Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN PARKIR YANG TIDAK TERDATA DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA NIM. A1012181159, AMIR HAFIDHUDDIN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe responsibility of hotel management towards consumer goods is the main focus in hotel service. Thus, the responsibility of Khatulistiwa Singkawang hotel management towards consumer goods becomes a crucial focus in ensuring quality service. Considering the importance of trust and customer satisfaction in the hospitality industry, hotel management has a responsibility to maintain the safety and comfort of consumer goods during their stay. This includes proper management of guest belongings and careful handling of complaints related to loss or damage of goods.The method used in this research is a qualitative method with purposive sampling. With a qualitative approach, this research aims to gain a deep understanding of the hotel management's responsibility towards consumer goods, as well as consumers' perceptions and experiences regarding hotel services. Purposive sampling allows researchers to select participants who are relevant to the research topic and can provide rich and representative insights.The discussion results indicate that despite delays in returning consumer goods, hotel management remains responsible for the safety and integrity of thesegoods. Nevertheless, it is important for hotel management to improve systems and procedures in handling complaints related to lost or damaged consumer goods. Thus, the hotel stay experience can remain enjoyable for guests and maintain the hotel's reputation in the long term.Keywords: consumer good, hotel management, responsibility, service, trust Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai parkir yang tidak terdata di Kecamatan Pontianak Tenggara, untuk Mengetahui hambatan pemerintah Kota Pontianak dalam melakukan pengelolaan parkir tidak terdata di Kecamatan Pontianak Tenggara dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya Pemerintah Kota Pontianak Dalam Melakukan Pengawasan, Pendataan Dan Penataan Terhadap Parkir Tidak Terdata Di Kecamatan Pontianak Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dari penelitian ini adalah dari wawancara dan dokumen atau arsip yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Terdapat empat aspek yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu pelaku pengawasan, standar operasional prosedur, sumberdaya keuangan dan peralatan, dan jadwal pengawasan.Hambatan pihak Dinas Perhubungan Kota Pontianak Seksi Perparkiran dalam melakukan pengawasan, mendata dan menata pengelolaan parkir yang tidak terdata di kecamatan Pontianak Tenggara dikarenakan kurangnya kesadaran para pengelola parkir yang tidak terdata dalam melakukan registerasi terhadap lahan parkir yang dikelolanya, terbatasnya tim pengawas yang bertugas melakukan pendataan dan penataan serta terbatasnya sarana dan prasarana pendukung sehingga apa yang telah ditetapkan dalam kebijakan belum maksimal. Upaya yang dilakukan oleh dinas perhubungan kota Pontianak dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan parkir yang tidak terdata di kecamatan Pontianak Tenggara adalah dengan melakukan penertiban kepada para juru parkir yang tidak memiliki legalitas dalam memungut biaya parkir, melakukanpenertiban terhadap kawasan perparkiran tempat dimana mereka meraup keuntungan. Selain itu Dishub Kota Pontianak juga memberikan arahan terhadap juru parkir yang mengelola lokasi parkir ada di Kecamatan Pontianak Tenggara agar mau bekerjasama dengan kami sebagai pelaksana fungsi pengawasan dan pengelolaan parkirDengan metode penelitian secara Empiris maka Hasil dari penelitian ini berfokus di kecamatan Pontianak Tenggara terdapat 12 (dua belas) titik atau lokasi lahan parkir yang tidak terdata dan lahan parkir yang tidak terdata tersebut pengelolaannya dilakukan oleh swadaya masyarakat sekitar. Dengan belum terdata dan tertatanya pengelolaan lahan yang dijadikan tempat parkir akan berdampak terhadap penerimaan daerah melalui retribusi jasa parkir. Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya keseriusan dan ketegasan dari pihak Dinas Perhubungan kota pontianak dalam melaksanakan melakukan tanggungjawabnya dalam melakukan Pendataan dan penataan pengelolaan parkir.Kata Kunci: Pengelolaan, Parkir Tidak Terdata, Dinas Perhubungan Kota Pontianak

ANALISIS YURIDIS KONTRAK PENGADAAN BARANG ANTARA PT BERDIKARI MULTITAMA DENGAN PT HASINDO DI KABUPATEN MEMPAWAH NIM. A1012191122, ARIEF GYM NASTIAR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Research on "Judicial Analysis of Goods Procurement Contracts Between PT Berdikari Multitama and PT Hasindo in Mempawah Regency", aims to determine the implementation of goods procurement contracts between PT. Berdikari Multitama with PT. Hasindo in Mempawah Regency. To find out the factors causing the non-implementation of the goods procurement contract between PT. Berdikari Multitama with PT. Hasindo in Mempawah Regency is as expected. To reveal the legal remedies that can be taken by the aggrieved party in the implementation of the goods procurement contract between PT. Berdikari Multitama with PT. Hasindo in Mempawah RegencyThis research was carried out using an empirical legal method with a descriptive analysis approach, namely legal research which functions to be able to see the law in real terms by examining how the law works in a social environment, so the empirical legal research method can also be said to be sociological legal research.Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of the goods procurement contract between PT. Berdikari Multitama with PT. Hasindo in Mempawah Regency is carried out by making an agreement for the procurement of goods and services verbally between the two parties, no agreement or contract has ever been made in writing, therefore, when problems arise between the two parties, it is difficult to prove that there has been an agreement to buy and sell goods between the two parties. both parties. That the causal factor for the non-implementation of the goods procurement contract between PT. Berdikari Multitama with PT. Hasindo in Mempawah Regency is as expected due to negligence on the part of the recipient of the goods who did not make payment according to the agreed time due to experiencing financial difficulties due to the condition of the orderer who also had not received payment from a third party who had provided work to PT. Hasindo. That legal action can be taken by the aggrieved party in the implementation of the goods procurement contract between PT. Berdikari Multitama with PT. Hasindo in Mempawah Regency is to make efforts to negotiate first between the parties through deliberation and consensus. If the problem cannot find a solution, the party who feels disadvantaged will file a civil lawsuit in the district court because one of the parties has neglected their obligations. Keywords: Contract, Procurement, Goods ABSTRAK Penelitian tentang “Analisis Yuridis Kontrak Pengadaan Barang Antara PT Berdikari Multitama Dengan PT Hasindo Di Kabupaten Mempawah”, bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan kontrak pengadaan barang antara PT. Berdikari Multitama dengan PT. Hasindo di Kabupaten Mempawah. Untuk mengetahui faktor penyebab belum dilaksanakannya kontrak pengadaan barang antara PT. Berdikari Multitama dengan PT. Hasindo di Kabupaten Mempawah sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mengungkapkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang antara PT. Berdikari Multitama dengan PT. Hasindo di Kabupaten MempawahPenelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan kontrak pengadaan barang antara PT. Berdikari Multitama dengan PT. Hasindo di Kabupaten Mempawah dilaksanakan dengan melakukan kesepakatan perjanjian pengadaan barang dan jasa secara lisan diantara kedua belah pihak, belum pernah perjanjian atau kontrak dibuat secara tertulis oleh karena itu saat terjadi permasalahan antara kedua belah pihak sulit untuk membuktikan telah terjadi suatu kesepakatan jual beli barang diantara kedua belah pihak. Bahwa faktor penyebab belum dilaksanakannya kontrak pengadaan barang antara PT. Berdikari Multitama dengan PT. Hasindo di Kabupaten Mempawah sesuai dengan yang diharapkan disebabkan karena adanya faktor kelalaian dari pihak penerima barang yang tidak melaksanakan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati dikarenakan mengalami kesulitan keuangan karena kondisi pemesan yang juga belum mendapatkan pembayaran dari pihak ketiga yang telah memberikan pekerjaan kepada PT. Hasindo. Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang antara PT. Berdikari Multitama dengan PT. Hasindo di Kabupaten Mempawah adalah dengan melakukan upaya negosiasi terlebih dahulu diantara para pihak baik secara musyawarah dan mufakat jika persoalan tidak dapat menemukan jalan penyelesaian maka pihak yang merasa dirugikan akan melakukan gugatan secara perdata pada pengadilan negeri akibat salah satu pihak telah melalaikan kewajibannya. Kata Kunci : Kontrak, Pengadaan, Barang

STUDI PERBANDINGAN SANKSI PIDANA PERZINAHAN MENURUT KUHP DAN HUKUM PIDANA ADAT SUKU DAYAK ORUNG DA"™AN (STUDI DI KABUPATEN KAPUAS HULU) NIM. A1012201102, A.A.O. DWISAPTA KEMBARA J
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis research aims to obtain data and information about criminal sanctions for adultery according to the National Criminal Law and the Customary Criminal Law of the Dayak Orung Da'an Tribe and to find out what are the differences between criminal sanctions imposed according to the National Criminal Law and the Customary Criminal Law of the Dayak Orung Da'an Tribe. related to adultery In this research the author uses empirical legal research. Empirical legal research is oriented to primary data or field research results and the nature of this research is descriptive. The criminal law currently in use is a legacy of Dutch law which has a different culture from Indonesian society. The culture of society in Indonesia is very much guided by moral norms which have grown into habits and become legal rules that have been followed since ancient times. Keywords: Law, Crime, Customs, Adultery ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi tentang Sanksi Pidana Perzinahan Menurut Hukum Pidana Nasional dengan Hukum Pidana Adat Suku Dayak Orung Da"™an dan Untuk mencari apa saja perbedaan sanksi pidana yang diberlakukan menurut Hukum Pidana Nasional dengan Hukum Pidana Adat Suku Dayak Orung Da"™an terkait perzinahan Pada Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer atau hasil penelitian dilapangan dan Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif. Hukum pidana yang digunakan sekarang merupakan hukum peninggalan belanda yang memiliki kebudayaan yang berbeda dengan masyarakat Indonesia, budaya masyarakat diIndonesia sangat berpedoman kepada norma kesusilaan yang tumbuh menjadi kebiasaan hingga menjadi sebuah aturan hukum yang dijalani sejak dahulu.Kata kunci: Hukum, Pidana, Adat, Perzinahan

FORMULASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KAITAN DENGAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TIDAK MEMPERBAIKI LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) DIKECAMATAN TAYAN HILIR NIM. A1011191271, GUNAWAN NURALAMSYAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis is entitled: "Reformulation of Criminal Law Enforcement Relating to the Government's Responsibility for Non-Repair of Public Street Lighting (PJU) on the Pak Kasih Bridge, Tayan Hilir District". The formulation of the problem in this thesis is: "How to Reformulate Criminal Law Enforcement in Article 238 Paragraph (1) of Law no. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transport Related to the Government's Responsibility for Not Repairing Public Street Lights (PJU) on the Pak Kasih Bridge, Tayan Hilir District, Sanggau Regency?This thesis uses sociological juridical research methods with a juridical descriptive analysis approach, data analysis techniques, namely quantitative analysis techniques. The purpose of this thesis is: This research aims to determine the reformulation of criminal law enforcement in local governments regarding the absence of public road lighting which causes accidents on the Kapuas Tayan Bridge in the future based on a criminal law perspective. This research is expected to provide input in establish policies regarding the formulation and implementation of criminal penalties in order to complete and perfect the laws and regulations relating to the absence of public street lighting (PJU) on the Kapuas Tayan Bridge. To reveal what the government should do regarding the lack of responsibility for the non-repair of public street lighting (PJU) on the Kapuas Tayan Bridge. From the results of this research, it can be seen that there is no law enforcement in local governments because there are no criminal acts that clearly regulate those in article 238 paragraph (1) of Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, therefore it is necessary to reformulate or update this article so that there is government responsibility and so that in the future, after the reformulation of this article, there will be no more traffic facilities and infrastructure that will not be repaired.Key words: Reformation, law enforcement, traffic ABSTRAKAdapun skripsi ini berjudul: "Reformulasi Penegakan Hukum Pidana Dalam Kaitan Dengan Tanggung Jawab Pemerintah Atas Tidak Diperbaikinya Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jembatan Pak Kasih Kecamatan Tayan Hilir". Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: "Bagaimana Reformulasi Penegakan Hukum Pidana Pada Pasal 238 Ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Berkaitan Tanggung Jawab Pemerintah Atas Tidak Diperbaikinya Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jembatan Pak Kasih Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau ?.Skripsi ini menggunakan metode penelitian penelitian Yuridis Sosiologis dengan pendekatan analisis deskriptif yuridis, teknik analisis data yakni dengan teknik analisis kuantitatif. Tujuan dari skripsi ini yakni : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui revormulasi penegekan hukum pidana pada pemerintah daerah berkaitan tentang tidak adanya lampu penerangan jalan umum yang menyebabkan kecelakaan di Jembatan Kapuas Tayan di masa yang akan datang berdasarkan perspektif hukum pidana, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam menetapkan kebijakan mengenai perumusan dan penerapan pidana dalam rangka melengkapi dan penyempurnaan peraturan perUndang-undangan yang berkaitan dengan tidak adanya lampu penerangan jalan umum (PJU) di Jembatan Kapuas Tayan. Untuk mengungkapkan apa-apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah terhadap belum adanya tanggung jawab atas tidak diperbaikinya lampu penerangan jalan umum (PJU) di Jembatan Kapuas Tayan. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui, Bahwa belum adanya penegakan hukum pada pemerintah daerah dikarenakan belum adanya tindak pidana yang mengatur secara jelas yang ada di dalam pasal 238 ayat (1) Undang-undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka dari itu perlunya dilakukan reformulasi atau pembaharuan pada pasal tersebut agar adanya tanggung jawab pemerintah dan agar kedepannya setelah adanya reformulasi pasal ini tidak ada lagi sarana dan prasarana lalu lintas yang tidak diperbaiki lagi.Kata kunci : Reformuasi,penegakan hukum, lalu lintas

KAJIAN ABORSI DALAM PRAKTIK MEDIS MENURUT HUKUM ISLAM NIM. A1011181016, MELINDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractIslamic law is a law that regulates human life in the world in order to achieve happiness in this world and the hereafter. Therefore, Islamic law includes rules that regulate human behavior in the world. Abortion in the view of Islam is basically haram, because it has deliberately eliminated the life of another person. However, Islamic law is very flexible and flexible. In certain cases or emergencies, then abortion is allowed. The discussion of the permissibility and prohibition of abortion still has to get a more detailed explanation from the scholars. This is necessary and very necessary to do, because the permissibility given by Islam is sometimes misinterpreted by people who are not responsible. Therefore, the authors are interested in conducting research with the formulation of the problem, namely how the study of abortion in medical practice according to Islamic law. The method used in this research is the Normative Juridical method, namely research to find legal rules, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues at hand using secondary data or data obtained through library materials. Data analysis used in this research is descriptive analysis. Then the objectives of this study are (1) To analyze the criteria regarding the permissibility and prohibition of abortion in medical practice according to Islamic law (2) To analyze the legal consequences of violating the prohibition of abortion based on Islamic Law and Indonesian Law. The results and analysis of this study indicate that the criteria for the permissibility of abortion in medical practice according to Islamic law have the first provision is that abortion is allowed to be done if the mother and fetus have proven medical indications that are found severe diseases that do not allow to continue the pregnancy because it will endanger the safety of the mother then the criteria for the prohibition of abortion on the grounds of social indications such as economic, social, adultery factors are haram and not justified and strictly prohibited by Allah SWT. The legal sanction for a woman who has an abortion after the spirit has been blown out is to pay gurrah (male or female slave). This is also the case if it is someone else and even if it is the husband. In addition to paying gurrah, some fiqhi scholars, including the Zahiri school of thought, that the perpetrator of abortion is also subject to the legal sanction of expiation, namely freeing a slave and if unable to do so, must fast two consecutive months, and if still unable to do so, must feed the poor 60 people. The Criminal Code regulates various crimes and offenses. The crimes regulated in the Criminal Code include the issue of Abortus Criminalis which can be seen in Article 299, Article 346 up to Article 349. Keywords: Abortion, Islamic Law, Medical Practice. AbstrakHukum Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Karena itu, hukum Islam mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia di dunia. Aborsi dalam pandangan Islam pada dasarnya adalah haram, karena telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Meskipun demikian, hukum Islam sangatlah fleksibel dan luwes. Dalam hal-hal tertentu atau darurat, maka aborsi dibolehkan. Pembahasan mengenai kebolehan dan larangan aborsi masih harus mendapatkan penjelasan yang lebih mendetail dari para ulama. Hal ini perlu dan sangat perlu dilakukan, sebab kebolehan yang diberikan oleh Islam terkadang disalahartikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung-jawab.Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu Bagaimana kajian aborsi dalam praktik medis menurut hukum islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif yaitu penelitian untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dengan menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Kemudian yang menjadi tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis kriteria mengenai kebolehan dan larangan aborsi dalam praktik medis menurut hukum islam (2) Untuk menganalisis akibat hukum terhadap pelanggaran larangan aborsi berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Indonesia. Hasil dan analisis penelitian ini menunjukan bahwa kriteria kebolehan aborsi dalam praktik medis menurut hukum islam mempunyai ketentuan yang pertama adalah aborsi diperbolehkan untuk dilakukan apabila pada ibu dan janin sudah terbukti ada indikasi medis yaitu ditemukan penyakit-penyakit berat yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan kehamilannya karena akan membayakan keselamatan sang ibu kemudian kriteria larangan tindakan aborsi dengan alasan indikasi sosial seperti faktor ekonomi, sosial, zina adalah hal yang haram dan tidak dibenarkan dan sangat dilarang oleh Allah SWT. Sanksi hukum bagi wanita yang melakukan aborsi setelah ditiupkannya roh, yaitu dengan membayar gurrah (budak laki-laki atau perempuan). Demikian pula jika yang melakukannya orang lain dan sekalipun suami sendiri. Di samping membayar gurrah, sebagian ulama fiqhi di antaranya mazhab Zahiri, bahwa pelaku aborsi juga dikenai sanksi hukum kaffarat, yaitu memerdekakan budak dan jika tidak mampu wajib berpuasa dua bulan berturut-turut, dan apabila masih tidak mampu juga, wajib memberi makan fakir miskin 60 orang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur berbagai kejahatan maupun pelanggaran. Kejahatan yang diatur di dalam KUHP adalah termasuk masalah Abortus Criminalis yang dapat dilihat dalam Pasal 299, Pasal 346 sampai dengan Pasal 349. Kata Kunci : Aborsi, Hukum Islam, Praktik Medis

KEWAJIBAN PEMILIK RUMAH KOS TERHADAP KETENTUAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (STUDI TERHADAP PEMILIK RUMAH KOS DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA) NIM. A1011191224, DONI STEPANUS SILAEN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe IMB is a legal product that aims to create a certain order so as to create order, security, safety, comfort, as well as legal certainty. Activities that do not require a permit related to the IMB are work that is included in the maintenance and upkeep of buildings of a normal nature, establishing animal husbandry pens or buildings in the backyard and the permit is not more than 12 m ³, underground buildings and other repairs. determined by the regional governor. The type of research used in this case is normative research, which means legal research that examines law as aspects of theory, history, philosophy, comparative structure and composition, consistency, scope and material, consistency, general explanation article by article, formality and binding force. laws, as well as the legal language used, but does not examine the applied aspects or implementation. The results of this research to realize these regional regulations, the regional government has taken various methods such as giving appeals, but based on the facts in the field there are still deficiencies in implementation, especially in Southeast Pontianak District, everyone does not carry out the permits stipulated in the regional regulations. There are still many boarding houses that do not fully implement this regional regulation. This is due to the lack of government outreach and the role of village officials so that boarding house entrepreneurs do not implement this regional regulation.Keywords: Boarding House Licensing, Building Construction Permit Abstrak IMB merupakan salah satu produk hukum yang bertujuan untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Adapun kegiatan yang tidak memerlukan izin terkait dengan IMB adalah pekerjaan yang termasuk dalam pemeliharaan dan perawatan bangunan yang bersifat biasa, mendirikan kandang pemeliharaan binatang atau bangunanbangunan di halaman belakang dan izinnya tidak lebih dari 12 m ³, bangunan-bangunan di bawah tanah serta perbaikan-perbaikan yang ditentukan oleh gubernur kepala daerah. Jenis penelitian yang digunakan pada kasus ini adalah penelitian normatif, maksudnya adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai aspek teori, sejarah, flosofs, perbandingan struktur, dan komposisi konsistensi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Hasil penelitian ini untuk mewujudkan peraturan daerah tersebut pemerintah daerah sudah melakukan berbagai cara seperti memberikan himbauan, namun berdasarkan faktanya dilapangan masi ada kekurangan dalam pelaksanaannya khusus nya di Kecamatan Pontianak Tenggara, semua tidak melaksaan perizinan yang di tetapkan pada peraturan daerah itu. Masih ada rumah kos tidak melaksanakan peraturan daerah ini sepenuhnya. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah serta peran aparatur desa sehingga pengusaha rumah kos tidak melakasanakan perda ini. Kata Kunci: Perizinan Rumah Kos, Izin Mendirikan Bangunan

PELAKSANAAN UPACARA ADAT BIBU BIYAU PADA MASYARAKAT DAYAK HIBUNT DI DESA KELOMPU NIM. A1012201053, KALISTA APRILIA YOLANDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac The marriages of the Dayak Hibunt Community in Kelompu Village, Kembayan District, Sanggau Regency cannot be separated from their relationship with parents, family or relatives, ancestral spirits, or society. Even in the implementation of traditional marriage ceremonies there are still things related to the supernatural, respecting ancestors or forefathers. The implementation of traditional marriage ceremonies which are carried out according to tradition is to maintain and preserve the marriage customs of the Hibunt Dayak Community in Kelompu Village, Kembayan District, Sanggau Regency so that they remain preserved, even though they are experiencing shifts.The problem formulation is "Is the implementation of the "Bibu Biyau" Traditional Ceremony in the Dayak Hibunt Community in Kelompu Village, Kembayan District, Sanggau Regency Still Being Carried Out in Accordance with the Original Provisions". The method used in this research is an empirical writing method with descriptive research characteristics, namely conducting research by describing the situation as it existed when this research was carried out until drawing final conclusions. Data collection tools using interviews and questionnaires with traditional stakeholders and families who use the "Bibu Biyau" custom in Kelompu Village, Kembayan District, Sanggau Regency.The results of the research achieved are that the implementation of the "Bibu Biyau" traditional ceremony in the Dayak Hibunt Community in Kelompu Village, Kembayan District, Sanggau Regency is still being carried out even though it has experienced shifts, such as being carried out for seven days and seven nights, now only two to three hours have been completed, that is the factor that causes it to occur. The shift in the implementation of the "Bibu Biyau" traditional ceremony in the Dayak Hibunt community is economic constraints, difficulty finding a set of tools as a requirement for the "Bibu Biyau" traditional ceremony, that the legal consequences for those who do not carry out the "Bibu Biyau" traditional ceremony are subject to customary sanctions by paying a fine. in the form of taels, and that the legal effort made by traditional functionaries to preserve the culture that has been carried out since the time of their ancestors is to appeal to the community to work together to protect this heritage, especially young people, not to forget traditions even though times have developed like now.Keywords: Hibunt Dayak Tradition, Traditional Ceremony, Marriage. Abstrak Perkawinan Masyarakat Dayak Hibunt di Desa Kelompu Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau tidak terlepas hubungannya dari orang tua, keluarga atau sanak saudara, roh leluhur, maupun masyarakat. bahkan didalam pelaksanaan upacara adat perkawinan itu masih terdapat hal-hal yang bersangkutan dengan hal ghaib, menghormati leluhur atau nenek moyang. Pelaksanaan upacara adat perkawinan yang dilaksanakan secara adat adalah untuk menjaga dan melestarikan adat istiadat perkawinan Masyarakat Dayak Hibunt Di Desa Kelompu Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau agar tetap terpelihara kelestariannya, walau mengalami pergeseran.Adapun rumusan masalahnya "Apakah Pelaksanaan Upacara Adat "Bibu Biyau" Pada Masyarakat Dayak Hibunt Desa Kelompu Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Masih Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Aslinya". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan empiris dengan sifat penelitian deskriptif, yaitu mengadakan sifat penelitian dengan cara menggambarkan keadaan sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan sampai mengambil kesimpulan akhir. Alat pengumpulan data dengan wawancara dan kuesioner kepada pihak Pemangku Adat, dan Keluarga yang Menggunakan Adat "Bibu Biyau" di Desa Kelompu Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau.Hasil penelitian yang dicapai adalah bahwa pelaksanaan upacara adat "Bibu Biyau" Pada Masyarakat Dayak Hibunt Desa Kelompu Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau masih tetap dilakukan walaupun mengalami pergeseran seperti dilaksanakan selama tujuh hari tujuh malam sekarang hanya dua hingga tiga jam saja sudah selesai, bahwa faktor penyebab terjadinya pergeseran pelaksanaan upacara adat "Bibu Biyau" pada masyarakat Dayak Hibunt adalah kendala ekonomi, kesulitan mencari seperangkat alat-alat sebagai syarat upacara adat "Bibu Biyau", bahwa akibat hukum bagi yang tidak melaksanakan upacara adat "Bibu Biyau" dikenakan sanksi adat dengan membayar denda berupa tael, dan bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh fungsionaris adat dalam melestarikan budaya yang sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang adalah dengan menghimbau kepada masyarakat agar sama-sama menjaga warisan tersebut, terutama anak-anak mudanya jangan sampai melupakan tradisi walaupun zaman sudah berkembang seperti sekarang.Kata Kunci : Adat Dayak Hibunt, Upacara Adat, Perkawinan.

PELAKSANAAN PENCEGAHAN TERJADINYA PRAKTIK POLITIK UANG BERDASARKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILU NOMOR 20 TAHUN 2018 PADA PELAKSANAAN PEMILU 2024 (Studi BAWASLU Kabupaten Kubu Raya) NIM. A1011201096, HASBIYALLAH MUHAMMAD TSABIT ASSIDDIQ
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract General Elections (Pemilu) are a means of implementing democracy in Indonesia within the sovereignty of the people which functions as a continuation of a milestone in government, including in the Unitary State of the Republic of Indonesia. There is a supervisory institution for the implementation of elections, namely Bawaslu, which is regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections really determines the effectiveness of the election holding process. The focus of this research is: 1) How to prevent money political practices in the 2024 elections in Kubu Raya Regency?, 2) What is the level of effectiveness of Bawaslu's efforts in Kubu Raya Regency in preventing money political practices in the 2024 elections in Kubu Raya Regency?The research objectives are: 1) To analyze and describe the prevention of money political practices in the 2024 elections in Kubu Raya Regency; 2) To analyze and describe the level of effectiveness of Bawaslu's efforts in Kubu Raya Regency in preventing the practice of money politics in preparation for the 2024 elections in Kubu Raya Regency.The research method uses empirical juridical research with data collection techniques, namely interviews and documentation. This research approach uses legislation and cases. The data analysis used is descriptive qualitative.The results of this research are: 1) The Kubu Raya Regency Bawaslu's efforts to prevent the practice of money politics in the 2024 Election are in accordance with General Election Supervisory Agency Regulation Number 20 of 2018 concerning Prevention of Violations and Disputes in the General Election Process; 2) Bawaslu of Kubu Raya Regency is still experiencing several obstacles in preventing the practice of money politics in the 2024 Election; 3) The effectiveness of the Kubu Raya Regency Bawaslu's efforts in preventing the practice of money politics in the 2024 Election is very good, judging from the many activities carried out by the Kubu Raya Regency Bawaslu, starting from the technical needs needed to support staff performance and several training activities carried out Bawaslu Kubu Raya Regency for the community.Keywords: Prevention, Money Politics, Bawaslu, General Election AbstrakPemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam kedaulatan rakyat yang berfungsi sebagai pergantian kelanjutan sebuah tonggak pemerintahan termasuk di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya lembaga pengawas penyelenggaraan Pemilu yakni, Bawaslu yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sangat menentukan efektivitas dari proses penyelenggaraan Pemilu. Fokus penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana Pencegahan Praktik Politik Uang Pada Pemilu 2024 di Kabupaten Kubu Raya?, 2) Bagaimana Tingkat Efektifitas Upaya Bawaslu Kabupaten Kubu Raya Dalam Melakukan Pencegahan Praktik Politik Uang Pada Pemilu 2024 di Kabupaten Kubu Raya?.Tujuan penelitian adalah: 1) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pencegahan praktik politik uang pada pemilu 2024 di Kabupaten Kubu Raya; 2) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan tingkat efektifitas upaya Bawaslu Kabupaten Kubu Raya dalam pencegahan praktik politik uang pada persiapan pemilu 2024 di Kabupaten Kubu Raya. Metode Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Pendekatan penelitian ini menggunakan perundang-undangan dan kasus. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif.Hasil penelitian ini yaitu: 1) Upaya Bawaslu Kabupaten Kubu Raya dalam pencegahan praktik politik uang pada Pemilu 2024 sudah sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; 2) Bawaslu Kabupaten Kubu Raya masih mengalami beberapa hambatan dalam melakukan pencegahan praktik politik uang pada Pemilu 2024; 3) Efektifitas upaya Bawaslu Kabupaten Kubu Raya dalam melakukan pencegahan praktik politik uang pada Pemilu 2024 sudah sangat baik melihat dari banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kubu Raya, mulai dari kebutuhan-kebutuhan teknis yang diperlukan untuk menunjang kinerja staff dan beberapa kegiatan pelatihan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kubu Raya untuk masyarakat.Kata Kunci: Pencegahan, Politik Uang, Bawaslu, Pemilihan Umum

PERJANJIAN AKAD MURABAHAH DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI AMANAH DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG AYANI KOTA PONTIANAK NIM. A1011201086, GISKA SHELBINA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Sharia Pawnshop is one of the sharia service units implemented by the pawnshop company. Sharia pawnshops in Indonesia are the answer to the challenges of people's needs who expect transaction services that are free from elements of usury, maysir and gharar which are prohibited by Islamic law. To meet the needs of the community, especially in meeting the need for vehicle ownership, Pegadaian Syariah Ayani Pontianak Branch has launched one product, namely the Amanah product, which is aimed at micro entrepreneurs and people who work as Civil Servants (PNS) or permanent employees. Not all Sharia Pawnshops carry out financing in accordance with Islamic law, because several cases have been found in Sharia Pawnshop institutions that the applicable Amanah financing does not comply with the provisions of Islamic law. This research aims to obtain data and information regarding the use of contracts in the implementation of Trust Financing at the Syariah Pawnshop Ayani Branch, Pontianak City, to reveal the application of contracts used in implementing financing carried out by the Syariah Pegadaian Ayani Branch, Pontianak City, to reveal the suitability of sharia implementation in Trust Financing. at the Syariah Pawnshop Ayani Branch, Pontianak City, as well as revealing the mechanism or procedure for implementing the contract in Trust Financing at the Syariah Pawnshop Ayani Pontianak Branch. The legal research method used in this research is empirical juridical and uses descriptive research characteristics. The research results showed that the Syariah Pegadaian Ayani Branch, Pontianak City, in implementing Trust Financing using the Murabahah contract, used a down payment or Down Payment without reducing the customer's remaining debt. Keyword : Murabahah, Trust Financing, Sharia Pawnshop. Abstrak Pegadaian Syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh perum pegadaian. Pegadaian Syariah di Indonesia menjadi jawaban dari tantangan kebutuhan masyarakat yang mengharapkan adanya pelayanan transaksi yang bebas dari unsur riba, maysir, dan gharar yang diharamkan oleh syariat islam. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan kepemilikan kendaraan, Pegadaian Syariah Cabang Ayani Pontianak telah meluncurkan salah satu produk yaitu produk Amanah yang ditujuhkan bagi pengusaha mikro dan masyarakat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pegawai tetap. Tidak semua Pegadaian Syariah melakukan pembiayaan yang sesuai dengan syariat islam, sebab ditemukan beberapa kasus di lembaga Pegadaian Syariah bahwa pelaksanaan pembiayaan Amanah yang berlaku belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang hukum islam. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi tentang perjanjian akad murabahah dalam pelaksanaan Pembiayaan Amanah pada Pegadaian Syariah Cabang Ayani Kota Pontianak, untuk menguraikan mekanisme Pembiayaan Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Ayani Kota Pontianak, serta untuk mengungkap akibat dari ketidaksesuaian syariah antara praktek di Pegadaian Syariah Cabang Ayani Kota Pontianak dengan yang ditetapkan oleh syariat islam. Metode Penelitian Hukum yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu Yuridis Empiris dan menggunakan Sifat Penelitian Deskriptif. Hasil Penelitian yang di dapat bahwa Pegadaian Syariah Cabang Ayani Kota Pontianak dalam pelaksanaan Pembiayaan Amanah yang menggunakan akad Murabahah ini belum sepenuhnya sesuai dengan syariat islam sebab dalam pelaksanaan pengambilan keuntungannya menggunakan uang muka atau Down Payment tanpa mengurangi sisa hutang nasabah . Kata Kunci : Murabahah, Pembiayaan Amanah, Pegadaian Syariah.

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN YANG MENGKONSUMSI OBAT SIRUP PENYEBAB GAGAL GINJAL PADA ANAK NIM. A1011201271, DENICA DWI RUKMASANDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac This study aims to identify and analyze the responsibility of business actors to consumers who experience negative impacts due to the use of syrup drugs that cause kidney failure in children in Singkawang City. This investigation involves qualitative research methods with a case study approach to gain a deep understanding of the dynamics of the relationship between business actors and consumers.The results showed that business actors have a responsibility to consumers, especially in terms of providing clear and accurate information related to syrup drugs sold. The incidence of kidney failure in children as a negative impact of syrup drug consumption raises questions about business ethics and the obligation of business actors to involve themselves in efforts to prevent and mitigate health risks.In addition, it was found that consumer awareness about the health effects of syrup drugs still needs to be improved. Therefore, business actors have a responsibility to increase consumer understanding through education and empowerment campaigns. This research contributes to the understanding of social responsibility of business actors in the context of consumer health, especially related to medicines, as well as providing recommendations for policy improvement and business practices to improve consumer safety and well-being.Keywords: Consumer responsibility, consumer health, kidney failure in children. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami dampak negatif akibat penggunaan obat sirup penyebab gagal ginjal pada anak di Kota Singkawang. Penyelidikan ini melibatkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus guna mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika hubungan antara pelaku usaha dan konsumen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, terutama dalam hal penyediaan informasi yang jelas dan akurat terkait obat sirup yang dijual. Kejadian gagal ginjal pada anak sebagai dampak negatif dari konsumsi obat sirup menimbulkan pertanyaan tentang etika bisnis dan kewajiban pelaku usaha untuk melibatkan diri dalam upaya pencegahan dan mitigasi risiko kesehatan.Selain itu, ditemukan bahwa kesadaran konsumen tentang dampak kesehatan obat sirup masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan pemahaman konsumen melalui edukasi dan kampanye pemberdayaan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tanggung jawab sosial pelaku usaha dalam konteks kesehatan konsumen, khususnya terkait obat-obatan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktek bisnis guna meningkatkan keamanan dan kesejahteraan konsumen.Kata Kunci : Tanggung Jawab Konsumen, Kesehatan Konsumen, Gagal Ginjal Pada Anak.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA