Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS YURIDIS DAMPAK REGULASI IMPOR PAKAIAN BEKAS TERHADAP PELAKU USAHA THRIFTING DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011211270, RADEN FALYA PARADIANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study analyzes the legal framework governing the import regulation of secondhand clothing in Indonesia and its socio-economic implications for the community in Pontianak City. The research focuses on regulations such as Minister of Trade Regulation Number 51 of 2015 and Number 40 of 2022, which explicitly prohibit the import of secondhand clothing to protect domestic industries, public health, and the environment. The study employs an empirical legal method with a qualitative approach. Primary data was collected through questionnaires completed by 10 secondhand clothing sellers and 10 buyers in Pontianak City, while secondary data includes legal documents such as Minister of Trade Regulation Number 51/M-DAG/PER/7/2015 on the Prohibition of Importing Secondhand Clothing, the Consumer Protection Law, the 1945 Constitution, and academic journals. The data analysis technique is descriptive, aiming to identify patterns and themes from the respondents' answers and their relevance to the existing regulatory framework. The research population includes 10 samples of secondhand clothing business actors and 10 samples of secondhand clothing consumers. The findings reveal the actual conditions: despite the legal prohibition, the trade of secondhand clothing remains widespread in Pontianak, serving as the primary source of income for 90% of sellers (mainly from low-income groups). Consumers (80%) prefer affordable prices and model variety despite health risks and environmental impacts. The main challenges include weak law enforcement and lack of inter-agency coordination regarding the ban on secondhand clothing imports. The conflict between legal compliance and livelihood needs creates a socio-economic dilemma, where repressive regulations without alternative solutions only exacerbate inequality. A balanced approach is needed: strict supervision and the empowerment of local MSMEs through sustainable fashion training. Policies must align the law with socio-economic realities to ensure justice for the people of Pontianak. (Keywords: secondhand clothing, import regulation, socio-economic impact, public health, Pontianak) Abstrak Penelitian ini menganalisis kerangka yuridis regulasi impor pakaian bekas di Indonesia dan implikasi sosial-ekonominya bagi masyarakat Kota Pontianak. Fokus penelitian mencakup regulasi seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2015 dan Nomor 40 tahun 2022 yang secara tegas melarang impor pakaian bekas untuk melindungi industri dalam negeri, kesehatan masyarakat, dan lingkungan. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh 10 pedagang dan 10 pembeli pakaian bekas di Kota Pontianak, sementara data sekunder mencakup analisis dokumen hukum seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 mengenai Larangan Impor Pakaian Bekas, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Dasar 1945, dan Jurnal. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola dan tema dari respons responden serta relevansinya dengan kerangka regulasi yang berlaku. Dengan populasi penelitian meliputi 10 sample pelaku usaha pakaian bekas dan 10 sample pembeli pakaian bekas. Hasil temuan mengungkap kondisi nyata yaitu, meski ada larangan hukum, perdagangan pakaian bekas tetap marak di Pontianak menjadi sumber penghasilan utama bagi 90% pedagang (terutama kelompok berpenghasilan rendah). Konsumen (80%) memilih harga murah dan variasi model meski risiko kesehatan dan dampak lingkungan. Tantangan utama: kurangnya penegakan hukum dan kurangnya koordinasi antarlemabaga mengnai lerangan impor pakaian bekas. Konflik antara kepatuhan hukum dan kebutuhan hidup menciptakan dilema sosial-ekonomi, di mana regulasi yang bersifat represif tanpa solusi alternatif justru memperburuk kesenjangan. Diperlukan pendekatan seimbang: pengawasan ketat, dan pemberdayaan UMKM lokal melalui pelatihan fashion berkelanjutan, Kebijakan harus menyelaraskan hukum dengan realitas sosial-ekonomi untuk keadilan bagi masyarakat di Pontianak. (Kata kunci: pakaian bekas, regulasi impor, dampak sosial-ekonomi, kesehatan masyarakat, Pontianak)

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE PADA KALANGAN REMAJA DI KABUPATEN MEMPAWAH NIM. A1012201087, MUHAMMAD ABID SALASA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The rapid development of information technology has brought various impacts on society, including among adolescents. One emerging phenomenon is the increasing practice of online prostitution in various regions, including in Mempawah Regency. This study aims to analyze the factors causing adolescents to become involved in online prostitution and the efforts to address this issue from a criminological perspective. The research method used is a juridical-sociological approach with qualitative methods through interviews with several perpetrators, law enforcement officers, and community leaders in Mempawah Regency. The results of this study indicate that economic factors, peer association, weak family control, and the influence of social media are the main triggers for adolescents becoming involved in online prostitution. Additionally, weak supervision and law enforcement have worsened the situation. Preventive efforts that can be made include increasing the role of families, providing digital literacy education, and enforcing stricter laws against perpetrators and those facilitating such activities. This study is expected to serve as a consideration for local governments, law enforcement officers, and the community in formulating effective policies to combat online prostitution among adolescents. Keywords: Criminology, Online Prostitution, Adolescents, Mempawah Regency. Abstrak Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat, termasuk di kalangan remaja. Salah satu fenomena yang muncul adalah praktik prostitusi online yang kian marak di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Mempawah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab remaja terlibat dalam prostitusi online serta upaya penanggulangannya melalui perspektif kriminologi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-sosiologis, dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara terhadap beberapa pelaku, aparat penegak hukum, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Mempawah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, pergaulan bebas, lemahnya kontrol keluarga, serta pengaruh media sosial menjadi pemicu utama remaja terjerumus dalam praktik prostitusi online. Selain itu, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum turut memperparah situasi ini. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan meliputi peningkatan peran keluarga, edukasi digital, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku dan pihak yang memfasilitasi kegiatan tersebut. Studi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk menanggulangi prostitusi online di kalangan remaja. Kata Kunci: Kriminologi, Prostitusi Online, Remaja, Kabupaten Mempawah

ANALISIS PEMISAHAN BERKAS PERKARA PIDANA (SPLITSING) DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 26/PID.SUS-TPK/2023/PN PTK) NIM. A1011211134, YOGI PRATAMA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study aims to determine the substantive reasons for handling corruption cases in the Pontianak District Attorney's Office using the method of splitting criminal case files (Splitsing) and assess the procedural effectiveness of the method of splitting criminal case files (Splitsing) in the evidentiary process when used in corruption cases by the Pontianak District Attorney's Office. This research raises the issue of why corruption cases in the Pontianak State Attorney's Office use the method of splitting criminal case files (Splitsing) and how is the effectiveness of the method of splitting criminal case files (Splitsing) in handling evidence of corruption cases by the Pontianak State Attorney's Office. The research used is a type of empirical juridical research that is descriptive analytical in nature with a case study approach to decision Number 26/PID.SUS-TPK/2023/PN PTK, this research explores the challenges faced by the Public Prosecutor in managing evidence and testimony. The results show that file separation can assist in better evidence management, and provide recommendations to improve the effectiveness of law enforcement in Indonesia. Law is dynamic and requires a progressive approach to achieve justice. Through a study of the splitting of criminal case files (Splitsing) in corruption cases, it was found that clear technical guidelines, coordination between law enforcement officials, capacity building of prosecutors, public transparency, and periodic evaluation are needed so that the (Splitsing) strategy can be implemented fairly, effectively and accountably. Keywords: File Splitting, Evidentiary System. Prosecutorial Authority, Corruption Crime Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan substantif penanganan kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pontianak menggunakan metode pemisahan berkas perkara pidana (Splitsing) dan menilai efektivitas prosedural metode pemisahan berkas perkara pidana (Splitsing) dalam proses pembuktian pada saat digunakan dalam kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Pontianak.Penelitian ini mengangkat masalah mengapa kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pontianak menggunakan metode pemisahan berkas perkara pidana (Splitsing) dan bagaimana efektivitas metode pemisahan berkas perkara pidana (Splitsing) dalam penanganan pembuktian kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Pontianak. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus pada putusan Nomor 26/PID.SUS-TPK/2023/PN PTK, penelitian ini mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam mengelola bukti dan kesaksian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemisahan berkas dapat membantu dalam pengelolaan bukti yang lebih baik, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Hukum bersifat dinamis dan menuntut pendekatan progresif untuk mencapai keadilan. Melalui studi terhadap pemisahan berkas perkara pidana (Splitsing) dalam kasus korupsi, ditemukan perlunya pedoman teknis yang jelas, koordinasi antar aparat penegak hukum, peningkatan kapasitas jaksa, transparansi publik, serta evaluasi berkala agar strategi (Splitsing) dapat diterapkan secara adil, efektif, dan akuntabel. Kata Kunci: Splitsing, Sistem Pembuktian. Wewenang Kejaksaan, Tindak Pidana Korupsi

TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN DANA DESA ILIR DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 NIM. A1011191201, PATRIA YUDENTA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This study examines the Legal Review of the Management of Ilir Village Funds in Supporting Village Development According to Law Number 6 of 2014. The purpose of this study is to analyze the management of village funds and the factors that hinder the management of village funds in Ilir Village, Kapuas District, Sanggau Regency. The methodology used is empirical legal research with a qualitative approach through interviews with related officials. The results of the study indicate that the planning of village fund management in Ilir Village begins with the preparation of the Village Medium-Term Development Plan (RPJMDes), Furthermore, the RPJMDes is described in the Village Government Work Plan (RKPDes), the implementation of village funds still has budget allocation constraints, the village continues to optimize funds for infrastructure, economic empowerment, and basic services. and supervision of village funds is running well with the active role of the BPD and the community. However, transparency, accountability, and community involvement need to be improved for more optimal and sustainable management. Keywords: Management, Village Funds, Village Development ABSTRAK Penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa Ilir Dalam Menunjang Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan dana desa dan faktor-faktor yang menghambat pengelolaan dana desa di Desa Ilir Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan pejabat terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Ilir dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Selanjutnya, RPJMDes dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), pelaksanaan dana desa masihi ada kendala alokasi anggaran, desa tetap mengoptimalkan dana untuk infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan layanan dasar. dan pengawasan dana desa berjalan baik dengan peran aktif BPD dan masyarakat. Namun, transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat perlu ditingkatkan untuk pengelolaan yang lebih optimal dan berkelanjutan. Kata Kunci: Pengelolaan, Dana Desa, Pembangunan Desa

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGENAAN NILAI KEWAJIBAN ZAKAT ATAS KEPEMILIKAN OBLIGASI NEGARA NIM. A1012211027, MUHAMMAD ZAINI RAHMAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Government Bonds are securities in the form of debt recognition, these securities can be traded and will be bought back by the state with the same value when purchased in the primary/secondary market. There are various views regarding the imposition of zakat obligations on bonds, in general zakat on bonds is analogous to trade zakat, but in the imposition of trade zakat it is important to have the intention that the assets purchased will be sold in the future. We realize that not everyone who buys bonds intends to sell them, because there are coupons that are the source of profit from ownership of the bonds. Thus, the application of zakat obligations on bonds only analogous to trade zakat is not entirely correct. The type of research in this study is Normative Juridical. The nature of the research in this study is Descriptive. The type of approach in this study is Conceptual Approach and Legislation Approach. The types of data in this study are Primary Data, Secondary Data, and Tertiary Data. The method of data collection in this study is through Literature Study and Interviews with informants. Data analysis in this study is through Qualitative data analysis. The imposition of the zakat obligation value on government bonds depends on the owner's intention when purchasing it. If it is intended to be sold later, it is analogous to trade zakat, and if it is intended only to be stored or without any intention, it is analogous to savings zakat. Keywords: Intention, Zakat, and Government Bonds. Abstrak Obligasi Negara merupakan surat berharga berupan pengakuan hutang, surat berharga tersebut dapat diperjual belikan serta akan dibeli kembali oleh negara dengan nilai yang sama pada saat dibeli di pasar perdana/sekunder. Terdapat berbagai pandangan yang berkenaan dengan pengenaan nilai kewajiban zakat atas obligasi, secara umum zakat obligasi dianalogikan kedalam zakat perdagangan, namun dalam pengenaan zakat perdagangan penting adanya niat bahwa harta yang dibeli akan dijual dikemudian hari. Kita menyadari bahwa tidak semua orang yang membeli obligasi berniat untuk menjualnya, dikarenakan terdapat kupon yang menjadi sumber keuntungan dari kepemilikan obligasi tersebut. Dengan demikian penerapan kewajiban zakat atas obligasi hanya dianalogikan dengan zakat perdagangan tidaklah sepenuhnya tepat. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Sifat penelitian dalam penelitian ini yaitu Deskriptif. Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Perundang-Undangan. Jenis data dalam penelitian ini yaitu Data Primer, Data Sekunder, dan Data Tersier. Cara pengumpulan data dalam penelitian adalah dengan Studi Kepustakaan dan Wawancara kepada informan. Analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan analisis data Kualitatif. Pengenaan nilai kewajiban zakat atas obligasi negara tergantung pada niat pemilik ketika membelinya. Jika diniatkan untuk dijual dikemudian hari maka dianalogikan kedalam zakat perdagangan, dan jika diniatkan hanya untuk disimpan atau tanpa diniatkan maka dianalogikan kedalam zakat simpanan. Kata Kunci: Niat, Zakat, Obligasi Negara.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK DI KAMPUS UNIVERSITAS TANJUNGPURA NIM. A1011211171, MARIA ALDA RATNA SARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This research aims to examine the implementation of West Kalimantan Regional Regulation Number 10 of 2010 concerning Smoke-Free Zones, particularly within the Tanjungpura University campus. The study focuses on evaluating the extent to which this regulation is enforced in the higher education environment, considering both legal compliance and the awareness of the academic community regarding smoking restrictions in designated areas. Using an empirical juridical approach, the research collects primary data through field observations and interviews, and secondary data through legal literature, statutory regulations, and supporting documents. The findings indicate that, despite the existence of Regional Regulation Number 10 of 2010, Tanjungpura University has not yet issued internal policies or regulations specifically implementing the smoke-free zone policy on its campus. From a normative legal perspective, based on the theory of legal norms hierarchy (Hans Kelsen's Stufenbau des Rechtssystems) and the Indonesian hierarchy of laws and regulations as stipulated in Law Number 12 of 2011 on the Formation of Laws and Regulations (as amended), a Regional Regulation (Perda) is a binding legal norm that must be obeyed by all institutions and individuals within the jurisdiction, including public universities as state institutions. Therefore, higher education institutions, including Tanjungpura University, are legally obligated to comply with regional regulations, particularly when they concern public health and administrative governance. Furthermore, circular letters issued by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology do not have the normative strength of statutory regulations and do not specifically regulate smoke-free zones in higher education institutions. This regulatory gap contributes to weak legal enforcement and lack of institutional commitment to realizing a healthy and smoke-free campus environment. Thus, the study concludes that in order to ensure compliance with Regional Regulation Number 10 of 2010, Tanjungpura University must adopt internal policies that align with the regulation and actively promote awareness among students and staff as part of a broader public health responsibility. Keywords: Smoke-Free Zone, Regional Regulation, Legal Hierarchy, Campus. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok, khususnya di lingkungan Kampus Universitas Tanjungpura. Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi sejauh mana regulasi tersebut dilaksanakan dalam lingkungan pendidikan tinggi, baik dari aspek kepatuhan hukum maupun tingkat kesadaran sivitas akademika terhadap larangan merokok di area yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengumpulkan data primer melalui observasi lapangan dan wawancara, serta data sekunder melalui studi literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 telah diterbitkan, Universitas Tanjungpura hingga saat ini belum memiliki kebijakan internal yang secara khusus mengatur atau mengimplementasikan kawasan bebas asap rokok di lingkungan kampus. Dari perspektif hukum normatif, berdasarkan teori hierarki norma hukum (Stufenbau des Rechtssystems dari Hans Kelsen) dan mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (beserta perubahannya), Peraturan Daerah merupakan norma hukum yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh lembaga maupun individu dalam wilayah yurisdiksinya, termasuk perguruan tinggi negeri sebagai institusi negara. Oleh karena itu, institusi pendidikan tinggi, termasuk Universitas Tanjungpura, memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi Perda, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan publik dan tata kelola administratif. Selain itu, surat edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tidak memiliki kekuatan mengikat setara dengan peraturan perundang-undangan dan juga tidak secara khusus mengatur tentang kawasan bebas asap rokok di lingkungan pendidikan tinggi. Kekosongan regulasi internal ini menyebabkan lemahnya penegakan hukum serta kurangnya komitmen kelembagaan dalam mewujudkan lingkungan kampus yang sehat dan bebas asap rokok. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk menjamin kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010, Universitas Tanjungpura perlu segera menyusun kebijakan internal yang selaras dengan Perda tersebut serta mendorong peningkatan kesadaran di kalangan sivitas akademika sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam mendukung kesehatan publik. Kata Kunci: Kawasan Bebas Asap Rokok, Peraturan Daerah, Kampus.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 218/Pdt.G/2021/PN.Ptk (STUDI KASUS AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH OLEH PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT UNIVERSAL KALIMANTAN BARAT) NIM. A1011181106, IQRI DEWO ATTARIQ
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This study examines Decision Number 218/Pdt.G/2021/PN Ptk, in which the Debtor/client filed a lawsuit claiming to have suffered losses due to the auction sale of collateral. The Debtor, a client of PT. BPR Universal Kalimantan Barat, experienced non-performing loan (NPL) conditions, which led to the collateral being taken over by the Creditor and subsequently auctioned. However, the Debtor filed a lawsuit against the Creditor, objecting to the auction of the collateral. This study aims to examine and analyze the legal implications of the settlement of non-performing loans through Foreclosed Collateral (hereinafter referred to as AYDA) as implemented by PT. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Universal Kalimantan Barat and to examine the legal considerations of the Panel of Judges in the Decision of the Pontianak District Court Number 218/Pdt.G/2021/PN Ptk. This research employs a normative legal research method. The approach taken in this study involves a legal document review, focusing on court decisions and statutory regulations relevant to the legal issues under discussion. Based on the results of the research and analysis, the following conclusions were obtained: The legal considerations of the judge in Decision Number 218/Pdt.G/2021/PN.Ptk of the Pontianak District Court were procedurally and substantially in accordance with the principles of civil law. Meanwhile, the legal consequence of resolving non-performing loans through Foreclosed Collateral (AYDA) is the transfer of asset ownership, which is carried out through the execution procedure of collateral, namely by auction or sale of the asset in accordance with the provisions of Article 6 of the Law on Security Rights (UU Hak Tanggungan). Keywords: Breach of Contract, Credit Agreement, AYDA, Security Law ABSTRAK Penelitian ini mengambil studi putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Ptk dimana Debitur/nasabah melayangkan gugatannya karena merasa dirugikan atas penjualan lelang agunan. Debitur yang merupakan nasabah PT. BPR Universal Kalimantan Barat mengalami kredit macet yang mengakibatkan agunannya diambil alih oleh Kreditur dan telah dilakukan lelang agunan. Namun hal tersebut mengakibatkan Debitur menggugat Kreditur karena tidak terima agunannya dilelang. Tujuan pelaksanaan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tentang Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 218/Pdt.G/2021/PN.Ptk, dan akibat hukum pelaksanaan Agunan Yang Diambil Alih (yang seterusnya akan disebut AYDA) yang dilakukan PT. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Universal Kalimantan Barat. Penelitian yang digunakan terfokus pada penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan terhadap dokumen hukum yaitu putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 218/Pdt.G/2021/PN.Ptk telah sesuai secara prosedural dan prinsipil dengan asas-asas dalam perkara perdata. Sedangkan akibat hukum dalam pelaksanaan penyelesaian kredit macet dengan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yaitu terjadinya peralihan kepemilikan aset yang melalui prosedur eksekusi agunan berupa lelang/penjualan aset berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan. Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian Kredit, Ayda, Hukum Jaminan

TANGGUNG JAWAB DEBITUR MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DENGAN HAK TANGGUNGAN PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT UNIT USAHA MIKRO PASAR MAWAR NIM. A1012211064, ANDINI DIANDRA KAWARITSMI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This study discusses the responsibility of defaulting debtors in working capital credit agreements with collateral rights at the West Kalimantan Regional Development Bank, Pasar Mawar Micro Business Unit. The problem of defaulting credit is something that is often faced by banking institutions, especially in the distribution of working capital credit given to business actors. The purpose of the problem in this study is to obtain data and information regarding the implementation of working capital credit agreements with collateral rights at the West Kalimantan Regional Development Bank, Pasar Mawar Micro Business Unit, to reveal the factors causing defaulting debtors and the legal consequences for defaulting debtors in paying installments of working capital credit with collateral rights at the West Kalimantan Regional Development Bank, Pasar Mawar Micro Business Unit, and the efforts made by the West Kalimantan Regional Development Bank, Pasar Mawar Micro Business Unit against defaulting debtors in paying installments of working capital credit with collateral rights. The research method used in this study is empirical legal research with a descriptive analytical approach, data and data sources obtained through library research and field research, then data analysis is carried out with qualitative data analysis. The results of the study indicate that the implementation of the working capital credit agreement at the West Kalimantan Regional Development Bank, Pasar Mawar Micro Business Unit, is not running smoothly because there are several debtors who do not fulfill their obligations in making working capital credit installment payments for more than 180 days in accordance with the agreed agreement, resulting in bad debts. That the factors causing debtors to default on working capital credit installment payments are due to business decline and poor financial management. That the legal consequences for debtors who default on working capital credit installment payments are being given a written or direct warning and being billed massively, after being subject to the consequences from the West Kalimantan Regional Development Bank, Pasar Mawar Micro Business Unit, the debtor immediately makes the payment and some also ask for a grace period for payment. That the settlement efforts made by the West Kalimantan Regional Development Bank, Pasar Mawar Micro Business Unit, against defaulting debtors are through deliberation and consensus to find a joint solution and maintain good relations between the bank and the debtor. Keywords : Responsibility, Defaulting Debtors, Working Capital Credit Agreement. ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab debitur macet dalam perjanjian kredit modal kerja dengan hak tanggungan pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Unit Usaha Mikro Pasar Mawar. Permasalahan kredit macet merupakan suatu hal yang sering dihadapi oleh lembaga perbankan, khususnya dalam penyaluran kredit modal kerja yang diberikan kepada pelaku usaha. Tujuan permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja dengan hak tanggungan pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Unit Usaha Mikro Pasar Mawar, mengungkapkan faktor penyebab debitur macet dan akibat hukum bagi debitur macet dalam pembayaran angsuran kredit modal kerja dengan hak tanggungan pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Unit Usaha Mikro Pasar Mawar, serta upaya yang dilakukan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Unit Usaha Mikro Pasar Mawar terhadap debitur macet dalam pembayaran angsuran kredit modal kerja dengan hak tanggungan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analisis, data dan sumber data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research) kemudian analisis data dilakukan dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Unit Usaha Mikro Pasar Mawar berjalan dengan tidak lancar dikarenakan adanya beberapa debitur yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran kredit modal kerja selama lebih dari 180 hari sesuai dengan perjanjian yang disepakati sehingga mengakibatkan kredit macet. Bahwa faktor penyebab debitur macet dalam pembayaran angsuran kredit modal kerja adalah dikarenakan usaha mengalami penurunan dan pengelolaan keuangan yang kurang baik. Bahwa akibat hukum bagi debitur macet dalam pembayaran angsuran kredit modal kerja adalah dikenakan teguran secara tertulis maupun secara langsung dan ditagih secara masif, setelah dikenakan akibat dari pihak Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Unit Usaha Mikro Pasar Mawar debitur segera melakukan pembayaran dan ada juga yang meminta tenggang waktu pembayaran. Bahwa upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Unit Usaha Mikro Pasar Mawar terhadap debitur macet adalah melalui musyawarah dan mufakat untuk mencari solusi bersama dan menjaga hubungan baik antara bank dengan debitur. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Debitur Macet, Perjanjian Kredit Modal Kerja.

PANDANGAN TOKOH AGAMA NON-ISLAM TERHADAP WACANA KANTOR URUSAN AGAMA SEBAGAI TEMPAT PENCATATAN PERKAWINAN SEMUA AGAMA DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012211029, DYVIA SAPUTRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Pencatatan perkawinan adalah kegiatan administrasi yang terbagi menjadi dua tempat yaitu, di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi masyarakat yang beragama selain Islam. Pemisahan tempat pencatatan perkawinan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2. Munculnya gagasan penggabungan pencatatan perkawinan semua agama di Kantor Urusan Agama memunculkan berbagai pandangan dan pro kontra karena merupakan topik sensitif dan bertentangan dengan banyak regulasi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pandangan tokoh agama non-Islam terhadap wacana Kantor Urusan Agama sebagai tempat pencatatan perkawinan semua agama di Kota Pontianak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif yang dimana untuk mendeskripsikan dan menggambarkan suatu hasil secara terperinci dan sistematis, data dan sumber data yang digunakan yaitu data lapangan (Field Research) dan data kepustakaan (Library Research) dengan cara melakukan wawancara kepada para narasumber. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ialah bahwa setiap tokoh agama non-Islam memiliki pandangan yang berbeda terhadap wacana pencatatan perkawinan semua agama di Kantor Urusan Agama, tokoh agama non-Islam yang pro terhadap wacana ini berpandangan bahwa wacana ini akan memberikan keadilan bagi semua agama yang diakui di Indonesia dan mempermudah masyarakat yang tinggal jauh dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pencatatan perkawinan. Sedangkan 1 (satu) tokoh agama yang kontra mengkhawatirkan masalah yang akan timbul dari segi administrasi, regulasi, sosial budaya dan teologis. Adapun saran dari penelitian ini untuk pemerintah adalah diperlukan pengkajian lebih mendalam tentang wacana ini bersama semua tokoh agama yang diakui di Indonesia. Kata kunci: KUA, Pencatatan Perkawinan, Tokoh Agama. ABSTRACT Marriage registration is an administrative activity that is divided into two places, namely, at the Office of Religious Affairs (KUA) for those who are Muslims and at the Civil Registry Office for people of non-Muslim religions. The separation of the place of marriage registration is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage Article 2. The emergence of the idea of combining marriage registration of all religions in the Office of Religious Affairs raises various views and pros and cons because it is a sensitive topic and contradicts many regulations. The formulation of the problem in this study, namely how non-Muslim religious leaders view the discourse of the Office of Religious Affairs as a place for recording marriages of all religions in Pontianak City. The method used in this research is an empirical research method with a descriptive approach which is to describe and describe a result in detail and systematically, the data and data sources used are field data (Field Research) and library data (Library Research) by conducting interviews with the sources. The results obtained in this study are that each non-Muslim religious figure has a different view of the discourse on recording marriages of all religions in the Office of Religious Affairs, non-Muslim religious figures who are pro to this discourse are of the view that this discourse will provide justice for all recognized religions in Indonesia and make it easier for people who live far from the Population and Civil Registration Office to register marriages. Meanwhile, 1 (one) religious figure who is opposed is worried about the problems that will arise in terms of administration, regulation, socio-culture and theology. The suggestion from this research for the government is that a more in-depth study of this discourse is needed with all recognized religious leaders in Indonesia. Keywords: KUA, Marriage Registration, Religious Leader

ANALISIS YURIDIS PENGATURAN HARTA SYIRKAH DALAM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA NIM. A1012181109, M TAUFIQ KUSUMA PUTRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study aims to analyze the regulation of joint property (harta syirkah) in Islamic marriage in Indonesia, focusing on the alignment between Islamic law and positive law in Indonesia regarding joint ownership between husband and wife. Harta syirkah, defined as partnership in property ownership, is regulated in both Islamic law and the Compilation of Islamic Law (KHI), but its application faces challenges, particularly in the division of property during divorce or after death. This research employs a normative juridical method with an analytical approach to the applicable legal provisions and previous research findings. The discussion includes the concept of harta syirkah in Islamic law, the regulation of harta syirkah in the KHI, challenges in its implementation, and potential solutions to improve its effectiveness. The research findings indicate that although the regulation of harta syirkah is addressed by both Islamic law and positive law in Indonesia, its implementation is hindered by a lack of public understanding, inconsistencies between Islamic law and positive law, and limitations in the religious court system in handling disputes over harta syirkah. As solutions, this study recommends enhanced legal education and outreach, strengthening the religious court system, and promoting clear marital agreements to prevent future disputes. This research is expected to contribute to improving the management of harta syirkah in Islamic marriages in Indonesia. Keywords: Harta Syirkah, Islamic Marriage, Compilation of Islamic Law, Property Management, Property Division Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan harta syirkah dalam perkawinan Islam di Indonesia, dengan fokus pada kesesuaian antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam mengatur harta bersama antara suami dan istri. Harta syirkah, yang diartikan sebagai kemitraan dalam kepemilikan harta, diatur dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun penerapannya masih menemui kendala di lapangan, terutama dalam hal pembagian harta saat perceraian atau kematian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku serta hasil penelitian terdahulu. Pembahasan dalam penelitian ini meliputi konsep harta syirkah dalam hukum Islam, pengaturan harta syirkah dalam KHI, kendala dalam implementasinya, dan solusi yang dapat diupayakan untuk meningkatkan efektivitas pengaturan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan harta syirkah sudah diatur oleh hukum Islam dan hukum positif Indonesia, implementasinya masih terbentur oleh kurangnya pemahaman masyarakat, ketidakselarasan antara hukum Islam dan hukum positif, serta keterbatasan sistem pengadilan agama dalam menangani sengketa harta syirkah. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan pendidikan hukum, penguatan sistem pengadilan agama, serta promosi perjanjian perkawinan yang jelas untuk mencegah sengketa di masa depan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki pengelolaan harta syirkah dalam perkawinan Islam di Indonesia. Kata Kunci: Harta Syirkah, Perkawinan Islam, Kompilasi Hukum Islam, Pengelolaan Harta, Pembagian Harta

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA