Garuda - Garba Rujukan Digital

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PERHOTELAN ATAS HILANGANNYA BARANG TAMU HOTEL MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus di Hotel Aston Kota Pontianak) NIM. A1012181262, YUNI SATYANINGSIH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Hotel company managers must be able to protect consumer rights that are clearly regulated in Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Among them, business actors must be able to guarantee consumer rights as stated in Article 4 letter (a), namely the right to comfort, security, and safety in consuming goods and/or services. This research is an empirical legal research, namely a research method that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior obtained from direct observation. Hotels are one of the businesses that provide service services. One of the services provided is in the form of security for both consumers and consumer goods such as jewelry, electronic devices, vehicles, or other clothing equipment. The hotel must try as much as possible to minimize the occurrence of an incident of loss of hotel guests' belongings. One example is by providing CCTV at every point and hotel corridor, and in the hotel room is also equipped with a Safe Deposit Box which is useful for transferring valuables. That the loss of hotel guest items (consumers) who are staying means that the hotel business actor does not fulfill the security and comfort obligations for hotel guests. If there is a loss of goods, the hotel business actor can be held responsible as stated in Article 19 of Law No. 8 of 1999 concerning the provision of compensation. Keywords: Hotel, Consumer Protection ABSTRAK Pengelola perusahaan perhotelan sejatinya harus dapat melindungi hak-hak konsumen yang sudah jelas diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Diantaranya adalah pelaku usaha harus dapat menjamin hak-hak konsumen seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 huruf (a) yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian yang fakta menggunakan-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang didapat dari pengamatan langsung Hotel salah satu usaha yang menyediakan pelayanan jasa. Pelayanan yang diberikan salah satunya berupa keamanan baik untuk diri konsumen maupun barang bawaan konsumen seperti perhiasan, alat elektronik, kendaraan, maupun peralatan sandang yang lainnya. Pihak Hotel pasti berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalkan terjadinya suatu kejadian kehilangan barang-barang milik tamu hotel. Salah satu contoh dengan disediakan CCTV yang berada di setiap titik dan Lorong hotel, dan di dalam kamar hotel juga dilengkapi Safe Deposit Box yang berguna untuk mengalihkan barang-barang berharga.bahwa Kehilangan barang tamu hotel (konsumen) yang sedang menginap berarti pelaku usaha perhotelan, tidak memenuhi kewajiban keamanan, kenyamanan bagi tamu hotel. Apabila terjadi kehilangan barang, maka pelaku usaha perhotelan dapat dikenakan tanggung jawab sebagaimana terdapat dalam pasal 19 UU No.8 Tahun 1999 mengenai pemberian ganti rugi. Kata Kunci : Hotel, Perlindungan Konsumen

EFEKTIVITAS PEMENUHAN HAK KONSELING DARI DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK ATAS PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS I.A NIM. A1011181023, SALLY
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Humans are social creatures, and marriage is one such interaction that binds a relationship to establish a new family (household). However, marriage is only permitted if the man and woman have reached the age of 19 (nineteen). Therefore, there are still deviations in underage marriages. Therefore, Law No. 1 of 1974 concerning Marriage provides a solution in the form of a marriage dispensation from the court. The Pontianak Class I.A Religious Court then collaborated with the Pontianak City Health Office in accordance with cooperation agreements no. W14-A1/1448/HM.01.1/VI/2022 and no. 800/11699/Dinkes-UA/2022. One of the requirements for submitting a marriage dispensation application is a Health Certificate from the Community Health Center, which is one of the factors that will determine the granting of the dispensation application. This includes counseling facilitated by the Pontianak City Health Office through the Community Health Center. The problem formulation in this study is "Has the Fulfillment of Counseling Rights from the Pontianak City Health Office for Marriage Dispensation Applications at the Pontianak Class I.A Religious Court Been Effective?" The purpose of this study was to gather and obtain data on the fulfillment of the right to counseling for marriage dispensation requests, to reveal the effectiveness of the fulfillment of the right to counseling for marriage dispensation, and to determine the legal consequences of the fulfillment of counseling by the Pontianak Class I.A Religious Court and the Pontianak City Health Office. The method used in this study was empirical legal research with a qualitative descriptive nature. The results show that since the Cooperation Agreement between the Pontianak Class I.A Religious Court and the Pontianak City Health Office, the fulfillment of the right to counseling has been carried out once throughout the process of obtaining a Health Certificate, but it has not been effective in reducing the high number of marriage dispensation requests at the Pontianak Class I.A Religious Court. The legal consequence of fulfilling the counseling requirements is the Health Certificate, which is one of the essential documents required for a marriage dispensation application at the Pontianak Class I.A Religious Court. Failure to do so will result in the marriage dispensation application being "null and void," meaning that the marriage between the prospective bride and groom will not take place. Conversely, if all the required documents are fulfilled, an underage marriage will occur. Keywords: Marriage Dispensation, Counseling, Health Office, Religious Court. ABSTRAK Manusia merupakan makhluk sosial untuk menjalani sebuah interaksi sosial dan perkawinan merupakan salah satu interaksi sosial untuk mengikat suatu hubungan untuk menjalanin sebuah keluarga baru (rumah tangga). Akan tetapi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sehingga masih terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan dibawah umur oleh karena itu UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan jalan keluar berupa dispensasi kawin dari Pengadilan. Kemudian Pengadilan Agama Pontianak Kelas I.A melaksanakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Pontianak sesuai dengan perjanjian kerjasama no : W14-A1/1448/HM.01.1 /VI/2022 dan no : 800/11699/Dinkes-UA/2022 Kemudian pada syarat pengajuan permohonan dispensasi kawin terdapat salah satu syarat yaitu Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas yang menjadi salah satu faktor akan terkabulkannya pemohonan dispensasi yang di dalamnya terdapat konseling yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak melalui Puskesmas Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Apakah Pemenuhan Hak Konseling Dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak Atas Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pontianak Kelas I.A Telah Efektif?". Tujuan penelitian ini adalah mencari dan mendapatkan data tentang pemenuhan hak konseling atas permohonan dispensasi kawin, untuk mengungkapkan efektivitas atas pemenuhan hak konseling dispensasi kawin, untuk mengetahui apa saja akibat hukum dari pemenuhan konseling oleh Pengadilan Agama Pontianak Kelas I.A dan Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif kualitatif.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak adanya Perjanjian Kerja sama Antara Pengadilan Agama Pontianak Kelas I.A Dengan Dinas Kesehatan Kota Pontianak membuktikan bahwa pemenuhan hak konseling sudah terlaksanakan sebanyak 1 kali sepanjang proses mendapatkan Surat Keterangan Sehat tapi tidak efektif untuk menurunkan tingginya angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pontianak Kelas I.A. Akibat hukum dari pemenuhan konseling yang dimaksud merupakan hasil dari hasil Surat Keterangan Sehat yang merupakan salah satu berkas penting dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pontianak Kelas I.A sehingga jika tidak terpenuhi maka akibat hukumnya adalah berkas pemohonan dispensasi kawin akan mengakibatkan "batal demi hukum" atau bisa dikatakan tidak akan ada perkawinan antara calon mempelai wanita dan pria, tapi sebaliknya jika berkas semua terpenuhi maka akan terjadinya perkawinan di bawah umur. Kata kunci: Dispensasi Kawin, Konseling, Dinas Kesehatan, Pengadilan Agama.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA CREDIT UNION SEMANDANG JAYA DI KABUPATEN KETAPANG NIM. A1012201143, CORNELIS WIJI PRAMANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This study aims to analyze the legal protection provided to members of the Semandang Jaya Credit Union Cooperative in Ketapang Regency and to examine the implementation and effectiveness of such protection in practice. As a business entity based on the principles of membership and mutual cooperation, cooperatives have a responsibility to safeguard the rights of their members, both economically and legally. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach, involving field studies through interviews with cooperative management, members, and relevant stakeholders. The results of the research show that the legal relationship between members who save funds and the cooperative begins with members becoming part of the cooperative and the existence of savings and loan activities involving members and the Cu Semandang cooperative. In this thesis there are also several weaknesses or shortcomings which are the main problems, namely the lack of internal supervision and audits, lack of transparency of financial information and lack of management training. In this writing, the author also implements the law in carrying out the authority of cooperatives in carrying out their obligations, namely the guidelines for article 30 of law number 25 of 1992 concerning cooperatives, and discusses the savings and loan activity system in CU Semandang Jaya. The study recommends enhancing members' legal capacity through cooperative education, strengthening internal supervisory systems, and optimizing the role of local government in cooperative development. Effective legal protection is expected to increase member trust and promote sustainable institutional strengthening of the cooperative. Keywords: Legal relationship process, legal protection, cooperatives, members, Credit Union, Ketapang. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anggota Koperasi Kredit (Credit Union) Semandang Jaya di Kabupaten Ketapang, serta mengkaji pelaksanaan dan efektivitas perlindungan tersebut dalam praktik. Koperasi sebagai badan usaha yang berbasis pada prinsip keanggotaan dan kekeluargaan memiliki tanggung jawab dalam menjamin hak-hak anggotanya, baik dalam aspek ekonomi maupun hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan studi lapangan melalui wawancara dengan pengurus, anggota koperasi, serta pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam hubungan hukum antara anggotaa penyimpan dana dengan koperasi yakni diawali dengan masuknya anggota menjadi bagian koperasi dan adanya aktfitas simpan pinjam yang melibatkan anggota dan koperasi Cu Semandang.Di dalam skripsi ini juga terdapat beberapa kelemahan atau kekurangan yang menjadi utama dalam permasalahan yakni minimnya pengawasan internal dan audit,kurangnya transaparansi informasi keungan dan minimnya pelatihan pengurus. Didalam penulisan ini juga penulis mengimplementasikan hukum dalam menjalankan kewenangan koperasi dalam menjalankan kewajibannya, yaitu pada pedoman pasal 30 undang-undang nomor 25tahun 1992 tentang perkoperasian, dan mebahasa memngenai sistem aktivitas simpan pinjam yang ada di CU Semandang Jaya. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas hukum anggota melalui pendidikan koperasi, penguatan sistem pengawasan internal, dan optimalisasi peran pemerintah daerah dalam pembinaan koperasi. Dengan perlindungan hukum yang efektif, diharapkan kepercayaan anggota terhadap koperasi dapat meningkat dan mendorong penguatan kelembagaan koperasi secara berkelanjutan. Kata kunci: Proses hubungan hukum, Perlindungan hukum, koperasi, anggota, Credit Union, Ketapang.

PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KOTA TERHADAP PEKERJA BERMUDA COFFEE DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011181257, MUHAMMAD ZEAN SEJAGAD
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Pengupahan merupakan masalah sangat krusial dalam bidang ketenagakerjaan bahkan apabila tidak profesional dalam menangani pengupahan tidakjarang menjadipotensiperselisihan serta mendorong timbulnya mogokkerja dan unjuk rasa. Upah minimum merupakan upah minimal yang berhak diterima oleh para pekerja, nominal upah mereka tidak boleh berada di bawah ketentuan upah minimum. Pekerja coffee shop juga merupakan pekerja seperti pada umumnya, sehingga mereka berhak mendapatkan upah yang layak sesuai dengan kontribusi dan pekerjaan yang mereka lakukan termasuk mendapatkan upah minimum kota yang sudah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau biasa juga dikenal dengan penelitian doktrinal adalah penelitian sosiologis yang mengkaji mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Cakupan penelitian ini berkaitan dengan penelitian tentang identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Kemudianyang menjaditujuan penelitian ini adalahuntuk mendapatkan data dan informasi mengenai : (1) Pelaksanaan upah minimum kota terhadap pekerja di Bermuda Coffee Pontianak. (2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan upah minimum kota terhadap pekerja di Bermuda Coffee Pontianak. (3) Akibathukumbagipengusahapemilik coffe shop yang tidak memberikan upah minimum kepada pekerja. (4) Upaya hukum yang dilakukan pekerja jika tidak dibayar sesuai dengan upah minimum. Hasil dan analisis penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan upah minimum kota terhadap pekerja di Bermuda Caffe Pontianak belum terlaksana sebagaimana mestinya. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian upah minimum kota terhadappekerjadi bermuda caffe pontianak antara lain: Kurangnya pemahaman atau literasi hukum dari pengusaha, Kurangnya pengetahuan pelaku usaha, kondisi keuangan usaha dan pendapatan yang belum stabil atau masih dalam masa merintis, kurangnya sosisalisasi dan lemahnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Pemerintah. Akibat hukum bagi pengusaha pemilik coffeshop yang tidak memberikan upah minimum kepada pekerjadapat mengakibatkansanksi perdata yakni wanprestasisesuaidengan Pasal 1239 KUHperdata atau menggantibiaya, ganti rugi yang disebabkan kelalaiannya, kemudian mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHperdata sertapekerjayang dirugikan berhakmengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Upaya hukum yang dilakukan pekerja jika tidak dibayar sesuai dengan upah minimum yakni, melakukan perundingan bipartit, melalui mediasi serta penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat. Kata Kunci : Coffeshop, Pekerja, Upah Minimum Kota. ABSTRACT Wage is a very crucial issue in the field of labor, even if it is not professional in handling wages, it is not uncommon to become a potential dispute and encourage strikes and demonstrations. Minimum wage is the minimum wage that workers are entitled to receive, their nominal wage cannot be below the minimum wage provisions. Coffee shop workers are also workers in general, so they are entitled to a decent wage in accordance with their contribution and the work they do, including getting the city minimum wage that has been determined in accordance with applicable laws and regulations. The method used in this research is empirical legal research method. Empirical legal research or commonly known as doctrinal research is sociological research that examines the process of the occurrence and operation of law in society. The scope of this research is related to research on legal identification and research on legal effectiveness. The data analysis used in this research is descriptive analysis. Then the purpose of this research is to obtain data and information about: (1) Implementation of the city minimum wage for workers at Bermuda Coffee Pontianak. (2) What factors influence the implementation of the city minimum wage for workers at Bermuda Coffee Pontianak. (3) Legal consequences for coffee shop owners who do not provide minimum wages to workers. (4) Legal remedies taken by workers if they are not paid in accordance with the minimum wage. The results and analysis of this study show that the implementation of the city minimum wage for workers at Bermuda Caffe Pontianakhas not been carried out properly. The factors influencing the implementation of the city minimum wage for workers at Bermuda Caffe Pontianak include: lack of legal understanding or literacy among employers, lack of knowledge among business operators, unstable financial conditions or businesses still in their early stages, insufficient socialization, and weak internal oversight by the government. Legal consequences for business owners of coffee shops who fail to pay the minimum wage to workers may result in civil penalties, such as breach of contract under Article 1239 of the Civil Code or compensation for costs and damages caused by negligence, which may also constitute a breach of the law under Article 1365 of the Civil Code. Additionally, affected workers have the right to file a civil lawsuit through the Industrial Relations Court. Legal actions that workers may take if they are not paid the minimum wage include engaging in bilateral negotiations, mediation, and resolving disputes through the Industrial Relations Court at the local District Court. Keywords: Coffee Shop, Workers, City Minimum Wage.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI HAND PHONE (HP) BEKAS DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011181118, AMOS HOTMA PANDAPOTAN SIMANJUNTAK
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT The implementation of legal protection in used mobile phone sales agreements has not been optimal due to ongoing issues experienced by buyers.The research question is: "What is the legal protection for buyers in used mobile phone sales agreements in Pontianak City?"The aim is to obtain data and information on legal protection for buyers in used mobile phone (HP) sales and purchase agreements in Pontianak City. To reveal the factors causing the lack of legal protection for buyers in used mobile phone (HP) sales and purchase agreements in Pontianak City. To determine the legal consequences for sellers who have not provided legal protection for buyers in used mobile phone (HP) sales and purchase agreements in Pontianak City. To determine the efforts made by buyers who have not received legal protection in used mobile phone (HP) sales and purchase agreements in Pontianak City. And to answer these objectives, the researcher used the empirical legal research method. This method is a legal research method that functions to be able to observe the law in a real sense by examining how the law works in a community environment. Therefore, the empirical legal research method can also be said to be sociological legal research.Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That legal protection for buyers in used mobile phone (HP) sales and purchase agreements in Pontianak City has not been fully implemented because in the implementation of the sales and purchase agreement there are still problems where the purchased goods are defective or damaged so that the mobile phone cannot be used by the buyer. That the factors causing the lack of legal protection for buyers In a used mobile phone (HP) sale and purchase agreement in Pontianak City, this is caused by several factors, including the condition of the purchased item not matching the offer and the presence of unknown defects in the item, resulting in the buyer being dissatisfied with the sale and purchase made by the seller. The legal consequences for sellers who fail to provide legal protection for buyers in a used mobile phone (HP) sale and purchase agreement in Pontianak City are that the seller must provide compensation to the buyer, either in the form of free phone service or a replacement of the purchased phone according to the agreed-upon terms. The efforts made by buyers who do not receive legal protection in a used mobile phone (HP) sale and purchase agreement in Pontianak City include negotiating through deliberation between the two parties to find a solution to the ongoing problem. This is done because the parties do not want to resolve the issue through negotiation and deliberation. Keywords: Legal Protection, Sale and Purchase Agreement, Used Mobile Phone ABSTRAK Pelaksanaan perlindungan hukum dalam perjanjian jual beli handphone bekas belum terlaksana dengan baik karena masih terdapat permasalahan yang dialami oleh pembeli. Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Handphone (HP) Bekas Di Kota Pontianak?" dengan tujuan Untuk mendapatkan data dan informasi tentang perlindungan hukum bagi pembeli dalam perjanjian jual beli handphone (HP) bekas di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan faktor yang menjadi penyebab belum dilaksanakannya perlindungan hukum bagi pembeli dalam perjanjian jual beli handphone (HP) bekas di Kota Pontianak. Untuk mengetahui akibat hukum bagi penjual yang belum melakukan perlindungan hukum bagi pembeli dalam perjanjian jual beli handphone (HP) bekas di Kota Pontianak. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak pembeli yang belum mendapatkan perlindungan hukum dalam perjanjian jual beli handphone (HP) bekas di Kota Pontianak. Dan untuk menjawab tujuan tersebut peneliti menggunakan metode Penelitian hukum empiris dimana metode ini adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa perlindungan hukum bagi pembeli dalam perjanjian jual beli handphone (HP) bekas di Kota Pontianak belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena dalam pelaksanaan perjanjian jual beli masih terdapat persoalan dimana barang yang dibeli terdapat cacat atau kerusakan yang dialami sehingga handphone tidak dapat digunakan oleh pembeli. Bahwa faktor penyebab belum dilaksanakannya perlindungan hukum bagi pembeli dalam perjanjian jual beli handphone (HP) bekas di Kota Pontianak yang mana hal tersebut disebabkan oleh bebarapa faktor antara lain adalah Barang yang dibeli kondisi tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan serta Terdapat cacat pada barang yang tidak diketahui sehingga pembeli merasa tidak puas atas jual beli yang dilakukan oleh penjual handphone. Bahwa akibat hukum bagi penjual yang belum melakukan perlindungan hukum bagi pembeli dalam perjanjian jual beli handphone (HP) bekas di Kota Pontianak adalah mengakibatkan penjual harus memberikan Ganti kerugian kepada pembeli baik itu berupa servis handphone secara Cuma-Cuma maupun melakukan penggantian handphone yang dibeli sesuai dengan yang telah disepakati. Bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak pembeli yang belum mendapatkan perlindungan hukum dalam perjanjian jual beli handphone (HP) bekas di Kota Pontianak adalah dengan melakukan negosiasi melalui musyawarah antara kedua belah pihak untuk mendapatkan Solusi atas permasalahan yang sedang terjadi hal tersebut dilakukan karena upaya melalui negosiasi dan musyawarah adalah karena para pihak tidak ingin menyelesaikan persoalan tersebut sampai ke ranah hukum Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perjanjian Jual Beli, Handphone Bekas

ANALISIS YURIDIS PERAN ASURANSI KREDIT TERHADAP KREDIT MACET DI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT CABANG FLAMBOYAN KOTA PONTIANAK NIM. A1012211086, SISCA TRI ANGGELIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The research, "A Legal Analysis of the Role of Credit Insurance in Resolving Bad Debts at PT. Bank Pembangunan Daerah Perseroda Kalimantan Barat, Flamboyan Branch, Pontianak City," aims to determine and explain the role of credit insurance in resolving bad debts at PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Perseroda, Flamboyan Branch, Pontianak City. To identify and analyze the obstacles in implementing the role of credit insurance in resolving bad debts at PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Perseroda, Flamboyan Branch, Pontianak City. To reveal the efforts that can be taken by the debtor and PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Perseroda, Flamboyan Branch, Pontianak City to address bad debts. This research was conducted using an empirical legal method with a descriptive analytical approach, namely legal research that functions to examine law in a concrete sense by examining how law works in a community environment. Therefore, the empirical legal research method can also be described as sociological legal research. Based on the research results and discussion, the following conclusions were obtained: The role of credit insurance in resolving bad debts at PT. West Kalimantan Regional Development Bank Perseroda Flamboyan Branch, Pontianak City supports the development of Micro, Small, Medium Enterprises, and Cooperatives (MSMEs), helping to reduce the risk of bad debt for lenders by providing collateral for the loans disbursed. Jamkrida credit includes various types of credit, including productive credit, multipurpose credit, and working capital credit, the source of repayment of which can be from the business or a fixed salary for employees. That the obstacles in implementing the role of credit insurance in resolving bad debt at PT. West Kalimantan Regional Development Bank Perseroda Flamboyan Branch, Pontianak City are internally the high claim ratio that risks shaking the financial stability of the insurance company, unclear information related to debtor customers because the insurance company does not know the debtor's condition in detail, externally regulatory changes, political conditions, and moral hazard also worsen the situation. It is not uncommon to find cases of debtors hiding financial information or manipulating documents to obtain credit. That efforts can be made by the debtor and PT. West Kalimantan Regional Development Bank, Flamboyan Branch, Pontianak City, for Bad Debts. Prior to legal action, the parties undertake a deliberation process. After the debtor fails to fulfill their obligations, the bank will contact the insurance company to resolve the problem. Keywords: Role, Credit Insurance, Bad Debts Abstrak Penelitian tentang "Analisis Yuridis Peran Asuransi Kredit Terhadap Kredit Macet Di PT Bank Pembangunan Daerah Perseroda Kalimantan Barat Cabang Flamboyan Kota Pontianak", bertujuan Untuk mengetahui serta memaparkan peran Asuransi Kredit Dalam Menyelesaikan Kredit Macet Di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Perseroda Cabang Flamboyan Kota Pontianak. Untuk mengetahui serta menganalisis hambatan dalam pelaksanaan peran Asuransi Kredit Dalam Menyelesaikan Kredit Macet Di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Perseroda Cabang Flamboyan Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Debitur dan pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Perseroda Cabang Flamboyan Kota Pontianak atas kredit macet Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa peran asuransi kredit dalam menyelesaikan kredit macet di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Perseroda Cabang Flamboyan Kota Pontianak mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK), membantu mengurangi risiko kredit macet bagi pemberi pinjaman dengan memberikan jaminan atas kredit yang disalurkan. Kredit Jamkrida meliputi berbagai jenis kredit, termasuk kredit produktif, kredit multiguna, dan kredit modal kerja, yang sumber pengembaliannya bisa dari usaha ataupun gaji tetap bagi pegawai. Bahwa hambatan dalam pelaksanaan peran asuransi kredit dalam menyelesaikan kredit macet di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Perseroda Cabang Flamboyan Kota Pontianak adalah secara internal tingginya rasio klaim yang berisiko mengguncang stabilitas keuangan perusahaan asuransi, informasi yang kurang jelas berkaitan dengan nasabah debitur karena Perusahaan asuransi tidak mengetahui secara detail kondisi debitur, secara ekternal perubahan regulasi, kondisi politik, serta moral hazard juga memperburuk situasi. Tidak jarang ditemukan kasus debitur yang menyembunyikan informasi keuangan atau memanipulasi dokumen untuk mendapatkan kredit. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak debitur dan pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Perseroda Cabang Flamboyan Kota Pontianak Atas Kredit Macet, dimana upaya yang dilakukan oleh para pihak sebelum melangkah ke jalur hukum adalah dengan melakukan upaya musyawarah antara kedua belah pihak setelah debitur tidak dapat menjalankan kewajiban selanjutnya maka pihak bank akan menghubungi pihak asuransi untuk dapat menyelesaikan kredit yang bermasalah. Kata Kunci : Peran, Asuransi Kredit, Kredit Macet

TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 526/PDT/G/2012/PN.JKT.SEL NIM. A1012211046, ANNISYA ANGGRAENY
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This research aims to analyze the legal considerations of judges in Decision Number 526/Pdt/G/2012/PN.Jkt.Sel concerning the annulment of a prenuptial agreement made after the marriage had taken place. The main issue of this research is whether the judges' considerations fulfilled the objectives of law, namely legal certainty, justice, and expediency. The study applies a normative juridical method with a descriptive-analytical approach. Data were obtained through library research by examining primary legal materials, such as legislation and court decisions, as well as secondary legal materials including doctrines and literature related to prenuptial agreements.The results show that the Panel of Judges declared the prenuptial agreement null and void because it was made after the marriage, which is contrary to Article 29 of Law Number 1 of 1974 on Marriage and Article 147 of the Civil Code. The judges did not assess the substance of the agreement but rather focused on the formal aspect, particularly the timing of its execution. This consideration also highlights the notary's negligence in drafting the deed despite the absence of legal requirements. Therefore, the judges emphasized the importance of compliance with legal procedures as a prerequisite for the validity of an agreement.In conclusion, the judges' legal considerations in this case were in line with the principle of legal certainty, although they did not fully achieve a sense of justice for the parties involved. This decision also underlines the urgency of reforming Indonesian marriage law to become more adaptive to societal developments, particularly concerning prenuptial agreements involving foreign citizens. Keywords: Prenuptial Agreement, Legal Certainty, Null and Void Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 526/Pdt/G/2012/PN.Jkt.Sel terkait pembatalan perjanjian pranikah yang dibuat setelah perkawinan berlangsung. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah apakah pertimbangan hukum hakim telah memenuhi tujuan hukum yang meliputi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa doktrin dan literatur terkait perjanjian perkawinan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menyatakan perjanjian pranikah dalam perkara ini batal demi hukum karena dibuat setelah perkawinan berlangsung, sehingga bertentangan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 147 KUHPerdata. Hakim tidak menilai substansi perjanjian, melainkan menitikberatkan pada aspek formil terkait waktu pembuatannya. Pertimbangan ini juga memperlihatkan adanya kelalaian notaris yang tetap menyusun akta meskipun tidak memenuhi syarat hukum. Dengan demikian, hakim menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum sebagai syarat sah suatu perjanjian. Kesimpulan penelitian ini adalah pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum, meskipun belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan bagi para pihak. Putusan ini menegaskan urgensi pembaruan hukum perkawinan di Indonesia agar lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat, khususnya dalam perjanjian perkawinan lintas kewarganegaraan. Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Kepastian Hukum, Batal Demi Hukum

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE YANG MELIBATKAN ANAK DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011211049, CORMELITA NITANIEL MARIEN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan Hukum terhadap pelaku prostitusi online yang sudah melibatkan anak di Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris, dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak dari prostitusi online, seperti Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, serta peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2017 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online yang melibatkan anak di Kota Pontianak masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya kesadaran mayarakat, keterbatasan sumber, dan kompleksitas kasus. Penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi peraturan tentang perlindungan anak dari prostitusi online masih belum efektif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal, seperti peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan perbaikan peraturan yang terkait dengan perlindungan anak dari prostitusi online. Seperti penambahan sanksi yang lebih berat bagi pelaku prostitusi online yang melibatkan anak. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Prostitusi Online, Anak, Kota Pontianak, Peraturan, Implementasi. ABSTRACT This study aims to analyse the effectiveness of law enforcement agains online prostitution offenders who have involved children in Pontianak city. This research uses normative and empirical legal research methods, by analyzing the laws and regulations related to the protection of children from online prostitution, such as law number 11 of 2008 concerning electronic information and transactions, as well as government regulation number 9 of 2017 cocerning the implementation of law number 35 of 2014 concerning amendments to law number 23 of 2002 concerning child protection. The result of this study show that law enforcement against online prostitution perpetrators involving children in Pontianak city still faces several challenges such as lack of public awareness, limited resources and case complexity. This study alsi found that the implementation of regulations on child protection from online prostitution is still not effective. Therefore, this study recommends several things, such as increasing public awareness, increasing the capacity of law enforcement officials, and improving regulations related to the protection of children from online prostitution. Such as the addition of more severe sanctions for perpetrators of online prostitution involving children. Key Word: Law enforcement, online prostitution, children, Pontianak city, regulation, implementation

FAKTOR PENYEBAB KELANGKAAN MINYAK SOLAR BERSUBSIDI DI KECAMATAN KENDAWANGAN KABUPATEN KETAPANG NIM. A1012201032, FIRNANDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Research on "Factors Causing Scarcity of Subsidized Diesel Oil in Kendawangan District, Ketapang Regency", aims to determine the factors causing the scarcity of subsidized diesel oil in Kendawangan District, Ketapang Regency. To uncover efforts that relevant parties can take to prevent subsidized diesel fuel shortages in Kendawangan District, Ketapang Regency. This research was conducted using an empirical legal method with a descriptive analytical approach, namely legal research that aims to examine the law in a concrete sense by examining how it operates within a community. Therefore, the empirical legal research method can also be described as sociological legal research by conducting interviews with parties affected by the subsidized diesel fuel shortage. Based on the research results and discussion, the following conclusions were obtained: The subsidized diesel fuel shortage in Kendawangan District, Ketapang Regency is caused by various factors, including the high price disparity between subsidized and non-subsidized diesel fuel, which leads to a shift in public consumption; the use of subsidized diesel fuel exceeding the quota; and increased economic activity, which has an impact on diesel fuel demand. Another factor is the manipulation of subsidized diesel fuel distribution by private oil agents, who sell more diesel fuel to companies, thereby reducing the public's supply of subsidized diesel fuel, resulting in a shortage of subsidized diesel fuel. The relevant parties can take various measures to address the subsidized diesel fuel shortage, as should be done by the government, in this case PT. Pertamina, including: disciplining mining trucks and large companies not to use subsidized diesel fuel, using control cards when purchasing subsidized diesel fuel, regulating subsidized diesel fuel service hours at gas stations, promoting non-subsidized diesel fuel, controlling misuse by the Transportation Agency and the police, and monitoring fuel stocks by Pertamina, law enforcement, and local governments. Keywords: Causes, Scarcity, Subsidized Diesel Fuel Abstrak Penelitian tentang "Faktor Penyebab Kelangkaan Minyak Solar Bersubsidi Di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang", bertujuan Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kelangkaan solar bersubsidi di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak terkait agar kelangkaan minyak solar bersubsidi di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang tidak terjadi Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis dengan melakukan wawancara dengan para pihak yang terkena dampak kelangkaan minya solar bersubsidi Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa faktor penyebab terjadinya kelangkaan solar bersubsidi di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang adalah disebabkan oleh berbagai faktor antara lain karena terjadinya disparitas harga yang tinggi antara solar bersubsidi dan non subsidi sehingga terjadi peralihan konsumsi masyarakat, kemudian disebabkan oleh penggunaan solar subsidi yang melebihi kuota serta disebabkan oleh kegiatan ekonomi yang meningkat berdampak pada peningkatan permintaan solar. Faktor lainnya adalah terjadinya permainan dalam distribusi solar bersubsidi oleh agen minyak swasta dengan menjual solar lebih banyak kepada pihak Perusahaan sehingga stok solar untuk masyarakat menjadi berkurang kelangkaan minya solar bersubsidi. Bahwa terhadap upaya yang dapat dilakukan oleh pihak terkait berkenaan dengan kelangkaan minyak solar bersubsidi sebagaimana yang sehrusnya dilakukan oleh Pihak Pemerintah dalam hal ini PT.Pertamina yaitu dilakukan dengan berbagai upaya antara lain : melakukan pendisiplinan truk pengangkut bahan tambang serta Perusahaan besar untuk tidak menggunakan solar bersubsidi, penggunaan kartu kendali saat membeli bahan bakar solar bersubsidi, pengaturan jam layanan solar bersubsidi di SPBU, promosi solar non subsidi, melakukan penertiban penyelewengan oleh Dinas Perhubungan dan aparat Kepolisian serta Monitoring stok BBM oleh Pertamina, Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah. Kata Kunci : Penyebab, Kelangkaan, Minya Solar Bersubsidi

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PERKEBUNAN SAWIT PT. ARRTU PLANTATION DENGAN NIM. A1012181198, LEONARDUS RESADI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The land dispute between PT. Arttu Plantation and the local community in Desa Kelampai, Manis Mata District, Ketapang Regency, West Kalimantan, illustrates the complexity of legal and social issues surrounding land management involving both indigenous rights and state- recognized rights. The conflict arose from overlapping ownership claims between the company, which holds a Land Use Right (HGU) over the land, and the local community, which has been managing the land for generations under a Letter of Land Certification (SKT) issued by the village government. This study aims to examine the role of local government in resolving land disputes, analyze the mediation processes, and understand the legal paths taken by the community to claim their land rights. A qualitative approach using in-depth interviews, observations, and document analysis was employed to gather data from the parties involved, including the community, PT. Arttu Plantation, and government agencies at the village, district, and provincial levels. The findings indicate that despite multiple mediation attempts, the dispute remains unresolved. The failure of mediation is largely due to the conflicting views between the company, which relies on its HGU status, and the community, which relies on customary rights and the SKT issued by the village government. The legal process taken by the community also faced obstacles, as the SKT was not recognized as a valid proof of ownership in the context of state land laws. The study recommends strengthening the role and authority of village governments in managing customary lands and issuing legally recognized SKTs. Additionally, a reevaluation of land policy that takes into account the rights of local communities is necessary. Mediation processes should be more effectively conducted, involving third parties with greater authority in land policy at the provincial level. Furthermore, the government should expedite land certification for communities and ensure that companies holding HGU do not infringe upon the rights of local communities who have managed the land for generations. Keywords: Land Dispute Resolution, PT. Arttu Plantation, Cultivation Rights (HGU), Local Government. Abstrak Sengketa tanah yang melibatkan PT. Arttu Plantation dan masyarakat pemilik tanah di Desa Kelampai, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, menggambarkan kompleksitas permasalahan hukum dan sosial dalam konteks pengelolaan tanah yang melibatkan hak adat dan hak negara. Kasus ini berawal dari klaim kepemilikan yang tumpang tindih antara perusahaan yang memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan tersebut, dan masyarakat yang telah mengelola tanah secara turun-temurun berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan sengketa tanah, menganalisis proses mediasi yang dilakukan, serta memahami jalur hukum yang diambil oleh masyarakat dalam memperjuangkan hak mereka atas tanah yang telah mereka kelola. Pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen digunakan untuk menggali informasi dari pihak- pihak terkait, yaitu masyarakat, PT. Arttu Plantation, serta instansi pemerintah di tingkat desa, kabupaten, dan provinsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun beberapa upaya mediasi telah dilakukan, penyelesaian sengketa ini tidak memberikan hasil yang memadai. Kegagalan mediasi terutama disebabkan oleh perbedaan pandangan antara pihak perusahaan yang mengandalkan status hukum HGU, dan masyarakat yang mengandalkan hak adat dan SKT yang dikeluarkan pemerintah desa. Proses hukum yang ditempuh oleh masyarakat juga menemui hambatan, karena SKT tidak dianggap sebagai bukti kepemilikan yang sah dalam konteks hukum pertanahan negara. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup peningkatan peran dan kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan tanah adat, serta perlunya evaluasi terhadap kebijakan pertanahan yang lebih memperhatikan hak- hak masyarakat lokal. Selain itu, proses mediasi harus dilakukan dengan lebih efektif, dengan melibatkan pihak ketiga yang memiliki kewenangan lebih besar dalam mengatur kebijakan pertanahan di tingkat provinsi. Penting juga bagi pemerintah untuk mempercepat proses sertifikasi tanah bagi masyarakat dan memastikan bahwa perusahaan yang memperoleh HGU tidak merugikan hak masyarakat yang telah mengelola tanah tersebut dalam waktu yang lama. Kata kunci: Penyelesaian Sengketa tanah, PT. Arttu Plantation, Hak Guna Usaha (HGU), Pemerintah Daerah

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA