cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,296 Documents
 323   324   325   326   327 
PELAKSANAAN HUKUM ADAT PERCERAIAN TIONGHOA HAKKA DI KOTA SINGKAWANG SKRIPSI NIM. A1011211131, RANGGA TRI WIDYANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan hukum adat perceraian dalam komunitas Tionghoa di Kota Singkawang, yang hingga kini masih memegang teguh nilai-nilai tradisional dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Fokus utama penelitian ini adalah pada mekanisme penyelesaian perceraian berdasarkan adat Tionghoa. Penelitian ini ingin menguraikan secara sistematis tahapan-tahapan dalam proses perceraian menurut adat, mulai dari upaya mediasi internal dalam keluarga besar, peran aktif tokoh masyarakat atau tetua adat dalam mendamaikan pasangan suami istri, hingga proses pengambilan keputusan secara adat jika perceraian tetap tidak dapat dihindari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap praktik adat yang masih diterapkan. Sumber data utama berasal dari tokoh adat Tionghoa. Sementara itu, studi pustaka digunakan untuk mendukung analisis melalui buku hukum, dan kajian ilmiah terkait hukum adat dan pluralisme hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat perceraian Tionghoa di Singkawang masih memiliki legitimasi sosial yang kuat di kalangan masyarakat, terutama dalam menjaga keharmonisan komunitas. Proses perceraian dilakukan secara musyawarah, mengedepankan perdamaian dan kehormatan keluarga. Namun demikian, dalam beberapa aspek seperti hak asuh anak dan harta bersama, terdapat potensi konflik antara prinsip adat dan ketentuan hukum negara. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan integratif antara hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian perkara perceraian. Kata Kunci: Hukum Adat, Perceraian, Tionghoa ABSTRACT This study aims to examine the implementation of customary divorce law within the Chinese community in Singkawang City, which continues to uphold traditional values in resolving domestic conflicts. The main focus of the research is on the mechanism of divorce resolution based on Chinese customary law. The study seeks to systematically describe the stages involved in the customary divorce process, starting from internal family mediation efforts, the active role of community leaders or elders in reconciling the couple, to the final decision- making process when divorce becomes unavoidable. The research adopts a socio-legal approach, with data collected through in-depth interviews, participant observation, and documentation of customary practices still observed by the community. The primary data sources are Chinese customary leaders, while literature studies are used to support the analysis through legal books and scholarly discussions related to customary law and legal pluralism. The findings show that Chinese customary divorce law in Singkawang still holds strong social legitimacy within the community, especially in maintaining social harmony. The divorce process is carried out through deliberation, prioritizing peaceful resolution and family honor. However, in several aspects such as child custody and division of property, there is potential conflict between customary principles and national legal provisions. This indicates the need for an integrative approach between customary law and state law in resolving divorce cases. Keywords: Customary Law, Divorce, Chinese Community
PENGARUH MENONTON KONTEN PORNOGRAFI TERHADAP PERILAKU ANAK DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011221035, NAZALA MAHARANI PEBRIANTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji pengaruh menonton konten pornografi terhadap perilaku anak di Kota Pontianak. Tujuan utamanya adalah mengumpulkan data kasus pornografi pada anak, menganalisis dampaknya terhadap perilaku, serta menyajikan kajian dalam menonton konten pornografi pada anak. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris kualitatif deskriptif-analitis dengan data primer dari wawancara KPAD Pontianak, Polresta Pontianak, Klinik Utama Sungai Bangkong, 4 anak responden, dan kuesioner 10 masyarakat serta data sekunder dari studi pustaka. Hasil penelitian menegaskan bahwa menonton konten pornografi dapat mempengaruhi perilaku anak di Kota Pontianak. Paparan pornografi pada anak di Kota Pontianak dimulai usia 14-17 tahun yang diakibatkan penyalahgunaan gadget dan dorongan teman sebaya. Hal ini menyebabkan perubahan pola pikir (pikiran kotor, rasa penasaran tinggi), emosi tidak stabil (rasa bersalah, gelisah), perilaku menyimpang (candaan vulgar, isolasi sosial) serta peningkatan kasus: 8 kasus pornografi KPAD (2023-2025), 90 kasus kejahatan seksual. Penelitian ini juga terdapat dampak psikologis, dampak sosial dan dampak hukum. Penelitian ini kemudian di analisis menggunakan Social Learning Theory (Albert Bandura) dan Differential Association Theory (Edwin H.Sutherland) mengonfirmasi imitasi dan pembelajaran sosial dari media digital serta kelompok sebaya. Kesimpulan bahwa menonton konten pornografi pada anak secara signifikan memengaruhi perilaku anak, Fenomena pornografi telah diatur dalam UU No. 44/2008 tentang pornografi dan UU No. 35/2014 tentang perlindungan anak. Pengaruh pornografi membuat anak cenderung meniru perilaku seksual yang mereka lihat. Saran mencakup pengawasan orang tua, edukasi literasi digital di sekolah, pemblokiran konten oleh pemerintah, serta kolaborasi lembaga untuk rehabilitasi psikologis. Kata Kunci: Pornografi, Anak, Gadget, Teman sebaya. ABSTRACT This study examines the impact of viewing pornographic content on children's behavior in Pontianak City. The primary objective was to collect data on child pornography cases, analyze their impact on behavior, and present a study of child pornography viewing. The study used a qualitative, descriptive-analytical, empirical legal approach, using primary data from interviews with the Pontianak Regional Police (KPAD), the Pontianak City Police, the Sungai Bangkong Main Clinic, four child respondents, and questionnaires from 10 community members. Secondary data from literature review were also obtained. The results confirm that viewing pornographic content can influence children's behavior in Pontianak City. Exposure to pornography in Pontianak City begins between the ages of 14 and 17, resulting from gadget abuse and peer pressure. This leads to changes in mindset (impure thoughts, high curiosity), emotional instability (guilt, anxiety), deviant behavior (vulgar jokes, social isolation), and an increase in cases: 8 cases of pornography reported by the KPAD (2023-2025) and 90 cases of sexual crimes. This study also examines the psychological, social, and legal impacts. This research was then analyzed using Social Learning Theory (Albert Bandura) and Differential Association Theory (Edwin H. Sutherland), confirming imitation and social learning from digital media and peer groups. The conclusion is that viewing pornographic content by children significantly influences children's behavior. The phenomenon of pornography is regulated by Law No. 44/2008 concerning pornography and Law No. 35/2014 concerning child protection. The influence of pornography makes children more likely to imitate the sexual behavior they see. Recommendations include parental supervision, digital literacy education in schools, government content blocking, and institutional collaboration for psychological rehabilitation. Keywords: Pornography, Children, Gadgets, Peers.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA BERBALAPAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR LAIN (BALAP LIAR) DI KOTA PONTIANAK OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK NIM. A1011221037, NANDA WIDYANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The phenomenon of illegal racing in Pontianak City is a form of traffic violation that often occurs at night, especially on straight, wide, and quiet roads such as Jalan Ahmad Yani, Jalan MT Haryono, Jalan Letjen Sutoyo, and the Cathedral Church area in Pontianak City which has the potential to endanger the safety of road users. Illegal racing uses vehicles that do not meet safety standards, such as not equipped with a motorcycle body, headlights, brake lights, or indicator lights. Perpetrators often ignore safety by using non- standard tires, loud exhausts and not using mandatory equipment when driving. These activities cause public unrest because they create noise, crowds, and the risk of accidents that endanger the perpetrators and other road users. This study aims to analyze the implementation of law enforcement by the Pontianak Police Traffic Unit against illegal racing perpetrators and identify factors that cause law enforcement to not run optimally. This study uses an empirical sociological juridical method that refers to normative provisions. The legal basis for enforcing illegal racing refers to Article 115 letter b jo. Article 297 of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. Law enforcement efforts are carried out through two forms: preventive measures, including outreach programs in schools and universities, education for automotive communities, banner and print media placement, outreach and outreach with Jasa Raharja, and repressive measures, such as ticketing, vehicle confiscation, summoning parents, coaching, and signing statements. The study found that law enforcement against illegal racing perpetrators has not been optimal due to erroneous policies by police leaders, limited personnel, and inappropriate patrol strategies. Therefore, a strengthened law enforcement strategy is needed that is more measured and responsive to the perpetrators' movement patterns, accompanied by increased legal education for the public and the affirmation of repressive measures so that the sanctions imposed have a genuine deterrent effect and can reduce the number of illegal racing cases in Pontianak City. Keywords: Law Enforcement, Illegal Racing, Pontianak Police Abstrak Fenomena balap liar di Kota Pontianak merupakan salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi pada malam hari, terutama pada ruas jalan yang lurus, lebar, dan sepi seperti Jalan Ahmad Yani, Jalan MT Haryono, Jalan Letjen Sutoyo, dan kawasan Gereja Katedral di Kota Pontianak yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Balap liar menggunakan kendaraan yang tidak memenuhi standar keselamatan, seperti tidak dilengkapi bodi motor, lampu utama, lampu rem, maupun lampu penunjuk arah. Pelaku sering mengabaikan keselamatan dengan memakai ban tidak standar, knalpot bersuara keras serta tidak menggunakan perlengkapan wajib saat berkendara. Kegiatan tersebut menimbulkan keresahan masyarakat karena menimbulkan kebisingan, kerumunan, serta risiko kecelakaan yang membahayakan pelaku maupun pengguna jalan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum oleh Satlantas Polresta Pontianak terhadap pelaku balap liar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penegakan hukum tersebut belum berjalan secara maksimal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis empiris yang mengacu pada ketentuan normatif. Dasar hukum penegakan balap liar mengacu pada Pasal 115 huruf b jo. Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Upaya penegakan hukum dilakukan melalui dua bentuk tindakan, yaitu upaya preventif antara lain penyuluihan ke sekolah, penyuluhan ke perguruan tinggi, pemberian edukasi kepada komunitas otomotif, pemasangan banner dan media cetak, sosialisasi dan penyuluhan bersama Jasa Raharja serta upaya represif seperti tilang, penyitaan kendaraan, pemanggilan orang tua, pembinaan dan penandatanganan surat pernyataan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana balap liar belum maksimal disebabkan oleh kebijakan oleh pimpinan kepolisian yang masih menitikberatkan pada pendekatan administratif, keterbatasan personel dan strategi patroli yang kurang tepat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi penegakan hukum yang lebih terukur dan responsif terhadap pola pergerakan pelaku, disertai peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat serta penegasan tindakan represif agar sanksi yang dijatuhkan benar-benar menimbulkan efek jera dan mampu menekan angka balap liar di Kota Pontianak. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Balap Liar, Polresta Pontianak
PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL ASING YANG TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA : KASUS BRAND ARC'TERYX NIM. A1011221195, REGINA JUNIA NESTA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Perlindungan terhadap merek terkenal asing menghadapi tantangan akibat pendaftaran bad faith walaupun dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan terhadap merek terkenal seperti yang diatur dalam Perjanjian TRIPs. Sebagaimana dilihat dalam kasus merek Arc’teryx milik Amer Sports Canada Inc yang didaftarkan lebih dahulu oleh Arc’teryx milik Perfect Supply Chain Co. LTD tanpa wewenang resmi dan lolos verifikasi pendaftaran oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, walaupun Arc’teryx sudah terkenal secara global, akan tetapi system pendaftaran First To File yang dianut Indonesia dalam pendaftaran merek memberikan perlindungan kepada pihak yang pertama mendaftarkan merek tersebut, kasus tersebut menunjukkan keterbatasan dalam penegakan pelaksanaan regulasi terhadap perlindungan merek terkenal asing. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan pendekatan terhadap Undang-Undang Merek, doktrin perjanjian internasional seperti TRIPs Agreement, Protokol Madrid, Konvensi Paris serta sumber hukum lainnya yang berhubungan. Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk memahami tentang kerangka perlindungan hukum bagi merek terkenal asing yang belum terdaftar serta menganalisis langkah hukum yang dapat ditempuh oleh Arc’teryx, kemudian mengkaji wewenang dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam menerbitkan pendaftaran merek yang ternyata mempunyai persamaan dengan merek terkenal asing. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa merek terkenal asing mendapatkan perlindungan di Indonesia melalui hukum merek Indonesia dan konvensi internasional yang diratifikasi oleh Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, TRIPs Agreement Tahun 1994, Konvensi Paris yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 bentuk perlindungan yang diberikan yaitu berupa penolakan permohonan pendaftaran yang diajukan dengan itikad tidak baik kemudian bentuk langkah hukum yang dapat ditempuh ialah mengajukan gugatan pembatalan merek atas dasar pendaftaran dengan itikad tidak baik. Kemudian bentuk tanggungjawab DJKI yaitu melakukan pemeriksaan formal seperti substantif pada tahap awal untuk menolak pendaftaran yang mempunyai indikasi itikad tidak baik, apabila sertifikat sudah diterbitkan karena kelalaian maka tanggung jawab DJKI yaitu melakukan putusan pembatalan dari pengadilan Niaga. Kata Kunci: Merek Terkenal, Tanggungjawab, Perlindungan Hukum ABSTRACT Protection of well-known foreign brands faces challenges due to registration in bad faith, even though Article 21 paragraph (3) of Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications provides protection for well-known brands as regulated in the TRIPs Agreement. This is evident in the case of the Arc'teryx brand owned by Amer Sports Canada Inc., which was registered first by Arc'teryx owned by Perfect Supply Chain Co. LTD without official permission and passed registration verification by the Directorate General of Intellectual Property. Although Arc'teryx is already well-known globally, Indonesia's First to File registration system provides protection to the party who first registers the brand. This case demonstrates limitations in the implementation of regulations for the protection of well-known foreign brands. This research uses a normative approach, drawing on the Trademark Law, the doctrines of international agreements such as the TRIPs Agreement, the Madrid Protocol, the Paris Convention, and other related legal sources. The research objectives of this thesis are to understand the legal protection framework for unregistered foreign well-known trademarks and to analyze the legal steps that Arc'teryx can take. Furthermore, it examines the authority and responsibilities of the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) in issuing trademark registrations that are found to be similar to foreign well-known trademarks. The research concludes that foreign well-known trademarks are protected in Indonesia through Indonesian trademark law and international conventions ratified by Indonesia: Law Number 20 of 2016, the 1994 TRIPs Agreement, and the Paris Convention ratified by Presidential Decree Number 15 of 1997. The protection provided includes approval of registration applications issued in bad faith. Legal action that can be taken is to submit a proposed trademark application based on the bad faith registration. The DJKI's responsibility is to conduct formal, substantive, and preliminary examinations to reject registrations that indicate bad faith. If a certificate has been issued due to negligence, the DJKI is responsible for revoking the permit by the Commercial Court. Keywords: Well-known Trademark, Responsibility, Legal Protection
STUDI PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN (OVERSPEL) DALAM HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ADAT DAYAK KANAYATN KABUPATEN LANDAK NIM. A1011221188, AGATA SANDRINA PEBRICIA JOIS
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji perbandingan sanksi tindak pidana perzinahan dalam Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Adat Dayak Kanayatn di Kabupaten Landak. Kajian diarahkan untuk memahami perbedaan tujuan pengaturan, konstruksi norma, serta konsekuensi yuridis dan sosial dari masing masing sistem hukum dalam merespons perbuatan perzinahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis dengan sifat deskriptif analitis. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen peraturan perundang undangan dan ketentuan tertulis terkait sanksi, sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang memahami praktik dan mekanisme penyelesaian perkara adat di Kabupaten Landak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Nasional menekankan kepastian hukum melalui rumusan delik dan bentuk sanksi yang terstandardisasi, dengan mekanisme pengaduan yang membatasi pihak pelapor sesuai ketentuan. Sebaliknya, Hukum Adat Dayak Kanayatn menempatkan perzinahan sebagai pelanggaran terhadap tatanan sosial komunal, sehingga sanksi dirancang bertingkat dan kontekstual dengan penekanan pada pemulihan keseimbangan, relasi sosial, dan penghormatan terhadap nilai kesusilaan. Implikasi temuan ini mengarah pada kebutuhan penguatan kerangka relasi antara penyelesaian adat dan sistem peradilan pidana negara agar reformasi hukum pidana mampu mendorong keadilan substansial dalam masyarakat majemuk. Kata kunci: Perzinahan; Sanksi; KUHP; Hukum Adat; Dayak Kanayatn   ABSTRACT This study examines the comparison of sanctions for adultery under Indonesian national criminal law and the customary law of the Dayak Kanayatn community in Landak Regency. The analysis is designed to clarify differences in regulatory objectives, normative construction, and the legal and social consequences produced by each system in addressing adultery. The research applies a normative and sociologist approach with a descriptive analytical design. Secondary data are collected through a review of statutory instruments and written provisions on sanctions, while primary data are obtained through interviews with actors who understand the practice and procedures of customary dispute settlement in Landak Regency. The findings indicate that national law prioritizes legal certainty through standardized offence formulations and sanction models, supported by a complaint mechanism that limits eligible complainants in accordance with the law. In contrast, Dayak Kanayatn customary law frames adultery as a violation of communal moral order, leading to tiered and contextual sanctions that emphasize restoration of social harmony, accountability to the community, and the reaffirmation of decency values. These results suggest the need for clearer guidance on the relationship between customary settlement and state criminal proceedings so that criminal law reform can better promote substantive justice in a legally plural society.e substantive justice in a legally plural society. Keywords: Adultery, Sanctions, Criminal Code, Customary Law, Dayak Kanayatn
ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM PERBEDAAN PANDANGAN ULAMA TERHADAP ZAKAT PROFESI NIM. A1011221197, BELVA AVISA ZIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Zakat profesi merupakan salah satu bentuk zakat kontemporer yang berkembang seiring dengan perubahan struktur ekonomi masyarakat modern. Meskipun zakat memiliki kedudukan yang jelas dalam Al-Qur’an dan Hadis, kewajiban zakat profesi masih menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pendapat ulama yang mewajibkan dan tidak mewajibkan zakat profesi, serta mengkaji dasar hukum syariah (nash) dan argumentasi yang melandasi masing-masing pendapat tersebut dalam perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan historis. Penelitian ini mengkaji sumber-sumber hukum Islam berupa Al-Qur’an, Hadis, ijma’, qiyas, pendapat ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama yang mewajibkan zakat profesi, mendasarkan argumen mereka pada keumuman ayat Al-Qur'an yaitu QS. Al-Baqarah: 267 dan QS. At-Taubah: 103 yang mewajibkan zakat atas segala hasil usaha yang baik. Mereka menggunakan metode qiyas (analogi) dengan menyamakan pendapatan profesi dengan zakat pertanian karena diterima saat panen/penerimaan gaji, atau zakat emas dan perak karena sifatnya sebagai aset moneter. Sebaliknya, kelompok ulama yang tidak mewajibkan zakat profesi memandang zakat sebagai ibadah mahdhah yang aturannya harus memiliki dalil nash yang eksplisit dan tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan analogi ijtihad, mengingat sepanjang 14 abad sejarah fikih, kategori zakat profesi tidak pernah ada sebelumnya. Penelitian ini menyarankan pemerintah Indonesia khususnya instansi yang berwenang di bidang pengelolaan zakat seperti Kementerian Agama dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), diharapkan untuk dapat menyusun kebijakan dan pedoman yang lebih jelas serta komprehensif mengenai zakat profesi. Kata Kunci: Zakat Profesi, Hukum Islam, Perbedaan Pendapat Ulama ABSTRACT Professional zakat is one of the contemporary forms of zakat that has developed alongside changes in the economic structure of modern society. Although zakat holds a clear position in the Qur’an and Hadith, the obligation of professional zakat continues to generate differences of opinion among Islamic scholars. This study aims to analyze the differing views of scholars who obligate and those who do not obligate professional zakat, as well as to examine the sharia legal foundations (nash) and arguments underlying each perspective within the framework of Islamic law. The research method used is normative juridical research with conceptual and historical approaches. This study examines the sources of Islamic law, including the Qur’an, Hadith, ijma’, qiyas, and the opinions of Islamic scholars. The results of the study indicate that Islamic scholars who consider professional zakat obligatory base their arguments on the general meanings of the Qur’anic verses, namely QS. Al-Baqarah: 267 and QS. At-Taubah: 103, which require the payment of zakat on all lawful earnings. They apply the method of qiyas (analogy) by equating professional income with agricultural zakat because it is received at the time of harvest or salary payment, or with zakat on gold and silver due to its nature as a monetary asset. Conversely, Islamic scholars who do not consider professional zakat obligatory view zakat as a form of mahdhah (pure) worship whose regulations must be based on explicit textual evidence (nash) and cannot be established solely through analogical reasoning (ijtihad), considering that throughout the fourteen centuries of the history of Islamic jurisprudence, the category of professional zakat had never previously existed. This study recommends that the Government of Indonesia, particularly authorized institutions in the field of zakat management such as the Ministry of Religious Affairs and the National Amil Zakat Agency (BAZNAS), formulate clearer and more comprehensive policies and guidelines regarding professional zakat. Keywords: Professional Zakat, Islamic Law, Differences of Islamic Scholars Opinion.
STUDI KOMPARATIF TENTANG SYIBHUL ‘IDDAH BAGI LAKI-LAKI ANTARA HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM NIM. A1011211135, NARATAMA RIZKI PUTRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This study is motivated by unequal treatment between men and women in the application of ‘iddah within Islamic law. Classical Islamic jurisprudence generally imposes the obligation of ‘iddah solely on women, while men are not subject to any waiting period after divorce. However, several contemporary scholars, including Wahbah az-Zuhaili, have introduced the concept of syibhul ‘iddah for men under certain conditions, such as the prohibition of marrying women who are closely related to a former wife or when a man has already reached the maximum number of four wives. This study aims to examine the similarities and differences in the concept of syibhul ‘iddah for men between Islamic law and the Compilation of Islamic Law (KHI), as well as to analyze the strengths and weaknesses of its regulation in both legal systems. This research employs a qualitative method with a normative legal approach. It is descriptive-comparative in nature and applies statutory, conceptual, and comparative approaches. Data are collected through library research by examining primary legal sources and relevant secondary literature. The findings indicate that both Islamic law and the KHI recognize the existence of a waiting period for men after divorce before remarrying, which serves to preserve public welfare (maṣlaḥah), prevent lineage ambiguity, and protect women’s rights. Islamic law conceptualizes syibhul ‘iddah as a normative-theological doctrine derived from scholarly ijtihād, emphasizing moral awareness and individual responsibility. While this approach offers ethical flexibility, it lacks legal certainty and administrative enforceability. In contrast, the KHI regulates syibhul ‘iddah through binding written legal norms supported by institutional mechanisms such as the Religious Courts and the Office of Religious Affairs, thereby ensuring legal certainty and juridical protection for women and children, although it places greater emphasis on legal-formal aspects than on moral and spiritual dimensions. Overall, the study concludes that both legal systems are complementary in promoting justice and order within Islamic family law in Indonesia. Keywords: compilation of islamic law, islamic law, syibh al-‘iddah   Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan ‘iddah dalam hukum Islam. Dalam fikih klasik, kewajiban ‘iddah hanya dibebankan kepada perempuan, sementara laki-laki tidak dikenai masa tunggu. Namun, sejumlah ulama kontemporer, seperti Wahbah az-Zuhaili, mengemukakan adanya kondisi tertentu yang menyerupai syibhul ‘iddah bagi laki-laki, antara lain larangan menikahi perempuan yang memiliki hubungan mahram dengan mantan istri atau ketika laki-laki telah memiliki empat istri. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji persamaan dan perbedaan konsep syibhul ‘iddah bagi laki-laki antara hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta menganalisis kelebihan dan kekurangannya dalam kedua sistem hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah sumber-sumber primer dan literatur sekunder yang relevan dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam sama-sama mengakui adanya masa tunggu bagi laki-laki pasca perceraian sebelum menikah kembali, dengan tujuan menjaga kemaslahatan, mencegah kerancuan nasab, dan melindungi hak-hak perempuan. Hukum Islam memandang syibhul ‘iddah sebagai konsep normatif-teologis yang bersumber dari ijtihad ulama dan menekankan kesadaran moral serta tanggung jawab individual, sehingga bersifat fleksibel namun lemah dalam aspek kepastian hukum dan administrasi. Sebaliknya, KHI mengatur syibhul ‘iddah secara formal dan mengikat melalui mekanisme kelembagaan, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan yuridis, meskipun cenderung menitikberatkan pada aspek legal-formal. Temuan ini menegaskan bahwa kedua sistem hukum tersebut bersifat saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban hukum keluarga Islam di Indonesia. Kata kunci: hukum islam, kompilasi hukum islam, syibhul ‘iddah
KAJIAN HUKUM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) SEBAGAI LEGALITAS USAHA DI WILAYAH UNIVERSITAS TANJUNGPURA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 19 TAHUN 2021 NIM. A1011191167, ELVIRO HERNANDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This study aims to analyze the implementation of street vendor (PKL) control in the Universitas Tanjungpura area based on Pontianak Regional Regulation Number 19 of 2021 and to identify the inhibiting factors. The research employs an empirical method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, field observations, and questionnaires distributed to relevant stakeholders and street vendors around the campus area. The results indicate that control measures have been carried out by the Municipal Police through stages of socialization, warnings, and enforcement actions. However, the implementation has not been fully optimal because it remains predominantly repressive and is not balanced with comprehensive vendor arrangement policies. The main obstacles include limited strategic relocation sites, low legal awareness among vendors, limited enforcement personnel, and the absence of internal campus regulations. A more persuasive approach, provision of proper business locations, and stronger inter-agency coordination are required. Keywords: street vendors control, public order, law enforcement, Pontianak Abstrak Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Universitas Tanjungpura berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendalanya. Penelitian menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan penyebaran kuesioner kepada pihak terkait dan PKL di sekitar kawasan kampus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja melalui tahapan sosialisasi, peringatan, hingga tindakan penertiban. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih dominan bersifat represif dan belum diimbangi penataan yang komprehensif. Kendala utama meliputi keterbatasan lokasi relokasi yang strategis, rendahnya kesadaran hukum PKL, keterbatasan aparatur, serta belum adanya regulasi internal kampus. Diperlukan pendekatan persuasif, penyediaan lokasi usaha yang layak, dan penguatan koordinasi lintas lembaga. Kata kunci: penertiban PKL, ketertiban umum, penegakan hukum, Pontianak
RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA DI KEPOLISIAN KABUPATEN SANGGAU DITINJAU DARI TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO NIM. A1011221115, VIVI FITRIA YOLANDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian biasa di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Sanggau dengan menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya jumlah perkara pencurian biasa yang masuk ke kepolisian setiap tahunnya, sementara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice relatif sedikit, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penerapan mekanisme tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana pencurian biasa di Polres Kabupaten Sanggau belum berjalan secara maksimal. Restorative Justice belum menjadi mekanisme penyelesaian perkara yang dominan dan masih bersifat alternatif. Rendahnya penerapan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama faktor masyarakat dan faktor penegak hukum. Sebagian masyarakat, khususnya korban masih beranggapan bahwa keadilan hanya dapat terwujud apabila pelaku dijatuhi pidana penjara, sehingga menolak penyelesaian perkara melalui mekanisme perdamaian. Selain itu, belum adanya pelatihan khusus bagi penyidik dalam menangani perkara melalui Restorative Justice menyebabkan peran penyidik sebagai mediator belum optimal. Kata Kunci: Restorative Justice, Efektivitas Hukum, Pencurian Biasa, Kepolisian, Kabupaten Sanggau. ABSTRACT This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Restorative Justice in resolving ordinary theft criminal cases within the jurisdiction of the Sanggau Regency Police Resort, using the theory of legal effectiveness proposed by Soerjono Soekanto. This research is motivated by the persistently high number of ordinary theft cases reported to the police each year, while the number of cases resolved through the Restorative Justice mechanism remains relatively low, thus raising questions regarding the effectiveness of its implementation. The results of the study indicate that the application of Restorative Justice to ordinary theft cases at the Sanggau Regency Police Resort has not been carried out optimally. Restorative Justice has not yet become the dominant mechanism for case resolution and remains an alternative approach. The low level of implementation is influenced by several factors, particularly community factors and law enforcement factors. Some members of the community, especially victims still believe that justice can only be achieved if offenders are sentenced to imprisonment, thereby rejecting case settlement through peaceful mechanisms. In addition, the absence of specialized training for investigators in handling cases through Restorative Justice has resulted in the investigators’ role as mediators not being optimal. Keywords: Restorative Justice, Legal Effectiveness, Ordinary Theft, Police, Sanggau Regency.
ANALISIS HUKUM MEKANISME LELANG BARANG RAMPASAN MUDAH RUSAK DALAM KASUS PENILAIAN BAWANG BOMBAI DI PONTIANAK NIM. A1011221064, ELISABET SITI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This article is entitled Legal Analysis of the Auction Mechanism of Confiscated Perishable Goods in the Case of Onion Valuation in Pontianak. This research is a normative legal research with a statutory, conceptual, and case study approach. Primary data was obtained through semi-structured interviews and secondary data includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The formulation of the problem in this research is 1) How are the regulations regarding the assessment and auction mechanisms for confiscated perishable goods? 2) What is the appropriate assessment mechanism in the auction process for confiscated perishable goods? This research concludes that the relevant agencies do not specifically regulate the assessment process (SOP) in the auction process for confiscated perishable goods. The research method used is a normative juridical research method. The data collection technique used in this research is secondary data but does not rule out other possibilities to conduct field research by reviewing primary data. The results of this study are that the legal regulations regarding the assessment mechanism in the auction process of seized goods do not differentiate between the mechanisms of seized goods that are easily damaged/not damaged, so that the long procedure in the assessment process and auction of seized goods that are easily damaged causes the risk of decreasing the economic value of the seized goods. Meanwhile, the rules regarding the appropriate mechanism in the assessment process and auction of seized goods that are easily damaged should be distinguished by priority handling and fast-track procedures to avoid state losses. Therefore, it is recommended that the relevant agencies regulate specifically regarding the assessment process (SOP) in the auction process of seized goods that are easily damage. Keywords: Auction Mechanism, Perishable Confiscated Goods, Pontianak Onion Valuation Case. Abstrak Artikel ini berjudul Analisis Hukum Mekanisme Lelang Barang Rampasan Mudah Rusak Dalam Kasus Penilaian Bawang Bombai Di Pontianak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaturan mengenai mekanisme penilaian dan lelang barang rampasan yang mudah rusak? 2) Bagaimana mekanisme penilaian yang tepat dalam proses lelang barang rampasan yang mudah rusak?. Penelitian ini menyimpulkan bahwa instansi terkait tidak mengatur secara khusus/spesifik mengenai proses (SOP) penilaian dalam proses lelang barang rampasan yang mudah rusak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder namun tidak menutup kemungkinan lain untuk melakukan penelitian lapangan dengan mengkaji data primer. Hasil Penlitian ini adalah bahwa pengaturan hukum mengenai mekanisme penilaian dalam proses lelang barang rampasan tidak membedakan antara mekanisme barang rampasan yang mudah rusak/tidak, sehingga prosedur yang panjang dalam proses penilaian dan lelang barang rampasan yang mudah rusak menyebabkan terjadinya risiko penurunan nilai ekonomis barang rampasan tersebut. Sedangkan, aturan mengenai mekanisme yang tepat dalam proses penilaian dan lelang barang rampasan yang mudah rusak seharusnya dibedakan dengan penanganan prioritas dan prosedur cepat (fast track) untuk menghindari kerugian negara. Oleh karena itu, disarankan kepada instansi terkait untuk mengatur secara khusus/spesifik mengenai proses (SOP) penilaian dalam proses lelang barang rampasan yang mudah rusak. Kata Kunci: Mekanisme Lelang, Barang Rampasan Mudah Rusak, Kasus Penilaian Bawang Bombai Pontianak.

Page 325 of 330 | Total Record : 3296

 323   324   325   326   327 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue