Garuda - Garba Rujukan Digital

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK DENGAN PT TIGA BANGUN UTAMA DALAM HAL BUY BACK GUARANTEE DI KABUPATEN KETAPANG NIM. A1011161291, LEBRI KRISMON SELANSI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Perjanjian kerjasama buy back guarantee adalah perjanjian yang dilakukan antara pihak bank dengan developer dalam rangka prinsip kehati-hatian bank atas kredit yang diberikan kepada debitur yang membeli rumah milik pengembang agar terjaga dari kegagalan bayar kepada pihak bank. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Dengan PT Tiga Bangun Utama Dalam Hal Buy Back Guarantee Di Kabupaten Ketapang?. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan PT Tiga Bangun Utama dalam Hal Buy Back Guarantee di Kabupaten Ketapang. Untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan pelaksanaan perjanjian kerjasama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan PT Tiga Bangun Utama dalam Hal Buy Back Guarantee di Kabupaten Ketapang belum terlaksana dengan baik. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya.Untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk untuk mendapatkan haknya dalam perjanjian Buy Back Guarantee. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan PT Tiga Bangun Utama dalam hal Buy Back Guarantee di Kabupaten Ketapang belum dilaksanakan dengan baik sebagaimana yang diperjanjikan berdasarkan surat perjanjian kerjasama buy back guarantee Nomor : Nomor 215/PKS/PTK/2019 tanggal 26 Desember 2019. Bahwa faktor yang menyebabkan pelaksanaan perjanjian kerjasama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan PT Tiga Bangun Utama dalam Hal Buy Back Guarantee di Kabupaten Ketapang belum terlaksana dengan baik dikarenakan adanya kesulitan keuangan yang dihadapi oleh PT Tiga Bangun Utama sehingga belum dapat membeli kembali rumah yang telah dibeli oleh debitur dengan uang yang diperoleh dari kredit yang diberikan oleh pihak PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Bahwa akibat hukum bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya adalah dapat dikategorikan sebagai pihak yang telah melakukan tindakan wanprestasi, sehingga dapat dimintakan pertanggung jawabannya melalui somasi kepada pihak kedua untuk meminta melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan atau meminta ganti rugi serta dilakukan gugatan jika perjanjian tidak dilaksanakan. Bahwa upaya yang dilakukan pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk untuk mendapatkan haknya dalam perjanjian kerjasama Buy Back Guarantee adalah dengan mengajukan somasi atau pemberitahuan kepada developer tuntutan kepada para pihak yang menimbulkan kerugian untuk memenuhi segala kewajiban atau mengganti kerugian yang telah ditimbulkan kepada pihak yang dirugikan. . Kata Kunci : Perjanjian Kerjasama, Bank, Buy Back Guarantee

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERKARA WANPRESTASI PUTUSAN HAKIM NOMOR 35/PDT.G/2023/PN PTK NIM. A1011211034, DELLA ANGGRAINI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The judiciary plays an important role in meeting the needs of society, especially in resolving default disputes. This research discusses the legal considerations of judges in case number 35/Pdt.G/2023/PN Ptk. This research aims to analyze the basis of the judge's legal considerations and analyze the legal consequences for the parties. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a case approach. The data used includes primary, secondary, and tertiary legal materials. This research uses data collection techniques in library research and the internet as a reference source with a deeper understanding systematically to solve these legal problems. Based on the results of the research, the judge's legal consideration in Case No. 35/Pdt.G/2023/PN Ptk. namely the judge granted the Plaintiff's claim in part for the default committed by the Defendant. In this case, it has been considered appropriate because it is in accordance with the principles of legal certainty, legal expediency and legal justice. The legal relationship between the parties is clearly proven, namely through an agreement based on a legally valid Sale and Purchase Binding Agreement, and the Defendant's default is proven. The legal consequences for the parties to a court decision that is not yet legally binding are if as long as the first level court decision has not yet obtained permanent legal force and there are still legal remedies. Keywords: Default, Sale and Purchase Binding Agreement, Judges' Legal Considerations Abstrak Peradilan berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dalam penyelesaian sengketa wanprestasi. Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim dalam perkara nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ptk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dan menganalisis akibat hukum bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan (library research) dan internet sebagai sumber referensi dengan pemahaman yang lebih mendalam secara sistematis terhadap penyelesaian permasalahan hukum tersebut. Berdasarkan hasil penelitian pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Perkara Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ptk. yaitu hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat. Dalam hal ini, telah dinilai sudah tepat karena telah sesuai dengan asas kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Hubungan hukum para pihak terbukti jelas yaitu melalui perjanjian yang didasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang sah menurut hukum, dan wanprestasi Tergugat terbukti. Akibat hukum bagi para pihak terhadap putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap yaitu apabila selama putusan pengadilan tingkat pertama belum memperoleh kekuatan hukum tetap dan masih terdapat upaya hukum dari pihak yang kalah, pelaksanaan putusan tersebut tidak dapat dilakukan. Sebaliknya, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka pihak yang menang memiliki dasar hukum untuk menuntut pelaksanaan haknya. Kata kunci: Wanprestasi, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Pertimbangan Hukum Hakim

WANPRESTASI ANGGOTA KOPERASI DALAM PEMBAYARAN PINJAMAN UANG PADA KOPERASI PEGAWAI NEGERI UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK NIM. A1011211141, BEY NADHYA HERFAES
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract A cooperative is a business entity founded on the principle of kinship, with the main objective of improving members"™ welfare through savings and loan activities. In practice, however, problems often arise in the form of default or breach of contract in loan repayments. This issue also occurs in the Civil Servants"™ Cooperative of Tanjungpura University, Pontianak, which has operated since 1973 and provides loans to lecturers and staff. Some members fail to meet their installment obligations, disrupting financial stability and undermining mutual trust. This research focuses on identifying the factors that cause members to default, the legal consequences, and the settlement efforts made by the cooperative. The method used is empirical legal research with a descriptive approach, aimed at providing a comprehensive overview of default issues in loan practices. Data were obtained through library research and field research, including interviews with cooperative management and 16 members recorded as in arrears in 2024. The analysis was conducted by linking findings with Law Number 25 of 1992 on Cooperatives and the Indonesian Civil Code Articles 1238, 1243, and 1338 on default. Research instruments included interview guidelines and questionnaires to explore agreements, causes of default, and settlement mechanisms. The findings reveal that all respondents experienced default, with delays ranging from less than three months to more than five months. The main causes include urgent needs, reduced income, and lack of financial discipline. Legal consequences identified are fines, restrictions on new loans, and salary deductions, consistent with cooperative regulations and civil law provisions. Settlement efforts prioritize persuasive measures such as written warnings, official notifications to faculties, and deliberation before litigation. These non-litigation approaches aim to preserve relationships and cooperative values. Nevertheless, if unsuccessful, the cooperative is entitled to pursue legal action in court to ensure certainty and protect its rights as a creditor. Keywords: Breach of Contract, Contract, Cooperative, Payment, Loan. Abstrak Koperasi merupakan badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kegiatan simpan pinjam. Namun, dalam praktiknya sering timbul permasalahan berupa wanprestasi atau pelanggaran perjanjian dalam pembayaran pinjaman. Permasalahan tersebut juga terjadi pada Koperasi Pegawai Negeri Universitas Tanjungpura Pontianak yang berdiri sejak tahun 1973 dan menyediakan fasilitas pinjaman bagi dosen serta pegawai. Sebagian anggota tidak memenuhi kewajiban angsuran, sehingga mengganggu stabilitas keuangan dan mengurangi kepercayaan antaranggota. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya wanprestasi, akibat hukum yang ditimbulkan, serta upaya penyelesaian yang dilakukan oleh koperasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif, untuk memberikan analisis komprehensif mengenai permasalahan wanprestasi dalam praktik pinjaman koperasi. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, termasuk wawancara dengan pengurus koperasi serta 16 anggota yang tercatat menunggak pada tahun 2024. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan lapangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1238, 1243, dan 1338 mengenai wanprestasi. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan kuesioner digunakan untuk menggali bentuk perjanjian, penyebab wanprestasi, serta mekanisme penyelesaian. Hasil penelitian menunjukkan seluruh responden mengalami keterlambatan pembayaran, dengan rentang waktu kurang dari tiga bulan hingga lebih dari lima bulan. Faktor utama penyebabnya adalah kebutuhan mendesak, penurunan pendapatan, serta kurangnya disiplin dalam pengelolaan keuangan pribadi. Akibat hukum yang timbul mencakup denda, pembatasan pengajuan pinjaman baru, dan pemotongan gaji sesuai dengan peraturan koperasi serta ketentuan hukum perdata. Upaya penyelesaian mengutamakan langkah persuasif, seperti peringatan tertulis, pemberitahuan resmi kepada fakultas, dan musyawarah sebelum menempuh jalur litigasi. Pendekatan non-litigasi ini bertujuan menjaga hubungan baik dan nilai kekeluargaan, sementara litigasi tetap menjadi opsi untuk memastikan kepastian hukum serta perlindungan hak koperasi sebagai kreditur. Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Koperasi, Pembayaran, Pinjaman.

TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PT. ID EXPRESS LOGISTIK INDONESIA (ID EXPRESS) TERHADAP PENGIRIM ATAS HILANGNYA BARANG KIRIMAN DI KABUPATEN SANGGAU NIM. A1011181114, FREDY FERNANDO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Telah kita ketahui saat ini pengiriman barang menjadi hal yang tidak asing lagi karena para pelaku bisnis sekarang ini lebih banyak berinteraksi di internet. Orang-orang akan semakin mudah untuk berbelanja walaupun penjualan dan pembelian tidak saling bertemu langsung, itulah sebabnya jasa pengiriman semakin dibutuhkan. Seperti halnya jasa pengiriman barang melalui PT. ID Express Logistik Indonesia (Id Express). Sebagai Pengusaha Jasa pengiriman barang, harus bertanggung jawab atas hukum akan keselamatan dan keamanan sampainya barang kiriman ke tempat tujuan, namun dalam pelaksanaan pengiriman barang tidak jarang pula barang kiriman melalui jasa pengiriman barang tersebut mengalami kehilangan pada saat pengiriman, sehingga dapat menimbulkan kerugian kepada pengirim barang. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu "Apakah Pengusaha PT. ID Express Logistik Indonesia (Id Express) Bertanggung Jawab Sesuai Dengan Perjanjian Yang Telah Disepakati Oleh Pengirim Dan Pihak Ekspedisi?". Tujuan Penelitian Ini Adalah Untuk Memperoleh Data Dan Informasi, Mengungkapkan Faktor Yang Penyebabkan, Akibat Hukum Dan Upaya Hukum PT. ID Express Logistik Indonesia (ID Express) Jika Terjadi Hilangnya Barang Yang Dikirimkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, serta menggunakan penelitian langsung di lapangan. Untuk pengumpulan data digunakan teknik komunikasi langsung yaitu mengadakan wawancara atau tanya langsung dengan responden, dan komunikasi tidak langsung yaitu melalui angket (kuesioner) disebarkan kepada responden. Maka hasil yang dicapai adalah pelaksanaan tanggung jawab antara pengusaha PT. Id Express dan pengirim yaitu belum dilaksanakan sepenuhnya karena adanya kerugian yang dialami oleh pengirim dengan ganti rugi yang tidak sesuai yang diterima oleh pengirim. Faktor penyebab bahwa PT. Id Express belum bertanggung jawab sepenuhnya atas hilangnya barang milik pengirim adalah dikarenakan human error, dan dikarenakan susahnya mencari alamat yang dituju. Akibat hukum bagi pengusaha PT. Id Express yang wanprestasi yaitu dengan mengganti rugi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak pengusaha jasa pengiriman. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pengusaha, Hilangnya Barang ABSTRACT We already know that currently shipping goods is no longer a strange thing because business people now interact more on the internet. People will find it easier to shop even though sales and purchases do not meet each other directly, that is why shipping services are increasingly needed. Such as shipping services through PT. ID Express Logistik Indonesia (Id Express). As a shipping service entrepreneur, you must be responsible for the law on the safety and security of the arrival of goods to their destination, but in the implementation of shipping goods, it is not uncommon for goods sent through the shipping service to be lost during shipping, so that it can cause losses to the sender of the goods. The formulation of the problem in this thesis is "Are PT. ID Express Logistik Indonesia (Id Express) Entrepreneurs Responsible According to the Agreement Agreed by the Sender and the Expedition Party?". The Purpose of This Research Is To Obtain Data and Information, Reveal the Causal Factors, Legal Consequences and Legal Efforts of PT. ID Express Logistik Indonesia (ID Express) If There Is Loss of Goods Sent. The research method used is an empirical method using descriptive research characteristics. The form of research used is library research, and uses direct research in the field. For data collection, direct communication techniques are used, namely conducting interviews or asking respondents directly, and indirect communication, namely through questionnaires distributed to respondents. So the results achieved are the implementation of responsibility between the PT. Id Express entrepreneur and the sender, which has not been fully implemented because of the losses experienced by the sender with compensation that is not in accordance with that received by the sender. The causal factors that PT. Id Express has not been fully responsible for the loss of goods belonging to the sender are due to human error, and because of the difficulty of finding the destination address. The legal consequences for PT. Id Express entrepreneurs who are in default are to compensate in accordance with the regulations set by the shipping service entrepreneur. Keywords: Responsibility, Entrepreneur, Loss of Goods

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN BENGKAYANG (Studi Kasus di Kecamatan Samalantan) NIM. A1011211296, TRI ERVIANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract West Kalimantan, with 12 districts and 2 cities, has enacted 8 local regulations on the recognition and protection of indigenous peoples, but only 7 districts have issued the relevant Bupati decrees. Bengkayang District, which has a Perda No. 4 of 2019, has yet to issue a Regent's Decree although 5 indigenous communities have applied for designation. Conflicts between indigenous communities and palm oil companies, such as the case of PT Jo Perkasa Agro Technologies, demonstrate the importance of the decree to protect indigenous peoples' rights to land and natural resources. It also strengthens indigenous peoples' legal position in dispute resolution and decision-making. The purpose of this research is to analyze the implementation of Bengkayang Regency Regulation Number 4 of 2019, find out the protection mechanism, and identify factors that influence the implementation of policies to protect Indigenous Peoples in Bengkayang Regency, especially in Samalantan District. This research uses empirical legal research methods and is descriptive analysis. The samples of this research are Samalantan Sub-District Head, Chairman of AMAN Bengkayang, Indigenous Communities in Samalantan Sub-District, Tumiang Village Head and Bengkayang Regional Secretary. Data collection techniques using observation and interviews. The results showed that the absence of a Decree on the Recognition of Indigenous Peoples in Bengkayang Regency was caused by a lack of attention to this determination. This is shown by the results of interviews with resource persons, which show the disharmony of information obtained about the recognition of indigenous peoples in Bengkayang Regency. Keywords: Implementation, Regional Regulation, Customary Law Communities, Decree, Samalantan District, Bengkayang Regency. Abstrak Kalimantan Barat, dengan 12 kabupaten dan 2 kota, telah menetapkan 8 Perda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, namun hanya 7 kabupaten yang telah mengeluarkan SK Bupati terkait. Kabupaten Bengkayang, yang memiliki Perda No. 4 Tahun 2019, belum mengeluarkan SK Bupati meskipun 5 komunitas adat telah mengajukan penetapan. Konflik antara masyarakat adat dan perusahaan sawit, seperti kasus PT Jo Perkasa Agro Technologies, menunjukkan pentingnya SK Penetapan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam. SK ini juga memperkuat posisi hukum masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa dan pengambilan keputusan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi Peraturan Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2019, mengetahui mekanisme perlindungan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Bengkayang, khususnya di Kecamatan Samalantan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif analisis. Sampel penelitian ini adalah Camat Samalantan, Ketua AMAN Bengkayang, Komunitas Adat di Kecamatan Samalantan, Kepala Desa Tumiang dan Sekda Bengkayang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya Surat Keputusan Penetapan masyarakat hukum adat di Kabupaten Bengkayang yang disebabkan oleh kurangnya perhatian penetapan ini. Hal ini ditunjukkan oleh hasil wawancara dengan narasumber yang menunjukkan ketidaselarasan informasi yang didapatkan tentang pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Bengkayang. Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Masyarakat Hukum Adat, Surat Keputusan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang.

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP DINAMIKA KEJAHATAN TAWURAN DI KALANGAN REMAJA KOTA PONTIANAK NIM. A1011201210, MUHAMMAD IQBAL
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study discusses the phenomenon of juvenile brawls in Pontianak City which have become increasingly rampant and disturbing to society. The focus is on identifying the causes, behavioral patterns of the perpetrators, and the preventive as well as repressive measures taken by law enforcement and related institutions. This research employed a qualitative method with a juridical-sociological approach. Data were obtained through interviews with the police, the Regional Child Protection Commission (KPAD), and the Child Protection Office, supported by literature studies. The results indicate that juvenile brawls are triggered by group solidarity, revenge, weak parental supervision, and low social control. Brawls are carried out collectively, often involving sharp weapons, and cause public unrest. Preventive measures include legal counseling, socialization on the dangers of brawls, and youth development, while repressive measures consist of law enforcement, child assistance, and social rehabilitation. The study concludes that juvenile brawls are social crimes that require comprehensive handling involving families, schools, communities, the police, KPAD, and the Child Protection Office. (Keywords: brawl, juvenile, social control, differential association) Abstrak Penelitian ini membahas fenomena tawuran remaja di Kota Pontianak yang semakin marak dan menimbulkan keresahan sosial. Fokus penelitian diarahkan pada faktor penyebab, pola perilaku pelaku, serta upaya preventif dan represif yang dilakukan aparat dan lembaga terkait. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak kepolisian, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), Dinas Perlindungan Anak, serta ditunjang studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tawuran remaja dipicu oleh solidaritas kelompok, balas dendam, lemahnya pengawasan keluarga, dan rendahnya kontrol sosial masyarakat. Tawuran dilakukan secara berkelompok, sering menggunakan senjata tajam, dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Upaya pencegahan dilakukan melalui penyuluhan hukum, sosialisasi bahaya tawuran, dan pembinaan remaja, sedangkan upaya represif dilakukan melalui penindakan hukum, pendampingan anak, dan rehabilitasi sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tawuran remaja merupakan kejahatan sosial yang membutuhkan penanganan komprehensif dengan melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, kepolisian, KPAD, dan Dinas Perlindungan Anak. (Kata Kunci: tawuran, remaja, kontrol sosial, asosiasi diferensial)

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SUARA ARTIS MELALUI TEKNOLOGI AI DALAM PEMBUATAN LAGU NIM. A1011211029, KEVIN JONATHAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Pesatnya perkembangan teknologi digital, khususnya kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk industri musik. Salah satu teknologi yang cukup berkembang adalah AI Voice Cloning, yaitu kemampuan AI untuk meniru suara seseorang, termasuk suara artis, sehingga dapat digunakan untuk menyanyikan lagu tanpa keterlibatan langsung artis tersebut. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan hukum, terutama terkait perlindungan hak cipta dan hak atas suara yang digunakan tanpa izin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perjanjian internasional seperti WIPO Copyright Treaty, serta referensi akademik lainnya yang relevan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan suara artis melalui teknologi AI dalam pembuatan lagu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik suara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan suara artis tanpa izin melalui teknologi AI, meskipun suara belum secara eksplisit disebut sebagai obyek hak cipta, tetap dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak ekonomi dan moral artis serta produser fonogram. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta mengenai larangan penggandaan dan penggunaan komersial tanpa izin. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus yang secara jelas mengatur penggunaan teknologi AI dalam ranah kekayaan intelektual, guna memberikan perlindungan hukum yang efektif di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Kata kunci: Artificial Intelligence, Pembuatan Lagu. ABSTRACT The rapid development of digital technology, particularly in the field of Artificial Intelligence (AI), has significantly impacted various sectors, including the music industry. One of the emerging advancements is AI Voice Cloning, which allows artificial intelligence to replicate a person"™s voice"”such as a singer"™s"”and use it to perform songs without the singer"™s direct involvement. This phenomenon raises legal concerns, especially regarding copyright protection and the unauthorized use of an artist"™s voice. This research uses a normative legal method with law and case approach. Data is obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials, including Act Number 28 of 2014 on Copyright, international agreements such as the WIPO Copyright Treaty, and relevant legal literature. The focus of the study is to examine whether using an artist"™s voice through AI in music production constitutes a copyright infringement, and how the law provides protection for voice owners whose voices are used without permission. The findings indicate that using an artist"™s voice without consent through AI technology"”even though voice is not explicitly mentioned as a protected subject under copyright law"”may still be classified as a violation of the economic and moral rights of the singer and phonogram producer. This is based on Article 9 paragraph (3) of the Copyright Law, which prohibits reproduction and commercial use without authorization. Therefore, specific regulations are needed to govern the use of AI in the context of intellectual property, in order to ensure effective legal protection amid the rapid growth of digital technology. Keywords: Artificial Intelligence, Songwriting.

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN KEBUN PLASMA MILIK MASYARAKAT YANG DIKUASAI OLEH PT RAFI KAMAJAYA ABADI DI DESA BATU NANTA KABUPATEN MELAWI NIM. A1011211207, CHRISTIAN IMANUEL BORNEO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study discusses the dispute over the distribution of community-owned plasma plantations, which are still controlled by PT Rafi Kamajaya Abadi in Batu Nanta Village, Melawi Regency, West Kalimantan Province. Under Indonesia's plantation system, companies are required to establish plasma plantations covering 20% of the total licensed area as a form of partnership with the local community. However, in practice, the implementation of plasma plantations often does not proceed as intended, including in the case of PT RKA. The community claims that the plasma land, which should rightfully belong to them, has not been distributed fairly and transparently. This study employs a legal-empirical method with a qualitative approach. Data was collected through interviews, documentation, and literature review. The objectives of this study are to analyze the causes of the dispute, evaluate the resolution steps taken, and assess the effectiveness of the law and the role of the local government in resolving the dispute. The results of the study show that conflicts arise due to a lack of clarity in the MoU between the company and the community, weak supervision from the local government, and a change in company ownership that slows down the resolution process. Although there have been mediation efforts and reports to law enforcement officials, the resolution is still partial and has not addressed the root of the problem. Law enforcement has not been optimal in providing certainty and justice to the community as the aggrieved party. Therefore, a comprehensive resolution strategy is needed, involving all parties actively, as well as strengthening oversight and law enforcement mechanisms. Keywords : Plasma Plantation, Dispute, Legal Settlement, Government. Abstrak Penelitian ini membahas mengenai sengketa pembagian kebun plasma milik masyarakat yang hingga kini masih dikuasai oleh PT Rafi Kamajaya Abadi di Desa Batu Nanta, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam sistem perkebunan di Indonesia, perusahaan diwajibkan untuk membangun kebun plasma seluas 20% dari total izin lokasi sebagai bentuk kemitraan dengan masyarakat sekitar. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebun plasma seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya, termasuk yang terjadi dalam kasus PT RKA. Masyarakat mengklaim bahwa lahan plasma yang seharusnya menjadi hak mereka belum dibagikan secara adil dan transparan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab terjadinya sengketa, mengevaluasi langkah-langkah penyelesaian yang telah diambil, serta menilai efektivitas hukum dan peran pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik muncul akibat kurangnya kejelasan MoU antara perusahaan dan masyarakat, lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah, serta peralihan kepemilikan perusahaan yang memperlambat proses penyelesaian. Meskipun telah ada upaya mediasi dan pelaporan ke aparat penegak hukum, penyelesaian masih bersifat parsial dan belum menyentuh akar permasalahan. Penegakan hukum belum optimal dalam memberikan kepastian dan keadilan kepada masyarakat sebagai pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penyelesaian yang komprehensif, melibatkan semua pihak secara aktif, serta penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Kata Kunci: Kebun Plasma, Sengketa, Penyelesaian Hukum, Pemerintah.

TANGGUNG JAWAB PERDATA PELAKU USAHA PERAHU MOTOR TERHADAP KERUGIAN YANG DI ALAMI PENUMPANG DI PENYEBERANGAN SEKURA KABUPATEN SAMBAS NIM. A1011211032, RAHMAD FIGO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrack The Sekura Ferry in Sambas Regency is a river transportation route that remains crucial for the community. The interaction between motorboat operators and passengers creates a legal relationship or obligation in the transportation activity, which gives rise to rights and obligations for both parties. However, during this activity, a passenger suffered a loss in the form of a motorcycle falling into the river. The problem formulation of this thesis is: What is the Civil Liability of Motorboat Operators for Losses Suffered by Passengers at the Sekura Ferry in Sambas Regency? The aim is to determine the legal relationship or obligation in the transportation activity that occurs. The method used in this research is empirical legal research and is descriptive and analytical. The research data sources are field studies and literature reviews. This research utilizes direct and indirect communication data collection techniques. This study uses descriptive analysis and a qualitative approach. Based on the research results, the Civil Liability of Motorboat Operators at the Sekura Ferry in Sambas Regency towards Passengers is to provide compensation. Factors causing losses include 1) Business Actor error, 2) Passenger error, and 3) Weather or Natural Disasters. Not all passengers receive full compensation. Factors that cause Motorboat Business Actors to only partially compensate are: 1) the motorcycle was damaged before using the motorboat transportation service, and 2) the loss was caused by passenger error. The legal consequences for Motorboat Business Actors for losses experienced by Passengers include the obligation to pay compensation in the form of repairs to the motorcycle that fell into the river. Passengers' efforts to obtain responsibility from Motorboat Business Actors include a non-litigation dispute resolution process by holding family discussions. To obtain full responsibility when experiencing losses, Passengers are expected to refrain from carrying or unloading their own motorcycles when using motorboat transportation services. Keywords: Transportation, Responsibility, Business Actors Abstrak Penyeberangan Sekura Kabupaten Sambas merupakan jalur transportasi sungai yang masih sangat penting bagi masyarakat. Adanya interkasi antara Pelaku Usaha Perahu Motor dan Penumpang melahirkan Hubungan hukum atau perikatan dalam aktivitas Pengangkutan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Namun dalam aktivitasnya, telah terjadi kerugian yang dialami Penumpang berupa jatuhnya sepeda motor ke sungai. Adapun Rumusan masalah pada Skripsi ini yaitu Bagaimana Tanggung Jawab Perdata Pelaku Usaha Perahu Motor Terhadap Kerugian Yang Dialami Penumpang di Penyeberangan Sekura Kabupaten Sambas dan bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum atau perikatan dalam aktivitas pengangkutan yang terjadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif analitis. Sumber data penelitian melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Dalam penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil Penelitian, bahwa Tanggung Jawab Perdata Pelaku Usaha Perahu Motor di Penyeberangan Sekura Kabupaten Sambas Terhadap Penumpang adalah dengan memberikan ganti-rugi. Faktor penyebab terjadinya kerugian yang terdiri dari 1) karena kesalahan Pelaku Usaha, 2) karena Kesalahan Penumpang, 3) Karena Cuaca atau Bencana Alam . Dalam ganti rugi tidak semua penumpang mendapatkan ganti rugi secara penuh. Faktor yang membuat Pelaku Usaha Perahu Motor hanya mengganti-rugi sebagian yaitu 1) sepeda motor sudah mengalami kerusakan sebelum menggunakan jasa angkutan perahu motor, 2) kerugian disebabkan oleh kesalahan penumpang. Akibat Hukum bagi Pelaku Usaha Perahu Motor terhadap kerugian yang di alami Penumpang yaitu wajib membayar ganti-rugi berupa perbaikan sepeda motor yang terjatuh ke sungai. Upaya Penumpang dalam mendapatkan tanggung jawab dari Pelaku Usaha Perahu Motor yaitu melalui proses penyelesaian sengketa non litigasi dengan melaksanakan musyawarah kekeluargaan. Untuk mendapatkan tanggung jawab secara penuh ketika mengalami kerugian Penumpang diharapkan untuk tidak melakukan aktivitas menaikkan atau menurunkan sendiri sepeda motor miliknya ketika menggunakan jasa angkutan perahu motor. Kata Kunci : Pengangkutan, Tanggung Jawab, Pelaku Usaha

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK SAUS KEMASAN NON-BPOM DI PASAR TRADISIONAL FLAMBOYAN PONTIANAK NIM. A1011181155, DIMAS HARYO TRIFAUZAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Pada era globalisasi saat ini, banyak muncul produk makanan di pasaran dalam berbagai merek, jenis, ukuran, rasa, dan harga. Berbagai macam produk makanan tersebut telah melalui berbagai macam syarat dan prosedur untuk dapat di pasarkan ke masyarakat. Salah satunya yaitu, produk saus kemasan yang harus mencantumkan nomor izin edar pemakaian produk tersebut, Namun pada kenyataan masih sering banyak ditemukannya produk saus kemasan Non-BPOM yang beredar di pasar tradisional dan tidak memenuhi syarat sehingga pemerintah diharapkan mampu memberikan pengawasan terhadap peredaran produk saus kemasan Non-BPOM yang dijual di pasar tradisional hal ini sebagai bentuk nyata dalam melindungi hak-hak konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau biasa juga dikenal dengan penelitian doktrinal adalah penelitian sosiologis yang mengkaji mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Cakupan penelitian ini berkaitan dengan penelitian tentang identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Kemudian yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai : (1) Perlindungan konsumen terhadap peredaran produk saus kemasan Non-BPOM di pasar tradisional flamboyan Pontianak. (2) Faktor-faktor yang menyebabkan masih banyak ditemukannya peredaran produk saus kemasan Non-BPOM di pasar tradisional flamboyan Pontianak. (3) Peran dan upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi peredaran produk saus kemasan Non-BPOM di pasar tradisional flamboyan Pontianak. Hasil dan analisis penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 2 bentuk perlindungan konsumen terhadap peredaran produk saus kemasan non-bpom di pasar tradisional flamboyan pontianak antara lain Perlindungan hukum konsumen secara preventif dan represif. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masih banyak ditemukannya peredaran produk saus kemasan non-bpom di pasar tradisional flamboyan pontianak antara lain: Permintaan konsumen atas produk pangan impor, Kurangnya pengetahuan pelaku usaha, Kurangnya pengawasan pemerintah. Kemudian peran dan upaya badan pengawas obat dan makanan (bpom) dalam mengawasi peredaran produk saus kemasan non-bpom di pasar tradisional flamboyan pontianak antara lain:Pengawasan langsung, Patroli siber (online monitoring), Penindakan dan pelaporan hukum, Edukasi & kolaborasi lintas sektor, Pemberdayaan masyarakat. bat dan Makanan, Perlindungan Konsumen, Saus Kemasan. ABSTRACT In the current era of globalization, many food products appear on the market in various brands, types, sizes, flavors, and prices. These various food products have gone through various requirements and procedures to be marketed to the public. One of them is a packaged sauce product that must include a distribution permit number for the use of the product, but in reality there are still many Non-BPOM packaged sauce products circulating in traditional markets and do not meet the requirements so that the government is expected to be able to provide supervision of the circulation of Non-BPOM packaged sauce products sold in traditional markets as a tangible form of protecting consumer rights. The method used in this research is empirical legal research method. Empirical legal research or commonly known as doctrinal research is sociological research that examines the process of the occurrence and operation of law in society. The scope of this research is related to research on legal identification and research on legal effectiveness. The data analysis used in this research is descriptive analysis. Then the purpose of this research is to find out and analyze about: (1) Consumer protection against the circulation of Non-BPOM packaged sauce products in the Pontianak flamboyant traditional market. (2) Factors that cause the circulation of Non-BPOM packaged sauce products in the Pontianak flamboyant traditional market. (3) The role and efforts of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) in overseeing the circulation of Non-BPOM packaged sauce products in the Pontianak flamboyant traditional market. The results and analysis of this study indicate that there are 2 forms of consumer protection against the circulation of non-bpom packaged sauce products in the traditional flamboyant market in pontianak, including preventive and repressive consumer legal protection. The factors that cause the circulation of non-bpom packaged sauce products in the traditional flamboyant market in pontianak include: Consumer demand for imported food products, Lack of knowledge of business actors, Lack of government supervision. Then the role and efforts of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) in overseeing the circulation of non-bpom packaged sauce products in the traditional market of Flamboyan Pontianak include: Direct supervision, Cyber patrol (online monitoring), Law enforcement and reporting, Education & cross-sector collaboration, Community empowerment. Keywords: Food and Drug Administration, Consumer Protection, Sauce Packaging.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA