methods. The results showed that law enforcement and public legal awareness have an influence on law enforcement against motorists with official plates based on Act,Law 287 Paragraph (2) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation.Keywords: Law Enforcement, Officials Plated Vehicles ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya peningkatan korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Pontianak dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Peningkatan ini menunjukan tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang terjadi, yang menjadi perhatian adalah sebagian dari pelaku pelanggaran lalu lintas adalah kendaraan bermotor berplat dinas di Kota Pontianak, sehingga dapat dirumuskan dalam penelitian ini bahwa mengapa penegak hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor berplat dinas di kota pontianak berdasarkan Pasal Pasal 287 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum maksimal dilakukan.Tujuan penelitian ini adalah memperoleh data dan informasi tentang dampak serta akibat pelanggaran terhadap alat pemberi isyarat lalu lintas (Traffic Lights) yang terjadi di Kota Pontianak, untuk memaparkan faktor-faktor penyebab belum maksimalnya penegakkan hukum terhadap pelaku pelanggaran alat pemberi isyarat lalu lintas (Traffic Lights) berplat dinas di Kota Pontianak serta untuk memaparkan upaya yang dilakukan penegak hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran alat pemberi isyarat lalu lintas (Traffic Lights) oleh Pengendara Kendaraan Bermotor Berplat Dinas (Roda Dua Dan Roda Empat) di Kota Pontianak.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis dengan sifat deskriptif analisis. Data dikumpulkan dengan teknik studi dokumen, teknik observasi (pengamatan) serta teknik angket/kuesioner. Responden dalam penelitian ini dipilih teknik non probabilitas/non probability sampling. Bentuk dari non probability sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu penarikan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh si peneliti yang mana penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegak hukum serta kesadaran hukum masyarakat memiliki pengaruh terhadap penegakan hukum terhadap pelaku pengendara kendaraan bermotor berplat dinas berdasarkan Pasal 287 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kendaraan Berplat Dinas

ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN E-LIQUID ILEGAL DI DALAM ROKOK ELEKTRONIK NIM. A1011171217, MOHD. IMAM NASRULLAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Consumer protection is the totality of regulations and laws that regulate the rights and obligations of consumers and producers that arise in their efforts to meet their needs and regulate efforts to ensure the realization of legal protection for consumer interests. In accordance with the provisions in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, producers must be responsible for losses received by consumers. The title of this research is Legal Analysis of Consumer Protection Against the Distribution of Illegal E-Liquid in Electronic Cigarettes. The type of research used is an empirical research method using non-library studies, namely field research whose object is the symptoms, events and phenomena that occur. in society, Problem formulation "What is the form of legal protection for consumers regarding the distribution of illegal e-liquid in electronic cigarettes", The aim of this research is to obtain data and information about the responsibilities of business actors who sell e-liquid without excise, to reveal the factors what factors cause business actors to sell e-liquid without excise duty, to reveal the legal consequences for business actors who buy and sell e-liquid without excise duty, as well as to reveal the efforts that have been made by consumers who feel disadvantaged by business actors. The results of this research show that the sale of e-liquid without an excise stamp (illegal) was carried out by the owner of the Ocean Clouds electronic cigarette shop (vape store) in Pontianak City which is owned by Luluk Tri Wahyudi, the reason the perpetrator sold e-liquid without an excise stamp (illegal) was because the price is cheap so it is affordable for consumers. The legal consequences for business actors are that business actors are obliged to be responsible for losses suffered by consumers as a result of consuming the goods they trade and can be charged under criminal law. And the legal action that must be taken by consumers is to submit a complaint to the shop owner to ask for responsibility for the losses they experience.Keywords: Consumer Protection, Liability, E-Liquid, Illegal, Excise. ABSTRAK Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhanya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen produsen harus bertanggung jawab atas kerugian yang di terima oleh konsumen. Adapun judul penelitian ini ialah Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran E-Liquid Ilegal Di Dalam Rokok Elektronik, Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Empiris dengan menggunakan studi non pustaka yakni dengan penelitian lapangan yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, Rumusan masalah "Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran e-liquid ilegal di dalam rokok elektronik", Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi tentang tanggung jawab si pelaku usaha yang menjual e-liquid tanpa cukai, untuk mengungkapkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan si pelaku usaha menjual e-liquid tanpa cukai, untuk mengungkapkan akibat hukum bagi pihak pelaku usaha yang memperjual belikan e-liquid tanpa cukai, serta untuk mengungkapkan upaya yang telah dilakukan oleh pihak konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjualan e-liquid tanpa berpita cukai (illegal) yang dilakukan oleh pemilik toko rokok elektronik (vape store) Ocean Clouds di Kota Pontianak yang dimiliki Luluk Tri Wahyudi, penyebab pelaku menjual e-liquid tanpa berpita cukai (illegal) karena harganya murah sehingga terjangkau bagi para konsumen. Adapun akibat hukum bagi si pelaku usaha adalah pelaku usaha wajib bertanggung jawab terhadap kerugian yang di derita oleh konsumen akibat dari mengkonsumsi barang yang di perdagangkanya dan dapat dijerat hukum pidana. Dan Upaya hukum yang harus dilakukan oleh konsumen yaitu dapat memberikan aduan kepada pemilik toko untuk meminta tanggung jawab terhadap kerugian yang di alaminya. Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab, E-Liquid, Ilegal, Cukai

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENYANDANG DISABILITAS (STUDI PADA ORCHARDZ HOTEL AYANI PONTIANAK) NIM. A1012201056, EGA NURMALASARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTAccessibility of services for persons with disabilities is also regulated in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 42 of 2020 concerning Accessibility to Settlements, Public Services and Protection from Disasters for Persons with Disabilities. In reality, there are several facilities that are still inadequate for people with disabilities to access at the Orchardz Hotel Ayani Pontianak with a 3 (three) star standard. For example, the ramp is still relatively high and there is only one ramp handle or handrail, there are no special rooms for people with disabilities, and so on, so that when carrying out activities, people with disabilities still need a companion to accompany their activities. The problem in this thesis is "How is the protection of consumers with special needs regarding hotel services (Study at Orchardz Hotel Ayani, Pontianak City?)." This research aims to gain an understanding of legal protection efforts for consumers with disabilities related to hotel services at Orchardz Hotel Ayani Pontianak and gain an understanding of the legal consequences related to violations of the rights of consumers with disabilities in the tourism sector.The approach method used in this research is empirical research. This method was implemented to obtain as much primary data as possible. In the research, the author used research in the form of field research (Field Research), namely research carried out by direct observation of data sources such as primary, secondary and tertiary data related to the author's research. The author uses data collection methods through interviews, namely to obtain information or information from sources directly with questions that have been prepared by the researcher. In this research, the author collected data through interviews with sources, the Manager of the Orchardz Hotel Ayani Pontianak and several consumers, especially consumers with disabilities.Based on the research carried out, the following results were obtained: The hotel building construction carried out must be able to provide the best service to consumers such as consumers with special needs or disabilities. As stated in Government Regulation Number 42 of 2020 concerning Accessibility to Settlements, Public Services, and Protection from Disasters for Persons with Disabilities article 28 paragraph (3) point b. In general, the legal consequences related to violations of the rights of consumers with disabilities in the tourism sector can vary depending on the legal regulations in force in a country. However, generally, many countries have adopted the principles of protecting the rights of consumers, including those with disabilities, in the context of the tourism sector, such as fines and administrative sanctions, civil lawsuits, violations of anti-discrimination laws, and operational suspensions.Keywords: Accessibility, Building Construction, Consumers Protection, DisabilityABSTRAKAksesibilitas pelayanan penyandang disabilitas juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas. Pada kenyataannya, terdapat beberapa fasilitas yang masih kurang memadai untuk diakses bagi para penyandang disabilitas yang ada pada Orchardz Hotel Ayani Pontianak berstandar bintang 3 (tiga). Seperti halnya, ramp yang terbilang masih tinggi dan hanya terdapat satu pegangan ramp atau Handrail, tidak ada kamar khusus untuk penyandang disabilitas, dan lain sebagainya sehingga dalam melaksanakan kegiatan, penyandang disabilitas masih memerlukan pendamping untuk mendampingi kegiatannya. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini ialah "Bagaimana perlindungan terhadap konsumen berkebutuhan khusus terhadap pelayanan jasa hotel (Studi pada Orchardz Hotel Ayani Kota Pontianak?)." Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai upaya perlindungan hukum terhadap konsumen penyandang disabilitas terkait pelayanan jasa hotel di Orchardz Hotel Ayani Pontianak dan memperoleh pemahaman mengenai konsekuensi hukum terkait pelanggaran hak konsumen penyandang disabilitas pada bidang pariwisata.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Metode ini dilaksanakan untuk memperoleh data primer sebanyak mungkin. Dalam penelitian penulis menggunakan penelitian berupa penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung pada sumber data seperti data primer, sekunder, serta tersier yang berhubungan dengan penelitian penulis. Penulis menggunakan cara pengumpulan data melalui wawancara yaitu untuk memperoleh informasi atau keterangan dari narasumber secara langsung dengan pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui wawancara terhadap narsumber Manager Hotel Orchardz Ayani Pontianak dan beberapa konsumen khususnya konsumen penyandang disabilitas.Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Pembangunan gedung hotel yang dilaksanakan harus dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada para konsumen seperti konsumen berkebutuhan khusus atau disabilitas. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas pasal 28 ayat (3) poin b. Secara umum, konsekuensi hukum terkait pelanggaran hak konsumen penyandang disabilitas pada bidang pariwisata dapat bervariasi tergantung pada peraturan hukum yang berlaku di suatu negara. Namun, umumnya, banyak negara telah mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan hak konsumen, termasuk penyandang disabilitas, dalam konteks sektor pariwisata seperti denda dan sanksi administratif, tuntutan hukum sipil, pelanggaran hukum anti diskriminasi, maupun penghentian operasional.Kata Kunci: Aksesibilitas, Bangunan, Disabilitas, Perlindungan Konsumen.

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KASUS TAMBANG EMAS ILEGAL PADA KABUPATEN SINTANG NIM. A1012201169, DONNY HERMAWAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Unlicensed Mining Activities are mining businesses carried out by individuals, groups of people or companies/foundations with legal entities whose operations do not have permits from central or regional government agencies in accordance with applicable laws. In West Kalimantan, more precisely, Sintang City has a way to make money by mining illegal gold, which has been done for generations by the people of Sintang. This type of research is empirical research. The data used in this research is qualitative data. Data was obtained using verbal and written interviews with related parties and analyzed using social theory. The results of this research concluded that the crime of illegal gold mining was motivated by several factors. These factors are triggered by socialism, namely the image that crime is a mental abstraction that cannot be separated from the context of society where the crime occurs, because it involves social values, cultural aspects and structural factors, each society always has a scale of social values regarding religious values, cultural and social. This results in people being influenced to commit acts that are against the law.Keywords: Mining, Gold, Illegal MiningAbstrak Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Di Kalimantan Barat lebih tepatnya Kota Sintang memiliki cara untuk mencari uang dengan cara menambang emas ilegal dimana hal ini sudah dilakukan secara turun "“ menurun oleh masyarakat Sintang. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data didapatkan dengan metode wawancara secara lisan maupun tertulis dengan pihak terkait dan dianalisis dengan menggunakan teori sobural. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa, tindak pidana tambang emas ilegal dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Faktor "“ faktor tersebut dipicu oleh sobural yaitu gambaran bahwa kejahatan merupakan abstraksi mental yang tidak dapat dilepaskan dari konteks masyarakat dimana kejahatan tersebut muncul, karena melibatkan nilai sosial, aspek budaya dan faktor structural, tiap masyarakat selalu memiliki skala nilai sosial menyangkut nilai- nilai agama, budaya dan sosial. Sehingga mengakibatkan masyarakat terpengaruh untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum. Kata Kunci: Pertambangan, Emas, Pertambangan Ilegal

TANGGUNG JAWAB NELAYAN PENGGARAP TERHADAP HASIL TANGKAP IKAN KEPADA PEMILIK KAPAL KM. RICO DI KECAMATAN SERASAN KABUPATEN NATUNA NIM. A1012201064, RICO RUSNANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Fishermen as a group of people whose livelihoods depend directly on marine products, either by catching or cultivating them. They generally live in coastal areas, a residential environment close to the location of their activities. In terms of ownership of fishing gear, fishermen are divided into 3 groups, namely individual fishermen, master fishermen and worker fishermen. Master fishermen are fishermen who own fishing gear that is operated by someone else, whereas labor fishermen are fishermen who work with someone else's fishing gear. Labor fishermen are a community that is dependent on nature (seasons, waves and weather) which is dynamic, dependent on capital owners and production factors (ships and fishing technology), and the amount of their income depends on how much the net income is after deducting current operational costs. divided by the boss is known as a profit sharing system.The problem in this research is "What are the responsibilities of fishing workers who catch fish to Km. Rico in Serasan District, Natuna Regency?". The objective to be achieved in this thesis research is to find out what the responsibilities of fishing workers who catch fish are to Km. Rico in Serasan sub-district, Natuna regency, and to find out about Km. Rico to fishing workers in Serasan sub-district, Natuna regency. In writing this thesis, the author used empirical legal research.So it can be concluded that the production sharing agreement process among fishermen in Serasan District, Natuna Regency is not a strict process in written form, but only occurs unwritten or verbally which is considered a custom that has been passed down from generation to generation in the surrounding community. The beginning of the agreement begins with an invitation to the crew regarding when they will go to sea. Meanwhile, the end of the agreement occurs when the wages received by the fishing workers are distributed.Keywords: Fishermen, Ships, Fishing Abstrak Nelayan sebagai suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di daerah pesisir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Dilihat dari segi kepemilikkan alat tangkap nelayan dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu nelayan perorangan, nelayan juragan, dan nelayan buruh. Nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain, sebaliknya nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. Nelayan buruh merupakan komunitas yang bergantung dengan alam (musim, gelombang, dan cuaca) yang bersifat dinamis, bergantung pada juragan pemilik modal dan faktor produksi (kapal dan teknologi penangkapan), serta besar pendapatannya bergantung pada seberapa besar nilai pendapatan bersih setelah dikurangi biaya operasional lalu dibagi dengan juragan yang dikenal sebagai sistem bagi hasil.Permasalahan dalam penelitian ini adalah "Bagaimanakah Tanggung Jawab Nelayan penggarap Hasil Tangkapan Ikan Kepada Km. Rico Di Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna?". Adapun tujuan yang bendak dicapai dalam penelitian Skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab nelayan penggarap hasil tangkapan ikan kepada Km. Rico di kecamatan serasan kabupaten natuna, dan untuk mengetahui upaya hukum Km. Rico kepada nelayan penggarap di kecamatan serasan kabupaten natuna. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian hukum empiris.Maka dapat di simpulkan bahwa proses perjanjian bagi hasil di kalangan nelayan di Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna bukanlah sebuah proses yang ketat dengan bentuk tertulis, tetapi hanya terjadi secara tidak tertulis atau lisan yang dianggap sebagai kebiasaan yang telah turun-temurun di masyarakat sekitar. Awal perjanjian diawali dengan ajakan kepada anak buah kapal mengenai kapan akan berangkat melaut. Sementara akhir perjanjian terjadi saat adanya pembagian upah yang diterima oleh nelayan penggarap.Kata Kunci : Nelayan penggarap, Kapal, Penangkapan Ikan

PELAKSANAAN KESELAMATAN KERJA OLEH TENAGA KERJA PT. PLN TARAKAN PONTIANAK SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NIM. A1011201129, RYAMIZARD RAFSANJANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac A work accident is an unwanted and unexpected event that can cause losses of time, property, or loss of life that occurs in an industrial work process or related to it. Work accidents are still a serious problem in Indonesia, with a high incidence rate. According to data from BPJS Ketenagakerjaan, in 2022 there were 158,178 reported cases of work accidents. This figure shows that an average of 433 cases of work accidents occur every day. PT. PLN Tarakan, as a subsidiary of PT. PLN (Persero), is not free from work accidents.The formulation of the problem in this study is to ask about the implementation of work safety for workers at PT. PLN Tarakan Pontianak, is it in accordance with laws and regulations?The method used in this study is an empirical method with a descriptive analysis approach, namely by describing the conditions that occurred at the time of the study and researching by revealing the reality objectively in accordance with what was found in the field. This study aims to find out how the implementation of Occupational Health and Safety (K3) guarantees is carried out by the company, obstacles in the implementation of Occupational Health and Safety (K3) guarantees at PT. PLN Tarakan Pontianak.From the results of the study, a general description was obtained that the implementation of occupational safety and health guarantees at PT. PLN Tarakan Pontianak has been carried out despite the lack of awareness of workers to use the work safety facilities provided by the company. For workers who do not comply with the regulations in the Company PT. PLN Tarakan Pontianak, sanctions can be imposed in the form of warnings to Termination of Employment or PHK, which are carried out in stages and are not immediately sentenced to PHK.Keywords: Occupational Safety Health Guarantees, Worker Rights Abstrak Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak terduga yang dapat menimbulkan kerugian baik waktu, harta benda, properti, maupun korban jiwa yang terjadi di dalam suatu proses kerja industri atau yang berkaitan dengannya. Kecelakaan kerja masih menjadi permasalahan yang serius di Indonesia, dengan tingkat kejadian yang masih tinggi. Menurut data dari BPJS Ketenagakerjaan, pada tahun 2022 terdapat 158.178 kasus kecelakaan kerja yang dilaporkan. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata terjadi 433 kasus kecelakaan kerja setiap hari. PT. PLN Tarakan, sebagai salah satu anak perusahaan PT. PLN (Persero), tidak luput dari peristiwa kecelakaan kerja.Rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah menanyakan mengenai penerapan keselamatan kerja terhadap tenaga kerja di PT. PLN Tarakan Pontianak apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan pendekatan analisis deskriptif yaitu dengan menggambarkan keadaan yang terjadi pada waktu penelitiandan meneliti dengan mengungkapkan kenyataan secara objektif dengan sesuai dengan yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mencari tahu bagaimana pelaksanaan jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang dilaksanakan oleh perusahaan tersebut, hambatan dalam pelaksanaan jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. PLN Tarakan Pontianak.Dari hasil penelitian didapatkan gambaran secara garis besar bahwa pelaksanaan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja pada PT. PLN Tarakan Pontianak telah dilaksanakan walaupun kurangnya kesadaran dari tenaga kerja untuk menggunakan fasilitas keselamatan kerja yang diberikan oleh perusahaan, Untuk para tenaga kerja yang tidak mematuhi mengenai peraturan yang terdapat di Perusahaan PT. PLN Tarakan Pontianak, dapat dikenakan sanksi berupa teguran hingga Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK, yang dilakukan secara bertahap dan tidak langsung dijatuhi PHK.Kata Kunci: Jaminan Keselamatan Kesehatan Kerja, Hak Tenaga Kerja

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK KERUPUK AMPLANG YANG BELUM BERSERTIFIKAT HALAL DI KABUPATEN KETAPANG NIM. A1012201133, SYILA ASSYIFA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractIndonesia is a country with a majority Muslim population which has a policy of paying close attention to the halal aspects of a product. However, in reality, awareness of verifying goods that are guaranteed to be halal is still low, resulting in a proliferation of food product businesses who are lazy to provide halal certificates for their products. As in the Halal Product Guarantee Law, all products circulating and traded in Indonesia must be halal certified. If this is violated, sanctions will be imposed. One of the products that is of concern in this research is Amplang Crackers. In this research there are 2 Amplang Cracker Business Actors that are not yet halal certified, namely Amplang Ibu Ju and Amplang ABATA. The purpose of this research is to find out what responsibilities business actors have towards consumers regarding Amplang cracker products that have not been halal certified in Ketapang Regency, the factors and consequences of business actors who have not given halal certificates to their products.By using the Empirical Law research method, the author took this method because writing this thesis uses field research, namely research whose object is about symptoms, events and phenomena that occur in society, institutions or countries that are non-library in nature by looking at phenomena that exist in society through observation. directly, such as the results of interviews and documentation.Based on this research, the following analysis results were obtained: That Amplang Cracker Business Actors in Ketapang Regency do not provide a good form of responsibility for fulfilling halal certification, this is influenced by factors such as lack of information, cost constraints, as well as the government's inadequate role in fulfilling halal certification in Ketapang Regency, the Ketapang Regency government and other related parties should provide outreach and supervision to business actors, because if these business actors violate them they will receive sanctions.Keywords: Responsibility of business actors, Amplang cracker products, Halal Certificate. ABSTRAKIndonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam yang memiliki kebijakan sangat memperhatikan aspek kehalalan suatu produk. Namun, pada kenyataannya kesadaran untuk memverifikasi barang yang terjamin kehalalannya masih rendah menjadikan maraknya pelaku usaha produk pangan yang malas untuk memberikan sertifikat halal pada produknya. Seperti halnya didalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal yaitu semua produk yang beredar dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, Apabila hal tersebut dilanggar maka akan mendapat sanksi. Salah satu produk yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah Kerupuk Amplang, di dalam penelitian ini terdapat 2 Pelaku Usaha Kerupuk Amplang yang belum bersertifikat halal, yaitu Amplang Ibu Ju dan Amplang ABATA. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen terhadap produk kerupuk Amplang yang belum bersertifikat halal di Kabupaten Ketapang, Faktor serta Konsekuensi pelaku usaha yang belum memberikan sertifikat halal kepada produknya.Dengan menggunakan metode penelitian Hukum Empiris, penulis mengambil metode ini karena penulisan skripsi ini menggunakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi dimasyarakat, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat dimasyarakat melalui pengamatan langsung, seperti hasil wawancara dan dokumentasi.Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil analisis sebagai berikut: Bahwa Pelaku Usaha Kerupuk Amplang di Kabupaten Ketapang tidak memberikan bentuk tanggung jawab yang baik terhadap pemenuhan sertifikasi halal, hal ini dipengaruhi oleh faktor kurangnya informasi, kendala biaya, serta peran Pemerintah yang kurang dalam pemenuhan sertifikasi halal di Kabupaten Ketapang, seharusnya pihak pemerintah Kabupaten Ketapang dan pihak terkait lainnya memberikan sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaku usaha, karna jika pelaku usaha tersebut melanggar maka akan mendapat sanksi.Kata kunci: Tanggung jawab pelaku usaha, Produk kerupuk amplang, Sertifikat Halal.

TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA JASA PENGIRIMAN BARANG EXPEDISI ATAS KERUGIAN BARANG KONSUMEN NIM. A1012181220, DIAN SUSANTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract In order to meet the needs of life, humans need the services offered by business actors. Delivery services are one of the transportation services needed at this time. Transportation is the activity of loading passengers or goods into means of transport, and the lowering of passengers or unloading of goods from means of transport at an agreed destination. Transportation services are organized by collecting fees so that the field of transportation services is referred to as commercial transportation. This is regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation Article 234 paragraph (1) which states that the Driver, the owner of the Motor Vehicle, and/or the Public Transportation Company is responsible for the losses suffered by the Passenger and/or the owner of the goods and/or a third party due to the Driver's negligence. This transportation liability is also regulated in Law No. 8 of 2009 Article 19 paragraph (1) which states that business actors are responsible for providing compensation for damage, pollution, and/or consumer losses due to consuming goods and or services produced or traded. This research is a qualitative research The approach used is juridical "“ empirical, where Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and the reality of its application in the field. This is to find out the Responsibility of Pontianak "“ Sanggau Taxi Expedition Business Actors for Losses Experienced Due to Traffic Accidents Reviewed from Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.Consumer protection is an effort that guarantees legal certainty to provide protection guarantees to consumers. The level of awareness from consumers of the rights they should be able to get is still weak and the lack of reading the terms and conditions in online buying and selling as well as the lack of information provided by business actors to consumers who do not understand and understand what their rights are as consumers. Compensation for damage to goods will be fully processed in accordance with the policy that has been set by the expedition party. In the form liability, there are 2 (two) forms of liability, namely for COD (cash on delivery) payment methods and for Non COD (cash on delivery) payment methods. COD (cash on delivery) is a payment method that is made when receiving goods from a courier or when an order has been received. Article 1 Paragraph 1 of the Consumer Protection Law emphasizes the need to provide legal protection to consumers as part of efforts to ensure legal certainty for consumers and business actors. If non-litigation dispute resolution is unsuccessful or if there is no agreement, consumers and business actors can file a dispute in court. Keywords : Consumer Protection, Means of Transportation, TaxiAbstrak Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, manusia membutuhkan jasa-jasa yang ditawarkan para pelaku usaha. Pelayanan jasa pengiriman menrupakan salah satu pelayanan pengakutan yang dibutuhkan pada saat ini. Pengangkutan merupakan kegiatan pemuatan penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut, dan penurunan penumpang atau pembongkaran barang dari alat pengangkut ditempat tujuan yang disepakati. Pelayanan jasa pengangkutan diselenggarakan dengan memungut bayaran sehingga bidang jasa pengangkutan disebut sebagai pengangkutan niaga. Hal ini diatur dalam Undang "“ Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 234 ayat (1) yang mmenyatakan bahwa Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau Pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi. Pertanggung jawaban pengangkutan ini juga diatur dalam Undang "“ Undang No. 8 Tahun 2009 Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif Adapun pendekatan yang dipakai adalah yuridis "“ empiris, di mana Undang "“ undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan realita penerapan di lapangan. Hal tersebut untuk mengetahui Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Expedisi Muatan Taxi Pontianak "“ Sanggau Atas Kerugian Yang di alami Akibat kecelakaan Lalu Lintas Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Perlindungan konsumen merupakan upaya yang menjaminkan kepastian hukum untuk memberikan jaminan perlindungan ke konsumen. Tingkat kesadaran dari konsumen atas hak-hak yang seharusnya mereka dapat masih lemah dan kurangnya membaca syarat dan ketentuan dalam jual beli online serta minimnya informasi yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen yang tidak mengerti dan memahami akan apa saja hak mereka sebagai konsumen. Yang mana Ganti rugi atas kerusakan barang sepenuhnya akan diproses sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak ekspedisi. Dalam bentuk pertanggung jawaban terdapat 2 (dua) bentuk pertanggungjawaban yaitu untuk metode pembayaran COD (cash on delivery) dan untuk metode pembayaran Non COD (cash on delivery). COD (cash on delivery)adalah metode pembayaran yang dilakukan ketika menerima barang dari kurir atau ketika pesanan sudah diterima. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan perlunya memberikan perlindungan hukum kepada konsumen sebagai bagian dari upaya untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen danpelaku usaha. Jika penyelesaian sengketa non-litigasi tidak berhasil atau jika tidak ada kesepakatan, konsumen dan pelaku usaha dapat mengajukan sengketa ke pengadilan. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Alat Angkut, Taxi

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA