cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,081 Documents
 287   288   289   290   291 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN MINUMAN KERAS TANPA IZIN DI KABUPATEN KUBURAYA KECAMATAN SUNGAI RAYA NIM. A1011201202, SYAKIRA ZEVANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Belum maksimal nya penegakan hukum terhadap penjualan minuman keras di wilayah Kabupaten Kubu Raya masih menjadi masalah dan masih banyak penjualan minuman keras yang terjadi. Hal ini tentu saja akan merugikan bagi masyarakat dan pemerintah. Di berbagai kecamatan di wilayah Kabupaten Kubu Raya masih kerap ditemukan kegiatan jual beli minuman keras. Maka dari itu diperlukan sebuah penelitian untuk mencari tahu sebab penegakan hukum terhadap penjualan minuman keras di Kabupaten Kubu Raya masih belum maksimal. Dalam penulisan ini penulis mengangkat rumusan masalah terkait dengan permasalahan yang terjadi yaitu : Mengapa penegakan hukum terhadap penjalan minuman keras di Kabupaten Kubu Raya belum maksimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian terdapat di kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Hasil penelitian yang ingin dicapai yaitu : Pertama, utuk mengetahui informasi dan data penegakan hukum terhadap penjualan minuman keras di Kabupaten Kubu Raya. Kedua, untuk menganalisa mengapa penegakan hukum terhadap penjualan minuaman keras tanpa izin belum maksimal di Kabupaten Kubu Raya. Ketiga, untuk membantu pemerintah mengungkap akibat hukum bagi yang menjual minuman keras tanpa izin di Kabupaten Kubu Raya. Keempat, untuk mengungkapkan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penjualan, Minuman Keras, Tanpa Izin "ƒ ABSTRACT The less than optimal law enforcement against the sale of alcoholic beverages in Kubu Raya Regency is still a problem and there are still many sales of alcoholic beverages that occur. This of course will be detrimental to the community and the government. In various sub-districts in Kubu Raya Regency, buying and selling activities of alcoholic beverages are still often found. Therefore, a study is needed to find out why law enforcement against the sale of alcoholic beverages in Kubu Raya Regency is still not optimal. In this writing, the author raises the formulation of the problem related to the problems that occur, namely: Why is law enforcement against alcoholic beverage sellers in Kubu Raya Regency not optimal? This study uses a sociological legal approach. The location of the research is in Sungai Raya District, Kubu Raya Regency. The research results to be achieved are: First, to find out information and data on law enforcement against the sale of alcoholic beverages in Kubu Raya Regency. Second, to analyze why law enforcement against the sale of alcoholic beverages without a permit has not been optimal in Kubu Raya Regency. Third, to help the government reveal the legal consequences for those who sell alcoholic beverages without a permit in Kubu Raya Regency. Fourth, to reveal the law enforcement efforts carried out by the Police and the Kubu Raya Regency Civil Service Police Unit. Keywords: Law Enforcement, Sales, Liquor, Without Permit
PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN LAKI-LAKI DAYAK DAN PEREMPUAN MELAYU DI DESA SUKA KARYA KECAMATAN MARAU KABUPATEN KETAPANG NIM. A1012181211, DIKI CANDRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Bagi pasangan perkawinan Menurut Hukum adat Perkawinan ialah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat. Perkawinan di Indonesia dipengaruh oleh budaya dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan oleh suatu masyarakat tertentu.Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Pelepasan dari masyarakat adat Dayak Melayu menjadi muslim, mereka masih melakukan perkawinan secara adat dengan menggunakan adat Melayu dan dilakukan oleh masyarakat Muslim. Meskipun upacara Adat Perkawinan sudah mulai jarang ditemukan karena adat pelaksanaannya yang tidak praktis. Dalam melaksanakan Upacara Adat Perkawinan, akulturasi dalam prosesi pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan karena adanya adat Dayak dan syariat Islam yang digabungkan menjadi satu dalam prosesi Adat Perkawinan. Dengan rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Laki-Laki Dayak Dan Perempuan Melayu Di Desa Suka Karya Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang. Dengan tujuan penelitian untuk mendapatkan data dan informasi, factor penyebab, akibat hukum dan upaya yang di lakukan olehketua adat melayu dalam menjaga kelestarian adat istiadat pelaksanaan upacara adat perkawinan adat antara laki-laki dayak dan perempuan melayu yang menggunakan adat istiadat melayu. Dalam penelitian ini dipergunakan Jenis Metode Hukum Empiris dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian yang di capai adalah bahwa upaya yang dilakukan oleh fungsional adat dalam melestarikan adat istiadat adalah dengan melakukan sosialiasasi kepada masyarakat mengenai adat istiadat terutama mengenai adat istiadat perkawinan, selain itu juga upaya yang dilakukan oleh fungsional adat yaitu dengan memberikan sanksi agar masyarakat tau pentingnya untuk tetap melaksanakan adat istiadat yang ada. Kata Kunci : Perkawinan, Adat, Melayu ABSTRACT For couples in marriage According to customary law, marriage is a very important event in the life of indigenous people. Marriage in Indonesia is influenced by the culture and local customary marriage system in relation to the structure of society or family maintained by a particular community. In customary law, marriage is not only an important event for those who are still alive. But marriage is also a very meaningful event and one that fully receives attention and is followed by the spirits of the ancestors of both parties. The release from the Dayak Melayu indigenous community to become Muslims, they still carry out customary marriages using Malay customs and are carried out by Muslim communities. Although the Customary Marriage ceremony has begun to be rarely found because the customs of its implementation are impractical. In carrying out the Customary Marriage Ceremony, acculturation in the procession of the Customary Marriage Ceremony because of the Dayak customs and Islamic law which are combined into one in the Customary Marriage procession. The problem formulation of this research is how the traditional marriage ceremony for Dayak men and Malay women is carried out in Suka Karya Village, Marau District, Ketapang Regency. With the aim of research to obtain data and information, causal factors, legal consequences and efforts made by Malay traditional leaders in preserving the customs of carrying out traditional marriage ceremonies between Dayak men and Malay women who use Malay customs. In this study, the Empirical Legal Method Type was used using qualitative analysis. The results of the study achieved were that the efforts made by customary functionaries in preserving customs were by conducting socialization to the community regarding customs, especially regarding marriage customs, in addition to the efforts made by customary functionaries, namely by giving sanctions so that the community knows the importance of continuing to implement existing customs. Keywords: Marriage, Customs, Malay
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012181214, HELMIANUS RIANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Physical violence, such as beatings, kicking, and slapping, is one of the most common forms of domestic violence. Furthermore, sexual violence, involving forced sexual intercourse, is also common, with the victim not given the opportunity to refuse or consent. Furthermore, indifference to the victim's economic needs, such as providing insufficient spending money, can exacerbate the victim's situation, which traps them in a cycle of violence. Domestic violence can occur in various forms and is often repeated, resulting in profound physical and mental trauma for the victim. Therefore, it is important to understand that any act of domestic violence not only disrupts family harmony but can also negatively impact the victim's psychological and physical health, which in turn impacts their social life. The type of legal research used is the normative juridical research method. The author conducted research on legislation. The data were collected through literature review, namely by examining sources or written materials that could be used in this thesis. Therefore, it can be concluded that the victim experienced physical violence, namely beatings, physical violence, namely beatings, and being pushed. Therefore, it can be concluded that the form of violence perpetrated was physical violence, namely beatings and being pushed. From the discussion above, it can be concluded that domestic violence, based on the sociology of family law, has several issues related to domestic violence, including economic issues, employment, culture, character differences, large age differences, the desire to have children, and weak religious beliefs. Keywords: Domestic Violence, Victims, Abstrak Kekerasan fisik, seperti pemukulan, penendangan, dan penamparan, merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling umum ditemui dalam kasus-kasus rumah tangga. Selain itu, kekerasan seksual yang melibatkan pemaksaan hubungan seksual juga sering terjadi, di mana korban tidak diberi kesempatan untuk menolak atau memberikan persetujuan. Selain itu, ketidakpedulian terhadap kebutuhan ekonomi korban, seperti pemberian uang belanja yang tidak memadai, dapat memperburuk kondisi korban yang terperangkap dalam lingkaran kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, dan sering kali bersifat berulang, yang mengakibatkan trauma fisik maupun mental yang mendalam bagi korban. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa setiap tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak hanya merusak keharmonisan keluarga, tetapi juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan psikologis dan fisik korban, yang pada gilirannya mempengaruhi kehidupan sosial mereka. Tipe penelitian bahan hukum yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis penyusun melakukan penelitian terhadap peraturan perundangan-undangan .pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan yakni dengan mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis yang dapat dijadikan bahan dalam kajian skripsi ini Maka dapat disimpulkan bahwa korban mendapatkan kekerasan fisik yaitu pemukulan, mendapatkan kekerasan fisik yaitu pemukulan dan dan didorong. Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk kekerasan yang dilakukan berbentuk kekerasan fisik yaitu pemukulan dan di dorong. Dari pembahasan diatas disimpulkan bahwa kekerasan rumah tangga berdasarkan sosiologi hukum keluarga banyak beberapa persoalan kekerasan rumah tangga sosiologi keluarga antara lain, persoalan ekonomi, pekerjaan, budaya, perbedaan karakter, perbedaan usia yang jauh, keinginan memperoleh anak dan lemahnya agama. Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Korban,
STRATEGI POLRI DALAM MENANGANI PERMASALAHAN JUDI ONLINE DI KALIMANTAN BARAT (STUDY KASUS PADA DITRESKRIMSUS POLDA KALBAR) NIM. A1011211228, FIRZA WYDASALFA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This research is motivated by the widespread practice of online gambling, which has rapidly expanded through digital platforms. Such activities not only cause public concern but also present significant challenges in law enforcement. The purpose of this study is to identify and analyze the strategies employed by the Special Criminal Investigation Directorate (Ditreskrimsus) of the West Kalimantan Regional Police in addressing online gambling crimes. The type of research applied is juridical-empirical legal research with a descriptive-analytical approach. Data were obtained through literature studies and direct interviews with members of the Special Criminal Investigation Directorate (Ditreskrimsus) of the West Kalimantan Regional Police as well as relevant community members. This study analyzes the implementation of legal provisions, including regulations concerning the prohibition of gambling in the Criminal Code, rules governing the Indonesian National Police, provisions on crime prevention, as well as regulations related to electronic information and transactions that have recently been updated, serving as the legal basis for combating online gambling.The findings indicate that the strategies applied include preemptive, preventive, and repressive efforts. However, the implementation of these strategies still faces several obstacles, including limited information technology, a shortage of competent human resources, and suboptimal inter-agency coordination. Therefore, institutional capacity building, infrastructure support, and regulatory reform that adapts to technological advancements are urgently needed. In addition, it is necessary to enhance the intensity of cyber patrols by thee police as a concrete measure to more quickly detect and take action against online gambling activities. Keywords: Strategy, Online Gambling, Law Enforcemen. Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik judi online yang semakin berkembang pesat melalui platform digital, yang tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum karena belum mendapatkan strategi yang tepat dalam menangani permasalahan judi online di Kalimantan Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang digunakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Barat dalam menangani tindak pidana perjudian online. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-empiris, dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar serta masyarakat terkait. Penelitian ini menganalisis implementasi peraturan perundang- undangan, antara lain ketentuan mengenai larangan perjudian dalam Kitab Hukum Pidana, aturan yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ketentuan mengenai pencegahan serta regulasi yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik yang telah mengalami pembaruan terbaru, sebagai dasar hukum dalam pemberantasan perjudian online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan meliputi upaya preemtif, preventif, dan represif. Namun, implementasi strategi tersebut masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan teknologi informasi, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, serta belum optimalnya kerja sama lintas sektor. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, dukungan sarana dan prasarana, serta pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selain itu perlu ditingkatkan intensitas patrol siber oleh aparat kepolisian sebagai langkah konkret dalam mendekteksi dan menindak lebih cepat aktivitas perjudian online. Kata Kunci: Strategi, Judi Online, Penegakan Hukum.
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022 NIM. A1011191284, RENDRI NOVERI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pelanggaran merek adalah tindakan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melanggar etika bisnis, norma, kesusilaan, dan hukum, yang merugikan produsen, konsumen, dan negara. Penelitian ini mengkaji sengketa merek terkenal Vans, Inc. dengan Halim Suhendy yang mendaftarkan merek Otovansclassic. Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara Nomor: 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dilihat dari jenis penelitian adalah metode hukum normatif, Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach), yaitu dengan cara mempelajari Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Perkara Nomor 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022, sedangkan jika dilihat dari sifat penelitian yaitu bersifat deduktif yang berarti penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Dari hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor Nomor 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022 didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Mahkamah Agung berpendapat bahwa merek tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek penggugat dan didaftarkan dengan itikad tidak baik, yang berpotensi menyesatkan masyarakat. Putusan ini mengabulkan permohonan kasasi Vans, Inc. dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga sebelumnya. Akibat hukum dari putusan ini adalah pembatalan pendaftaran merek tergugat, penguatan perlindungan hukum terhadap merek terkenal, dan pencegahan persaingan usaha tidak sehat. Putusan ini menjadi preseden penting dalam yurisprudensi Indonesia, memperkuat sistem perlindungan kekayaan intelektual, dan selaras dengan komitmen global dalam menindak peniruan merek. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Kekayaan Intelektual, Pelanggaran Merek, Hukum Perdata "ƒ ABSTRACT Trademark infringement is an act to gain profit by violating business ethics, norms, decency, and law, which harms producers, consumers, and the state. This study examines the dispute over the well-known trademark Vans, Inc. with Halim Suhendy, who registered the Otovansclassic brand. The main problem in this research is the legal consideration of the Supreme Court judges in Case Decision Number: 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022. The research method used by the author, based on the type of research, is a normative legal method. Normative legal research is conducted using the Statute Approach, Conceptual Approach, and Case Approach. This involves studying the Supreme Court Decision in Case Number 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Based on the nature of the research, it is deductive, which means the research is intended to provide a detailed, clear, and systematic overview of the main research problem. The results of the research and discussion indicate that the legal considerations used by the Supreme Court Judges in Case Number 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022 are based on Article 21 paragraphs (1) and (3) of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The Supreme Court was of the opinion that the defendant's trademark had a resemblance in its main elements to the plaintiff's trademark and was registered in bad faith, which has the potential to mislead the public. This decision granted Vans, Inc.'s cassation request and overturned the previous Commercial Court decision. The legal consequences of this decision are the cancellation of the defendant's trademark registration, the strengthening of legal protection for famous trademarks, and the prevention of unfair business competition. This decision serves as an important precedent in Indonesian jurisprudence, strengthening the intellectual property protection system, and aligning with global commitments to combat trademark infringement. Keywords: Judges Consideration, Intellectual Property, Trademark Infringement, Civil Law
PELAKSANAAN PASAL 6 AYAT (1) PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG TUGAS KARANG TARUNA (Studi di Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat) NIM. A1011211302, ANNISA NURMAULIDYA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This study discusses the implementation of Article 6 Paragraph 1 of the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 25 of 2019 concerning the Duties of Karang Taruna in Bangka Belitung Laut Village, of of four villages in Pontianak Tenggara District, Pontianak City, West Kalimantan Province. This studyaimsnto determine the implementation of duties in accordance with the Regulation of the Minister pf Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 25 of 2019 Article 6 Paragraph 1 concerning the Duties of Karang Taruna, to determain the inhibitng factors in the implementation of Karang Taruna duties in Bangka Belitung Laut Village, Pontianak Tenggara District, and to determine the role of the Pontianak City Social Service which is the mentor and supervisor of Karang Taruna at the city level. With an empirical legal research method that combines legal analysis with field research to understand how the lawi s applied and operates in society. Which results in an explanation that the implementation of Karang Taruna duties in Bangka Belitung Laut Village is not optimal due to many things. There are inhibiting factors that hamper planned programs and the guidance carried out by the Pontianak City Social Service has not been maximixed. In this way, an organization can run smoothly because there are changes to things that hinder it and are fixed, so that the organization can survive and exist even though the times have changed. Keywords: Youth Organization, Task, Implementation. Abstrak Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pasal 6 ayat 1 pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Tugas Karang Taruna di Kelurahan Bangka Belitung Laut merupakan salah satu dari empat kelurahan di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas yang sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 tentang Tugas Karang Taruna, untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan tugas karang taruna di Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara, dan untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kota Pontianak yang menjadi pembina maupun pengawas karang taruna di tingkat kota. Dengan metode penelitian yuridis empiris yang menggabungkan analisis hukum dengan penelitian lapangan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan beroperasi dalam masyarakat. Yang menghasilkan penjelasan bahwa pelaksanaan tugas karang taruna di kelurahan bangka belitung laut belum optimal yang disebabkan banyak hal. Terdapat faktor-faktor penghambat program-program yang telah direncanakan jadi terhambat serta pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pontianak belum maksimal. Dengan demikian, suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar sebab ada perubahan dari hal-hal yang menghambat tersebut diperbaiki, agar organisasi tersebut dapat bertahan dan ada walaupun sudah berubah zaman. Kata Kunci: Karang Taruna, Tugas, Pelaksanaan
PELAKSANAAN SANKSI KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU PEDOFILIA DALAM PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM INGGRIS NIM. A1011211062, SAHRUL GUNAWAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This research aims to analyze the implementation of chemical castration sanctions against pedophilia offenders through a comparative study between Indonesian positive law and English law. The study focuses on five key aspects: legal basis, type of sanction, implementation procedure, judicial decisions, and supervision mechanisms. The research employs a normative juridical method with a comparative legal approach, using literature review from both primary and secondary legal sources. The findings indicate that in Indonesia, chemical castration is regulated under Law No. 17 of 2016 on Child Protection and further elaborated through Government Regulation No. 70 of 2020 concerning the Procedures for Implementing Chemical Castration, the Installation of Electronic Detection Devices, Rehabilitation, and the Disclosure of Offenders' Identities. The implementation is mandatory based on court decisions and primarily retributive in nature, though it faces criticism related to human rights concerns and rehabilitative effectiveness. In contrast, the United Kingdom regulates sexual offences, including pedophilia, under the Sexual Offences Act 2003. The approach is medical and rehabilitative, where chemical castration is carried out voluntarily as part of a hormonal treatment program supervised by healthcare and criminal justice authorities. This method emphasizes recidivism prevention through offender rehabilitation. The study concludes that Indonesia"™s implementation of chemical castration should be re-evaluated to strike a better balance between deterrence, victim protection, and offender rehabilitation drawing lessons from the more holistic and rights-sensitive approach applied in the United Kingdom. Keyword : Chemical Castration, Pedophilia, Legal Comparison Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia dalam perspektif perbandingan antara hukum positif Indonesia dan hukum Inggris. Fokus penelitian meliputi lima aspek utama: dasar hukum, jenis sanksi, prosedur pelaksanaan, putusan hakim, dan sistem pengawasan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, melalui studi literatur terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, sanksi kebiri kimia diatur dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, serta diperinci lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku. Pelaksanaan sanksi ini bersifat represif dan wajib dijalankan berdasarkan putusan hakim, namun pelaksanaannya menghadapi tantangan dari aspek HAM dan efektivitas rehabilitatif. Di sisi lain, Inggris mengatur penanganan terhadap pelaku kejahatan seksual, termasuk pedofilia, melalui Sexual Offences Act 2003. Pendekatannya bersifat medis dan rehabilitatif, di mana kebiri kimia dilakukan secara sukarela sebagai bagian dari program pengobatan hormonal di bawah pengawasan layanan kesehatan dan kriminal. Pendekatan ini lebih menekankan pencegahan residivisme melalui rehabilitasi. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan kebiri kimia di Indonesia agar lebih berimbang antara efek jera, perlindungan korban, dan pemulihan pelaku, seperti yang telah diterapkan di Inggris. Kata Kunci : Sanksi Kebiri Kimia, Pedofilia, Perbandingan Hukum
PELACAKAN & PERAMPASAN ASET TERHADAP TERPIDANA YANG TIDAK MEMBAYAR UANG PENGGANTI DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011211205, JOY PATRIA SIMAMORA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Asset tracing and confiscation are essential to recovering state losses from corruption crimes, yet practices at the Pontianak District Prosecutor"™s Office show limited effectiveness. Between 2020 and 2024, out of 34 corruption cases, seven resulted in unrecovered losses totaling IDR 23.49 billion due to untraced assets of convicted persons. Although final and binding court judgments provide a legal basis for execution, Article 18 of the Anti-Corruption Law permits imprisonment as a substitute for compensation, creating normative and practical dilemmas since state losses are not always recovered despite a formal legal foundation. This research examines the implementation of asset tracing and confiscation in Pontianak, analyzes obstacles, and formulates recommendations to improve effectiveness. Using a socio-legal research approach with an explanatory nature, primary data were obtained through interviews with prosecutorial executors and community leaders (RT/RW), while secondary data were drawn from legislation, court decisions, and legal literature. Qualitative analysis identified obstacles including the uncertainty of substantive law concerning prosecutorial authority in tracing and confiscation, insufficient prosecutors and institutional support within the legal structure, and weak coordination with the community, which limits access to valuable local information. The study concludes that asset tracing and confiscation efforts in Pontianak remain far from optimal, undermining state loss recovery, and emphasizes the urgency of enacting a Comprehensive Asset Confiscation Law to establish a stronger normative framework, ensure the enforceability of court judgments, and enhance the state"™s capacity to prevent further financial losses. Keywords: asset tracing, asset confiscation, compensation order, corruption crime, Pontianak, state loss recovery. Abstrak Pelacakan dan perampasan aset merupakan aspek penting dalam pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, namun praktik di Kejaksaan Negeri Pontianak menunjukkan efektivitas yang belum optimal. Pada periode 2020"“2024, dari 34 perkara korupsi yang ditangani, terdapat 7 perkara dengan kerugian negara sebesar Rp23,49 miliar yang tidak dapat dipulihkan karena aset terpidana tidak terlacak. Meskipun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memberikan dasar eksekusi, Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih memungkinkan pidana penjara sebagai pengganti kewajiban pembayaran uang pengganti, sehingga menimbulkan dilema normatif maupun praktis karena pemulihan kerugian negara tidak selalu tercapai meskipun terdapat landasan hukum formal. Penelitian ini mengkaji implementasi pelacakan dan perampasan aset di Pontianak, menganalisis hambatan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pemulihan aset negara. Dengan pendekatan socio-legal yang bersifat eksplanatori, data primer diperoleh melalui wawancara dengan jaksa eksekutor dan tokoh masyarakat (RT/RW), sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Analisis kualitatif menunjukkan hambatan utama berupa ketidakpastian substansi hukum terkait kewenangan jaksa dalam pelacakan dan perampasan, keterbatasan jumlah jaksa serta dukungan kelembagaan dalam struktur hukum, dan lemahnya koordinasi dengan masyarakat yang mengakibatkan hilangnya potensi informasi lokal yang berharga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya pelacakan dan perampasan aset di Pontianak masih jauh dari optimal sehingga menghambat pemulihan kerugian negara, serta menekankan urgensi pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset yang komprehensif untuk memperkuat kerangka normatif, menjamin pelaksanaan putusan pengadilan, dan meningkatkan kapasitas negara dalam mencegah kerugian keuangan lebih lanjut. Kata kunci: pelacakan aset, perampasan aset, uang pengganti, tindak pidana korupsi, Pontianak, pemulihan kerugian negara.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA FASILITAS ALAT KEBUGARAN PADA PUSAT KEBUGARAN DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012211096, TIARA NAULIDYA JANUARIZKY LUBIS
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This research examines the responsibility of business operators toward consumers who use fitness equipment facilities at fitness centers in South Pontianak Sub-districts. The study aims to analyze the implementation of consumer legal protection based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which protects consumer rights and ensures services meet promised standards.The research employs an empirical method with primary data obtained through questionnaires distributed to fitness center managers and consumers, as well as secondary data collected through literature studies on consumer protection regulations and fitness center management practices.The results indicate that some fitness centers implement business operator responsibilities in ensuring consumer rights to comfort and safety. However, not all fitness centers take adequate preventive measures to anticipate accidents that may occur to consumers while using fitness equipment facilities. The study found that policies regarding standard operating procedures for fitness center management vary among institutions, resulting in service inconsistencies. Consumers who experience accidents have not received prompt and adequate emergency response services, potentially violating consumer rights and business operator obligations, particularly in cases occurring at one fitness center in Pontianak City that has violated consumer protection provisions. Keywords: Business Actor Responsibility; Consumer Legal Protection;Fitness Center;Fitness Equipment Facilities. Abstrak Penelitian ini membahas tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen pengguna fasilitas alat kebugaran pada pusat kebugaran di Kecamatan Pontianak Selatan. Penelitian bertujuan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melindungi hak konsumen dan memastikan layanan sesuai standar yang dijanjikan.Penelitian menggunakan metode empiris dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner kepada pengelola pusat kebugaran dan konsumen, serta data sekunder melalui studi literatur mengenai regulasi perlindungan konsumen dan praktik pengelolaan pusat kebugaran.Hasil penelitian menunjukkan adanya implementasi tanggung jawab pelaku usaha pada sebagian pusat kebugaran dalam menjamin hak konsumen memperoleh kenyamanan dan keamanan. Namun, tidak semua pusat kebugaran mengambil langkah preventif memadai untuk mengantisipasi kecelakaan konsumen saat menggunakan fasilitas alat kebugaran. Penelitian menemukan kebijakan standar operasional prosedur pengelolaan pusat kebugaran bervariasi antar-institusi, mengakibatkan inkonsistensi pelayanan. Konsumen yang mengalami kecelakaan belum mendapatkan layanan tanggap darurat yang cepat dan memadai, sehingga berpotensi melanggar hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, khususnya dalam kasus di salah satu pusat kebugaran Kota Pontianak yang telah melanggar ketentuan perlindungan konsumen. Kata Kunci: Tanggung jawab pelaku usaha; perlindungan hukum konsumen; pusat kebugaran; fasilitas alat kebugaran.
TANGGUNG JAWAB PEMBERI KERJA TERHADAP PEMENUHAN HAK PEKERJA PEREMPUAN PADA SALAH SATU RUMAH MAKAN DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011211311, CITRA AMANDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Female workers are a group with specific needs and vulnerabilities in employment relationships, both biologically Emand socially. Therefore, the protection of female workers"™ rights is an essential aspect of labor law, including within the informal sector which has so far received little attention. In practice, female workers in the informal sector often face injustices such as the absence of menstrual and maternity leave, the lack of breastfeeding facilities, and the risk of discrimination without adequate protection. Based on this, the research problem is formulated as follows: "What is the form of employer responsibility regarding the fulfillment of female workers"™ rights in one restaurant in Pontianak City?" The study employs an empirical legal research method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, questionnaires, and library research, using direct communication techniques with employers and trade unions, as well as indirect communication with female workers. The data were then analyzed qualitatively to reveal the forms of fulfillment and the consequences of the non-fulfillment of female workers"™ rights. The findings indicate that employer responsibility has not fully complied with statutory provisions. Rights such as menstrual and maternity leave are only granted in a limited manner and accompanied by salary deductions, while breastfeeding facilities are unavailable. The main inhibiting factors include limited workforce, small-scale business operations, and low legal awareness. Although potential legal consequences exist, enforcement is difficult due to minimal supervision and workers"™ reluctance to report violations. Trade unions provide assistance mechanisms, but female informal workers are generally hesitant to use them for fear of dismissal.. Keywords: Employer responsibilities, female workers, informal sector, normative rights, fulfillment of rights, Pontianak City. Abstrak Pekerja perempuan merupakan kelompok dengan kebutuhan dan kerentanan khusus dalam hubungan kerja, baik secara biologis maupun sosial. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak pekerja perempuan menjadi aspek penting dalam hukum ketenagakerjaan, termasuk di sektor informal yang selama ini kurang mendapat perhatian. Dalam praktiknya, pekerja perempuan di sektor informal sering menghadapi ketidakadilan, seperti tidak diberikannya cuti haid, cuti melahirkan, tidak tersedianya fasilitas menyusui, serta risiko diskriminasi tanpa perlindungan memadai. Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: "Bagaimana bentuk tanggung jawab pemberi kerja terhadap pemenuhan hak pekerja perempuan pada salah satu rumah makan di Kota Pontianak?" Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan, dengan teknik komunikasi langsung kepada pemberi kerja dan serikat pekerja, serta komunikasi tidak langsung dengan pekerja perempuan. Data kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengungkap bentuk pemenuhan hak dan akibat dari tidak terpenuhinya hak pekerja perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pemberi kerja belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hak berupa cuti haid dan cuti melahirkan hanya diberikan secara terbatas dan disertai pemotongan gaji, sementara fasilitas menyusui tidak tersedia. Hambatan utama meliputi keterbatasan tenaga kerja, skala usaha kecil, serta rendahnya pemahaman hukum. Akibat hukum berpotensi muncul, namun sulit ditegakkan karena minimnya pengawasan dan rendahnya keberanian pekerja untuk melapor. Serikat pekerja menyediakan mekanisme pendampingan, tetapi pekerja informal perempuan umumnya enggan memanfaatkannya karena takut diberhentikan.. Kata Kunci: Tanggung Jawab pemberi kerja, pekerja perempuan, sektor informal, hak normatif, pemenuhan hak, Kota Pontianak.

Page 289 of 309 | Total Record : 3081

 287   288   289   290   291 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue