Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS YURIDIS KONTRAK PENGADAAN MAKANAN PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II SUNGAI RAYA NIM. A1012191154, HANNYFA MAULIDYA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study, "Legal Analysis of the Food Procurement Contract at the Sungai Raya Class II Special Children's Institution," aims to determine the implementation of food procurement at the Sungai Raya Class II Special Children's Institution. To identify the factors causing the food procurement contract to not be implemented as expected. To identify the efforts that can be taken by the aggrieved party in the implementation of the food procurement contract at the Sungai Raya Class II Special Children's Institution. This study was conducted using normative juridical principles with a descriptive analytical approach, namely, describing and analyzing the actual facts obtained or observed during the fieldwork, until reaching a final conclusion. Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of food procurement at the Sungai Raya Class II Special Children's Development Institution has not been carried out as agreed in the contract because there are still problems related to the existence of food that does not match what has been ordered by the employer, so that sometimes the quality of the food is not appropriate and the food is late in arriving so that it is not as agreed in the contract that has been made by both parties. That the factors causing the food procurement contract at the Sungai Raya Class II Special Children's Development Institution has not been implemented as expected because there are factors originating from outside and from within the parties who entered into the agreement where external factors are the desired food ingredients are not available in the market and the condition of the delivery car sometimes arrives late to the destination due to technical problems with the car while the internal factor itself is the lack of human resources from the food provider so that sometimes the taste of the food does not match what is expected by the employer. That the efforts that can be made by the aggrieved party in the implementation of the food procurement contract at the Sungai Raya Class II Special Child Development Institution are always attempted through deliberation through negotiations between the parties to reach a mutually acceptable solution that does not result in losses for either party. As agreed by both parties, if a dispute arises, it will be resolved through deliberation. However, if a deadlock is reached, it will be resolved through the dispute resolution service or through the LKPP, as stipulated in the Special Conditions of the Contract [in point 4.7]. Keywords: Contract, Food Procurement, Special Child Development Institution Abstrak Penelitian tentang “Analisis Yuridis Kontrak Pengadaan Makanan Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Sungai Raya”, bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan makanan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Sungai Raya. Untuk mengetahui faktor penyebab belum dilaksanakannya kontrak pengadaan makanan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Sungai Raya sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan kontrak pengadaan makanan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Sungai Raya Penelitian ini dilakukan dengan yuridis normatif dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhir. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan pengadaan makanan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Sungai Raya belum terlaksana sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak karena masih terdapat persoalan berkaitan dengan adanya makanan yang belum sesuai dengan apa yang telah dipesan oleh pihak pemberi pekerjaan, sehingga terkadang kualitas makanan tidak sesuai serta keterlambatan makanan yang datang sehingga belum sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Bahwa faktor penyebab belum dilaksanakannya kontrak pengadaan makanan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Sungai Raya sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan terdapat faktor yang berasal dari luar maupun dari dalam pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dimana faktor dari luar adalah bahan makanan yang diinginkan tidak tersedia dipasaran serta kondisi mobil pengantara terkadang dating terlambat ke tempat tujuan dikarenakan ada gangguan teknis pada mobil sedangkan faktor internal sendiri adalah sumber daya manusia yang kurang dari penyedia makanan sehingga kadang rasa makanan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak pemberi pekerjaan. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan kontrak pengadaan makanan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Sungai Raya selalu diupayakan melalui jalan musyawarah dengan melakukan negosasi antara para pihak agar diperoleh jalan keluar yang baik yang dapat diterima oleh masing-masing pihak dan tidak menimbulkan kerugian pada pihak-pihak manapun. Sebagaimana kesepakatan kedua belah pihak jika terjadi sengketa akan diselesaikan dengan cara musyawarah namun jika menemui jalan buntu akan dilakukan oleh layanan penyelesaian sengketa atau melalui LKPP sebagaimana yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak [ada poin 4.7 Kata Kunci : Kontrak, Pengadaan Makanan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak

PELAKSANAAN ADAT PRANGKA KAPUNG KABA DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DAYAK MUARA DESA KUALA DUA KABUPATEN SANGGAU NIM. A1011201318, NUR TASLIMAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The customary payment of Pelangkah in marriage among the Dayak Muara community in Kuala Dua Village, Sanggau Regency, is conducted through a ritual procession aimed at honoring ancestral spirits and preventing undesirable events. However, with the passage of time, the “Prangka Kapung Kaba” has undergone changes. The main issue is: "Is the implementation of the “Prangka Kapung Kaba” tradition in the marriage of the Dayak Muara community in Kuala Dua Village, Sanggau Regency, still carried out in accordance with its original provisions?" The objectives of this study are to obtain data and information about the implementation of customary marriage and the “Prangka Kapung Kaba”, to identify the factors causing the shift in the “Prangka Kapung Kaba” , to reveal the legal consequences of not implementing the “Prangka Kapung Kaba” tradition and its restoration efforts, and to understand the efforts made by customary officials to preserve the “Prangka Kapung Kaba” tradition. In this study, the author employs empirical legal research, as it describes the conditions and facts that occur and examines the effectiveness of law in real societal practices. The research is descriptive in nature, involving the description, explanation, and validation of findings comprehensively regarding the studied conditions. Based on the results and discussion, the following conclusions are drawn: First, the implementation of the “Prangka Kapung Kaba” among the Dayak Muara community has experienced a shift. Second, the causes of this shift include social changes, economic constraints, and religious influences. Third, the consequences of not implementing the tradition include customary fines, social sanctions, and spiritual sanctions. Fourth, restoration efforts involve imposing customary fines and fulfilling the “Prangka Kapung Kaba” payment, while efforts by customary officials to preserve the “Prangka Kapung Kaba” tradition include encouraging the community to collectively safeguard cultural heritage and disseminating it through social media. Keywords: “Prangka Kapung Kaba”, Customary Violation, Restoration Efforts Abstrak Pembayaran adat pelangkah dalam perkawinan pada masyarakat Dayak Muara di Desa Kuala Dua Kabupaten Sanggau dilakukan dengan prosesi ritual adat yang bertujuan untuk menghormati roh-roh para leluhur, juga untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan. Namun seiring dengan perubahan zaman, adat “Prangka Kapung Kaba” juga mengalami perubahan. Maka pokok permasalahan adalah “Apakah Pelaksanaan Adat “Prangka Kapung Kaba” Dalam Perkawinan Masyarakat Dayak Muara Di Desa Kuala Dua Kabupaten Sanggau Masih Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Aslinya” tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perkawinan adat dan pelaksanaan adat “Prangka Kapung Kaba”, untuk mengungkapkan faktor penyebab terjadinya pergeseran pada adat “Prangka Kapung Kaba”, untuk mengungkapkan akibat hukum yang timbul dari tidak dilaksanakannya adat “Prangka Kapung Kaba” serta upaya pemulihannya, dan mengetahui upaya yang dilakukan fungsionaris adat dalam melestarikan adat “Prangka Kapung Kaba”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris karena menggambarkan keadaan dan fakta-fakta yang terjadi dan meneliti efektivitas hukum dalam praktik nyata di masyarakat. Sifat penelitian yang digunakan yaitu dengan penelitian bersifat deskriptif dengan cara mendeskripsikan, menjelaskan, dan memvalidasi temuan secara utuh mengenai keadaan yang diteliti. Berdasarkan hasil dan pembahasan disimpulkan sebagai berikut: pertama; pelaksanaan adat “Prangka Kapung Kaba” masyarakat Dayak Muara sudah mengalami pergeseran. Kedua; penyebab terjadinya pergeseran adat “Prangka Kapung Kaba” dikarenakan perubahan sosial, kendala ekonomi, dan pengaruh agama. Ketiga; akibat yang timbul jika tidak melaksanakan akan mendapatkan sanksi denda adat, sanksi sosial, dan sanksi spiritual. Keempat; upaya pemulihan berupa dikenakan sanksi denda adat dan pembayaran “Prangka Kapung Kaba” kemudian upaya yang dilakukan oleh fungsionaris adat untuk melestarikan adat “Prangka Kapung Kaba” adalah dengan menghimbau kepada masyarakat agar bersama menjaga warisan adat dan menyebarluaskan melalui media sosial. Kata Kunci : “Prangka Kapung Kaba”, Pelanggaran Adat, Upaya Pemulihan

ANALISIS PENERAPAN SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 TERHADAP PENETAPAN NOMOR 423/PDT.P/2023/PN Jkt.Utr TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA NIM. A1011201216, LUKMANUL HAKIM
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The issue of interfaith marriage in Indonesia has long caused legal uncertainty, leading to diverse interpretations and practices in the courts. To address this and establish uniformity in legal implementation, the Supreme Court (MA) issued the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023, which firmly reaffirms the prohibition of interfaith marriage registration by district courts. However, shortly after the SEMA was issued, the North Jakarta District Court (PN Jkt.Utr) rendered Decision Number 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr, which, on the contrary, granted the application for interfaith marriage registration. This normative juridical legal research aims to analyze the judge's legal considerations in granting the application and to determine the legal consequences, particularly in the context of SEMA Number 2 of 2023. Employing the statutory and case approaches, this study examines the conflict between the legal principles underlying the decision. The research findings indicate that the judge's considerations are dominated by a progressive legal approach. The judge prioritized the principles of substantive justice and social utility to protect the human rights of the applicants, prevent discrimination, and provide legal and administrative certainty (such as status of children and inheritance rights) for the interfaith couple. However, this approach implies setting aside the formal legal certainty reinforced by SEMA Number 2 of 2023. The legal consequence is that the marriage is practically recorded and administratively valid, yet normatively, this stipulation potentially undermines the authority of the SEMA, creates a lack of uniformity in judicial practice (forum shopping), and leads to broader legal uncertainty within the national judicial system. Keywords: Interfaith Marriage, Judge's Legal Consideration, SEMA Number 2 of 2023 Abstrak Isu mengenai perkawinan beda agama di Indonesia telah lama menimbulkan ketidakpastian hukum, memicu keragaman penafsiran dan praktik di pengadilan. Untuk mengatasi hal ini dan menciptakan kesatuan penerapan hukum, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang secara tegas menegaskan larangan pencatatan perkawinan beda agama oleh pengadilan negeri. Namun, tidak lama setelah SEMA tersebut terbit, Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jkt.Utr) mengeluarkan Putusan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr yang justru mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Penelitian hukum yuridis normatif ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut dan mengetahui akibat hukumnya, khususnya dalam konteks SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus, penelitian ini meneliti konflik antara asas hukum yang mendasari putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didominasi oleh pendekatan hukum progresif. Hakim mengutamakan asas keadilan substantif dan asas kemanfaatan sosial untuk melindungi hak asasi manusia para pemohon, menghindari diskriminasi, serta memberikan kepastian hukum dan administrasi (seperti status anak dan hak waris) bagi pasangan beda agama. Namun, pendekatan ini berimplikasi pada dikesampingkannya asas kepastian hukum formal yang diperkuat oleh SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Akibat hukumnya, secara praktis perkawinan menjadi tercatat sah secara administratif , tetapi secara normatif penetapan ini berpotensi melemahkan wibawa SEMA, menciptakan ketidakseragaman praktik pengadilan (forum shopping), dan memunculkan ketidakpastian hukum yang lebih luas dalam sistem peradilan nasional. Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Pertimbangan Hukum Hakim, SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

KAJIAN YURIDIS PERATURAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA LUKISAN CIPTAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA MICROSOFT IMAGE BING NIM. A1011201324, ALIFIA NABILA PUTRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The advancement of technology, particularly in the field of Artificial Intelligence (AI), has enabled machines to create artworks, including digital paintings. One platform providing this service is Microsoft Image Bing. This phenomenon raises legal challenges regarding copyright protection, particularly in determining the legal subject entitled to ownership of AI-generated works. In Indonesia, Law No. 28 of 2014 on Copyright does not explicitly regulate copyright protection for artworks created by AI. This study aims to analyze the legal implications of copyright infringement on paintings generated by AI on the Microsoft Image Bing platform in Indonesia. The research employs a normative juridical approach, utilizing statutory, conceptual, and comparative analyses. This study examines how Indonesia’s copyright regulations compare with those in other countries, such as the United Kingdom and Canada, in accommodating AI developments in the art world. The findings indicate that Indonesia’s legal system remains human- centered, making AI-generated artworks ineligible for clear copyright protection. The absence of specific regulations creates legal uncertainty for both AI users and developers regarding copyright ownership. Therefore, regulatory updates are necessary to align with technological advancements, including establishing protection mechanisms and legal responsibilities for parties involved in AI- generated art creation. Keywords: Copyright, Artificial Intelligence, Microsoft Image Bing, Legal Protection, AI in Art. Abstrak Kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), telah memungkinkan mesin untuk menciptakan karya seni, termasuk lukisan digital. Salah satu platform yang menyediakan layanan ini adalah Microsoft Image Bing. Fenomena ini menimbulkan tantangan hukum terkait perlindungan hak cipta, terutama dalam menentukan subjek hukum yang berhak atas kepemilikan karya yang dihasilkan AI. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum secara eksplisit mengatur perlindungan hak cipta terhadap karya seni yang diciptakan oleh AI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari pelanggaran hak cipta atas karya seni lukisan yang dibuat oleh AI pada platform Microsoft Image Bing di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Studi ini menyoroti bagaimana peraturan hak cipta di Indonesia membandingkan dengan regulasi di negara lain seperti Inggris dan Kanada dalam mengakomodasi perkembangan AI dalam dunia seni. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia masih berorientasi pada pencipta manusia, sehingga karya seni yang dibuat oleh AI belum memperoleh perlindungan hak cipta secara jelas. Tidak adanya regulasi yang spesifik menciptakan ketidakpastian hukum bagi pengguna dan pengembang AI dalam konteks hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, termasuk menetapkan mekanisme perlindungan dan tanggung jawab hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan AI untuk penciptaan karya seni. Kata Kunci: Hak Cipta, Kecerdasan Buatan, Microsoft Image Bing, Perlindungan Hukum, AI dalam Seni.

IMPLEMENTASI PENGGUNAAN MATA UANG RUPIAH DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN DI DESA TEMAJUK KECAMATAN PALOH KABUPATEN SAMBAS NIM . A1011221276, NURSAFITRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study aims to analyze the implementation of Article 21 paragraph (1) letter a of Law Number 7 of 2011 concerning Currency, as well as the factors influencing the use of foreign currency in trade transactions in Temajuk Village, Paloh District, Sambas Regency. The geographical condition of Temajuk Village, which directly borders Malaysia, encourages the practice of using two currencies, namely the Indonesian Rupiah and the Malaysian Ringgit. This research employs an empirical juridical method with statutory and sociological approaches. Primary data were obtained through interviews and observations involving the community, business actors, and village officials, while secondary data were derived from laws and regulations and relevant legal literature. Data were analyzed descriptively and qualitatively using the theories of State Sovereignty, Positive Law, and Legal Effectiveness proposed by Soerjono Soekanto. The findings indicate that the implementation of Article 21 paragraph (1) letter a in Temajuk Village has not been effectively carried out due to limited access to banking facilities, social habits of border communities, and insufficient legal socialization regarding the obligation to use the Rupiah. Therefore, it is necessary to enhance public legal awareness and strengthen local government policy support to reinforce the sovereignty of the Rupiah in border areas. Keywords: Legal Implementation; Indonesian Rupiah; Border Areas Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 21 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan mata uang asing dalam transaksi perdagangan di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Kondisi geografis Desa Temajuk yang berbatasan langsung dengan Malaysia mendorong praktik penggunaan dua mata uang, yaitu Rupiah dan Ringgit Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap masyarakat, pelaku usaha, dan aparatur desa, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori Kedaulatan Negara, teori Hukum Positif, dan teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 21 Ayat (1) Huruf a di Desa Temajuk belum berjalan secara efektif akibat keterbatasan akses perbankan, kebiasaan sosial masyarakat perbatasan, serta kurangnya sosialisasi hukum mengenai kewajiban penggunaan Rupiah, sehingga diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan dukungan kebijakan pemerintah daerah guna memperkuat kedaulatan Rupiah di wilayah perbatasan. Kata Kunci: Implementasi Hukum; Mata Uang Rupiah; Wilayah Perbatasan

ANALISIS YURIDIS ATAS PENGHENTIAN PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA AUTENTIK DI DITRESKRIMUM POLDA KALBAR PADA TAHUN 2025 (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: LP/B/178/VI/2024/SPKT/Polda Kalimantan Barat) NIM. A1012221015, RONI RAMADAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Following a report from Wahyu Hartoko, the plaintiff and heir of Sukartadji, to the Directorate of General Criminal Investigation (Ditreskrimum) of the West Kalimantan Regional Police, Police Report Number: LP/B/379/XII/2024/SPKT/Polda Kalbar, regarding the forgery of an authentic deed, police officers from the Directorate of General Criminal Investigation (Ditreskrimum) of the West Kalimantan Regional Police conducted an investigation. However, the investigation was ultimately terminated in 2025 on the grounds that the reported act did not constitute a crime, as stated in the letter of termination of investigation, issued by the Director of General Criminal Investigation of the West Kalimantan Regional Police, Letter Number: B/37/I/2025/Ditreskrimum, dated January 20, 2025, concerning Notification of Termination of Investigation. However, there is clear evidence supporting that when Notary/PPAT Evan Dari Rachman, S.H., M.Kn., issued the share sale and purchase deed No. 06 dated August 4, 2023, it was not based on the facts as seen, witnessed, and experienced in a legal act. The problem formulation in this study is: "What is the Reason for Terminating the Investigation of the Criminal Act of Forgery of Authentic Deeds in the Case of Police Report Number: LP/B/379/XII/2024/SPKT/Polda Kalbar?" Meanwhile, the purpose of the study is to reveal the normative basis that underlies the investigator's authority to terminate the investigation of the case of Police Report Number: LP/B/379/XII/2024/SPKT/Polda Kalbar and the reasons for terminating the investigation into the criminal act of forgery of authentic deeds in the case of Police Report Number: LP/B/379/XII/2024/SPKT/Polda Kalbar. The legal research method used by the author is a normative legal research method with a statute approach and a case approach. Based on the research results, it was concluded that the normative basis for the investigator's authority to terminate the investigation of Police Report Number: LP/B/379/XII/2024/SPKT/Polda Kalbar is Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, which states that termination may be carried out if the alleged incident is not a criminal act. The reason for terminating the investigation into the crime of falsifying an authentic deed in Police Report Number: LP/B/379/XII/2024/SPKT/Polda Kalbar is that the reported act does not constitute a crime because it does not contain elements of the crime of falsification as referred to in Article 263 and/or Article 264 and/or Article 266 of the Criminal Code and legally the issuance of a letter of termination of investigation is valid according to law, especially the provisions of Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. However, if investigators summon and request information from the Vincensius Singkawang Hospital regarding Sukartadji's health condition, then it is very likely that this case will not be terminated by investigation (SP2LID). Keywords: Termination of Criminal Investigation, Forgery, Authentic Deed. ABSTRAK Adanya laporan dari Wahyu Hartoko sebagai Pelapor yang merupakan ahli waris dari Sukartadji ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kalbar dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/379/XII/2024/SPKT/Polda Kalbar terkait terjadinya tindak pidana pemalsuan akta autentik, maka aparat Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kalbar melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Namun proses penyelidikan ini akhirnya dihentikan pada tahun 2025 dengan alasan bahwa perbuatan yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana sebagaimana dalam surat penghentian penyelidikan melalui Surat Direktur Reskrimum Polda Kalbar Nomor : B/37/I/2025/Ditreskrimum tanggal 20 Januari 2025 Perihal Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan. Akan tetapi secara nyata terdapat bukti-bukti yang mendukung bahwa pada saat Notaris/PPAT Evan Dari Rachman, S.H., M.Kn., mengeluarkan akta jual beli saham No. 06 tanggal 4 Agustus 2023 tersebut tidaklah berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang dilihat, disaksikan dan dialaminya dalam suatu perbuatan hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apa Yang Menjadi Alasan Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik Dalam Kasus Laporan Polisi Nomor: LP/B/379/XII/2024/SPKT/Polda Kalbar ?”. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan landasan normatif yang menjadi dasar kewenangan penyidik dalam menghentikan penyelidikan kasus Laporan Polisi Nomor: LP/B/379/XII/2024/SPKT/Polda Kalbar dan alasan penghentian penyelidikan terhadap tindak pidana pemalsuan akta autentik dalam kasus Laporan Polisi Nomor: LP/B/379/XII/2024/SPKT/Polda Kalbar. Metode penelitian hukum yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa landasan normatif yang menjadi dasar kewenangan penyidik dalam menghentikan penyelidikan kasus Laporan Polisi Nomor: LP/B/379/XII/2024/SPKT/Polda Kalbar adalah Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan bahwa penghentian dapat dilakukan jika peristiwa yang disangkakan bukan tindak pidana. Alasan penghentian penyelidikan terhadap tindak pidana pemalsuan akta autentik dalam kasus Laporan Polisi Nomor: LP/B/379/XII/2024/SPKT/Polda Kalbar bahwa perbuatan yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana karena tidak terdapat unsur tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan/atau Pasal 264 dan/atau Pasal 266 KUHP dan secara yuridis terbitnya surat penghentian penyelidikan adalah sah menurut hukum, khususnya ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Namun, apabila penyidik memanggil dan meminta keterangan dari pihak Rumah Sakit Vincensius Singkawang mengenai kondisi kesehatan Sukartadji, maka kasus ini kemungkinan besar tidak dilakukan penghentian penyelidikan (SP2LID). Kata Kunci : Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana, Pemalsuan, Akta Autentik.

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) TERHADAP KEAMANAN DATA DALAM DIGITALISASI LAYANAN NIM. A1011221219, KANSA INDIRA REGINATA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The digital era has driven significant transformations in public services, particularly the integration of the role of Land Deed Officials into the electronic land services system. While digitalization supports the efficiency of land registration, this transition presents serious risks related to the security and confidentiality of sensitive personal data. This study aims to analyze the legal responsibilities of Land Deed Officials in maintaining the security of personal data in the digital services ecosystem, as well as to examine the legal consequences arising from negligence in data protection. This study is a normative legal study with a descriptive-analytical statutory and conceptual approach. The results show that Land Deed Officials bear absolute responsibility for the management and protection of client data, including the implementation of technical (encryption and authentication) and administrative security measures. Failure by Land Deed Officials to meet data security standards can result in administrative sanctions in the form of permit revocation, civil liability for losses to related parties, and criminal sanctions as stipulated in the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). Keywords: Responsibilities of PPAT, Personal Data Protection, Data Security, Service Digitalization Abstrak Era digitalisasi telah mendorong transformasi signifikan dalam layanan publik, khususnya integrasi peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ke dalam sistem layanan pertanahan elektronik. Meskipun digitalisasi mendukung efisiensi pendaftaran tanah, transisi ini menghadirkan risiko serius terkait keamanan dan kerahasiaan data pribadi yang bersifat sensitif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum PPAT dalam menjaga keamanan data pribadi pada ekosistem layanan digital, serta mengkaji konsekuensi hukum yang timbul akibat kelalaian dalam perlindungan data. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT memikul tanggung jawab mutlak dalam pengelolaan dan perlindungan data klien, meliputi penerapan langkah pengamanan teknis (enkripsi dan autentikasi) serta administratif. Kelalaian PPAT dalam memenuhi standar keamanan data dapat mengakibatkan sanksi administratif berupa pencabutan izin, pertanggungjawaban perdata atas kerugian pihak terkait, serta sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kata Kunci: Tanggung Jawab PPAT, Perlindungan Data Pribadi, Keamanan Data, Digitalisasi Layanan

ANALISIS YURIDIS KLAUSULA BAKU PERPANJANGAN OTOMATIS DALAM PERJANJIAN BERLANGGANAN APLIKASI GOOGLE ONE NIM. A1011221178, MARIANI CHRISTINE PONTOH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This research is behind the development of digital services that encourage the use of electronic agreements, one of which is cloud-based application subscription agreements such as Google One. One of the provisions that cause problems is the automatic extension standard clause which is not accompanied by further explanation of the financial consequences in the form of automatic balance cuts without reconfirmation to service users. This study raised the issue of the suitability of Google One's subscription automatic extension standard clause in legislation and the consequence of the automatic extension standard clause law on service users. The research method used in this study is normative jurisdiction with a statutory and conceptual approach studied with primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques through library studies and observation of the use of qualitatively analyzed application services by descriptive descriptions of analytical and prescriptive applications. Research results show that the automatic extension standard clause in the Google One application subscription agreement is not appropriate and violates Article 18 paragraph (2) of the Consumer Protection Act on the prohibition of disclosure that is difficult to understand and does not comply with Article 39 paragraph (2) and paragraph (3) of PP No. 80 of 2019 concerning Trade Through Electronic System because it is not specifically stated or explained the technical mechanism of automatic extension with balance cuts. This clause has the effect of financial loss on service users and can be declared null and void for the sake of law because it violates Article 18 of the Consumer Protection Act and business operators are required to adjust the automatic extension clause in accordance with the laws governing the relevant matters. Keywords: Default Clause, Auto-Extend, Electronic Transactions Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan layanan digital yang mendorong penggunaan perjanjian elektronik, salah satunya perjanjian berlangganan aplikasi berbasis cloud seperti Google One. Salah satu ketentuan yang menimbulkan persoalan yakni klausula baku perpanjangan otomatis yang tidak disertai dengan penjelasan lebih lanjut mengenai konsekuensi finansial berupa pemotongan saldo otomatis tanpa konfirmasi ulang kepada pengguna layanan. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai kesesuaian klausula baku perpanjangan otomatis langganan Google One dalam peraturan perundang-undangan dan akibat hukum klausula baku perpanjangan otomatis tersebut terhadap pengguna layanan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang dikaji dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan observasi penggunaan layanan aplikasi yang dianalisis secara kualitatif dengan penguraian deskriptif analitis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula baku perpanjangan otomatis dalam perjanjian berlangganan aplikasi Google One tidak sesuai dan melanggar Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai larangan pengungkapan yang sulit dimengerti serta tidak sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik karena tidak dinyatakan secara spesifik maupun dijelaskan mekanisme teknis perpanjangan otomatis dengan pemotongan saldo. Klausula ini memberikan dampak kerugian finansial bagi pengguna layanan dan dapat dinyatakan batal demi hukum karena melanggar Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen dan pelaku usaha wajib untuk menyesuaikan klausula perpanjangan otomatis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal terkait. Kata Kunci: Klausula Baku, Perpanjangan Otomatis, Transaksi Elektronik

KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU USAHA TERHADAP KEWAJIBAN MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BERDASARKAN PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 (Studi Di Kota Pontianak) NIM. A1011221211, AYU SEKARNINGSIH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini berjudul Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha terhadap Kewajiban Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (Studi di Kota Pontianak), yang mengidentifikasi rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban administratif perpajakan di tengah pertumbuhan usaha dinamis. Dengan masalah utama yang memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban NPWP serta strategi peningkatan kepatuhan di Kota Pontianak, dengan rumusan masalah berfokus pada pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran, pelayanan, pemerintah, dan sanksi yang belum merata. Dengan metode penelitian bersifat empiris kualitatif deskriptif, menggunakan data primer dari wawancara purposive terhadap dua Kepala Seksi Pelayanan Pajak di KPP Pratama Pontianak Barat-Timur serta dua puluh Pelaku usaha, didukung dengan data sekunder dari studi pustaka, dokumen hukum, dan anaisis deskriptif sistematis. Maka dari itu, hasil penelitian menunjukkan faktor internal diakibatkan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran oleh masyarakat dan faktor eksternal yang diakibatkan karena pelayanan edukasi dan penegakan sanksi yang masih lemah sehingga menjadi penghambat utama, dengan strategi optimal berupa sosisalisasi masif via media sosial, pendampingan langsung, integrasi NPWP pada perizinan OSS-RBA, dan penegakan hukum tegas dapat mendorong kepatuhan sukarela. Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, NPWP Pelaku Usaha, Undang-Undang HPP, Kota Pontianak. ABSTRACT This study is entitled Taxpayer Compliance of Business Actors with the Obligation to Have a Taxpayer Identification Number Based on Article 2 Paragraph (1) of Law Number 7 of 2021 (Study in Pontianak City), which identifies the low level of compliance of business actors in fulfilling administrative tax obligations amidst dynamic business growth. The primary problem is the factors influencing business actors' compliance with NPWP obligations and strategies for improving compliance in Pontianak City. The problem formulation focuses on the influence of uneven tax knowledge, awareness, services, government, and sanctions. The research method used is descriptive, qualitative empirical research, using primary data from purposive interviews with two Heads of Tax Service Sections at the West-East Pontianak Tax Office (KPP Pratama) and twenty business actors, supported by secondary data from literature studies, legal documents, and systematic descriptive analysis. Therefore, the results indicate internal factors resulting from a lack of public understanding and awareness, while external factors resulting from weak educational services and enforcement of sanctions are key obstacles. Optimal strategies include massive outreach via social media, direct assistance, NPWP integration into OSS-RBA licensing, and strict law enforcement can encourage voluntary compliance. Keywords: Tax Compliance, Business Actors' NPWP, HPP Law, Pontianak City.

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA ROKOK TERHADAP KONSUMEN YANG MENGETAHUI RISIKO PRODUK NIM. A1011221105, DWI NAJWA AULIA PUTRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Cigarettes are legal products containing addictive substances that are harmful to health; nevertheless, they continue to be produced and freely traded in Indonesia. The high number of active smokers, along with the increasing incidence of health disorders and mortality caused by cigarette consumption, raises concerns regarding the effectiveness of legal protection for consumers. On the other hand, cigarette manufacturers have included health warnings on cigarette packaging as a form of risk disclosure to consumers. This condition gives rise to a legal dilemma when consumers who are aware of such risks continue to claim liability for the losses they have suffered. This study employs a normative legal research method with a conceptual and descriptive-analytical approach to examine the liability of cigarette manufacturers toward consumers who knowingly understand and accept the risks of the product. The analysis is conducted on primary legal materials in the form of relevant laws and regulations, particularly the Consumer Protection Law and health-related regulations, as well as secondary legal materials consisting of legal doctrines and principles, especially the principle of good faith and the doctrine of volenti non fit injuria. The findings indicate that consumer protection law in Indonesia still places emphasis on the principle of strict liability for business actors, without clear regulations defining the limits of liability in the context of consumers’ awareness and acceptance of risk. In contrast, common law jurisdictions recognize the doctrine of assumption of risk, under which consumer awareness of risk may limit or even eliminate the liability imposed on business actors. Therefore, this study argues for the development of a more balanced consumer protection framework that takes into account consumers’ risk awareness in order to achieve justice and equilibrium in the legal relationship between business actors and consumers. Keywords: Liability of Cigarette Manufacturers, Consumer Protection Abstrak Rokok merupakan produk legal yang mengandung zat adiktif dan berbahaya bagi kesehatan, akan tetapi hingga kini masih diproduksi dan diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Tingginya jumlah perokok aktif serta meningkatnya angka gangguan kesehatan dan kematian akibat konsumsi rokok menimbulkan persoalan mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen. Di sisi lain, pelaku usaha rokok telah mencantumkan peringatan kesehatan pada kemasan rokok sebagai bentuk pemberitahuan risiko kepada konsumen. Kondisi ini memunculkan dilema hukum ketika konsumen yang telah mengetahui risiko tersebut tetap menuntut pertanggung jawaban atas kerugian yang dialaminya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan deskriptif-analitis untuk mengkaji pertanggung jawaban pelaku usaha rokok terhadap konsumen yang secara mengetahui dan menerima risiko produk. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan di bidang kesehatan, serta bahan hukum sekunder berupa doktrin dan asas hukum, terutama asas iktikad baik (good faith) dan asas volenti non fit injuria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perlindungan konsumen di Indonesia masih menitikberatkan pertanggung jawaban pelaku usaha pada prinsip tanggung jawab mutlak tanpa pengaturan tegas mengenai batas tanggung jawab tanpa pengaturan tegas mengenai batas tanggung jawab dalam konteks kesadaran risiko konsumen. Berbeda dengan praktik di negara common law yang mengakui doktrin assumption of risk, kesadaran konsumen terhadap risiko dapat membatasi bahkan meniadakan tanggung jawab yang seharusnya dibebankan kepada pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan konsep hukum perlindungan konsumen yang lebih seimbang guna mewujudkan keadilan dan keseimbangan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Kata Kunci: Pertanggung jawaban pelaku usaha rokok, Perlindungan Konsumen

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA