Garuda - Garba Rujukan Digital

TANGGUNGJAWAB PT POS INDONESIA (PERSERO) ATAS KETERLAMBATAN SAMPAINYA PAKET POS KIRIMAN PENGIRIM DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011171092, AMELLIA DINI SEFITIOLA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The agreement for sending postal packages or goods made between PT. Pos Indonesia (Persero) with the sending party creates a legal relationship which strictly regulates the rights and obligations of both parties. PT. Pos Indonesia (Persero) has the obligation to deliver the postal parcel belonging to the sender at the specified time. The rights of the PT. Pos Indonesia (Persero) is to get payment for the services he has done. The sender has the right to get the best service from PT. Pos Indonesia (Persero), namely the postal package belonging to the sender is sent and arrives at the specified time, and its obligation is to pay for the transportation service (shipping fee) to the party that sent it, namely PT. Pos Indonesia (Persero). The formulation of the problem in this study is :" Is PT. Pos Indonesia (Persero( has been responsible for the sender for delays in sending postal packages in Pontianak City ?" The purpose of this study is to obtain data, information and reveal the causal factors, consequences and efforts made by the sender for delays made by PT. Pos Indonesia (Persero). In this study the authors used the nature of empirical legal research methods and descriptive research with the aim of qualitative data analysis. Baes on the results of the research, it is known that between the parties sending postal packages, namely PT. Pos Indonesia (Persero) and the sender have entered into a delivery agreement. The form of the agreement is made verbally with proof of delivery receipt. The payment system used is direct payment at the time of delivery by the sender to PT. Pos Indonesia (Persero). In the implementation of the agreement between the two parties, there has been an act of default or negligence (default) committed by the party sending the postal package or goods, namely PT. Pos Indonesia (Persero). Factors that cause this negligence include delays in sending postal packages or goods due to negligence on the part of the officers, weather factors, unclear addresses and flights that are often delayed (delayed). Legal consequences for PT. Pos Indonesia (Persero), namely getting complains and paying compensation for delays in sending postal packages or goods. The compensation procedure carried out is by submitting to the insurance party and reimbursement of costs based on the provisions of PT. Central Indonesia Post. Efforts made by the sender are by way of deliberation in a family manner and by giving a form of warning in the form of a warning to the negligent party to immediately carry out their obligations by immediately sending postal packages or goods on time according to the agreement made between the two parties. Keywords : Delivery Agreement, Service User, Default Abstrak Perjanjian pengiriman paket pos atau barang yang dilakukan antara pihak PT. Pos Indonesia (Persero) dengan pihak pengirim menimbulkan suatu hubungan hukum yang mana secara tegas mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. PT. Pos Indonesia (Persero) mempunyai kewajiban untuk mengantarkan paket pos milik pengirim tepat pada waktu yang telah ditentukan. Hak daripada pihak PT. Pos Indonesia (Persero) adalah dengan mendapatkan pembayaran atas jasa yang telah ia lakukan. Pihak pengirim berhak untuk mendapatkan layanan yang terbaik dari PT. Pos Indonesia (Persero) yakni paket pos milik pengirim dikirim dan sampai tepat pada waktu yang telah ditentukan, serta kewajibannya yaitu membayar jasa angkutan (ongkos kirim) kepada pihak yang mengirimkan yakni PT. Pos Indonesia (Persero). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :"Apakah PT. Pos Indonesia (Persero) Telah Bertanggung jawab Terhadap Pengirim Atas Keterlambatan Pengiriman Paket Pos di Kota Pontianak?" Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk memperoleh data , informasi dan mengungkapkan faktor penyebab, akibat serta upaya yang dilakukan pengirim terhadap keterlambatan yang dilakukan oleh pihak PT. Pos Indonesia (Persero). Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat metode penelitian hukum empiris dan penelitian deskriptif dengan tujuan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa antara Pihak yang mengirimkan paket pos yakni PT. Pos Indonesia (Persero) dengan pihak pengirim telah melakukan perjanjian pengiriman. Bentuk perjanjian yang dilakukan yaitu secara lisan dengan bukti resi pengiriman. Sistem pembayaran yang dilakukan adalah dengan pembayaran secara langsung pada saat pengiriman oleh pengirim kepada pihak PT. Pos Indonesia (Persero). Dalam pelaksanaan perjanjian antara kedua belah pihak telah terjadi perbuatan cidera janji atau lalai (wanprestasi) yang dilakukan oleh pihak yang mengirimkan paket pos atau barang yakni PT. Pos Indonesia (Persero). Faktor yang menyebabkan terjadinya kelalaian tersebut berupa keterlambatan pengiriman paket pos atau barang karena adanya kelalaian dari pihak petugas, faktor cuaca, alamat kurang jelas serta penerbangan yang sering sekali tertunda (delay). Akibat hukum bagi pihak PT. Pos Indonesia (Persero) yaitu mendapatkan komplain dan membayar ganti rugi atas keterlambatan pengiriman paket pos atau barang. Prosedur ganti rugi yang dilakukan adalah dengan mengajukan kepada pihak asuransi dan penggantian biaya berdasarkan ketentuan PT. Pos Indonesia Pusat. Upaya yang dilakukan pengirim adalah dengan cara musyawarah secara kekeluargaan serta memberikan bentuk peringatan berupa teguran kepada pihak yang melakukan kelalaian agar segera melaksanakan kewajibannya dengan cara segera mengirimkan paket pos atau barang tepat pada waktunya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak. Kata Kunci : Perjanjian Pengiriman, Pengguna Jasa, Wanprestasi

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ISRA LAUNDRY TERHADAP KLAIM KEHILANGAN BARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN NIM. A1011211072, SALSALINA BR SINGARIMBUN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTAs time goes by, most people are more interested in washing their clothes at a laundry service rather than washing them themselves, because it saves time and is more practical. Legal protection for consumers is very important, especially in service industries like laundry, where consumers' personal belongings are often at risk of being lost. In practice, many consumers suffer losses due to mistakes made by the laundry, such as items being lost or swapped with someone else's belongings. The purpose of this research is to understand and analyze the form of responsibility of the business operator Isra Laundry and to find out the legal efforts made by consumers regarding claims of lost consumer goods based on the perspective of consumer protection law.The type of research in this thesis is Juridical Sociological research and is Descriptive Analytical in nature. The technique for collecting primary data was conducted through interviews, while the collection of secondary data was carried out through literature studies. The determination of the sample was conducted using the Purposive Sampling technique. Meanwhile, the data analysis technique was carried out using qualitative analysis techniques.The results of this study show that the business operator of Isra Laundry is responsible by providing compensation as stated in its standard clause; therefore, consumers are still disadvantaged because they do not receive full accountability. However, they have shown good faith by continuing to provide compensation to consumers who wash their clothes at their establishment. It was then found that non-litigation legal efforts had been made through negotiations between the Isra Laundry business operator and the consumers to reach an agreement. The result of the negotiation also stated that the responsibility provided by Isra Laundry to the consumers has not been fully fulfilled. Keywords: Responsibility, Business Actors, Consumers, Laundry ABSTRAKSeiring berkembangnya zaman, kebanyakan orang lebih tertarik mencuci ditempat laundry pakaian dibanding mencuci pakaian sendiri, karena dapat menghemat waktu dan lebih praktis. Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal yang sangat penting, terutama dalam industri jasa seperti laundry, di mana barang-barang pribadi konsumen sering kali berisiko mengalami kehilangan. Dalam praktiknya, banyak konsumen yang mengalami kerugian akibat kesalahan dari pihak laundry hilang atau tertukar dengan milik orang lain. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab pelaku usaha Isra Laundry dan mencari tahu upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen terhadap klaim kehilangan barang konsumen berdasarkan perspektif hukum perlindungan konsumen. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian Yuridis Sosiologis dan bersifat Deskriptif Analitis. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melakukan studi pustaka. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pelaku usaha Isra Laundry bertanggung jawab dengan melakukan ganti rugi sebagaimana termuat dalam klausula baku miliknya, oleh karena itu konsumen tetap dirugikan karena tidak mendapatkan pertanggungjawaban secara penuh. Namun pihaknya telah menunjukkan itikad baik dengan tetap memberikan ganti rugi terhadap konsumen yang mencuci pakaian di tempatnya. Kemudian diketahui bahwa telah dilakukan upaya hukum secara non litigasi dengan melakukan negosiasi antara pelaku usaha Isra Laundry dan konsumen untuk mencapai suatu kesepakatan. Hasil dari negosiasi tersebut juga menyatakan bahwa pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak Isra Laundry kepada konsumen belum dilakukan secara penuh.Kata kunci: Tanggung jawab, Pelaku Usaha, Konsumen, Laundry

PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT (KOPAK) PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN DESA SIDAS KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK NIM. A1011211267, VICTORY MEIDYLA MAMURAJA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe Dayak Kanayatn indigenous community in Sidas Village, Sengah Temila District, Landak Regency is an indigenous community that adheres to an individual inheritance system, which means that the inheritance given by the heir to his heirs can be owned individually and the heirs have the right to manage and use it. In the Dayak Kanayatn indigenous community, every child has the same position to become an heir, as well as adopted children. Adopted children in the Dayak Kanayatn indigenous community are called "Kopak" children who are adopted through a traditional ceremony called the "Upacara Adat Ngangkat Anak". This study aims to explain the inheritance distribution system of the Dayak Kanayatn indigenous community towards adopted children in Sidas Village, Sengah Temila District, Landak Regency. The formulation of the problem in this study is "Is the Inheritance Distribution System for Adopted Children (Kopak) Based on Percentage in the Dayak Kanayatn Indigenous Community in Sidas Village, Sengah Temila District Implemented?". This research method uses an empirical research type, namely observing a phenomenon that occurs in real life in the form of speech, writing and behavior and facts that occur as they are. The nature of this research is Descriptive, namely a research method that aims to explain and provide a picture according to the facts that occur. The data sources in this study are Library Research and Field Research. Data collection in this study was carried out using direct communication techniques, namely interviews with Traditional Figures and families who convey messages to children. The data analysis used in this study is qualitative data analysis. The results of the study show that the inheritance distribution system in the Dayak Kanayatn indigenous community does not use a percentage system. The distribution of inheritance in the Dayak Kanayatn indigenous community is carried out when the testator is still alive and the testator distributes his inheritance directly in the form of heirlooms, houses, gardens and fields. The Dayak Kanayatn indigenous community considers adopted children as their own children so that adopted children have the position to become heirs and receive inheritance. There are several suggestions given by the author in this study, namely for the Dayak Kanayatn indigenous community in Sidas Village, Sengah Temila District, Landak Regency to carry out child adoption by following traditional ceremonies. For adar functionaries to be able to provide an understanding of the inheritancedistribution system for adopted children and to be a good mediator if there is an inheritance dispute.Keynotes: Adopted, Children, Customar, Inheritance, Law Abstrak Masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Sidas Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak merupakan masyarakat adat yang menganut sistem kewarisan individual yang artinya harta warisan yang diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya dapat dimiliki perseorangan serta ahli waris memiliki hak untuk mengelola dan menggunakanya. Pada masyarakat adat Dayak Kanayatn setiap anak memiliki kedudukan yang sama untuk dapat menjadi ahli waris begitu pula anak angkat. Anak Angkat pada masyarakat Adat Dayak Kanayatn ini dsebut dengan anak "Kopak" yang diangkat melalui upacara adat yang disebut dengan "Upacara Adat Ngangkat Anak". Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai sistem pembagian harta warisan masyarakat adat Dayak Kanayatn terhadap anak angkat di Desa Sidas Kecamatan sengah Temila Kabupaten Landak. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu "Apakah Sistem Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat (Kopak) Berdasarkan Persen Pada Masyarakat Adat Dayak Kanayatn di Desa Sidas Kecamatan Sengah Temila Dilaksanakan?". Dalam metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang mengamati suatu gejala yang terjadi didalam kehidupan nyata berupa ucapan, tulisan dan perilaku serta fakta yang terjadi sebagaimana adanya. Sifat penelitian ini adalah Deskriptif yang merupakan metode penelitian yang memiliki tujuan untuk menjelaskan dan memberi gambaran sesuai dengan fakta yang terjadi. Sumber data dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan Penelitian Lapangan (Field Research). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik komunikasi langsung yaitu wawancara kepada Ketua Adat dan keluarga yang melakukan pengangkatan anak. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem pembagian harta warisan pada masyarakat adat Dayak Kanayatn tidak menggunakan sistem persen. Pembagian harta warisan pada masyarakat adat Dayak Kanayatn dilaksanakan pada saat pewaris masih hidup dan pewaris membagikan harta warisannya secara langsung berupa harta pusaka, rumah, kebun dan ladang. Masyarakat adat Dayak kanayatn menganggap anak angkat sebagai anak mereka sendiri sehingga anak angkat memiliki kedudukan untuk menjadi ahli waris dan mendapatkan harta warisan. Terdapat beberapa saran yang diberikan penulis dalam penelitian ini yaitu bagi masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Sidas Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak agar melakukan pengangkatan anak dengan mengikuti upacara adat. Bagi fungsionaris adar untuk mampu memberikan pemahaman mengenai sistem pembagian harta warisan pada anak angkat dan menjadi mediator yang baik apabila terjadi sengketa harta warisan.Kata Kunci: Anak, Angkat. Hukum, Waris, Adat

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA MUSIK YANG DIARANSEMEN ULANG TANPA IZIN DI MEDIA SOSIAL TIKTOK NIM. A1011211023, JOSSE ANDRE DELHAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study analyzes legal protection efforts against copyright infringement of music rearranged without permission and uploaded on TikTok and identifies legal steps that can be taken by creators to protect their works. Copyright as part of Intellectual Property Rights includes economic and moral rights, but is often violated on digital platforms, especially through unauthorized rearrangements. Using a normative research method with a case and legislation approach, this study examines relevant legal rules, principles, and doctrines by referring to cases, secondary data, and Copyright Law Number 28 of 2014. The results of the study indicate that copyright holders can take criminal action by filing a complaint with the authorities or civil action through a lawsuit, while the Government through the DJKI and Kemenkomdigi seeks to suppress violations by removing illegal content and education. TikTok also has an internal policy to detect and handle violations. In conclusion, music copyright protection requires synergistic cooperation between the government, digital platforms, and music creators, with a stricter legal approach and broad education to reduce violations in the digital era. Keynotes : Copyright, Rearrangement, TikTok Abstrak Penelitian ini menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta musik yang diaransemen ulang tanpa izin dan diunggah di TikTok serta mengidentifikasi langkah hukum yang dapat diambil oleh pencipta untuk melindungi karya mereka. Hak cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual mencakup hak ekonomi dan moral, tetapi sering dilanggar di platform digital, terutama melalui pengaransemenan ulang tanpa izin. Menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, penelitian ini menelaah aturan hukum, prinsip, dan doktrin yang relevan dengan mengacu pada kasus, data sekunder, dan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemegang hak cipta dapat menempuh jalur pidana dengan pengaduan ke pihak berwenang atau perdata melalui gugatan, sementara Pemerintah melalui DJKI dan Kemenkomdigi berupaya menekan pelanggaran dengan penghapusan konten ilegal dan edukasi. TikTok juga memiliki kebijakan internal untuk mendeteksi dan menangani pelanggaran. Kesimpulannya, perlindungan hak cipta musik memerlukan kerja sama sinergis antara pemerintah, platform digital, dan pencipta musik, dengan pendekatan hukum yang lebih ketat serta edukasi luas untuk mengurangi pelanggaran di era digital. Kata Kunci : Hak cipta, Aransemen Ulang, TikTok

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA MUSIK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PENGELUARAN ALBUM MUSIK NIM. A1012211041, DINDA ADRIANA PUTRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This study aims to analyze copyright protection for musicians in music album release cooperation agreements and analyze efforts to resolve copyright disputes over musical works in cooperation agreements in accordance with applicable law. In many practices, copyright license agreements for songs made with private deeds do not provide a guarantee of legal certainty for the protection of the economic rights of the parties, especially for songwriters or rights owners. At the time of making the agreement, the creator does not receive clear and complete information regarding the addition of cassettes, VCDs/DVDs sold by the label, the amount of royalties received for each additional sale of cassettes, VCDs/DVDs. In this study, the author uses a normative method, with a descriptive approach. The results of the study show that the regulations that have been regulated regarding copyright protection for musicians in music album release cooperation agreements are Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties. Based on Article 8 of PP Number 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties, Royalty management is carried out by LMKN based on integrated data at the song and/or music data center. If a dispute has occurred, the creator or copyright holder or musician can determine the next step, whether the dispute is to be resolved peacefully through alternative dispute resolution such as mediation, negotiation, or conciliation through arbitration or through the courts. Keywords: Protection, Copyright, Musical Works ABSTRAK1 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak cipta bagi musisi dalam perjanjian kerjasama pengeluaran album musik dan menganalisis upaya penyelesaian sengketa hak cipta atas karya musik dalam perjanjian kerjasama sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam banyak praktik perjanjian lisensi hak cipta atas lagu yang dibuat dengan akta di bawah tangan tidak memberikan jaminan kepastian hukum perlindungan hak ekonomi para pihak khususnya bagi pencipta lagu atau pemilik hak. Pencipta pada saat melakukan perjanjian tidak memperoleh informasi yang jelas dan lengkap mengenai penambahan kaset, VCD/DVD yang diperjual-belikan oleh label, jumlah royalti yang diterima untuk setiap penambahan penjualan kaset, VCD/DVD. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode normatif., dengan pendekatan Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan yang telah mengatur terkait dengan perlindungan hak cipta bagi musisi dalam perjanjian kerjasama pengeluaran album musik, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. Berdasarkan Pasal 8 PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, pengelolaan Royalti dilakukan oleh LMKN berdasarkan data terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik. Apabila telah terjadi sengketa, maka pencipta atau pemegang hak cipta atau musisi dapat menentukan langkah berikutnya apakah sengketa tersebut ingin diselesaikan secara damai melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi, atau konsiliasi melalui arbitrase atau melalui pengadilan. Kata Kunci : Perlindungan, Hak Cipta, Karya Musik

ADAT ISTIADAT SAPRAHAN PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT MELAYU DESA TUMUK MANGGIS KECAMATAN SAMBAS NIM. A1012191208, MUAMMAR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractIn the saprahan tradition, there are equipment used, such as saprahan cloth, saprah plates, side dish plates, drinking water cups, rice spoons, side dish spoons, large trays, small trays, and napkins. The types of saprahan can also be distinguished based on the shape and type of dish. There are daily saprahan, kaccik day saprahan, and big day saprahan. The Sambas Malay saprahan tradition has moral education values contained in it, such as mutual cooperation (ta'awun), respecting guests (ikram dhuyuf), and togetherness (ma'iyah). Saprahan also symbolizes the values of Islamic teachings, with saprahan properties and processions. So the main problem in this writing is: "Are the Saprahan Customs in the Malay Community in Tumuk Manggis Village, Sambas District, Sambas Regency Still Implemented according to the original customary provisions? The objectives of this research are as follows: To obtain data and information, causal factors, legal consequences and legal efforts regarding the Saprahan Customs in the Malay Community of Tumuk Manggis Village, Sambas District. This study used an empirical legal research method, with a descriptive research nature and qualitative data analysis. The results of the study were that the saprahan customs in the Sambas Malay community in Tumuk Manggis Village, Sambas District, are still carried out even though they have experienced several shifts, namely the loss of one of the stages or series in the Implementation of the Saprahan Customs of the Sambas Malay Community; That the factors that caused the shift in the Implementation of the Saprahan Customs of the Malay Community in Tumuk Manggis Village, Sambas District, Sambas Regency, namely due to the development of the era; That the legal consequences for couples who do not carry out the Saprahan Customs in their entirety are the loss of connection with culture and identity, the saprahan customs are an important part of the cultural heritage and identity of a group. By not carrying out the saprahan customs, couples may lose connection with their own culture and identity. This can reduce their sense of pride and understanding of their cultural roots, while negative reactions from the community: not carrying out the saprahan customs can cause negative reactions from the community, especially from those who strongly adhere to traditional values. couples may face criticism or judgment from their surroundings, which can affect their social relationships and the support they receive; and the efforts of the Malay indigenous community to maintain and preserve the saprahan customs as an important part of their identity and cultural heritage. They realize the importance of maintaining the sustainability of customs so that they remain alive and passed on to future generations.Keywords: Custom, Saprahan, Sambas Malay Abstrak Dalam tradisi saprahan, terdapat peralatan yang digunakan, seperti kain saprahan, pinggan saprah, piring lauk, cawan air minum, sendok nasi, sendok lauk, baki besar, baki kecil, dan serbet. Jenis saprahan juga dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan jenis hidangannya. Ada saprahan sehari-hari, saprahan hari kaccik, dan saprahan hari besar. Tradisi saprahan Melayu Sambas memiliki nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung di dalamnya, seperti gotong royong (ta'awun), menghormati tamu (ikram dhuyuf), dan kebersamaan (ma'iyah). Saprahan juga melambangkan nilai ajaran agama Islam, dengan properti dan prosesi saprahan.Maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah: "Apakah Adat Istiadat Saprahan Pada Masyarakat Melayu Di Desa Tumuk Manggis Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Masih Dilaksanakan sesuai ketentuan adat aslinya?. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mendapatkan data dan informasi, faktor penyebab, akibat hukum dan upaya hukum tentang Adat Istiadat Saprahan Pada Masyarakat Melayu Desa Tumuk Manggis Kecamatan Sambas. Dalam penelitian ini dipergunakan metode penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif dan analisis datanya kualitatif.Hasil penelitian yang dicapai bahwa adat istiadat saprahan pada masyarakat Melayu Sambas di Desa Tumuk Manggis Kecamatan Sambas masih dilakukan walaupun mengalami beberapa pergeseran yaitu hilangnya salah satu tahapan atau rangkaian dalam Pelaksanaan Adat Istiadat Saprahan Masyarakat Melayu Sambas; Bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran Pelaksanaan Adat Istiadat Saprahan Masyarakat Melayu di Desa Tumuk Manggis Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.yaitu karena Faktor perkembangan zaman; Bahwa akibat hukum bagi pasangan yang tidak melaksanakan Adat Istiadat Saprahan secara utuh yaitu hilangnya hubungan dengan budaya dan identitas, adat istiadat saprahan merupakan bagian penting dari warisan budaya dan identitas suatu kelompok. Dengan tidak melaksanakan adat istiadat saprahan, pasangan mungkin kehilangan hubungan dengan budaya dan identitas mereka sendiri. Ini dapat mengurangi rasa kebanggaan dan pemahaman tentang akar budaya mereka, sedangkan reaksi negatif dari masyarakat: tidak melaksanakan adat istiadat saprahan dapat menyebabkan reaksi negatif dari masyarakat, terutama dari mereka yang sangat memegang teguh nilai-nilai tradisional. pasangan mungkin menghadapi kritik atau penilaian dari lingkungan sekitar mereka, yang dapat mempengaruhi hubungan sosial dan dukungan yang mereka terima; dan upaya masyarakat adat Melayu berusaha menjaga dan melestarikan adat istiadat saprahan sebagai bagian penting dari identitas dan warisan budaya mereka. Mereka menyadari pentingnya menjaga keberlanjutan adat istiadat agar tetap hidup dan diteruskan kepada generasi mendatang.Kata Kunci : Adat, Saprahan, Melayu Sambas.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MINUMAN KERAS ILEGAL YANG TERJADI DI WILAYAH PERBATASAN ARUK-SERAWAK NIM. A1012211139, TESA PATIKA SARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTAruk directly borders Sarawak, this geographical position makes Aruk a strategic entry point to facilitate the smuggling of various illegal goods including illegal liquor through unofficial channels. The smuggling of illegal liquor also harms the country economically. Seeing the rampant smuggling of illegal liquor made the author interested in conducting research on why law enforcement is ineffective against the crime of smuggling illegal liquor. The research method used in this study is empirical with data collection through interviews. In this study, the author uses an empirical method, namely legal research by observing a legal reality that exists on the Aruk border. With a descriptive approach describing according to the existing data and facts as it should be done by the author when conducting research in the field. The results of the study indicate that law enforcement at the border is ineffective due to weak supervision by law enforcement officers and the factors that cause this to happen because there are still many obstacles faced, such as the many rat routes that are difficult to monitor, lack of facilities and infrastructure, and low public awareness of the dangers of smuggling alcoholic beverages.Keywords: Law enforcement, Criminal acts of smuggling, alcohol ABSTRAKAruk berbatasan langsung dengan Serawak posisi geografis ini menjadikan Aruk sebagai pintu masuk strategis untuk mempermudah melakukan penyelundupan berbagai barang illegal termasuk minuman keras illegal melalui jalur tidak resmi. Penyeludupan minuman keras ilegal juga merugikan negara dari sisi ekonomi. Melihat maraknya penyeludupan minuman keras illegal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang mengapa penegakan hukum ini tidak efektif terhadap tindak pidana penyeludupan minumana keras illegal. Dalam penelitian ini, metode yang dipakai bersifat empiris, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah metode empiris adalah penelitian hukum dengan cara mengamati suatu kenyataan hukum yang ada diperbatasan Aruk. Dengan pendekatan deskriptif menggambarkan sesuai data serta fakta yang ada dengan sebagaimana mestinya yang dilakukan penulis pada saat melakukan penelitian ke lapangan Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya penegakan hukum di kawasan perbatasan masih belum berjalan secara optimal. Kondisi ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum serta berbagai faktor penghambat lainnya, seperti banyaknya jalur tikus yang sulit diawasi, kurangnya saraana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya penyelundupan minuman keras.Kata Kunci : Penegakan hukum, Tindak pidana penyeludupan, Minuman keras

PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SANGGAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM NIM. A1011201154, MARIO CHRISTIAN LISERO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractEMPLOYMENT OF STREET VENDORS BY THE SANGGAU DISTRICT PAMONG PRAJA POLICE UNIT BASED ON THE REGULATORY REGULATION OF SANGGAU DISTRICT NUMBER 15 YEAR 2017 ON PUBLIC LIBERTY. The thesis is entitled Controlling Street Vendors by the Sanggau Regency Pamong Praja Police Unit Based on Regional Regulation Sanggau Regency Number 15 of 2017 concerning Public Order. The formulation of the problem of this research This thesis is "What Efforts Should Be Made Pamong Praja Police Unit of Sanggau Regency Based on Regional Regulation Sanggau Regency Number 15 of 2017 concerning Public Order to Street Vendors Who Violate the Law in Sanggau Regency. Street Vendors Who Violate the Law in Sanggau Regency, Kapuas District to Increased Order?". Then the objectives of this study are: (a) To know what factors cause the ineffective implementation and enforcement of the Local Regulation on Public Order by the Pamong Police Public Order by the Pamong Praja Police of Sanggau Regency; and (b) To determine what efforts should be made by the Pamong Praja Police of Sanggau Regency in the implementation and enforcement of Public Order. Furthermore, the research method used is empirical legal research with descriptive research properties. The results obtained from this study indicate that the Regional Government of Sanggau Regency is still lacking in curbing and enforcing public order for violating street vendors, especially in the Kapuas District area, both due to regional regulations and regent regulations that are less detailed in providing agency authority and lack of coordination between related OPDs. Then Satpol PP must be more active in curbing street vendors who violate public order in order to enforce Regional Regulations and maintain the dignity of the agency. Satpol PP can also provide and play an active role in the formulation of Regional Regulations on public order and street vendors as well as in empowering these street vendors. Keywords : Employments; Pamong Praja Police Unit; Street Vendors. AbstrakPENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SANGGAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM. Skripsi ini berjudul Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum. Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian skripsi ini adalah "Upaya Apa Yang Harus Dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Kepada Pedagang Kaki Lima Yang Melanggar Hukum Di Kabupaten Sanggau, Kecamatan Kapuas Untuk Peningkatan Ketertiban?". Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah: (a) Mengetahui faktor apa yang menyebabkan belum efektifnya penerapan dan penegakan Perda Ketertiban Umum oleh Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau; dan (b) Mengetahui upaya apa yang harus dilakukan oleh Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau dalam penerapan dan penegakan Ketertiban Umum. Selanjutnya metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau masih kurang dalam menertibkan dan menegakkan ketertiban umum bagi para PKL yang melanggar khususnya di wilayah Kecamatan Kapuas baik itu karena peraturan daerah dan peraturan bupati yang kurang rinci dalam memberikan wewenang instansi maupun kurangnya koordinasi antar OPD terkait. Kemudian Satpol PP harus lebih aktif lagi dalam menertibkan PKL yang melanggar ketertiban umum dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah dan menjaga marwah instansi. Satpol PP juga dapat memberikan dan berperan aktif dalam perumusan Peraturan Daerah tentang ketertiban umum dan PKL maupun dalam memberdayakn PKL ini. Kata Kunci : Penertiban; Pedagang Kaki Lima; Satuan Polisi Pamong Praja.

ANALISIS YURIDIS KOMPARATIF PERUBAHAN KETENTUAN HUKUM REKSADANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF NIM. A1012211188, MUHAMMAD RIDHO UBAYA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPasar Modal merupakan pasar untuk berbagai jenis instrumen keuangan jangka panjang. Salah satu Instrument yang diperdagangkan di pasar modal adalah reksadana. Adapun bentuk hukum reksadana menurut pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Pasar modal, bentuk hukum reksadana terdiri dari; 1.) Reksadana berbentuk perseroan, 2.) Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Penelitian ini menganalisis perbandingan antara Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 23/POJK.04/2016 dan POJK No. 4 Tahun 2023 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan mendasar antara kedua peraturan tersebut dan dampaknya terhadap para pemangku kepentingan, termasuk investor, manajer investasi, dan bank kustodian. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan statute approach, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif untuk menganalisis perubahan substantif dalam regulasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK No. 4 Tahun 2023 memperkenalkan fitur-fitur baru seperti in-kind redemption dan share class, yang memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pengelolaan reksa dana. Selain itu, peraturan baru ini juga memungkinkan digitalisasi transaksi melalui penggunaan virtual account. Meskipun membawa banyak manfaat, implementasi peraturan ini menghadirkan tantangan berupa kebutuhan infrastruktur teknologi yang memadai dan edukasi bagi investor.Kata Kunci : Reksadana, Kontrak Investasi Kolektif, Likuiditas, Regulasi Pasar Modal ABSTRACTThe Capital Market is a market for various types of long-term financial instruments. One of the instruments traded on the capital market is mutual funds. As for the legal form of mutual funds according to Article 18 Paragraph 1 of the Capital Markets Law, the legal form of mutual funds consists of; 1.) Mutual funds in the form of a company, 2.) Mutual funds in the form of a Collective Investment Contract (KIK). This research analyzes the comparison between Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 23/POJK.04/2016 and POJK no. 4 of 2023 concerning Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts (CIC).The main objective of this research is to identify the fundamental differences between the two regulations and their impact on stakeholders, including investors, investment managers and custodian banks. This research uses normative legal methods with a statute approach, as well as study analysis using qualitative analysis to analyze substantive changes in regulations.The research results show that POJK No. 4 of 2023 introduces new features such as in-kind redemption and share class, which provide greater flexibility in mutual fund management. Apart from that, this new regulation also allows the digitization of transactions through the use of virtual accounts. Even though it brings many benefits, implementing this regulation presents challenges in the form of the need for adequate technological infrastructure and education for investors.Keywords : Mutual Funds, Investment, Liquidity, Capital Market Regulation

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE MELALUI LINK PHISHING DOWNLOAD APK (ANDROID PACKAGE KIT) NIM. A1011211022, MICHAEL FREDERICK
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The development of technology and an increasingly modern era today brings various positive things to people's lives, but this has also led to the emergence of crimes in the field of technology or cybercrime with new, more modern modes, such as Online Fraud Through Phishing Link Download APK File (Android Package Kit). If this is not followed by the design and formulation of a legal provision, it can result in uncertainty in law enforcement and ambiguity in the application of an article to the criminal offense.Therefore, the author formulates the problems that become the main discussion in this study, namely: "How is the application of Article 378 criminal code and 28 paragraph (1) of the ITE Law in ensnaring the perpetrators of online fraud through APK (Android Package Kit) download phishing link?" This study aims to reveal and analyze the application of articles in the Criminal Code, especially Article 378 of the Criminal Code and Article 28 paragraph (1) of the ITE Law in ensnaring perpetrators of online fraud through phishing links to download APK (Android Package Kit) files. The research method used in this research is normative juridical legal research method with descriptive research nature. The types of approaches used in this research are statute approach and conceptual approach. The source of legal material used is secondary legal data, which consists of primary legal materials which include the Criminal Code and ITE Law, secondary legal materials which include books, journals, research results, papers and other relevant materials, and tertiary legal materials which include legal dictionaries, KBBI, and legal magazines. The method of data collection used is by literature study, then analyzed by qualitative analysis. The results of this study indicate that Article 28 paragraph (1) of the ITE Law should be more effectively applied to perpetrators of online fraud through phishing links to download APK (Android Package Kit) files, rather than Article 378 of the Criminal Code. Keywords: Fraud and Online Scams, Phishing, Download APK (Android Package Kit) Files, Criminal Law, ITE Law. Abstrak Perkembangan teknologi dan era yang semakin modern saat ini membawa berbagai hal positif bagi kehidupan masyarakat, akan tetapi hal ini juga menyebabkan munculnya kejahatan di bidang teknologi atau siber dengan modus baru yang lebih modern, misalnya Tindak Pidana Penipuan Online melalui Link Phishing Download File APK (Android Package Kit). Hal ini jika tidak diikuti oleh dengan perancangan dan perumusan suatu ketentuan hukum dapat mengakibatkan timbulnya ketidakpastian dalam penegakan hukum dan keambiguan dalam penerapan suatu pasal terhadap tindak pidana tersebut.Oleh karena itu, Penulis merumuskan permasalahan yang menjadi bahasan pokok dalam penelitian ini, yaitu: "Bagaimana penerapan pasal 378 KUHP dan 28 ayat (1) UU ITE dalam menjerat pelaku tindak pidana penipuan online melalui link phishing download file APK (Android Package Kit)?" Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisis penerapan pasal-pasal dalam KUHP khususnya pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dalam menjerat pelaku tindak pidana penipuan online melalui link phishing download APK (Android Package Kit). Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normative dengan sifat penelitian deskriptif. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer yang mencakup KUHP dan UU ITE, bahan hukum sekunder yang mencakup buku-buku, jurnal, hasil penelitian, makalah dan bahan lainnya yang relevan, dan bahan hukum tersier yang mencakup kamus hukum, KBBI, dan majalah hukum. Cara pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU ITE seharusnya lebih efektif diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penipuan online melalui link phishing download file APK tersebut, daripada Pasal 378 KUHP. ] Kata Kunci: Penipuan dan Penipuan Online, Phishing, Download File APK (Android Package Kit), KUHP, UU ITE.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA