Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CONTENT CREATOR FACEBOOK PROFESIONAL DALAM MENDAPATKAN MONETISASI DARI KREATIVITASNYA NIM. A1011221041, EQRI FERDIANSYAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The development of social media platforms has created new economic opportunities for content creators through digital monetization, particularly on Facebook Professional. However, these opportunities are accompanied by legal challenges, especially content theft or freebooting, which causes economic losses and violates creators’ copyright. This article aims to analyze the forms of legal protection available for Facebook Professional content creators in obtaining monetization and to identify the obstacles faced in its implementation. This research employs an empirical legal method with a normative approach by examining relevant legislation and supported by field data obtained through interviews with Facebook Professional content creators. The legal framework analyzed includes Law Number 28 of 2014 on Copyright, Law Number 11 of 2008 as amended by Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions, Government Regulation Number 71 of 2019, and Minister of Communication and Informatics Regulation Number 5 of 2020. The findings indicate that, normatively, Indonesian law has provided legal protection through the recognition of moral and economic rights, as well as criminal sanctions against copyright infringement. Nevertheless, in practice, such protection has not been optimally realized due to low legal awareness among content creators, complex formal legal procedures, weak law enforcement, and limitations of platform-based reporting mechanisms. This study contributes to the legal literature by highlighting the gap between normative legal protection and empirical reality, emphasizing the need for enhanced legal literacy, stronger law enforcement, and greater responsibility from digital platforms to ensure effective protection of creators’ rights in the digital economy. Keywords: legal protection, Content Creator, Facebook Profesional, monetization, copyright Abstrak Perkembangan media sosial telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi Content Creator melalui program monetisasi digital, khususnya pada fitur Facebook Profesional. Namun, peluang tersebut juga diiringi dengan permasalahan hukum, terutama pencurian konten (freebooting) yang menimbulkan kerugian ekonomi dan melanggar hak cipta pencipta. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi Content Creator Facebook Profesional dalam memperoleh monetisasi serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan yang relevan serta didukung oleh data lapangan berupa wawancara dengan Content Creator Facebook Profesional. Kerangka hukum yang dianalisis meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hukum Indonesia telah memberikan perlindungan melalui pengakuan hak moral dan hak ekonomi serta sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta. Namun, secara empiris perlindungan tersebut belum berjalan optimal karena rendahnya kesadaran hukum Content Creator, kompleksitas prosedur hukum formal, lemahnya penegakan hukum, serta keterbatasan mekanisme pelaporan pada platform digital. Artikel ini berkontribusi dalam literatur hukum dengan menegaskan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum dan praktik di lapangan serta menekankan pentingnya peningkatan literasi hukum, penguatan penegakan hukum, dan tanggung jawab platform digital dalam melindungi hak Content Creator di era ekonomi digital. Kata kunci: perlindungan hukum, Content Creator, Facebook Profesional, monetisasi, hak cipta

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA ABORTUS DIKALANGAN MAHASISWA DI KOTA PONTIANAK DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI NIM. A01111196, DEWI RAHMALIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This study examines the factors that cause abortion among university students in Pontianak City from a criminological perspective. The growing prevalence of free association, premarital sexual relations, and the lack of sexual education and parental supervision are the main triggers of unwanted pregnancies. Pregnancy outside of marriage is considered a disgrace, leading some students to choose abortion as a means of avoiding social pressure, fear of their families, and concerns about their future and academic continuity. This research employs a normative-sociological method through both fieldwork and literature study. Data were collected through interviews and questionnaires distributed to 20 students who had undergone abortion, as well as other related parties such as abortion pill sellers and traditional practitioners who provide abortion services. The analysis identifies the causal factors, behavioral patterns, and the relationship between abortion incidents and criminological theories such as cultural deviance theory, social control theory, and social learning theory. The findings indicate that the dominant factors causing abortion include free association, lack of parental supervision and attention, limited sexual education, social pressure resulting from pregnancy outside of marriage, economic and emotional unpreparedness for marriage, and a declining understanding of religious values. From a criminological standpoint, abortion among students is influenced by social interactions, weak self-control, peer imitation, and shifting cultural norms. This study affirms that abortus provocatus criminalis constitutes a criminal act as regulated in the Indonesian Criminal Code (KUHP). Therefore, preventive efforts are required, including sexual education, strengthening the role of families, increasing moral awareness, and involving the government and educational institutions in providing counseling to prevent deviant behavior among university students. Keywords: abortion, university students, criminology, premarital pregnancy, free association. ABSTRAK Penelitian ini membahas faktor-faktor penyebab terjadinya abortus (pengguguran kandungan) di kalangan mahasiswa di Kota Pontianak ditinjau dari sudut kriminologi. Fenomena meningkatnya pergaulan bebas, hubungan seksual pranikah, serta rendahnya pendidikan seksual dan pengawasan keluarga menjadi pemicu utama terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan di luar nikah dianggap sebagai aib, sehingga sebagian mahasiswa mengambil langkah aborsi sebagai upaya menghindari tekanan sosial, rasa takut terhadap keluarga, serta kekhawatiran akan masa depan dan kelangsungan pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode normatif-sosiologis dengan pendekatan lapangan dan kepustakaan. Data diperoleh melalui wawancara dan penyebaran angket kepada 20 mahasiswa pelaku abortus, serta pihak lain seperti penjual obat aborsi dan dukun yang menyediakan jasa aborsi. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi faktor penyebab, pola perilaku, serta keterkaitan fenomena abortus dengan teori-teori kriminologi seperti teori penyimpangan budaya, teori kontrol sosial, dan teori belajar sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor dominan penyebab abortus meliputi pergaulan bebas, kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua, minimnya pendidikan seks, tekanan sosial akibat kehamilan di luar nikah, ketidaksiapan ekonomi dan emosional untuk menikah, serta rendahnya pemahaman nilai keagamaan. Dari perspektif kriminologi, perilaku abortus dikalangan mahasiswa dipengaruhi interaksi sosial, lemahnya kontrol diri, imitasi perilaku teman sebaya, dan perubahan nilai budaya. Penelitian ini menegaskan bahwa abortus provocatus criminalis merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, sehingga diperlukan upaya preventif melalui pendidikan seks, penguatan peran keluarga, peningkatan kesadaran moral, serta keterlibatan pemerintah dan lembaga pendidikan dalam memberikan penyuluhan untuk mencegah perilaku menyimpang di kalangan mahasiswa. Kata Kunci: abortus, mahasiswa, kriminologi, kehamilan di luar nikah, pergaulan bebas.

KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN SEBAGAI PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PONTIANAK NIM. A1011221261, FARHAN VARIO SALSABIL
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Restaurant tax, as part of the Specific Goods and Services Tax (PBJT), is an important instrument in strengthening Local Own-Source Revenue (PAD) and supporting the implementation of regional fiscal autonomy. This study aims to analyze the implementation of restaurant tax policy as PBJT in Pontianak City, examine the law enforcement mechanism against non-compliant businesses, and assess its contribution to PAD in Pontianak City. The research method used is empirical legal research with a sociological juridical approach. Data was obtained through interviews, questionnaires, and documentation studies of laws and regulations and local tax revenue data. Sampling was determined using the snowball sampling method. The results of the study show that the implementation of the restaurant tax policy as PBJT in Pontianak City has, in principle, been carried out in accordance with the provisions of laws and regulations, particularly through the application of a self-assessment system and the digitization of tax collection. Restaurant tax contributes moderately to local revenue and shows an upward trend from year to year. However, there are still obstacles in terms of taxpayer compliance, especially among micro-scale businesses, as well as the absence of a requirement to include tax collection information on receipts or proof of payment. This study recommends strengthening restaurant tax governance and increasing business compliance in order to optimize the role of restaurant tax in supporting regional fiscal independence. Keywords: Contributions; Restaurant Tax; Local Revenue; Pontianak City. Abstrak Pajak restoran sebagai bagian dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan instrumen penting dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendukung pelaksanaan otonomi fiskal daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pajak restoran sebagai PBJT di Kota Pontianak, mengkaji mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak patuh, serta menilai kontribusinya terhadap PAD Kota Pontianak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, penyebaran kuesioner, serta studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan data penerimaan pajak daerah. Penentuan sampel dilakukan dengan metode snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak restoran sebagai PBJT di Kota Pontianak pada prinsipnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama melalui penerapan system self-assessment dan digitalisasi pemungutan pajak. Pajak restoran memberikan kontribusi dengan kategori sedang terhadap PAD dan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam aspek kepatuhan wajib pajak, khususnya pada pelaku usaha skala mikro, serta belum adanya kewajiban pencantuman keterangan pemungutan pajak pada struk atau bukti pembayaran. Penelitian ini merekomendasikan penguatan tata kelola pajak restoran dan peningkatan kepatuha pelaku usaha guna mengoptimalkan peran pajak restoran dala mendukung kemandirian fiskal daerah. Kata Kunci: Kontribusi; Pajak Restoran; Pendapatan Asli Daerah; Kota Pontianak

PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR TERHADAP TRANSAKSI ASET CRYPTOCURRENCY DI ERA DIGITAL NIM. A1011221051, ANGGIL TRISEN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The rapid development of digital technology has significantly transformed the global financial system, including in Indonesia, marked by the growing popularity of cryptocurrency as an investment instrument. Its decentralized, anonymous, and borderless nature makes cryptocurrency fundamentally different from traditional financial assets, while also creating legal challenges due to high volatility and risks of misuse. These conditions highlight the need for a strong and adaptive legal framework to ensure adequate investor protection.This research employs a normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches. The analysis focuses on key regulations such as the P2SK Law 2023, the Currency Law, POJK 27/2024, SEOJK 20/2024, and relevant taxation provisions. All legal materials are examined descriptively and qualitatively through legal interpretation and legal construction techniques to assess the extent to which the current regulatory framework protects cryptocurrency investors.The findings show that Indonesia’s cryptocurrency regulatory framework remains transitional and not yet fully comprehensive. Existing protections are predominantly repressive, while preventive measures such as transparency, technological security, governance standards, and risk mitigation remain suboptimal. Strengthening the role of the Financial Services Authority (OJK) in setting security standards and dispute resolution mechanisms, along with improving public digital literacy, is essential to achieving more effective and sustainable legal protection for cryptocurrency investors. Keywords: Legal Protection, investors, Cryptocurrency, OJK Abstrak Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar pada sistem keuangan global, termasuk di Indonesia, dengan meningkatnya popularitas cryptocurrency sebagai instrumen investasi. Sifatnya yang desentralisasi, anonim, dan lintas batas membuat aset kripto memiliki karakteristik berbeda dari instrumen keuangan tradisional, sekaligus menghadirkan tantangan hukum karena tingginya volatilitas dan risiko penyalahgunaan. Kondisi ini menegaskan perlunya kerangka hukum yang kuat untuk memberikan perlindungan memadai bagi investor. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Analisis dilakukan terhadap berbagai regulasi seperti UU P2SK 2023, UU Mata Uang, POJK 27/2024, SEOJK 20/2024, serta ketentuan perpajakan. Seluruh bahan hukum ditelaah secara deskriptif-kualitatif melalui teknik interpretasi dan konstruksi hukum untuk menilai sejauh mana kerangka hukum yang ada mampu melindungi investor aset kripto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi kripto di Indonesia masih bersifat transisional dan belum sepenuhnya komprehensif. Perlindungan hukum yang tersedia cenderung represif, sementara aspek preventif seperti transparansi, keamanan teknologi, tata kelola, dan mitigasi risiko belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran OJK dalam menetapkan standar keamanan dan mekanisme penyelesaian sengketa serta peningkatan literasi digital masyarakat agar perlindungan hukum bagi investor aset kripto dapat terwujud secara lebih efektif dan berkelanjutan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Investor, Cryptocurrency, OJK

PENGGUNAAN TANDA INDIKASI GEOGRAFIS DAN PEMASARAN KOPI LIBERIKA DI KABUPATEN KAYONG UTARA NIM. A1012211186, DHIMAS ADY PRATAMA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Kopi Liberika Kayong Utara merupakan salah satu komoditas unggulan Kalimantan Barat yang telah terdaftar sebagai Indikasi Geografis (IG) dengan Nomor ID G 000000093. IG berfungsi melindungi keaslian, reputasi, dan kualitas produk, sekaligus meningkatkan daya saing di pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban penggunaan tanda IG oleh pelaku usaha dalam produksi Kopi Liberika Kayong Utara serta akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak mematuhinya Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban penggunaan tanda IG oleh pelaku usaha dalam produksi Kopi Liberika Kayong Utara serta mengkaji akibat hukum bagi pihak yang tidak mematuhi ketentuan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-analitik, mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan petani, pelaku usaha, dan pihak Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis dan Kearifan Lokal (MPIGKLKU), serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai implementasi perlindungan IG di tingkat lokal, serta strategi pemasaran yang efektif untuk memperkuat posisi Kopi Liberika Kayong Utara di pasar domestik maupun internasional. Kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan tanda Indikasi Geografis (IG) tidak diatur langsung dalam UU No. 20 Tahun 2016, melainkan terdapat dalam Dokumen Deskripsi IG Kopi Liberika Kayong Utara. Jika pelaku usaha tidak mencantumkan tanda IG, tidak ada sanksi pidana, melainkan hanya konsekuensi normatif berupa turunnya kredibilitas produk dan lemahnya perlindungan hukum. Bagi pelaku usaha yang tidak terdaftar tetapi tetap menggunakan IG, hal ini termasuk pelanggaran Pasal 66 huruf (d) UU No. 20 Tahun 2016. Namun, pasal ini tidak memuat sanksi pidana. Sanksi pidana hanya berlaku pada pelanggaran Pasal 66 huruf (e) yang diatur dalam Pasal 101, yaitu penggunaan tanda IG yang sama atau pada pokoknya dengan IG terdaftar. Secara perdata, pelanggaran dapat digugat berdasarkan Pasal 67 ayat (1) berupa ganti rugi atau penghentian penggunaan. Sedangkan secara administratif, Pasal 100 mengatur sanksi berupa peringatan tertulis, penarikan produk, hingga pencabutan izin usaha.. Langkah ini diharapkan mampu mendorong keberlanjutan produksi, meningkatkan daya saing, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Kayong Utara. Kata Kunci: Indikasi Geografis, Kopi Liberika, Perlindungan Hukum. ABSTRACT Kayong Utara Liberica Coffee is one of the leading commodities of West Kalimantan, officially registered as a Geographical Indication (GI) under Number ID G 000000093. GI serves to protect the authenticity, reputation, and quality of the product, while enhancing its competitiveness in the market. This study aims to examine the obligation of using the GI label by business actors in the production of Kayong Utara Liberica Coffee and to analyze the legal consequences for those who fail to comply with the relevant provisions. This research employs an empirical legal method with a descriptive-analytical approach, collecting primary data through interviews with farmers, business actors, and the Kayong Utara Liberica Coffee Geographical Indication and Local Wisdom Protection Society (MPIGKLKU), as well as secondary data from legislation and relevant literature. The results are expected to provide an in-depth understanding of the implementation of GI protection at the local level and to identify effective marketing strategies to strengthen the position of Kayong Utara Liberica Coffee in both domestic and international markets. he obligation for business actors to include a Geographical Indication (GI) mark is not directly regulated under Law No. 20 of 2016, but rather stipulated in the Description Document of the Kayong Utara Liberica Coffee GI. If business actors fail to include the GI mark, there are no criminal sanctions; instead, the consequence is normative, such as a decline in product credibility and weaker legal protection. For business actors who are not registered but still use the GI, this constitutes a violation of Article 66 letter (d) of Law No. 20 of 2016. However, this article does not provide criminal sanctions. Criminal sanctions only apply to violations under Article 66 letter (e), as stipulated in Article 101, namely the use of a GI mark that is identical or substantially similar to a registered GI. From a civil law perspective, violations may be subject to lawsuits under Article 67 paragraph (1), in the form of compensation or termination of use. Meanwhile, from an administrative perspective, Article 100 regulates sanctions in the form of written warnings, product withdrawal, and even revocation of business licenses. These measures are expected to encourage production sustainability, enhance competitiveness, and provide greater economic benefits for the people of Kayong Utara Regency. Keywords: Geographical Indication, Liberica Coffee, Legal Protection.

ANALISIS SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE TERHADAP DELIK ADUAN PADA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (MARITAL RAPE) NIM. A1011221108, NAILA FATHIA SALSABILA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The regulation of marital rape as a complaint-based offense raises serious concerns, particularly for women who are situated within patriarchal social structures. This study aims to analyze the regulation of complaint-based offenses in cases of marital rape through the perspective of sociological jurisprudence, by examining the gap between law in books and law in action. The research employs a normative-empirical legal method with statutory, conceptual, and philosophical approaches, drawing on the theory of justice and feminist legal theory. The findings indicate that classifying marital rape as a complaint-based offense limits state intervention, restricts victims’ access to justice, and potentially creates impunity for perpetrators. Therefore, a review and reform of the regulation of complaint-based offenses is necessary, either through the reformulation of legal norms or the transformation of law enforcement mechanisms, in order to provide more effective and responsive protection for women as part of a gender mainstreaming strategy. Keywords: analysis, sociological jurisprudence, complaint-based offense, marital rape, UU PKDRT, justice, feminism, gender mainstreaming, criminal law. Abstrak Adanya pengaturan pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape) sebagai delik aduan menimbulkan persoalan serius, khususnya bagi perempuan, yang berada dalam struktur sosial patriarki. Penelitian ini bertujuan menganalisis delik aduan pada tindak pidana pemerkosaan dalam perkawinan melalui perspektif sociological jurisprudence, dengan menilai kesenjangan antara law in books dan law in action. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filsafat hukum melalui teori keadilan dan teori hukum feminis, Hasil penelitian menunjukkan bahwa klasifikasi marital rape sebagai delik aduan membatasi intervensi negara, menghambat akses korban terhadap keadilan, dan berpotensi menciptakan impunitas bagi pelaku, oleh karena itu, diperlukan upaya peninjauan kembali dan perubahan terhadap pengaturan delik aduan, baik melalui reformulasi norma ataupun transformasi mekanisme penegakan hukum, agar dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif dan responsif terhadap perempuan sebagai bagian dari strategi pengarusutamaan gender. Kata Kunci: analisis, sociological jurisprudence, delik aduan, pemerkosaan dalam perkawinan, UU PKDRT, keadilan, feminisme, pengarusutamaan gender, hukum pidana

PRAKTIK PROSTITUSI DI JALAN BUDI KARYA KOTA PONTIANAK DITINJAU DARI TEORI KONTROL SOSIAL NIM. A1012221009, FADLI RIZKI RAMADHAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The type of research used is empirical legal research, with a descriptive analytical nature. The data collection techniques used are document study, observation, and in-depth interviews. The approach used is qualitative. The analysis of this research uses Travis Hirschi's Social Control Theory, which focuses on the four main elements of social control theory: attachment, commitment, involvement, and belief. The results of the study indicate that the practice of prostitution on Jalan Budi Karya, Pontianak City is closely related to weak social control, both informal and formal social control, such as weak individual ties with family and social environment, low commitment to social norms, and supporting local environmental factors such as lack of supervision from the community and law enforcement officers (Satpol PP). This strengthens the continuity of the practice of prostitution. Keywords: Prostitution, Social Control Theory, Travis Hirschi Abstrak Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara mendalam. Pendekatan yang dilakukan secara kualitatif. Analisis penelitian ini, menggunakan Teori Kontrol Sosial dari Travis Hirschi yang fokus penelitian diarahkan pada empat unsur utama teori kontrol sosial, yaitu attachment (keterikatan), commitment (komitmen), involvement (keterlibatan), dan belief (keyakinan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik prostitusi di Jalan Budi Karya Kota Pontianak berkaitan erat dengan lemahnya kontrol sosial, baik kontrol sosial informal maupun formal seperti Lemahnya keterikatan individu dengan keluarga dan lingkungan sosial, rendahnya komitmen terhadap norma sosial, Selain itu, faktor lingkungan setempat yang mendukung seperti kurangnya pengawasan dari masyarakat dan dari aparat penegak hukum (Satpol PP) memperkuat keberlangsungan praktik prostitusi tersebut. Kata Kunci: Prostitusi, Teori Kontrol Sosial, Travis Hirschi

KE KEWAJIBAN HUKUM PELAKU USAHA DALAM MEMATUHI BATAS MUATAN KENDARAAN PADA UNIT PELAKSANAAN PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR (UPPKB) DI SIANTAN NIM. A1011221192, TOTOS PRAYITNO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study aims to analyze the factors that influence business actors to commit overload violations and to examine their legal obligations in complying with vehicle load limits at UPPKB Siantan. The research is motivated by the widespread practice of overloading in West Kalimantan, which not only violates positive law, particularly Law No. 22 of 2009 and Government Regulation No. 55 of 2012, but also poses serious threats to road safety and causes significant damage to road infrastructure. The persistence of these violations is largely driven by weak supervision and ineffective sanctions, making a comprehensive analysis necessary to identify more effective legal and policy responses. This research employs an empirical legal method with a descriptive-analytical approach. Primary data were obtained through interviews with UPPKB Siantan officers, officials from the Mempawah Regency Transportation Office, the Mempawah Traffic Police, and freight transportation business actors, supported by direct field observations at the weigh station. Secondary data were collected from relevant legislation, legal literature, and previous studies. The data were analyzed qualitatively by linking empirical findings with legal compliance theory, deterrence theory, and law enforcement theory. The results show that the main factors encouraging overload practices are cost-efficiency considerations, weak enforcement mechanisms, and low levels of legal awareness among business actors. The most frequent violations involve L-Truck, D-Truck, and Pick-Up vehicles, with repeated offenses occurring despite the imposition of administrative sanctions. The administrative fine of IDR 500,000 is considered disproportionate to the economic benefits gained from overloading and therefore fails to create a deterrent effect, resulting in suboptimal fulfillment of legal obligations by business actors. This study recommends strengthening sanctions to make them more proportional, adopting technology-based monitoring systems such as weigh-in-motion, and enhancing legal education for business actors to foster compliance based not only on fear of punishment but also on substantive legal awareness. Keywords: Business Actors, Overload, UPPKB Siantan, Legal Compliance. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaku usaha melakukan pelanggaran kelebihan muatan (overload) serta mengkaji kewajiban hukum mereka dalam mematuhi batas muatan kendaraan di UPPKB Siantan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik overload di Kalimantan Barat yang tidak hanya melanggar hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, tetapi juga menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan lalu lintas serta menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur jalan. Keberlanjutan pelanggaran tersebut sebagian besar dipicu oleh lemahnya pengawasan dan tidak efektifnya sanksi yang diterapkan, sehingga diperlukan analisis yang komprehensif untuk menemukan respons hukum dan kebijakan yang lebih efektif. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas UPPKB Siantan, pejabat Dinas Perhubungan Kabupaten Mempawah, Satuan Lalu Lintas Polres Mempawah, serta pelaku usaha angkutan barang, yang didukung dengan observasi langsung di lokasi jembatan timbang. Data sekunder dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur hukum, dan penelitian terdahulu. Data dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan temuan empiris dengan teori kepatuhan hukum, teori daya cegah (deterrence), dan teori penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong terjadinya praktik overload adalah pertimbangan efisiensi biaya, lemahnya mekanisme penegakan hukum, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum pelaku usaha. Pelanggaran paling sering dilakukan oleh kendaraan jenis truk L, truk D, dan pick-up, dengan pelanggaran yang berulang meskipun telah dikenakan sanksi administratif. Denda administratif sebesar Rp500.000,00 dinilai tidak sebanding dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari praktik overload sehingga tidak menimbulkan efek jera, yang berakibat pada belum optimalnya pemenuhan kewajiban hukum oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan sanksi agar lebih proporsional, penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi seperti weigh-in-motion, serta peningkatan edukasi hukum bagi pelaku usaha guna mendorong kepatuhan yang tidak hanya didasarkan pada ketakutan terhadap sanksi, tetapi juga pada kesadaran hukum yang substantif. Kata Kunci: Pelaku Usaha, Overload, UPPKB Siantan, Kepatuhan Hukum.

TANGGUNG JAWAB PEMILIK TOKO TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KARYAWAN DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012181044, RIDHO KHALIQ NUCHGRAHA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The study on "Shop Owners' Responsibilities for Employee Health Social Security Registration in Pontianak City" aims to obtain data and information about the responsibility of shops for Employee Health Social Security Registration in Pontianak City. To reveal the factors causing shop owners not to be responsible for employee health social security registration in Pontianak City. To reveal the legal consequences of not registering employees for Health Social Security in Pontianak City. To reveal the legal efforts that can be taken by employees against shop owners who have not registered employees for Health Social Security in Pontianak City. This study was conducted using the empirical legal research method. Empirical legal research is a legal research method that functions to be able to see the law in a real sense by examining how the law works in a community environment, so the empirical legal research method can also be said to be sociological legal research. Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the responsibility of the Store for the Registration of Employee Health Social Security in Pontianak City has not been carried out as ordered in Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System, especially in Article 13 paragraph (1) which states that Employers are required to gradually register themselves and their work as participants with the Social Security Administering Body, in accordance with the social security program followed. That the factors causing the store owner not to be responsible for the registration of employee health social security in Pontianak City are due to several factors that are the causes, including the store owner not having financial capacity due to the pandemic, as well as frequent changes in workers or employees in the store, and factors that also influence are the store owner's ignorance regarding his obligations to employees. That the legal consequences of not registering employees for Health Social Security in Pontianak City will result in the store owner being subject to administrative sanctions or fines as stipulated by law. That the legal efforts that can be taken by employees against shop owners who have not registered employees for Health social security in Pontianak City are by negotiating regarding the Health social security program if the shop owner does not register at least by providing excess salary to pay Health social security contributions to BPJS Kesehatan. Keywords: Responsibility, Shop Owner, Health Social Security Abstrak Penelitian tentang “Tanggung Jawab Pemilik Toko Terhadap Pendaftaran Jaminan Sosial Kesehatan Karyawan Di Kota Pontianak “ bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi tentang tanggung jawab Toko terhadap Pendaftaran Jaminan Sosial Kesehatan Karyawan di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan faktor penyebab pemilik toko belum bertanggung jawab terhadap pendaftaran jaminan sosial kesehatan karyawan di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan akibat hukum dari tidak di daftarkannya karyawan pada jaminan sosial Kesehatan di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak karyawan terhadap pemilik toko yang belum mendaftarkan karyawan pada jaminan sosial Kesehatan di Kota Pontianak Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa tanggung jawab Toko terhadap Pendaftaran Jaminan Sosial Kesehatan Karyawan di Kota Pontianak belum dilakukan sebagaimana yang telah diperintahkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional khususnya pada Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Bahwa faktor penyebab pemilik toko belum bertanggung jawab terhadap pendaftaran jaminan sosial kesehatan karyawan di Kota Pontianak adalah dikarenakan adanya beberapa faktor yang menjadi penyebabnya antara lain pemilik toko tidak memiliki kemampusan keuangan akibat terjadinya pandemi, serta sering berganti-gantinya tenaga kerja atau karyawan di toko, dan faktor yang juga mempengaruhi adalah ketidaktahuan pemilik toko berkaitan kewajibannya terhadap karyawan. Bahwa akibat hukum dari tidak di daftarkannya karyawan pada jaminan sosial Kesehatan di Kota Pontianak akan mengakibatkan pemilik toko dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi denda sebagaimana yang telah ditetapkan oleh UU. Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak karyawan terhadap pemilik toko yang belum mendaftarkan karyawan pada jaminan sosial Kesehatan di Kota Pontianak adalah dengan melakukan negosiasi berkaitan dengan program jaminan sosial Kesehatan jika pemilik toko tidak mendaftarkan minimal memberikan kelebihan gaji untuk membayar iuran jaminan sosial Kesehatan kepada BPJS Kesehatan. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pemilik Toko, Jaminan Sosial Kesehatan

KEKUATAN AKTA DIBAWAH TANGAN DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG MENURUT PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA NIM. A1012221002, RAKHA MUWAFFAQ NABIL A1012221002
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Debt agreements are one of the most common forms of legal relationships in society. In practice, these agreements are generally formalized in private deeds because they are considered more practical, easier, faster, and less expensive than authentic deeds. However, the use of private deeds often gives rise to legal issues, particularly when disputes arise and one party—usually the debtor—refuses to sign or accept the terms of the agreement. This situation indicates an imbalance between the public's need for ease of contracting and the need for legal certainty in dispute resolution. This study aims to analyze the status and evidentiary power of private deeds in debt agreements based on the provisions of the Civil Code (KUHPerdata). The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The legal materials used include primary legal materials in the form of the Civil Code and related regulations, as well as secondary legal materials such as legal literature, journals, and expert opinions. The research results indicate that a private deed is valid written evidence under Article 1874 of the Civil Code and can have the same evidentiary force as an authentic deed if the signatures contained therein are acknowledged by the relevant parties, as stipulated in Article 1875 of the Civil Code. However, the evidentiary force of a private deed is significantly weakened if the signature is denied under Article 1876 of the Civil Code, shifting the burden of proof to the party submitting the deed. This situation has the potential to create legal uncertainty for creditors acting in good faith. This research also confirms that legalization or waarmerking by a notary can increase the evidentiary value of a private deed, although it does not change its status to an authentic deed. Therefore, those using private deeds should consider strengthening measures such as affixing a stamp, the presence of witnesses, or notarial legalization to minimize the risk of disputes. Keywords: Private deed, debt agreement, evidence, Civil Code, legalization. Abstrak Perjanjian hutang piutang merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, perjanjian tersebut umumnya dituangkan dalam bentuk akta di bawah tangan karena dianggap lebih praktis, mudah, cepat, dan tidak membutuhkan biaya sebagaimana halnya akta otentik. Namun demikian, penggunaan akta di bawah tangan sering menimbulkan persoalan hukum, khususnya ketika terjadi sengketa dan salah satu pihak—biasanya debitur—menyangkal tanda tangan atau isi perjanjian. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat akan kemudahan membuat perjanjian dan kebutuhan akan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam perjanjian hutang piutang berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa KUHPerdata dan peraturan terkait, serta bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, jurnal, dan pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta di bawah tangan merupakan alat bukti tertulis yang sah menurut Pasal 1874 KUHPerdata dan dapat memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana akta otentik apabila tanda tangan yang tercantum di dalamnya diakui oleh pihak yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUHPerdata. Namun, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan menjadi sangat lemah apabila terjadi penyangkalan tanda tangan berdasarkan Pasal 1876 KUHPerdata, sehingga beban pembuktian beralih kepada pihak yang mengajukan akta. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditur yang beritikad baik. Penelitian ini juga menegaskan bahwa legalisasi atau waarmerking oleh notaris dapat meningkatkan nilai pembuktian akta di bawah tangan, meskipun tidak mengubah statusnya menjadi akta otentik. Dengan demikian, masyarakat yang menggunakan akta di bawah tangan sebaiknya mempertimbangkan langkah-langkah penguatan seperti pembubuhan meterai, kehadiran saksi, atau legalisasi notaris untuk meminimalisir risiko sengketa Kata Kunci: Akta di bawah tangan, perjanjian hutang piutang, pembuktian, KUHPerdata, legalisasi

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA