Garuda - Garba Rujukan Digital

STATUS HUKUM PRIVATE MILITARY COMPANY DITINJAU BERDASARKAN PROTOKOL I TAHUN 1977 KONVENSI JENEWA 1949 NIM. A1011151163, AIDA RIAMA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Wars that has been existed since a longtime ago, have continued to transform until the term of the armed conflict was born. The unstable countries become a gold fields for those who objected them and take the opportunity, in this case taken by Private Military Company (PMC). Historically, PMC cannot be separated from the development of mercenaries which have been rejected by the international community. PMC personnel in their terms do not want to be equated with mercenaries, they prefer to be called contractors because the differences between their functions and duties. This type of research is normative juridicial research using secondary data with library research techinques, factual and analytical approaches.The result of this research found that there is ambiguity and legal uncertainty regarding PMC explicity. The legal status of the PMC is based on distinction principle in The 1949 Geneva Convention and Protocol I 1977, this has implications for the legal responsibility in the event of a violation humanitarian international law by PMC . In this case there is still legal uncertainty whether jurisdiction is determined based on the territory of the origin PMC Country or where the violation occurs. Key Words : The Legal Status, PMC, Distinction Principle, Protocol I 1997, Genva Convention 1949, Legal Responsibillity Abstrak Peperangan yang sudah ada sejak zaman dahulu kala terus berkembang hingga lahirlah istilah konflik bersenjata. Negara-negara yang tidak stabil menjadi ladang emas bagi pihak-pihak yang menjadikannya sebagai obyek keuntungan, dalam hal ini kesempatan diambil oleh Private Military Company (PMC). Dalam sejarahnya PMC tidak dapat dipisahkan dari lahir dan berkembangnya Mercenaries atau tentara bayaran yang secara luas telah ditolahk oleh dunia Internasional. Personel PMC dalam penyebutannya tidak ingin disamakan dengan Mercenaries tetapi lebih senang disebut Kontraktor karena fungsi dan tugas mereka yang berbeda dari tentara bayaran.Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dengan teknik studi pustaka (library research), pendekatan fakta dan analitis. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa adanya ketidakjelasan dan kepastian hukum mengenai PMC secara eksplisit. Status hukum PMC berlandaskan pada prinsip pembedaan pada Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol I 1977, hal ini berimplikasi dengan pertanggungjawaban hukum. Dalam hal jika terjadi pelanggaran oleh PMC maka masih terjadi ketidakpastian hukum baik penetapan yurisdiksi berdasarkan teritorial negara asal atau tempat knflik terjadi. Kata kunci : Status Hukum, Private Military Company, Prinsip Pembedaan, Protokol I 1977, Konvensi Jenewa 1949, Pertanggungjawaban hukum

PELAKSANAAN UPACARA ADAT GANTI DUDOK DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DAYAK NYADUP DI DESA POPAI KECAMATAN ELLA HILIR KABUPATEN MELAWI NIM. A1012211025, EMELIA PUTRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Customary law is a collection of norms, both written and unwritten, that have grown and developed in the lives of people since ancient times. In Melawi Regency, West Kalimantan, the Dayak community consisting of various ethnicities and cultures practice different customary traditions. One of them is in Popai Village, Ella Hilir District, namely the Dayak Nyadup community. This community has customary traditions in marriage ceremonies, including in the implementation of the Ganti Dudok Custom. However, along with the development of the times, this tradition has shifted, which is the main problem in this study. The formulation of the problem in this study is whether the Ganti Dudok customary ceremony is carried out according to the original provisions. This study aims to provide an overview of the implementation of the Ganti Dudok customary ceremony, to explain the causal factors, legal consequences and efforts made by the Customary Leader in preserving the customary marriage law of the Dayak Nyadup community. The method used in this study is an empirical research method and uses a descriptive approach to provide an overview of the value of a variable independently, either one or more, without making comparisons or looking for relationships between one variable and another, the data and data sources used are library data (Liberary Research) and field data (Field Research) by conducting interviews and indirect communication carried out by distributing questionnaires to respondents. The results show that the shift in the implementation of the Ganti Dudok traditional ceremony is caused by social and economic factors, such as difficulties in obtaining traditional equipment and high costs. The legal consequences of not implementing the ceremony are the implementation of customary sanctions, in the form of the pengungkÄ±r janjÄ± custom or unexpected custom, which requires the groom to pay a fine in the form of one cow and a sum of money. The suggestions from this study to the Dayak Nyadup indigenous community in Popai Village are the importance of preserving the GantÄ± Dudok traditional ceremony through maintaining the stages of traditional rituals, interpreting cultural symbols, understanding customary law, and strengthening the role of institutions and traditional leaders so that traditions remain alive amidst the changing times. Keywords: Customary Law, Ganti Dudok, Dayak Nyadup, Shifting Traditions, Customary Sanctions Abstrak Hukum adat adalah sekumpulan norma, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sejak zaman dulu. Di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, masyarakat Dayak yang terdiri atas beragam etnis dan budaya menjalankan tradisi adat yang berbeda-beda. Salah satunya di Desa Popai, Kecamatan Ella Hilir, yaitu masyarakat Dayak Nyadup. Masyarakat ini memiliki tradisi adat dalam upacara perkawinan, termasuk dalam pelaksanaan Adat Ganti Dudok. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, tradisi tersebut mengalami pergeseran, yang menjadi persoalan utama dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah upacara adat ganti dudok dilaksanakan sesuai ketentuan aslinya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan upacara adat ganti dudok, untuk menjelaskan faktor penyebab, akibat hukum dan upaya yang dilakukan oleh Ketua Adat dalam melestarikan hukum adat perkawinan masyarakat Dayak Nyadup. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Empiris dan menggunakan Pendekatan Deskriftip untuk memberikan gambaran mengenai nilai suatu variabel secara mandiri, baik satu maupun lebih, tanpa melakukan perbandingan atau mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, data dan sumber data yang digunakan yaitu data kepustakaan (Liberary Research) dan data lapangan (Field Research) dengan cara mengadakan wawancara dan komunikasi tidak langsung yang dilakukan dengan penyebaran angket pada responden. Hasil yang menunjukkan bahwa pergeseran dalam pelaksanaan upacara adat Ganti Dudok disebabkan oleh faktor sosial dan ekonomi, seperti kesulitan dalam memperoleh perlengkapan tradisional serta tingginya biaya. Adapun akibat hukum dari tidak dilaksaakannya upacara tersebut adalah pemberlakuan sanksi adat, berupa adat pengungkir janji atau adat tidak terduga, yang mengharuskan pihak memperlai pria membayar denda berupa satu ekor sapi dan sejumlah uang. Adapun saran dari penelitian ini kepada masyarakat adat Dayak Nyadup di Desa Popai adalah pentingnya pelestarian upacara adat Ganti Dudok melalui pemertahanan tahapan ritual adat, pemaknaan simbol budaya, pemahaman hukum adat, serta penguatan peran lembaga dan ketua adat agar tradisi tetap hidup di tengah arus perubahan zaman. Kata Kunci: Hukum Adat, Ganti Dudok, Dayak Nyadup, Pergeseran Tradisi, Sanksi Adat

PENERAPAN SANKSI HUKUM ADAT CAPA MOLOT TERHADAP PELANGGAR BALALA DI DESA KAYU ARA KECAMATAN MANDOR NIM. A1012181172, RIEZKY DWI CAHYO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Violation of the Balala' traditional ritual is considered an act that can disrupt the balance and harmony of the community, as well as their relationship with the ancestral spirits of the Dayak Kanayatn tribe. One of the customary problems that has occurred in Kayu Ara village during the implementation of balala is capa molot or the spread of false news. This study uses an empirical legal approach with a descriptive-qualitative approach through interviews with traditional leaders, analysis of customary law documents, and direct observation of the practice of implementing sanctions. Based on the research that the researcher found, the Dayak Kanayatn community in Kayu Ara village still carries out the balala' traditional ritual every year. Several violations were found related to this activity, this violation is called capa molot, or an insult to the balala' traditional ritual. The imposition of sanctions is determined by the traditional elders/Timanggunk. The resolution of this conflict is by paying a customary fine of 1 tangah which is equivalent to Rp. 800,000.00. This study confirms that the customary law of Dayak Kanayatn is still maintained in the life of the community, especially in resolving conflicts with a restorative approach that focuses more on restoring social relations. Therefore, a more inclusive policy is needed to accommodate customary law in the national legal system so that the sustainability of customary law traditions can be maintained without conflicting with the principles of the rule of law. Keywords: Capa Molot, Dayak Kanayatn, Law Abstrak Pelanggaran terhadap ritual adat Balala"™ dianggap sebagai tindakan yang dapat mengganggu keseimbangan dan harmoni komunitas, serta hubungan mereka dengan roh leluhur suku Dayak Kanayatn. Salah satu permasalahan adat yang pernah terjadi di desa Kayu Ara saat pelaksanaan balala adalah capa molot atau penyebaran berita yang tidak benar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif-kualitatif melalui wawancara dengan tokoh adat, analisis dokumen hukum adat, serta observasi langsung terhadap praktik penerapan sanksi. Berdasarkan penelitian yang peneliti temukan, masyarakat dayak kanayatn yang berada di desa Kayu Ara masih menjalankan ritual adat balala"™ setiap tahunnya. Di dapatkan beberapa kali pelanggaran terkait dengan kegiatan tersebut, pelanggaran ini di sebut capa molot, atau penghinaan terhadap ritual adat balala"™. Pemberian Sanksi ditetapkan oleh tetua adat/ Timanggonk. Penyelesaian konflik ini dengan membayar denda adat 1 buah tangah yang setara dengan uang Rp.800.000,00. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa Masyarakat desa Kayu Ara masih menerapkan sanksi adat bagi yang melanggar kegiatan balala. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum adat Dayak Kanayatn masih dipertahankan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam menyelesaikan konflik dengan pendekatan restoratif yang lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif untuk mengakomodasi hukum adat dalam sistem hukum nasional agar keberlanjutan tradisi hukum adat dapat tetap terjaga tanpa bertentangan dengan prinsip negara hukum. Kata Kunci: Capa Molot, Dayak Kanayatn, Adat

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN KEJAHATAN ASUSILA DI PONTIANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 07-K/PM.1-05/AD/I/2023) NIM. A1011201275, MONICA KAROLINA PUTRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Criminology as a tool to help find the causes of crime so that it directs its study to processes by looking for factors that cause crimes committed by members of the Indonesian National Army, namely immoral crimes that occurred in the city of Pontianak in 2023. This research aims to reveal the factors that cause crimes in the form of immoral crimes committed by members of the Indonesian National Army. This research uses sociological juridical research with data collection techniques through interviews with respondents who are directly related to this research. Based on the results of the research and discussion, the researcher drew the conclusion that the factors that cause perpetrators to commit immoral crimes are internal factors, including those that arise within the perpetrator such as the desire to have sexual relations and external factors, namely the role of the victim in responding to the perpetrator. Keywords: Criminology, immorality, Indonesian National Army Abstrak Kriminologi sebagai alat bantu dalam mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan sehingga mengarahkan studinya kepada proses-proses dengan mencari faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia yaitu kejahatan asusila yang terjadi di kota Pontianak pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan faktor penyebab terjadinya kejahatan berupa tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Sosiologis dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada para responden yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti menarik kesimpulan, yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana asusila adalah dari dari adanya faktor internal, diantaranya timbul didalam diri pelaku seperti keinginan melakukan hubungan seksual dan faktor eksternal yaitu adanya peran korban dalam merespon pelaku. Kata Kunci: Kriminologi, asusila, Tentara Nasional Indonesia

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGADAAN SEMBAKO OLEH AGEN DI KABUPATEN KAPUAS HULU NIM. A1012211094, NICO ANANDA SAPUTRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian tentang "Analisis Yuridis Perjanjian Pengadaan Sembako Oleh Agen Di Kabupaten Kapuas Hulu", bertujuan Untuk mengetahui serta pelaksanaan perjanjian pengadaan sembako oleh agen di Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk mengetahui serta memaparkan faktor penyebab pelaksanaan perjanjian pengadaan sembako oleh agen di Kabupaten Kapuas Hulu belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian pengadaan sembako oleh agen di Kabupaten Kapuas Hulu agar perjanjian dapat terlaksana dengan baik Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan perjanjian pengadaan sembako oleh agen di Kabupaten Kapuas Hulu belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan karena masih ditemukan persoalan antara pihak agen dengan pemesan dimana barang sembako yang dipesan oleh pemesan tidak tersedia sebagaimana yang diperjanjikan serta masih terdapat pemesan sembako yang belum melaksanakan kewajiban pembayaran atas pemesanan sembako yang dilakukan. Bahwa faktor penyebab pelaksanaan perjanjian pengadaan sembako oleh agen di Kabupaten Kapuas Hulu belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan adalah disebabkan karena adanya faktor dari dalam maupun dari dalam masing-masing pihak karena masing-masing pihak memiliki alasan atas tidak terlaksananya pemesanan sembako dengan baik, faktor penyebab antara lain kedatangan sembako yang tidak tepat waktu di Agen akibatnya pemesan juga tidak mendapatkan sembako yang dipesan tepat waktu, selain kedatangan sembako yang tidak tepat waktu, faktor perjanjian juga tidak berjalan dengan baik dikarenakan juga karena pemesan tidak melakukan pembayaran atas pemesanan dengan tepat waktu karena persoalan keuangan. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian pengadaan sembako oleh agen di Kabupaten Kapuas Hulu agar perjanjian dapat terlaksana dengan baik adalah dengan melakukan negosiasi dan musyawarah antara para pihak secara musyawarah dan mufakat sehingga ditemukan solusi terbaik bagi para pihak agar hubungan baik tetap dapat terjalin dengan baik karena perjanjian pemesanan sembako telah berjalan dengan baik selama ini. Kata Kunci : Perjanjian, Pengadaan, Sembako ABSTRACT Research on "Legal Analysis of Basic Necessities Procurement Agreement by Agents in Kapuas Hulu Regency", aims to find out and implement the basic necessities procurement agreement by agents in Kapuas Hulu Regency. To find out and explain the factors causing the implementation of the basic necessities procurement agreement by agents in Kapuas Hulu Regency to not be implemented as expected. To reveal efforts that can be made by the parties in the basic necessities procurement agreement by agents in Kapuas Hulu Regency so that the agreement can be implemented properly This research was conducted using an empirical legal method with a descriptive analysis approach, namely legal research that functions to be able to see the law in a real sense by examining how the law works in a community environment, so the empirical legal research method can also be said to be sociological legal research. Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of the basic necessities procurement agreement by agents in Kapuas Hulu Regency has not been fully implemented properly by the parties in accordance with the agreement because there are still problems between the agent and the customer where the basic necessities ordered by the customer are not available as agreed and there are still basic necessities customers who have not fulfilled their payment obligations for the basic necessities orders made. That the factors causing the implementation of the basic food procurement agreement by agents in Kapuas Hulu Regency have not been implemented as expected are due to factors from within and from within each party because each party has reasons for the failure to properly order basic food, the causal factors include the arrival of basic food that is not on time at the Agent as a result the orderer also does not get the basic food ordered on time, in addition to the arrival of basic food that is not on time, the agreement factor is also not running well because the orderer does not make payment for the order on time due to financial problems. That the efforts that can be made by the parties in the basic food procurement agreement by agents in Kapuas Hulu Regency so that the agreement can be implemented properly are by conducting negotiations and deliberations between the parties through deliberation and consensus so that the best solution is found for the parties so that good relations can be maintained because the basic food ordering agreement has been running well so far. Keywords: Agreement, Procurement, Basic Food

IMPLEMENTASI PASAL 47 AYAT (1) HURUF D PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (Studi di Desa Cepala, Desa Merubung dan Desa Sungai Nyirih) NIM. A1011211304, KHOLIS
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This research is entitled "Implementation of Article 47 Paragraph (1) Letter d of Sambas Regency Regional Regulation Number 2 of 2015 Concerning Waste Management (Study in Cepala Village, Merubung Village and Sungai Nyirih Village)". The problem of this research is how to Implement Article 47 Paragraph (1) Letter d of Sambas Regency Regional Regulation Number 2 of 2015 Concerning Waste Management and what factors hinder the implementation of Article 47 Paragraph (1) Letter d of Sambas Regency Regional Regulation Number 2 of 2015 Concerning Waste Management. This research aims to analyze the causes of the ineffectiveness of the Implementation of Article 47 Paragraph (1) Letter d of Sambas Regency Regional Regulation Number 2 of 2015 Concerning Waste Management. The method used in this research is empirical legal research with a qualitative descriptive approach. Data collection techniques use observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of Article 47 Paragraph (1) Letter d of Regional Regulation Number 2 of 2015 concerning Waste Management has not been maximized. Several factors that hinder the implementation of Article 47 Paragraph (1) Letter d of Regional Regulation Number 2 of 2015 concerning Waste Management include the sanctions given only in the form of warnings and administrative sanctions, so that they have not been able to create a deterrent effect. The lack of socialization has resulted in many people not knowing about the existence of the regulation. In addition, weak supervision due to limited personnel, low public awareness and compliance with the law, and limited waste disposal facilities also become obstacles to the effectiveness of the implementation of this regulation. Keywords: Implementation, Regional Regulations, Waste Management Abstrak Penelitian ini berjudul "Implementasi Pasal 47 Ayat (1) Huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Desa Cepala, Desa Merubung dan Desa Sungai Nyirih)". Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Pasal 47 Ayat (1) Huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah dan faktor-faktor apa yang menghambat implementasi Pasal 47 Ayat (1) Huruf d Peraturan Daerah Kabupataen Sambas Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab belum efektifnya Implementasi Pasal 47 Ayat (1) Huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasikan Pasal 47 Ayat (1) Huruf d Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah belum maksimal. Beberapa faktor yang menghambat implementasi pasal 47 Ayat (1) Huruf d Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah diantaranya sanksi yang diberikan hanya berupa teguran dan sanksi administratif, sehingga belum mampu menimbulkan efek jera. Kurangnya sosialisasi menyebabkan banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan peraturan tersebut. Di samping itu, lemahnya pengawasan akibat keterbatasan personel, rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, serta terbatasnya fasilitas tempat pembuangan sampah turut menjadi kendala dalam efektivitas implementasi peraturan ini. Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah

UPAYA PENCIPTA TERHADAP PELANGGARAN HAK EKONOMI ATAS CIPTAAN LAGU DI ERA DIGITAL NIM. A1012211105, HAPSORO ARDHA PRADIPTA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This study aims to determine the form of violation of economic rights over song creations in the digital era and to determine the efforts that have been made by creators in obtaining economic rights over their song creations that are re-sung and uploaded on social media applications without permission. The digital era has shown many works of creation that have been re-sung by others. However, the act of uploading a re-sung song has legal consequences related to aspects of copyright infringement if done without permission, because there are aspects of economic rights violations that are violated. The purpose of this study is to determine the form of violation of economic rights over song creations in the digital era and to determine the efforts that have been made by creators in obtaining economic rights over their song creations that are re-sung and uploaded on social media applications without permission. The results of the study indicate that the form of violation of economic rights over song creations in the digital era is downloading music through internet platforms, distributing other people's musical creations through internet platforms and recording music concerts and sharing them on internet platforms. The prohibition on duplicating copyright is regulated in Article 9 Paragraph (3) of Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 concerning Copyright. The distribution rights for musical creations have been protected in Article 9 Paragraph (1) Letter e of the Republic of Indonesia Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This full right is also strengthened in Article 40 Paragraph (1) Letter d of the Republic of Indonesia Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, which states that protected creations include the fields of science, art and literature in the form of songs, or music with or without lyrics. Based on the provisions of the two articles, it is stated that the distribution of a creation without permission from the creator or copyright holder can be categorized as a copyright violation and can be prosecuted. The provisions of the articles in the field of music not only protect songs and their lyrics, but also the performers of the music. This protection is regulated in Article 23 Paragraph (2) of the Republic of Indonesia Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Meanwhile, efforts that have been made by the Creator or copyright holder can report to the Digital Platform (digital platform), the copyright holder can use the Copyright Claim feature or DMCA (Digital Millennium Copyright Act) takedown to delete or monetize the content. The efforts that have been made by the creator in obtaining economic rights to his song creations that are re-performed and uploaded on social media applications without permission are to file a copyright claim to the digital platform (digital platform) to get a share of the income from the musical work or request that the song be deleted. Keywords: Copyright, Violation of Economic Rights, Song Creations, Digital Era ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelanggaran hak ekonomi atas ciptaan lagu pada era digital dan mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh pencipta dalam memperoleh hak ekonomi atas ciptaan lagunya yang dibawakan ulang dan diunggah di aplikasi sosial media tanpa izin. Era digitial telah memperlihatkan banyak karya ciptaan yang dinyanyikan ulang oleh orang lain. Namun, perbuatan mengunggah lagu yang dinyanyikan ulang tersebut memiliki konsekuensi hukum yang terkait aspek pelanggaran hak cipta jika dilakukan tanpa izin, sebab ada aspek pelanggaran hak ekonomi yang dilanggar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pelanggaran hak ekonomi atas ciptaan lagu pada era digital dan untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh pencipta dalam memperoleh hak ekonomi atas ciptaan lagunya yang dibawakan ulang dan diunggah di aplikasi sosial media tanpa izin. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Bentuk pelanggaran hak ekonomi atas ciptaan lagu pada era digital yaitu mengunduh musik melalui platform internet, pendistribusian karya cipta musik orang lain melalui platform internet dan merekam konser musik dan membagikan ke platform internet. Larangan untuk melakukan penggandaan hak cipta diatur dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak pendistribusian terhadap karya cipta musik telah dilindungi dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak penuh itu juga diperkuat dalam Pasal 40 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menegaskan, bahwa ciptaan yang dilindungi, meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang berupa lagu, atau musik dengan atau tanpa teks. Berdasarkan ketentuan dua pasal tersebut ditegaskan, bahwa pendistribusian suatu ciptaan tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, dan dapat dituntut secara hukum. Ketentuan pasal-pasal di bidang musik dalam tidak hanya melindungi lagu dan liriknya, tetapi juga para pelaku pertunjukan musik. Perlindungan tersebut diatur dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan upaya yang telah dilakukan oleh Pencipta atau pemegang hak cipta dapat melaporkan ke Anjungan Digital (platform digital), pemegang hak cipta bisa menggunakan fitur Copyright Claim atau DMCA (Digital Millennium Copyright Act) takedown untuk menghapus atau memonetisasi konten tersebut. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh pencipta dalam memperoleh hak ekonomi atas ciptaan lagunya yang dibawakan ulang dan diunggah di aplikasi sosial media tanpa izin adalah mengajukan klaim hak cipta (copyright claim) ke anjungan digital (platform digital) untuk mendapatkan bagian dari pendapatan karya musik atau meminta lagu dihapus. Kata Kunci : Hak Cipta, Pelanggaran Hak Ekonomi, Ciptaan Lagu, Era Digital

KAJIAN HUKUM TERKAIT REVITALISASI TERMINAL BATU LAYANG DAN DAMPAKNYA TERHADAP KENYAMANAN SERTA PENINGKATAN PEREKONOMIAN PELAKU USAHA NIM. A1011211027, KARLINA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Batulayang Terminal is an important terminal in Pontianak which supports the mobility and economy of the community. However, the quality of service has decreased, causing people to be reluctant to use public transportation. Previously, this terminal was busy, but now many buses choose to pick up and drop off passengers at the roadside or illegal terminal. The condition of the terminal is getting worse with damaged facilities, such as dirty toilets, poorly maintained prayer rooms, non-functioning counters, and minimal information and parking areas. The presence of touts and thugs who increase ticket prices also adds to the inconvenience. Revitalization of the Batulayang Terminal is very necessary to increase comfort, attract more public transport users and reduce congestion. Improvements include security, parking facilities, waiting rooms, as well as prayer facilities and cleanliness. This revitalization is in line with Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, which emphasizes professional terminal management. With repairs, the terminal can function optimally again and support the regional economy. This research aims to examine the importance of revitalizing the Batulayang Terminal and its impact on comfort and the local economy. This research uses the Sociological Juridical method, which examines legal norms and their application in society. This approach aims to understand how law influences various aspects of social life. This research is descriptive, namely explaining certain objects systematically and factually. Data was collected through observation, document study, The primary legal materials from this research are: Law Number 25 of 2009 concerning public services, Decree of the Minister of Transportation Number 31 of 1995 concerning Road Transportation Terminals, Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number PM 24 of 2021 concerning the Implementation of Road Transport Passenger Terminals, Government Regulation Number 79 of 2013 concerning Road Traffic and Transport Networks, and interviews conducted with the West Kalimantan Provincial Transportation Service, Batu Layang Terminal Bus Passengers and business actors at Batu Layang Terminal. The revitalization of the Batu Layang Terminal aims to improve the terminal's function and develop the area. However, until now there has been no action from the government because it is still waiting for the Decree (SK) of the Governor of West Kalimantan as a legal basis. Apart from that, official information regarding the revitalization plan has not been submitted, even though Law Number 23 of 2014 gives authority to regional governments in development planning. Coordination between the central, regional governments and the Department of Transportation is already underway within the P3D framework, but the implementation of the revitalization is still pending until an official decision is made. The revitalization of the Batu Layang Terminal is expected to increase user comfort and support the local economy through improving infrastructure, employment opportunities and digital facilities for business actors. This revitalization provides benefits for passengers, business actors, public transport drivers and the surrounding community. People's views are mixed, some are optimistic about the positive impact, while others are doubtful because of the remote location of the terminal. The majority of MSME players support this effort to increase visitors and income. Overall, the revitalization is expected to bring improvements to the terminal and the local economy. Keywords: Legal Studies, Revitalization, Batulayang Terminal, Comfort, Public Transportation, Economy, Business Actors, Government Policy. Abstrak Terminal Batu Layang adalah terminal yang berada di kota Pontianak yang mendukung mobilitas dan perekonomian masyarakat. Namun, kualitas pelayanannya menurun, menyebabkan masyarakat tidak tertarik untuk menggunakan transportasi umum. Dahulu terminal ini ramai, tetapi kini banyak bus memilih menaikkan dan menurunkan penumpang di tepi jalan atau terminal liar. Kondisi terminal semakin buruk dengan fasilitas rusak, seperti toilet kotor, mushola tidak terawat, loket tidak berfungsi, serta minimnya informasi dan area parkir. Keberadaan calo dan preman yang menaikkan harga tiket juga menambah ketidaknyamanan. Revitalisasi Terminal Batu Layang sangat diperlukan untuk meningkatkan kenyamanan, menarik kembali pengguna angkutan umum, dan mengurangi kemacetan. Perbaikan meliputi keamanan, fasilitas parkir, ruang tunggu, serta sarana ibadah dan kebersihan. Revitalisasi ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menekankan pengelolaan terminal secara profesional. Dengan perbaikan, terminal dapat kembali berfungsi optimal dan mendukung perekonomian daerah. Penelitian ini bertujuan mengkaji pentingnya revitalisasi Terminal Batu Layang serta dampaknya terhadap kenyamanan dan ekonomi lokal. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Sosiologis, yang mengkaji norma hukum serta penerapannya dalam masyarakat. Pendekatan ini bertujuan memahami bagaimana hukum mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan objek tertentu secara sistematis dan faktual. Data dikumpulkan melalui observasi, studi dokumen, bahan hukum primer dari penelitian ini yaitu: Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Terminal Transportasi Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 24 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan wawancara yang di lakukan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, Penumpang Bis Terminal Batu Layang serta pelaku usaha yang ada di Terminal Batu Layang. Revitalisasi Terminal Batu Layang bertujuan meningkatkan fungsi terminal dan mengembangkan kawasannya. Namun, hingga kini belum ada tindakan dari pemerintah karena masih menunggu Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Barat sebagai dasar hukum. Selain itu, informasi resmi terkait rencana revitalisasi belum tersampaikan kepada masyarakat, meskipun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 memberi kewenangan kepada pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan. Koordinasi antara pemerintah daerah, dan Dinas Perhubungan sudah berjalan dalam kerangka P3D (pengalihan personil, pendanaan sarana dan prasarana), tetapi pelaksanaan revitalisasi masih tertunda hingga ada keputusan resmi. Revitalisasi Terminal Batu Layang diharapkan meningkatkan kenyamanan pengguna dan mendukung ekonomi lokal melalui perbaikan infrastruktur, lapangan kerja, dan fasilitas digital bagi pelaku usaha. Revitalisasi ini memberi manfaat bagi penumpang, pelaku usaha, pengemudi angkutan umum, dan masyarakat sekitar. Pandangan masyarakat beragam, sebagian optimis terhadap dampak positifnya, sementara yang lain belum tentu merasakannya karena lokasi terminal yang jauh. Mayoritas pelaku UMKM mendukung upaya ini demi meningkatnya pengunjung terminal atau pembeli serta pendapatan. Secara keseluruhan, revitalisasi diharapkan membawa perbaikan bagi terminal dan ekonomi lokal. Kata kunci: Kajian Hukum, Revitalisasi, Terminal Batu Layang, Kenyamanan, Transportasi Umum, Perekonomian, Pelaku Usaha, Kebijakan Pemerintah.

MPLEMENTASI PENGAWASAN DANA KAMPANYE BERDASARKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 (STUDI KASUS DI KABUPATEN KUBU RAYA) NIM. A1011211247, MANDA KRISTIANA YULITA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The research entitled "Implementation of Campaign Fund Supervision Based on Election Supervisory Body Regulation Number 15 of 2023 (Case Study in Kubu Raya Regency)" aims to analyze the implementation of campaign fund supervision based on the Election Supervisory Body Regulation (Perbawaslu) concerning Campaign Funds, the case study of which is in the Election Supervisory Body (Bawaslu) of Kubu Raya Regency. The research method used is empirical legal research with a qualitative approach. Data collection was carried out through field research with interviews with related parties and documentation studies. The results of the study indicate that the implementation of campaign fund supervision by the Kubu Raya Regency Bawaslu in implementing Perbawaslu Number 15 of 2023 is not yet optimal. There are obstacles faced by the Kubu Raya Regency Bawaslu, namely limited access to information systems and the lack of regulations that regulate in detail the use of campaign funds by election participants. From these findings, it is necessary to increase access or data on the information system used, strengthen regulations against the highest law, namely Law Number 7 of 2017 concerning Elections in order to provide full authority to Bawaslu to carry out supervisory functions directly and independently, without having to rely on or through the KPU. As well as updates regarding regulations on the use of campaign funds by election participants to make it easier for the Kubu Raya Regency Bawaslu to supervise campaign funds in the next election. Keywords: Bawaslu; Supervision; Campaign Funds. Abstrak Penelitian yang berjudul "Implementasi Pengawasan Dana Kampanye Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 (Studi Kasus di Kabupaten Kubu Raya)" ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan dana kampanye berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) tentang Dana Kampanye yang studi kasusnya di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kubu Raya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian di lapangan dengan wawancara terhadap pihak terkait serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya pelaksanaan pengawasan dana kampanye Bawaslu Kabupaten Kubu Raya dalam mengimplementasikan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2023. Terdapat hambatan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Kubu Raya yaitu keterbatasan pengaksesan sistem informasi dan kurangnya regulasi yang mengatur secara rinci mengenai penggunaan dana kampanye oleh peserta pemilu. Dari temuan ini diperlukan adanya peningkatan akses atau data pada sistem informasi yang digunakan, penguatan regulasi terhadap undang-undang tertinggi yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar memberikan kewenangan penuh kepada Bawaslu untuk melakukan fungsi pengawasan secara langsung dan independen, tanpa harus bergantung atau melalui KPU. Serta pembaruan mengenai regulasi penggunaan dana kampanye oleh peserta pemilu sehingga memudahkan Bawaslu Kabupaten Kubu Raya dalam melakukan pengawasan dana kampanye di Pemilu selanjutnya. Kata Kunci: Bawaslu; Pengawasan; Dana Kampanye.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011211174, GABRIEL HATIGORAN SIDABUTAR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak This research investigates the law enforcement of online fraud in Pontianak City. The main research problem focuses on why the law enforcement of online fraud in Pontianak City has not been carried out maximally. The objectives of this research are to obtain data on online fraud cases in Pontianak City, to analyze the law enforcement related to online fraud in Pontianak City, and to identify the obstacles hindering the maximal law enforcement of online fraud in Pontianak City. This research employs an empirical methodology with a descriptive-analytic approach. Data were collected through interviews, literature studies, and relevant legal documents. The results show that law enforcement against online fraud in Pontianak City has not been carried out maximally due to several factors. These include factors related to law enforcement officers, such as an imbalance between the number of personnel and the number of cases, leading to police prioritizing cases deemed easier to solve and with a greater impact on the community, as well as the difficulty in obtaining complete evidence and the limited number of specialized personnel. Furthermore, societal factors, such as low legal awareness among Pontianak City residents, a lack of understanding of online fraud modus operandi, and various psychological factors, contribute to the difficulties in achieving maximal law enforcement. Abstrak Penelitian ini meneliti tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online di kota Pontianak. Fokus permasalahan utama penelitian ini adalah mengapa terhadap tindak pidana Penipuan Online di Kota Pontianak belum dilakukan Penegakan Hukum secara Maksimal. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data tindak pidana penipuan online di kota pontianak dan bagaimana penegakan hukum terkait dengan Tindak Pidana Penipuan Online di Kota Pontianak. Dan apa yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana Penipuan Online di Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan metodologi empiris yang sifat penelitiannya deskriptif analisis, data diperoleh dari hasil wawancara, studi kepustakaan dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Online di Kota Pontianak, belum dilakukan secara maksimal dikarenakan ada beberapa faktor yang menyebabkannya yaitu faktor Penegak hukum dimana jumlah personel dan jumlah kasus yang tidak seimbang menyebabkan pihak kepolisian memprioritaskan penegakan hukum yang dianggap lebih mudah dan lebih mempengaruhi masyarakat, serta sulitnya mendapatkan bukti yang lengkap, selain itu keterbatasan personel yang terspesialisasi juga menjadi faktor penghambatnya . dan faktor masyarakat yang dimana masyarakat kota pontianak memiliki kesadaran hukum yang rendah, kurang memahami modus operandi penipuan online dan berbagai faktor psikologis menjadi penyebab penegakan hukum sulit dilakukan secara maksimal. Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penipuan online

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA