cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,081 Documents
 305   306   307   308   309 
AKIBAT HUKUM PENSIUNAN APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE YANG PEMILIKNYA DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011201078, RIRIN ERLINA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Land plays a crucial role as a habitat for humans and other terrestrial creatures, essential for their survival. Particularly, absentee ownership of agricultural land is prohibited by law as it is deemed ineffective. Ownership of land absentee, where the owner is not physically active in the sub-district where the land is located, is considered contrary to the principles of land reform, which is the basis of every Basic Agrarian Law. Although there are exceptions for civil servants still in active duty, the prohibition remains applicable after retirement. This study aims to explore the legal consequences for retired Civil Servants regarding absentee ownership of agricultural land in Pontianak City. This research adopts an empirical legal approach with descriptive qualitative data analysis. The findings indicate that this prohibition still occurs due to a lack of awareness about regulations and because of its lower cost. Absentee land ownership is considered unfair to the residents of the land area and contrary to the spirit of land reform. Residents in Pontianak City still possess agricultural land absentee despite the prohibition. Keywords: Absentee, Pension, State Civil Apparatus, Land Ownership ABSTRAK Tanah memegang peran penting sebagai tempat tinggal dan keberlangsungan hidup manusia serta makhluk darat lainnya. Khususnya, tanah pertanian yang dimiliki secara absentee dilarang oleh undang-undang karena dianggap tidak efektif. Kepemilikan tanah secara absentee, dimana pemiliknya tidak aktif secara fisik di kecamatan tempat tanah tersebut berada, dianggap bertentangan dengan prinsip land reform yang merupakan dasar setiap Undang-Undang Pokok Agraria. Meskipun ada pengecualian bagi pegawai negeri yang masih aktif menjabat, namun setelah pensiun larangan tersebut tetap berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menggali akibat hukum terhadap pensiunan Aparatur Sipil Negara terkait kepemilikan tanah pertanian secara absentee di Kota Pontianak. Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum empiris dengan analisis data kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan ini masih terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang regulasi dan karena harganya yang lebih murah. Kepemilikan tanah secara absentee ini dianggap tidak adil bagi masyarakat di daerah tanah tersebut dan bertentangan dengan semangat land reform. Masyarakat di Kota Pontianak masih memiliki tanah pertanian secara absentee meskipun ada larangan. Kata Kunci: Absentee, Pensiun, Aparatur Sipil Negara, Kepemilikan Tanah
KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA TRANSPORTASI AIR TRADISIONAL TERHADAP KESELAMATAN PENGGUNA JASA (Studi Kasus di Kecamatan Kuala Mandor B) NIM. A1012191083, DEFRI SYAHRIAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This study aims to examine the legal awareness of traditional water transportation business actors regarding the safety of service users, legal protection for service user consumers, and the role of the government in practice in Kuala Mandor B District, Kubu Raya Regency, West Kalimantan.Traditional water transportation remains the primary mode of mobility for communities in this region due to limited road infrastructure. However, the lack of legal knowledge, absence of operational permits, and insufficient safety equipment pose significant risks to passenger safety. This study uses a sociological juridical method with a qualitative approach, through direct interviews with business actors, service users, and related agencies. The results of the study show that legal awareness of business actors is still very low, as seen from the lack of operational permits, the unavailability of safety equipment, and minimal knowledge of consumer protection and applicable laws and regulations. Local governments and the Department of Transportation have also not been optimal in conducting legal oversight and outreach. This study recommends the need for an educational and participatory approach to increase legal awareness and protect the safety of consumers of traditional water transportation services. Keywords: Legal awareness, legal protection of service users, traditional water transportation business actors, government. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesadaran hukum pelaku usaha transportasi air tradisional terhadap keselamatan pengguna jasa,perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa,dan peran pemerintah dalam praktik di Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Transportasi air tradisional masih menjadi sarana utama mobilitas masyarakat di daerah ini, terutama karena keterbatasan infrastruktur jalan. Namun, minimnya pemahaman hukum dan ketiadaan perizinan serta alat keselamatan menjadi permasalahan utama yang berdampak pada keselamatan penumpang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara langsung kepada pelaku usaha, pengguna jasa, serta instansi terkait.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha masih sangat rendah, terlihat dari tidak dimilikinya izin operasional, tidak tersedianya alat keselamatan, juga minimnya pengetahuan akan perlindungan konsumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah dan Dinas Perhubungan juga belum optimal dalam melakukan pengawasan dan sosialisasi hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan edukatif dan partisipatif untuk meningkatkan kesadaran hukum serta perlindungan keselamatan konsumen jasa transportasi air tradisional. Kata kunci: Kesadaran hukum, perlindungan hukum pengguna jasa, pelaku usaha transportasi air tradisional, pemerintah.
PENERAPAN SANKSI ADAT PERCERAIAN MASYARAKAT DAYAK KANAYATN DI DESA PAKU RAYA KABUPATEN LANDAK NIM. A1011211053, DONI ERMANSYAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Divorce can only be granted if there are strong reasons for the husband or wife to seek divorce and will result in customary sanctions. However, in reality, there are married couples in Paku Raya Village, Kuala Behe District, Landak Regency who have divorced and have been subject to customary sanctions, but the violators do not want to pay the customary sanctions. This study aims to provide information about the implementation of customary divorce among the Dayak Kanayatn community in Paku Raya Village, Kuala Behe District, Landak Regency. It also aims to reveal the reasons why the violators of custom do not pay the customary sanctions. Furthermore, it aims to reveal the legal consequences of divorce in Paku Raya Village, Kuala Behe District, Landak Regency. Finally, it aims to reveal the efforts made by customary officials against violators who do not pay customary sanctions. This study uses an empirical legal method with a descriptive analytical approach through interviews, questionnaires, and literature studies. The results of this study show that the implementation of customary divorce in Paku Raya Village, Kuala Behe District, Landak Regency has basically been carried out in accordance with the applicable provisions and has been implemented by customary officials; that the main reason for customary violators not paying or fulfilling customary sanctions is because the sanctions are considered too severe or they feel aggrieved and the violators feel that they are not at fault in committing divorce; The legal consequences of the dissolution of a customary marriage in Paku Raya Village, Kuala Behe District, Landak Regency are that the divorcing party will be subject to customary sanctions, and these sanctions will also apply to children born during the marriage and the distribution of inheritance acquired during the marriage. That efforts made by customary officials against violators If the customary violator remains unwilling to pay or comply with the sanctions that have been decided, the case will be assisted in its resolution by the Timanggung as the holder of higher authority in the customary structure. Keywords: Divorce Traditional, Dayak Kanayatn Abstrak Perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan yang kuat untuk dipakai oleh suami atau istri untuk melakukan perceraian dan akan mengakibatkan sanksi adat. Akan tetapi pada kenyataannya terdapat pasangan suami istri di Desa Paku Raya Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak yang melakukan perceraian dan telah ditetapkan sanksi adat akan tetapi pelanggar adat tersebut tidak ingin membayar sanksi adat. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk informasi tentang gambaran pelaksanaan perceraian adat pada masyarakat Dayak Kanayatn di Desa Paku Raya Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak. Untuk mengungkapkan alasan pelanggar adat tidak membayar sanksi adat. Untuk mengungkapkan akibat hukum yang melakukan perceraian di Desa Paku Raya Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak. Untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan oleh fungsionaris adat terhadap pelanggar yang tidak membayar sanksi adat. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analisis melalui wawancara, angket, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian ini Bahwa Pelaksanaan adat perceraian di Desa Paku Raya Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak pada dasarnya telah berjalan sesuai ketentuan yang semestinya dan dilaksanakan oleh fungsionaris adat; Bahwa Alasan utama pelanggar adat tidak membayar atau memenuhi sanksi adat adalah karena sanksi tersebut dianggap terlalu berat atau merasa dirugikan dan pelanggar merasa dirinya tidak bersalah dalam melakukan perceraian; Bahwa Akibat hukum dari putusnya perkawinan adat di Desa Paku Raya Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak adalah pihak yang menceraikan akan dikenakan sanksi adat dan terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan serta pembagian harta warisan yang diperoleh selama masa perkawinan; Bahwa Upaya yang dilakukan oleh fungsionaris adat terhadap pelanggar Apabila pihak pelanggar adat tetap tidak bersedia membayar atau memenuhi sanksi yang telah diputuskan, maka perkara tersebut akan dibantu penyelesaiannya oleh Timanggung sebagai pemegang kewenangan yang lebih tinggi dalam struktur adat. Kata Kunci: Adat Perceraian, Dayak Kanayatn
PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERHADAP PEREDARAN OBAT SEDIAAN SIRUP UNTUK ANAK - ANAK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012191218, MUHAMMAD TEGUH MAULANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The case of acute kidney injury in children caused by the consumption of syrup medicines containing excessive levels of Ethylene Glycol (EG) and Diethylene Glycol (DEG) has become a critical health issue in Indonesia, including in Pontianak City. This incident not only created widespread public concern but also tested the effectiveness of the National Agency of Drug and Food Control (BPOM) and its regional office, the Pontianak Food and Drug Supervisory Agency (BBPOM), in carrying out their supervisory functions. As a state institution responsible for ensuring the safety, quality, and efficacy of drugs, BPOM is required to provide legal protection for consumers, particularly children, against the circulation of harmful medicinal products. This study aims to analyze the legal responsibility and effectiveness of BPOM’s supervision of the distribution of children’s syrup medicines containing hazardous substances in Pontianak City. The research employs a normative juridical method with a qualitative approach, supported by case studies, statutory regulations, legal literature, and relevant secondary data. In addition, the analysis is reinforced by primary data obtained from press interviews and field observations, providing a comprehensive picture of the role and challenges faced by BPOM and BBPOM Pontianak in handling this case. The findings indicate that BPOM has implemented both preventive and repressive measures, such as halting distribution, product recalls, laboratory testing, and public education campaigns through the CEK KLIK program. However, the implementation of supervision still faces several obstacles, including limited human resources, weak cross-sectoral coordination, and suboptimal risk communication to the public. The study concludes that the effectiveness of BPOM’s supervision in Pontianak City needs to be strengthened through more preventive, collaborative, and responsive measures to ensure consumer protection from health risks posed by unsafe medicinal products. Keywords: BPOM, BBPOM Pontianak, drug supervision, ethylene glycol, diethylene glycol Abstrak Kasus gagal ginjal akut pada anak yang disebabkan oleh konsumsi obat sirup mengandung Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) di atas ambang batas aman telah menjadi isu serius di Indonesia, termasuk di Kota Pontianak. Kasus ini tidak hanya menimbulkan keresahan masyarakat, tetapi juga menantang efektivitas pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Balai Besar POM (BBPOM) Pontianak dalam menjalankan kewenangannya. Sebagai lembaga negara yang bertugas menjamin keamanan, mutu, dan manfaat obat, BPOM dituntut untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, khususnya anak-anak, dari peredaran obat yang berisiko membahayakan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum dan efektivitas pengawasan BPOM terhadap peredaran obat sirup anak yang mengandung bahan berbahaya di Kota Pontianak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, didukung oleh studi kasus, kajian peraturan perundang-undangan, literatur, dokumentasi, serta data sekunder lain yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga memperkuat analisis dengan data primer berupa hasil wawancara dari media pers dan observasi lapangan, sehingga diperoleh gambaran utuh mengenai peran dan kendala yang dihadapi BPOM maupun BBPOM Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPOM telah melaksanakan langkah preventif dan represif, seperti penghentian distribusi, penarikan produk, uji laboratorium, serta edukasi publik melalui program CEK KLIK. Namun, implementasi pengawasan masih menemui kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi lintas sektor, dan kurang optimalnya komunikasi risiko kepada masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pengawasan BPOM di Kota Pontianak perlu diperkuat melalui sistem pengawasan yang lebih preventif, kolaboratif, dan responsif agar mampu menjamin perlindungan konsumen dari risiko kesehatan akibat obat yang tidak memenuhi standar keamanan. Kata Kunci: BPOM, BBPOM Pontianak, pengawasan obat, etilen glikol, dietilen glikol
STATUS ANAK TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN DI DESA SENAKIN KABUPATEN LANDAK NIM. A1011211061, ROSMARIA SIMANJUNTAK
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract In the Dayak Kanayatn indigenous community in Senakin Village, Landak Regency, interfaith marriages are not considered a violation of custom as long as the marriage has the approval of both sets of parents and can fulfill customary sanctions, especially if pregnancy has occurred prior to the marriage. Indonesia, as a country based on the rule of law, does not allow or permit interfaith marriages because they do not comply with the requirements for a valid marriage as stipulated in Article 2 of Law No. 1 of 1974. Therefore, it is necessary to register marriages so that the marriages and children born from them are considered valid by the state. This study aims to determine the validity of interfaith marriages according to Dayak Kanayatn customary law in Senakin Village, Landak Regency, to reveal the factors that cause interfaith marriages in Senakin Village, Landak Regency, and to reveal the consequences of interfaith marriages according to Dayak Kanayatn customs in Senakin Village, Landak Regency. To reveal the status of children in interfaith marriages in Senakin Village, Landak Regency. This study uses empirical legal methods with a descriptive analytical approach through interviews, questionnaires, and literature studies. The results of this study show that children born from interfaith marriages in the Dayak Kanayatn indigenous community in Senakin Village, Landak Regency, are considered legitimate children; that the factor causing interfaith marriages in Senakin Village, Sengah Temila District, Landak Regency, was pregnancy; as a result of interfaith marriage, the marriage is only considered legitimate in the indigenous community but is considered illegitimate under state law; to obtain the legality of interfaith marriages conducted under customary law, it is necessary to register marriages for Muslims at the Office of Religious Affairs (KUA) and for non-Muslims at the Office of Population and Civil Registration. Keywords: Customary Law, Religious Marriage, Chil Status, Dayak Kanayatn Abstrak Pada masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Senakin Kabupaten Landak, perkawinan beda agama tidak dipandang sebagai pelanggaran adat selama perkawinan tersebut mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak orang tua serta dapat memenuhi sanksi adat terutama apabila sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan telah terjadi kehamilan. Indonesia sebagai negara hukum tentu tidak memperbolehkan atau mengizinkan untuk dilaksanakannya sebuah perkawinan dengan agama yang berbeda karena tidak sesuai dengan aturan syarat sahnya sebuah perkawinan yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sehingga, perlu untuk melakukan pencatatan perkawinan agar perkawinan yang dilaksanakan serta anak yang dilahirkan dianggap sah oleh negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda agama menurut hukum adat Dayak Kanayatn di Desa Senakin Kabupaten Landak, untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan dilakukannya perkawinan beda agama di Desa Senakin Kabupaten Landak, Untuk mengungkapkan akibat dari perkawinan beda agama menurut adat Dayak Kanayatn di Desa Senakin Kabupaten Landak, Untuk mengungkapkan status anak terhadap perkawinan beda agama di Desa Senakin Kabupaten Landak. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analisis melalui wawancara, angket, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian ini bahwa Status anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama pada masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Senakin Kabupaten Landak dianggap sebagai anak yang sah; bahwa faktor yang menyebabkan dilaksanakannya perkawinan beda agama di Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak telah terjadi insiden kehamilan; akibat perkawinan beda agama perkawinannya hanya dianggap sah dalam masyarakat adat namun bagi hukum negara dianggap tidak sah; untuk mendapatkan legalitas perkawinan beda agama yang dilaksanakan secara hukum adat perlu melakukan pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) sedangkan bagi yang non Islam dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kata Kunci: Hukum Adat, Kawin Beda Agama, Status Anak, Dayak Kanayatn
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL YANG KORBANNYA LAKI-LAKI FEMINIM (UNMRNLY) DI PONTIANAK NIM. A1012201157, ANNISA AMALIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelecehan seksual terhadap laki-laki feminin (unmanly) merupakan isu yang kurang mendapatkan perhatian baik secara hukum maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala penegakan hukum pidana terkait pelecehan seksual terhadap laki-laki feminin di Kota Pontianak, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kurangnya efektivitas penegakan hukum, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan survei. Data diperoleh melalui wawancara dan angket dengan korban, masyarakat, dan aparat penegak hukum di Polresta Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam penegakan hukum meliputi kurangnya bukti, minimnya saksi, stigma sosial terhadap korban, serta lambannya proses hukum. Selain itu, kurangnya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor yang memperburuk efektivitas penanganan kasus ini. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan bukti, serta edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap korban. Dengan langkah ini, diharapkan penegakan hukum pidana terkait pelecehan seksual terhadap laki-laki feminin dapat dilakukan secara lebih efektif, adil, dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban. Kata Kunci : Pelecehan Seksual, Laki-Laki Feminin, Penegakan Hukum, Kota Pontianak Sexual harassment against feminine men (unmanly) is an issue that receives insufficient attention in legal and social contexts. This study aims to analyze the challenges of criminal law enforcement related to sexual harassment against feminine men in Pontianak City, identify factors contributing to its ineffectiveness, and propose recommendations to improve victim protection. This research employs an empirical legal method with a survey approach. Data were collected through interviews and questionnaires involving victims, the public, and law enforcement officials at the Pontianak City Police. The findings reveal that key obstacles include a lack of evidence, insufficient witnesses, social stigma, and slow legal processes. Furthermore, the absence of specialized training for law enforcement personnel exacerbates these challenges, leading to ineffective handling of cases. This study recommends enhancing the capacity of law enforcement officials through targeted training, utilizing technology to collect evidence, and conducting public education to reduce stigma against victims. By implementing these measures, criminal law enforcement concerning sexual harassment against feminine men can be conducted more effectively, equitably, and with better support for victims. Keywords : Sexual Harassment, Feminine Men, Law Enforcement, Pontianak City.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENJUAL KIOS BAHAN BAKAR MINYAK PERTALITE ECERAN ILEGAL DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012211085, RIEKAD ARYO WICAKSONO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract In various corners of Indonesia, including Pontianak City, small stalls selling retail fuel oil (BBM) are rampant and operate without official permits, a phenomenon that reflects the infrastructure gap between cities and villages and the complexity of the informal economy. Data from the Pontianak City DPMPTSP shows that of the total kiosks that operate, only 124 are registered in the OSS, while the other 243 are not licensed, posing a risk to safety, environment, and state losses due to from fuel subsidies that do not comply with Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas. However, behind their illegal status, these stalls meet the needs of the community in areas with minimal access to official petrol stations and become a source of livelihood, so rigid law enforcement without proper alternatives has the potential to cause socio- economic turmoil. Therefore, the researcher uses an empirical sociological research method. The first of the factors causing sellers of illegal retail pertalite fuel kiosks in Pontianak City include the existence of an entrepreneurial spirit/eunterpreneur, a lack of employment from the government so that it cannot meet the needs of the community, the distance from the location of petrol stations, lack of legal awareness and high consumer demand. Second, legal factors include weak law enforcement, lack of supervision from local governments, complicated/non-transparent licensing processes, unclear regulations/legal loopholes, and so on. Efforts to fulfill order for illegal retail pertalite fuel sellers in Pontianak City such as increasing supervision and legal awareness, strengthening cooperation and others. The sale of illegal Pertalite fuel in Pontianak is triggered by economic factors, weak supervision, and social support. The government responded by forming a Task Force, control operations, and public education. This legal and social approach aims to increase awareness, suppress violations, and create an orderly. Keywords: Retail fuel, Illegal, Government Policy Abstrak Di berbagai pelosok Indonesia termasuk Kota Pontianak marak ditemui kios-kios kecil penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran yang beroperasi tanap izin resmi, sebuah fenomena yang mencerminkan kesenjangan infrastruktur antara kota dan desa serta kompleksitas ekonomi informal. Data dari DPMPTSP Kota Pontianak menunjukkan bahwa dari total kios yang beroperasi, hanya 124 yang terdaftar dalam OSS, sementara 243 lainnya tidak berizin, menimbulkan risiko keselamatan, lingkungan, dan kerugian negara akibat ditribusi BBM yang tidak mematuhi UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Namun, dibalik status ilegalnya, kios-kios ini memenuhi kebutuhan masyarajat di daerah yang minim akses ke SPBU resmi dan menjadi sumber penghidupan, sehingga penegakan hukum yang kaku tanpa alternatif layak justru berpotensi menimbulkan gejolak sosial-ekonomi. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Faktor-faktor penyebab penjual kios BBM pertalite eceran ilegal di Kota Pontianak yang pertama faktor sosial meliputi adanya jiwa wirausaha/eunterpreneur, kurangnya lapangan kerja dari pemerintah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, jauhnya jarak lokasi SPBU, kurangnya kesadaran hukum dan permintaan konsumen yang tinggi. Kedua, faktor hukum meliputi penegakan hukum yang lemah, kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah, proses perizinan yang rumit/tidak transparan, ketidakjelasan regulasi/celah hukum, dan sebagainya. Upaya pemenuhan ketertiban bagi penjual BBM pertalite eceran ilegal di Kota Pontianak seperti peningkatan pengawasan dan kesadaran hukum, penguatan kerja sama dan lain-lain. Penjualan BBM Pertalite ilegal di Pontianak dipicu faktor ekonomi, lemahnya pengawasan, dan dukungan sosial. Pemerintah menanggapi dengan membentuk Satgas, operasi penertiban, serta edukasi masyarakat. Pendekatan hukum dan sosial ini bertujuan meningkatkan kesadaran, menekan pelanggaran, dan menciptakan distribusi BBM yang tertib. Kata Kunci: BBM Eceran, Ilegal, Kebijakan Pemerintah
PERBANDINGAN SISTEM DIRECT-ADMINESTERED MUNICIPALITY DI TIONGKOK DAN SISTEM DESENTRALISASI DI INDONESIA TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA NIM. A1011211121, YOGA PRATAMA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This research discusses the comparison between the direct-administered municipality system in China and the decentralization system in Indonesia in relation to the implementation of regional autonomy. The purpose of this study is to understand the characteristics of local governance systems in both countries, analyze the relevance and implications of the direct-administered municipality model if conceptually applied in Indonesia, and assess its impact on governance, legal, and political structures. The research employs a normative legal method using a comparative law approach. Data were obtained through literature studies on legislation, official documents, and academic sources related to local government systems in Indonesia and China. The results of the study show that China adopts a highly centralized unitary state system in which four major cities Beijing, Shanghai, Tianjin, and Chongqing have the status of direct-administered municipalities and are placed directly under the authority of the central government. Meanwhile, Indonesia implements broad decentralization through the delegation of authority to provinces, regencies, and cities based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law No. 23 of 2014 on Regional Government. Conceptually, the adoption of a direct-administered municipality system in Indonesia could enhance bureaucratic efficiency and accelerate development in strategic national areas such as Jakarta or the new capital city, Nusantara. However, constitutionally and politically, such a system may reduce regional autonomy, weaken public participation, and potentially create interregional inequality. Therefore, its implementation should be limited and regulated strictly by law to ensure alignment with the democratic and decentralized principles that characterize Indonesia’s regional government system. Keywords: Direct-Administered Municipality; Decentralization; Regional Autonomy; China; Indonesia. Abstrak Penelitian ini membahas perbandingan antara sistem direct-administered municipality di Tiongkok dengan sistem desentralisasi di Indonesia terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami karakteristik sistem pemerintahan daerah di kedua negara, menganalisis relevansi dan implikasi sistem direct-administered municipality jika diterapkan di Indonesia, serta menilai dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan, hukum, dan politik nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif hukum. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur akademik terkait sistem pemerintahan daerah di Indonesia dan Tiongkok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tiongkok menganut sistem negara kesatuan yang bersifat sangat sentralistik, di mana empat kota utama (Beijing, Shanghai, Tianjin, dan Chongqing) berstatus direct-administered municipality dan berada langsung di bawah kendali pemerintah pusat. Sedangkan Indonesia menerapkan desentralisasi luas melalui pelimpahan kewenangan kepada provinsi, kabupaten, dan kota berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan UU No. 23 Tahun 2014. Secara konseptual, penerapan sistem direct-administered municipality di Indonesia dapat meningkatkan efektivitas birokrasi dan efisiensi pembangunan di wilayah strategis nasional seperti Jakarta atau Ibu Kota Nusantara. Namun, secara konstitusional dan politis, sistem tersebut dapat mengurangi otonomi daerah, melemahkan partisipasi publik, dan berpotensi menimbulkan ketimpangan antardaerah. Oleh karena itu, penerapan model tersebut hanya dapat dilakukan secara terbatas dengan pengaturan hukum yang ketat, agar tetap sejalan dengan prinsip demokrasi dan desentralisasi yang menjadi ciri khas pemerintahan daerah di Indonesia. Kata Kunci: Direct-Administered Municipality; Desentralisasi; Otonomi Daerah; Tiongkok; Indonesia.
WANPRESTASI PENJUAL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KRATOM DI KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS HULU NIM. A1012191024, PRAJA ASHSHIDDIQY
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT This research is based on the problems encountered by the author in the field regarding the breach of contract by sellers in Kratom or "Purik" sale and purchase agreements. In the implementation of Kratom buying and selling, many sellers are found to commit fraud, which harms the buyers. Therefore, this study aims to analyze the breach of contract by sellers in Kratom sale and purchase agreements in North Putussibau District, Kapuas Hulu Regency. The type of research used is empirical legal research. This method is used because it offers a scientific and objective way to understand how law operates in social reality. The data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The data sources used are primary and secondary data. The data analysis techniques used in this study are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that the breach of contract committed by sellers is done by adding other leaves to Kratom leaf bundles, which causes losses for buyers and damages trust in buying and selling transactions. The conclusion of this study is that sellers must be held accountable for the breach of contract and buyers have the right to claim compensation for the losses incurred. Keywords : Kratom, Agreement, Buyying and Selling, Breach of contract ABSTRAK Penelitian ini diangkat dari masalah yang penulis temui di lapangan mengenai wanprestasi penjual dalam perjanjian jual beli Kratom atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan istilah “Purik”. Dalam pelaksanaan jual beli kratom masih banyak ditemukan penjual yang melakukan kecurangan sehingga merugikan pihak pembeli. Maka dari itu, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wanprestasi penjual dalam perjanjian jual beli Kratom di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Metode ini digunakan karena menawarkan cara yang ilmiah dan objektif untuk memahami hukum beroperasi dalam realitas sosial. Teknik pengumpulan data yang digunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik Analisa yag dipakai dalam penelitian ini, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh penjual dilakukan dengan menambahkan daun lain dalam rempahan daun Kratom yang menyebabkan kerugian bagi pembeli dan merusak kepercayaan dalam transaksi jual beli. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penjual harus bertanggung jawab atas wanprestasi yang dilakukan dan pembeli berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami. Kata kunci : Kratom, Perjanjian, Jual beli, Wanprestasi
TINJAUAN KRIMINOLOGI PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR PONTIANAK KOTA NIM. A1012211084, TRIYONO SANTOSO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This study aims to analyze the factors causing motor vehicle theft in the legal jurisdiction of the Pontianak City Sector Police from a criminological perspective. The method used is empirical legal research with a qualitative and descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews with two police officers, five perpetrators, and five victims, as well as secondary data from police documents.The results show that the phenomenon of motor vehicle theft in Pontianak City fluctuates, with the highest number of cases in 2022 (28 cases) and a resurgence in 2025 (20 cases). Cases most frequently occur in Sungai Bangkong village and during the night to dawn hours. The main contributing factors were identified as: (1) Deviant Social Environment, where perpetrators learn criminal behavior from their social circle and peer groups, consistent with Differential Association Theory; (2) A Consumptive Lifestyle and Instant Economic Motive, where perpetrators, regardless of their economic condition, commit crimes to fulfill needs such as online gambling and entertainment, in line with Rational Choice Theory; (3) Victim Negligence, such as not using double locks or parking in unsafe places, which creates opportunities for the perpetrators; and (4) Low Education and Legal Awareness among perpetrators, which impacts their lack of self-control and understanding of legal consequences.This research concludes that motor vehicle theft is the result of a complex interaction between the perpetrator's intent (driven by internal and external factors) and the available opportunities. It is recommended that the police increase patrols and enforcement, the public enhance their vigilance and social control, and local governments promote education and empowerment programs to address this issue comprehensively. Keywords : Criminology, Motor Vehicle Theft, Pontianak City Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah hukum Polsek Pontianak Kota dari perspektif kriminologi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan sifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan dua aparat kepolisian, lima pelaku, dan lima korban, serta data sekunder dari dokumen kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena curanmor di Pontianak Kota bersifat fluktuatif, dengan jumlah kasus tertinggi pada tahun 2022 (28 kasus) dan lonjakan kembali pada tahun 2025 (20 kasus). Kasus paling sering terjadi di Kelurahan Sungai Bangkong dan pada waktu malam hingga subuh. Faktor-faktor penyebab utama teridentifikasi sebagai berikut: (1) Lingkungan Sosial yang Menyimpang, di mana pelaku belajar perilaku kriminal dari pergaulan dan kelompok sebayanya, sejalan dengan Teori Asosiasi Diferensial; (2) Gaya Hidup Konsumtif dan Motif Ekonomi Instan, di mana pelaku, terlepas dari kondisi ekonomi, melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan akan judi online dan hiburan, sesuai dengan Teori Pilihan Rasional; (3) Kelalaian Korban, seperti tidak menggunakan kunci ganda atau memarkir di tempat yang tidak aman, yang menciptakan peluang bagi pelaku; dan (4) Rendahnya Pendidikan dan Kesadaran Hukum pada pelaku, yang berdampak pada kurangnya kontrol diri dan pemahaman akan konsekuensi hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kejahatan curanmor adalah hasil dari interaksi kompleks antara niat pelaku (dipicu oleh faktor internal dan eksternal) dan kesempatan yang ada. Disarankan agar kepolisian meningkatkan patroli dan penindakan, masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan kontrol sosial, serta pemerintah daerah menggalakkan program edukasi dan pemberdayaan untuk menanggulangi masalah ini secara komprehensif. Kata Kunci :Kriminologi , Pencurian Kendaraan Bermotor, Pontianak Kota

Page 308 of 309 | Total Record : 3081

 305   306   307   308   309 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue