Garuda - Garba Rujukan Digital

BATAS KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM ADVOKASI LINGKUNGAN SEBAGAI BAGIAN DARI PARTISIPASI PUBLIK YANG DILINDUNGI OLEH HUKUM NIM. A1011211192, MARISA DWI SARASTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study examines the limits of freedom of expression in environmental advocacy as part of legally protected public participation, and its relationship with potential criminal liability under defamation provisions. In Indonesia, environmental activists remain vulnerable to criminalization through the application of defamation laws, particularly when environmental criticism is interpreted as an attack on personal reputation. This research employs a normative juridical method using legal hermeneutics to interpret the relationship between public participation protections under the Environmental Protection and Management Law (UU PPLH) and the restrictions on expression under criminal law. The findings indicate that expressions oriented toward public interest—such as criticism of business activities that cause environmental harm—constitute protected advocacy and cannot be criminalized unless they contain a direct attack on an individual's honor. Therefore, the interpretation of criminal law must be strict, proportional, and contextual to avoid suppressing public participation or silencing environmental defenders. This study concludes that the limits of freedom of expression in environmental advocacy can only be determined through legal interpretation that accounts for normative texts, social context, and the goals of environmental protection. Keywords: Freedom of Expression, Environmental Advocacy, Defamation, Legal Hermeneutics, Anti-SLAPP Abstrak Penelitian ini membahas batas kebebasan berekspresi dalam advokasi lingkungan sebagai bagian dari partisipasi publik yang dilindungi hukum, serta hubungannya dengan potensi pemidanaan melalui delik pencemaran nama baik. Di Indonesia, aktivis dan pejuang lingkungan masih rentan mengalami kriminalisasi akibat penggunaan pasal-pasal pencemaran nama baik, terutama ketika kritik lingkungan ditafsirkan sebagai serangan terhadap kehormatan pribadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan hermeneutika hukum untuk menafsirkan hubungan antara norma perlindungan partisipasi publik dalam UU PPLH dan batasan pembatasan ekspresi dalam hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspresi yang berorientasi pada kepentingan publik, seperti kritik terhadap aktivitas usaha yang berdampak pada kerusakan lingkungan, merupakan bagian dari advokasi yang seharusnya dilindungi dan tidak dapat dipidana kecuali terdapat unsur serangan langsung terhadap kehormatan pribadi. Oleh karena itu, penafsiran hukum pidana harus dilakukan secara ketat, proporsional, dan kontekstual agar tidak menghambat partisipasi publik ataupun membungkam pembela lingkungan. Penelitian ini menegaskan bahwa batas kebebasan berekspresi dalam advokasi lingkungan hanya dapat ditentukan melalui pemaknaan hukum yang mempertimbangkan teks norma, konteks sosial serta tujuan perlindungan lingkungan hidup. Kata Kunci: Kebebasan Berekspresi, Advokasi Lingkungan, Pencemaran Nama Baik, Hermeneutika Hukum, Anti SLAPP

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYEBARAN DEEPFAKE PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL NIM. A1011221144, MUHAMMAD TRIGERALDI PRASTYA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This research is motivated by the widespread distribution of pornographic deepfake content in the digital space utilizing artificial intelligence (AI) technology. This phenomenon raises legal issues because there are no specific regulations explicitly governing the distribution of such digitally manipulated content. This research uses a normative method with a regulatory and conceptual approach, supported by interviews. The results indicate that perpetrators of the distribution of deepfake pornography can be prosecuted under the provisions of the ITE Law, Pornography, Personal Data Protection, and the Criminal Code. The party with the greatest bargaining power in this regard is the primary distributor. The research recommendation includes the government's need to immediately formulate specific regulations regarding deepfakes, particularly pornography. Keywords: Liability, Deepfake, Artificial Intelligence, Pornography. Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penyebaran konten deepfake pornografi di ruang digital yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum karena belum terdapat pengaturan khusus yang secara tegas mengatur penyebaran konten hasil manipulasi digital tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung oleh wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku penyebaran deepfake pornografi dapat dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang ITE, Pornografi, Perlindungan Data Pribadi dan KUHP. Pihak yang paling bertanggungjawab dalam hal ini yaitu pihak penyebar pertama. Rekomendasi penelitian meliputi pemerintah perlu segera menyusun pengaturan spesifik terhadap deepfake khususnya pornografi. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Deepfake, Kecerdasan Buatan, Pornografi.

PELAKSANAAN UPACARA ADAT SEDEKAH BUMI PADA MASYARAKAT ADAT JAWA TENGAH DI DESA PARIT KELADI KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1011221190, EMELLIAWATI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The Sedekah Bumi traditional ceremony is a customary ritual carried out by the Javanese indigenous community as an expression of gratitude to God Almighty for the abundant agricultural harvest. However, along with the progress of time and modernization, the implementation of the Sedekah Bumi traditional ceremony has experienced a shift from its original traditions. This shift is evident in the changes in the procedures of implementation as well as the tools and materials used in conducting the ceremony in Desa Parit Keladi, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. This study reveals the factors that have caused the shift in the implementation of the Sedekah Bumi ceremony in Desa Parit Keladi, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. The shift is influenced by several factors, including the development of the times, economic conditions, education, and religion. The research problem formulated in this study is: “Has the implementation of the Sedekah Bumi traditional ceremony among the Javanese indigenous community in Desa Parit Keladi, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya been carried out in accordance with its original customary traditions?”In conducting this research, the author employed an empirical legal research method with a descriptive approach. The data and sources were obtained from both library research and field research. The data collection techniques used were direct and indirect communication, through interviews and questionnaires distributed to respondents selected using non-probability sampling with the purposive sampling technique. The data processing techniques included editing, coding, and tabulation, while the data were analyzed using qualitative data analysis methods.The results of this study indicate that the Sedekah Bumi traditional ceremony is still practiced in Desa Parit Keladi, but its implementation has undergone several changes, particularly in terms of procedure and the tools or materials used. The factors causing this shift include the development of the times, religion, education, and the economy. The consequences for community members who do not participate in the ceremony include being prohibited from consuming food that has been cooked collectively and experiencing decreased agricultural yields. The efforts made by traditional elders to preserve this custom are through providing socialization and education, especially to the younger generation, as future heirs responsible for maintaining ancestral heritage. Keywords: Ceremony, Tradition, Sedekah Bumi, Javanese, Parit Kelad Abstrak Upacara adat sedekah bumi adalah upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat adat jawa yang bertujuan untuk mengugkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil bumi yang melimpah. Namun, seiring perkembanagan zaman dan modernisasi, pelaksanaan upacara adat sdekah bumi tersebut mengalami pergeserean dari adat aslinya. Pergeseran ini tampak dari perubahan tata cara pelaksanaan dan alat/bahan yang digunakan dalam pelaksanaan upacara adat sedekah bumi di Desa Parit Keladi Kecamatan Sungai kakap kabupaten Kubu raya. Penelitian ini mengugkapkan faktor yang menyebabkan terjadinya pergesran pada pelaksanaan upacara adat sedekah bumi di Desa Parit Keladi Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya pergeseran tersebut dipengaruhi oleh faktor perkembanagn zaman, faktor ekonomi, faktor pendidikan, serta faktor agama yang menjadi pengaruh dalam pergeseran upacara adat sedekah bumi di Desa Parit Keladi Kecamatan Sungai kakap Kabupaten Kubu Raya. Maka Rumusan Masalan dalam penelitian ini adalah “Apakah Pelaksanaan Upacara Adat Sedekah Bumi Pada Masyarakat Adat Jawa Di Desa Parit Keladi, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya Telah Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Adat Aslinya?”. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Hukum Empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data dan sumber data di peroleh dari data Pustaka dan data Lapangan, Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung dengan cara wawancara dan penyebaran konsioner kepada responden yang dipilih dengan teknik Nonprobabbility sampling dengan jenis Purposive sampling. Teknik pengeolahan data yang digunakan penulis adalah, Editting, Coding, Tabulasi, dan dalam Analisis data penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjukan bahwa upacara adat sedekah bumi masih dilaksanakan di Desa Parit Keladi namun mengalami pergeseran dalam pelaksanaannya yaitu dari segi bentuk pelaksanaan dan alat/bahan yang digunakan dalam pelaksanaan. Faktor yang menyebabkan terjadinya pergesran ini adalah faktor perkembagan zaman,agama,pendidikan,dan ekonomi, Akibat yang didapat bagi masyarakat yang tidak melaksanakan adalah tidak diperbolehkan memakan makanan yang telah dimasak bersama dan menurunnya hasil panen, dan upaya yang dapat dilakukan oleh tetua adat dalam melestarikan ini adalah dengan cara memberikan sosialisasi terutama pada generasi muda sebagai penerus untuk melestarikan warisan leluhur. Kata Kunci : Upacara, Adat, Sedekah Bumi, Jawa, Parit Keladi

INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 62/PUU XXII/2024 TERKAIT JUDICIAL REVIEW KETENTUAN PRESIDENTIAL TRESHOLD TERHADAP KONSEP OPEN LEGAL POLICY NIM. A1011221134, MUHAMMAD THARIQ FATHURRAHMAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak Penelitian ini secara mendalam menganalisis inkonsistensi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 terkait judicial review Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di mana presidential threshold yang selama 37 kali pengujian dikategorikan sebagai open legal policy tiba-tiba dinyatakan inkonstitusional karena menyimpangi prinsip one man one vote one value serta asas periodik pemilu. Menggunakan pendekatan yuridis normatif deskriptif analitis, studi ini membandingkan ratio decidendi 38 putusan MK, mengungkap pergeseran paradigma dari prioritas stabilitas politik multipartai ke perlindungan hak konstitusional pemilih yang proporsional, dengan implikasi signifikan terhadap demokrasi inklusif, revisi undang-undang pemilu, dan potensi fragmentasi koalisi politik pada Pemilu 2029. Temuan menekankan perlunya kriteria batas open legal policy yang lebih ketat untuk menjaga kepastian hukum, sambil memperkuat peran MK sebagai penjaga konstitusi progresif. Kata kunci: Inkonsistensi yurisprudensi, Mahkamah Konstitusi, Presidential threshold, Open legal policy, One man one vote. Abstract This research deeply analyzes the jurisprudential inconsistency of the Constitutional Court (MK) in Decision No. 62/PUU-XXII/2024 concerning the judicial review of Article 222 of Law No. 7 of 2017 on Elections, where the presidential threshold—previously categorized as open legal policy in 37 examinations—was suddenly declared unconstitutional for distorting the one man one vote one value principle and the periodic election doctrine. Employing a descriptive analytical normative juridical approach, this study compares the ratio decidendi of 38 MK decisions, revealing a paradigm shift from prioritizing multipartite political stability to protecting proportional constitutional voter rights, with significant implications for inclusive democracy, election law revisions, and potential coalition fragmentation in the 2029 Elections. Findings emphasize the need for stricter open legal policy boundary criteria to maintain legal certainty while strengthening MK's role as a progressive constitutional guardian. Keywords: Jurisprudential inconsistency, Constitutional Court, Presidential threshold, Open legal policy, One man one vote.

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DI INDUSTRI KOSMETIK YANG DIPALSUKAN NIM. A1011211260, PUTRI ARIPIANTI SAVITRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The cosmetic industry has experienced significant growth driven by increasing public awareness of the importance of self-care and appearance; however, it also faces serious challenges due to the widespread practice of brand counterfeiting, which not only harms legitimate business actors but also endangers consumer health. This study aims to analyze the implementation of legal protection for trademarks in the cosmetic industry, as well as the various forms of trademark counterfeiting practices. This research employs an empirical legal research method, which involves observing and analyzing the implementation of trademark protection in practice. This study is descriptive in nature, aiming to portray the existing conditions through scientific research methods and to resolve problems based on collected data and facts. Primary data were obtained through observations, interviews, and questionnaires, while secondary data were gathered through literature study. The data were analyzed qualitatively. The findings indicate that although legal protection is regulated under Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, its implementation in practice still encounters several obstacles, such as insufficient dissemination of information. Counterfeiting practices within the cosmetic industry include the unauthorized use of trademarks, imitation of brand identities resembling original products, and the distribution of cosmetics without marketing authorization that fails to meet safety requirements. Based on these findings, Article 100 paragraphs (1) and (2) of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications constitute the main provisions violated by business actors in cases of trademark counterfeiting within the cosmetic industry in Pontianak City. Obstacles in law enforcement include the lack of public and business actors’ understanding and legal awareness, limited resources among law enforcement authorities, and weak coordination among relevant institutions. The role of BBPOM needs to be strengthened in supervision and regulatory enforcement, accompanied by strict legal sanctions for violators, in order to create a healthy, safe, and legally compliant cosmetic industry. Additionally, the Department of Trade and the Health Office play important roles in providing guidance to business actors. On the other hand, the community also plays an essential role by actively monitoring and reporting illegal products, as well as increasing awareness of the importance of choosing registered cosmetic products that comply with BPOM standards. Therefore, it is recommended to enhance legal outreach and education, simplify trademark registration processes, strengthen law enforcement, and tighten supervision over the circulation of cosmetic products. Through these measures, legal protection for trademarks in the cosmetic industry in Pontianak City is expected to be more effective, supporting healthy industry growth and optimally safeguarding consumers. Keywords: Trademark Legal Protection, Cosmetic Industry, Counterfeit Brands, Intellectual Property Rights, Law Enforcement. Abstrak Industri kosmetik mengalami pertumbuhan yang signifikan, didorong oleh peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan diri dan penampilan, namun menghadapi tantangan serius terkait maraknya praktik penggunaan merek ilegal yang tidak hanya merugikan pelaku usaha resmi, tetapi juga membahayakan kesehatan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap merek di industri kosmetik, serta bentuk-bentuk praktik penggunaan merek ilegal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu dengan mengamati dan menganalisis perlindungan hukum merek yang diterapkan dalam praktik. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang ada melalui metode penelitian ilmiah, serta memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang terkumpul. Data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, implementasinya di lapangan masih terdapat kendala, seperti sosialisasi yang belum menyeluruh. Praktik pemalsuan di industri kosmetik meliputi penggunaan merek tanpa hak, peniruan identitas merek yang menyerupai produk asli, serta peredaran kosmetik tanpa izin edar yang tidak memenuhi ketentuan keamanan. Berdasarkan hal tersebut, Pasal 100 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjadi ketentuan utama yang dilanggar oleh pelaku usaha dalam penggunaan merek ilegal pada industri kosmetik di Kota Pontianak. Hambatan dalam penegakan hukum meliputi kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat serta pelaku usaha, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Peran BBPOM perlu diperkuat dalam pengawasan dan penegakan regulasi, guna menciptakan industri kosmetik yang sehat, aman, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan berperan dalam memberikan pembinaan kepada pelaku usaha. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting secara aktif mengawasi, melaporkan produk ilegal, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya memilih produk kosmetik yang terdaftar dan sesuai dengan standar BPOM. Oleh karena itu, direkomendasikan peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum, penyederhanaan proses pendaftaran merek, penguatan penegakan hukum, serta pengawasan ketat terhadap peredaran produk kosmetik. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum terhadap merek di industri kosmetik di Kota Pontianak dapat berjalan lebih efektif, mendukung pertumbuhan industri yang sehat, dan melindungi konsumen secara optimal. Kata kunci: Perlindungan Hukum Merek, Industri Kosmetik, Merek Ilegal, Hak Kekayaan Intelektual, Penegakan Hukum.

WANPRESTASI PEMINJAM DALAM PERJANJIAN PINJAM PAKAI BUKU PADA PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NIM. A1012191234, ZAKAREAS ANDRE MANE
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract As happened in the case of the loan agreement for books and library materials belonging to the Landak Regency Regional Library with the borrower who entered into a loan agreement, the borrower as a member of the regional library in the agreement. The Landak Regency Regional Library as the party who lent suffered many losses due to the negligence of the borrower. According to the party who lent, the loss was caused by default by the borrower, namely not carrying out his obligations to return a number of borrowed books in the condition according to the specified time, there was damage, loss and even there was an element of intention to have the borrowed book, for this problem the party who lent asked for responsibility from the borrower for the losses he suffered. So the problem of this research is: What Factors Cause Borrowers to Default in the Loan Agreement at the Landak Regency Regional Library? The objectives of this research are: to obtain data and information, reveal the factors that cause borrowers to default, legal consequences and legal remedies regarding the implementation of the book loan agreement at the Landak Regency Regional Library. In this study, the author used an empirical legal research method, namely research that originates from the gap between theory and real life, utilizing hypotheses, theoretical foundations, conceptual frameworks, secondary data, and primary data. Therefore, it is concluded that the factors causing borrowers to default on returning books or library materials to the library are damaged books, low fines, and forgetfulness or negligence. The legal consequences for borrowers defaulting on the loan agreement for books at the library are a fine of Rp 1,000 per day and an obligation to replace books or library materials for those who damage or lose them in the form of money equal to twice the price of the book. Legal action taken by the library against the borrower in question includes a warning letter, visiting the borrower's address and posting their name on the notice board, and then imposing a sanction in the form of a fine according to the length of the delay. Keywords: Agreement, Borrowing, Legal Consequences Abstrak Sebagaimana yang terjadi pada kasus perjanjian pinjam pakai buku dan bahan pustaka milik Perpustakaan Daerah Kabupaten Landak dengan pihak peminjam yang melakukan perjanjian pinjam pakai, pihak peminjam sebagai anggota perpustakaan daerah dalam perjanjian tersebut. Pihak Perpustakaan Daerah Kabupaten Landak sebagai pihak yang meminjamkan banyak mengalami kerugian akibat kelalaian pihak peminjam. Menurut pihak yang meminjamkan, kerugian itu diakibatkan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak peminjam yaitu tidak melaksanakan kewajibannya dalam mengembalikan sejumlah buku pinjaman dalam keadaan yang sesuai waktu ditentukan, terjadi kerusakan, hilang dan bahkan ada unsur sengaja untuk memiliki buku pinjaman tersebut, atas persoalan tersebut pihak yang meminjamkan meminta pertanggung jawaban dari pihak peminjam atas kerugian yang dideritanya. Maka yang menjadi masalah penelitian ini adalah : Faktor Apa Yang Menyebabkan Peminjam Wanprestasi Dalam Perjanjian PinjamPakai Pada Perpustakaan Daerah Kabupaten Landak ?. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : untuk mendapatkan data dan informas, mengungkapkan faktor yang menyebabkan peminjam wanprestasi, akibat hukum dan upaya hukum tentang pelaksanaan perjanjian pinjam pakai buku pada Perpustakaan Daerah Kabupaten Landak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berasal dari kesenjangan antara teori dengan kehidupan nyata yang menggunakan hipotesis, landasan teoritis, kerangka konsep, data sekunder dan data primer. Maka disimpulkan bahwa Faktor yang menyebabkan peminjam wanprestasi dalam mengembalikan buku atau bahan pustaka pada Perpustakaan dikarenakan adanya buku yang rusak, denda yang murah dan karena lupa atau lalai, akibat hukum bagi peminjam wanprestasi dalam perjanjian pinjam pakai buku pinjaman pada Perpustakaan dikenakan sanksi berupa denda Rp 1000 perhari dan wajib mengganti rugi buku atau bahan pustaka bagi yang merusaknya atau menghilangkan dalam bentuk uang sebesar dua kali harga buku tersbut, upaya hukum yang dilakukan pihak Perpustakaan terhadap pihak peminjam yang bersangkutan berupa teguran melalui surat peringatan, mendatangi alamat pihak peminjam dan nama yang bersangkutan diumumkan pada papan pengumuman,selanjutnya memberikan sanksi dengan membayar denda sesuai dengan lamanya waktu keterlambatan. Kata Kunci : Perjanjian, Pinjam Pakai, Akibat Hukum

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM JUAL BELI EMAS DARI PERTAMBANGAN MASYARAKAT DI KECAMATAN JELIMPO KABUPATEN LANDAK NIM. A1012221036, NOVI RAMADHANTY
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Illegal gold mining (PETI) remains a complex legal issue in Indonesia, including in Jelimpo District, Landak Regency. PETI activities not only cause environmental damage and violate mining laws, but also give rise to legal problems in the practice of trading gold derived from illegal mining. Buyers of gold originating from unlicensed mining are in a vulnerable position due to the lack of legal certainty regarding the object of the transaction and the potential risk of suffering both economic and legal losses. This research aims to analyze the practice of buying and selling gold from illegal mining activities in Jelimpo District and to examine the forms of legal protection available for buyers in such transactions. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, supported by secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that legal protection for buyers of gold derived from PETI has not been explicitly and comprehensively regulated in the existing laws and regulations. The Consumer Protection Law does not specifically regulate transactions involving goods originating from mining-related criminal activities, while the Mineral and Coal Mining Law focuses primarily on sanctions against illegal mining actors. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and enhance the role of the government in providing legal certainty and protection for buyers acting in good faith, as well as to improve supervision over the circulation of illegally mined gold in society. Keywords: Legal protection, buyer, sale and purchase, gold, illegal mining. ABSTRAK Pertambangan emas tanpa izin (PETI) masih menjadi permasalahan hukum yang kompleks di Indonesia, termasuk di Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak. Aktivitas PETI tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan dan pelanggaran hukum pertambangan, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum dalam praktik jual beli emas hasil tambang ilegal. Pembeli emas dari hasil pertambangan tanpa izin berada pada posisi yang rentan karena tidak memiliki kepastian hukum atas objek yang dibeli, serta berpotensi mengalami kerugian baik secara ekonomi maupun hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli emas hasil pertambangan tanpa izin di Kecamatan Jelimpo serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pembeli emas hasil PETI belum diatur secara tegas dan komprehensif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum secara spesifik mengatur transaksi barang yang berasal dari tindak pidana pertambangan, sementara Undang-Undang Mineral dan Batubara lebih menitikberatkan pada sanksi terhadap pelaku pertambangan ilegal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan peran pemerintah dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik, serta peningkatan pengawasan terhadap peredaran emas ilegal di masyarakat. Kata kunci: Perlindungan hukum, jual beli, emas, pertambangan tanpa izin.

REFORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM BENTUK PERATURAN DAERAH TERHADAP PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011221184, VELICIA HASIANNA SINAMBELA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The development of modern transportation technology has led to an increasing use of electric bicycles, which are becoming more popular due to their environmentally friendly, practical, and economical characteristics. However, the use of electric bicycles in public spaces has created legal issues due to the unclear legal status of these vehicles under Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation. Minister of Transportation Regulation Number 45 of 2020 regulates only technical aspects, safety, and operational areas without providing sanction provisions. This condition causes law enforcement officers in Pontianak City to rely solely on persuasive measures, which are insufficient to ensure legal certainty and optimal traffic safety This study seeks to address the issue of how an appropriate reformulation of criminal law policy should be designed to regulate the use of electric bicycles in Pontianak City. The research employs a normative juridical method with a statute approach. The analysis was carried out descriptively and analytically to assess the adequacy of existing regulations and to formulate the necessary direction for policy reformulation.The findings show that the criminal law policy concerning electric bicycles remains normatively weak due to the absence of a legal basis that can serve as grounds for sanction enforcement. Therefore, a reformulation of criminal law policy is required in the form of a Regional Regulation that provides classifications of electric bicycles, mandatory inspection certification, speed limitations, prohibition of technical modifications, administrative sanctions, as well as criminal sanctions. Such reformulation is expected to provide legal certainty, enhance traffic safety, and strengthen the effectiveness of law enforcement in Pontianak City. Keywords: Electric Bicycle; Reformulation; Criminal Law Policy. Abstrak Perkembangan teknologi transportasi modern mendorong meningkatnya penggunaan sepeda listrik yang semakin diminati masyarakat karena sifatnya yang ramah lingkungan, praktis, dan ekonomis. Namun, penggunaan sepeda listrik di ruang publik menimbulkan persoalan hukum akibat belum jelasnya kedudukan kendaraan ini dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 hanya mengatur aspek teknis, keselamatan, dan kawasan operasional tanpa memuat ketentuan sanksi. Kondisi tersebut menyebabkan aparat penegak hukum di Kota Pontianak hanya dapat melakukan penindakan persuasif sehingga belum mampu menciptakan kepastian hukum dan keselamatan lalu lintas secara optimal. Penelitian ini berupaya menjawab permasalahan terkait bagaimana reformulasi kebijakan hukum pidana yang tepat dalam mengatur penggunaan sepeda listrik di Kota Pontianak. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menilai kecukupan pengaturan yang berlaku dan merumuskan arah reformulasi kebijakan yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana terkait penggunaan sepeda listrik masih lemah secara normatif karena tidak terdapat dasar hukum yang dapat dijadikan landasan penegakan sanksi. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur klasifikasi sepeda listrik, kewajiban tanda lolos uji, pembatasan kecepatan, larangan modifikasi teknis, sanksi administratif, serta sanksi pidana. Reformulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan keselamatan lalu lintas, dan memperkuat efektivitas penegakan hukum di Kota Pontianak. Kata Kunci: Sepeda Listrik, Reformulasi, Kebijakan Hukum Pidana.

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR TERHADAP ASET KRIPTO (CRYPTOCURRENCY) SEBAGAI OBJEK JAMINAN GADAI NIM. A1011221137, NABILA SYAFRINA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Perkembangan teknologi digital telah melahirkan aset kripto (cryptocurrency) sebagai salah satu instrumen keuangan baru yang mulai digunakan dalam berbagai transaksi, termasuk sebagai objek jaminan. Namun, penggunaan aset kripto sebagai objek jaminan dalam perspektif gadai menimbulkan problematika hukum yang kompleks, khususnya terkait perlindungan hukum bagi kreditur. Hal ini dikarenakan belum adanya pengaturan yang jelas dalam sistem hukum positif Indonesia yang secara tegas mengakui aset kripto sebagai objek jaminan kebendaan. Penelitian ini menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam penggunaan aset kripto sebagai objek jaminan gadai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset kripto memiliki karakteristik yang berbeda dengan objek jaminan pada umumnya, karena bersifat Intangible, volatil, dan bergantung pada sistem blockchain. Kondisi ini menimbulkan risiko tinggi bagi kreditur, baik dari segi kepastian hukum maupun eksekusi jaminan. Dalam praktiknya, perlindungan hukum bagi kreditur masih terbatas pada kesepakatan kontraktual antara para pihak, tanpa adanya kepastian normatif yang dapat menjamin hak-hak kreditur apabila debitur wanprestasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan aset kripto sebagai objek jaminan dalam perspektif gadai masih menghadapi berbagai tantangan, terutama volatilitas nilai aset yang tinggi, kesulitan dalam memastikan penguasaan dan pengendalian aset secara efektif, serta risiko peretasan yang dapat mengancam posisi kreditur. Hasil analisis menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi kreditur memerlukan kehadiran payung hukum atau pengaturan normatif yang secara jelas mengatur mekanisme gadai kripto, termasuk kebutuhan akan titel eksekutorial, pengaturan mengenai kontrol atas aset digital, serta perlindungan terhadap risiko pasar dan keamanan digital. Selain itu, penerapan teknologi modern seperti smart contract dan multisignature wallet terbukti menjadi solusi yang relevan dan efektif dalam meningkatkan kepastian hukum, memperkuat eksekutabilitas perjanjian, dan memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi kreditur dalam skema gadai aset kripto. Kata Kunci: Perlindungan hukum, kreditur, aset kripto, cryptocurrency, jaminan gadai. ABSTRACT The development of digital technology has given rise to cryptocurrency as a new financial instrument increasingly used in various transactions, including as an object of collateral. However, the use of cryptocurrency as collateral within the framework of pledge (gadai) creates complex legal issues, particularly concerning the legal protection of creditors. This is due to the absence of clear regulations in Indonesia’s positive legal system that explicitly recognize cryptocurrency as an object of secured collateral. This study analyzes the extent of legal protection available to creditors when cryptocurrency is used as collateral in a pledge agreement. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively. The findings indicate that cryptocurrency has characteristics distinct from conventional collateral objects, as it is intangible, highly volatile, and dependent on blockchain systems. These conditions create significant risks for creditors in terms of legal certainty and enforcement of collateral. In practice, legal protection for creditors remains limited to contractual agreements between parties, without normative certainty that can guarantee creditor rights in the event of debtor default. The results further show that the use of cryptocurrency as collateral within a pledge framework faces numerous challenges, particularly extreme value volatility, difficulties in ensuring effective control and possession of the asset, and hacking risks that may endanger creditor interests. The analysis affirms that legal protection for creditors requires the establishment of a regulatory framework clearly governing crypto-pledge mechanisms, including the need for executorial title, regulations on control of digital assets, and safeguards against market risks and digital security threats. Additionally, the application of modern technologies such as smart contracts and multisignature wallets proves to be relevant and effective solutions to enhance legal certainty, strengthen enforceability of agreements, and provide more optimal protection for creditors in crypto-pledge arrangements. Keywords: Legal protection, creditor, cryptocurrency, pledge collateral.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PASAL 10 AYAT (3) NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI KASUS DI KAWASAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA) NIM. A1012221042, SINTIANI YUFI PUTRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Waste management is an essential component of environmental protection that requires effective legal policy implementation, including within higher education areas. The Government of Pontianak City has enacted Regional Regulation of Pontianak City Number 12 of 2021 on Waste Management, which Article 10 paragraph (3) obliges area managers to provide waste segregation facilities at the area level. However, in practice, the implementation of this provision at Universitas Tanjungpura has not been carried out optimally. This article aims to analyze the implementation of Article 10 paragraph (3) of Regional Regulation of Pontianak City Number 12 of 2021 on Waste Management at Universitas Tanjungpura and to identify the factors affecting its effectiveness. This study employs an empirical legal research method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through interviews with the management of Universitas Tanjungpura, relevant local government authorities, and members of the academic community, supported by a literature review of laws and relevant legal literature. The findings indicate that the implementation of the provision has not been effective, as reflected in the inadequate availability of waste segregation facilities, the absence of specific internal university policies on waste management, and weak coordination between Universitas Tanjungpura and the Pontianak City Government. The effectiveness of implementation is influenced by legal factors, institutional and law enforcement aspects, facilities and infrastructure, as well as the level of awareness and participation of the academic community. Therefore, strengthening internal university policies, improving inter-institutional coordination, and fostering an environmental legal culture are crucial to enhancing waste management effectiveness in higher education areas. Keywords: regional regulation implementation; waste management; educational area; Abstrak Pengelolaan sampah merupakan bagian penting dari upaya perlindungan lingkungan hidup yang menuntut implementasi kebijakan hukum secara efektif, termasuk di kawasan pendidikan tinggi. Pemerintah Kota Pontianak telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, yang dalam Pasal 10 ayat (3) mewajibkan pengelola kawasan untuk menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan. Namun, dalam praktiknya, implementasi ketentuan tersebut di Universitas Tanjungpura belum berjalan secara optimal. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Universitas Tanjungpura serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak pengelola Universitas Tanjungpura, aparat pemerintah daerah terkait, serta masyarakat kampus, dan didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ketentuan tersebut belum efektif, yang ditandai dengan belum tersedianya sarana pemilahan sampah yang memadai, belum adanya kebijakan internal kampus yang secara khusus mengatur pengelolaan sampah, serta lemahnya koordinasi antara Universitas Tanjungpura dan Pemerintah Kota Pontianak. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi meliputi faktor hukum, kelembagaan dan penegakan hukum, sarana dan prasarana, serta tingkat kesadaran dan partisipasi civitas akademika. Oleh karena itu, penguatan kebijakan internal universitas, peningkatan koordinasi antarlembaga, dan pembangunan budaya hukum lingkungan menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di kawasan pendidikan tinggi. Kata kunci: implementasi peraturan daerah; pengelolaan sampah; kawasan pendidikan;

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA