Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENJATUHAN PUTUSAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI DAN SEKSUAL ANAK DI KOTA PONTIANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 231/Pid.Sus/2022/PN.Ptk) NIM. A1012221064, NADIA RISQI FADJRIN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This research analyzes the legal considerations of judges in imposing criminal sanctions on perpetrators of child sexual exploitation in Pontianak City. The study focuses on Decision Number 231/Pid.Sus/2022/PN.Ptk, in which the defendant was found guilty of exploiting a 17-year-old child for economic gain through digital platforms. Despite the prosecutor’s demand for two years of imprisonment, the panel of judges sentenced the defendant to one year and four months. This research employs a normative legal method with a case approach, supported by statutory analysis and relevant legal doctrines. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are examined qualitatively to understand the reasoning underlying the judicial decision. The findings indicate that the judges’ considerations were predominantly influenced by non-juridical factors, such as the defendant’s polite demeanor during trial and expression of remorse. These considerations appeared to outweigh the gravity of the psychological harm suffered by the victim. Furthermore, the court did not apply broader criminal provisions, including those concerning the facilitation of obscene acts, which could have strengthened the legal accountability of the defendant. Consequently, the judgment may be viewed as lacking proportionality and not fully aligned with the fundamental spirit of child protection as mandated by Law Number 35 of 2014, thereby highlighting the need for a more victim-oriented judicial approach in similar cases. Keywords: Judicial Consideration, Child Sexual Exploitation, Child Protection. Abstrak Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi seksual anak di Kota Pontianak. Penelitian ini berfokus pada Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN.Ptk, di mana terdakwa dinyatakan bersalah karena mengeksploitasi seorang anak berusia 17 tahun untuk keuntungan ekonomi melalui platform digital. Meskipun jaksa penuntut umum menuntut pidana penjara selama dua tahun, majelis hakim menjatuhkan pidana selama satu tahun empat bulan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, yang didukung oleh analisis peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang relevan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk memahami dasar pertimbangan dalam putusan hakim tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim lebih banyak dipengaruhi oleh faktor non-yuridis, seperti sikap sopan terdakwa selama persidangan dan penyesalan yang disampaikan, dibandingkan dengan tingkat penderitaan psikologis yang dialami korban. Selain itu, pengadilan tidak menerapkan ketentuan pidana yang lebih luas, termasuk ketentuan mengenai perbuatan memfasilitasi perbuatan cabul, yang sebenarnya dapat memperkuat pertanggungjawaban pidana terdakwa. Dengan demikian, putusan tersebut dapat dinilai belum mencerminkan asas proporsionalitas dan belum sepenuhnya sejalan dengan semangat perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sehingga menunjukkan perlunya pendekatan peradilan yang lebih berorientasi pada korban dalam perkara serupa. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Eksploitasi Seksual Anak, Perlindungan Anak.

ANALISIS KEPASTIAN HUKUM ATAS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) DALAM JUAL BELI RUMAH (STUDI KASUS PT. DEKA CAHAYA GEMILANG) NIM. A1011221092, ADIEL SHAVA THAHARAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Pembangunan perumahan yang dilakukan melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sering kali menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait kepastian objek perjanjian dan legalitas tanah. Salah satu permasalahan yang kerap terjadi adalah tumpang tindih tanah yang menyebabkan ketidaksesuaian antara objek perjanjian dengan kondisi faktual di lapangan. Kondisi tersebut berpotensi merugikan pembeli serta menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan PPJB dalam jual beli rumah serta mengkaji akibat hukum dan upaya penyelesaian terhadap permasalahan tumpang tindih tanah yang terjadi dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, serta didukung dengan data hasil wawancara sebagai bahan penunjang untuk memperkuat analisis. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan hukum yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih dalam pelaksanaan PPJB disebabkan oleh kelalaian dalam memastikan batas dan legalitas objek perjanjian sebelum pembangunan dilakukan. Permasalahan tersebut berdampak pada tidak terpenuhinya kewajiban pengembang dalam menjamin kejelasan objek perjanjian, sehingga pembeli belum memperoleh kepastian hukum atas rumah yang diperjanjikan. Penyelesaian permasalahan tumpang tindih tanah pada umumnya dilakukan melalui jalur administrasi pertanahan sebagai upaya utama, sedangkan jalur litigasi ditempuh sebagai langkah terakhir apabila penyelesaian administratif tidak memberikan hasil yang efektif. Kata Kunci: Kepastian Hukum, PPJB. ABSTRACT Housing development conducted through a Preliminary Sale and Purchase Agreement (Perjanjian Pengikatan Jual Beli/PPJB) often gives rise to legal issues, particularly those related to the certainty of the contractual object and land legality. One recurring problem is land overlapping, which results in discrepancies between the object stipulated in the agreement and the factual conditions on the ground. Such circumstances may cause losses to buyers and create legal uncertainty in the implementation of the agreement. This study aims to analyze the implementation of PPJB in house sale transactions and to examine the legal consequences and settlement efforts concerning land overlapping issues that occur in practice. This research employs a normative legal research method using a statutory approach and a case approach. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research, supported by interview data as supplementary material to strengthen the analysis. All collected data are analyzed qualitatively to provide a comprehensive understanding of the legal issues examined. The results of the study indicate that land overlapping in the implementation of PPJB is caused by negligence in ensuring clear land boundaries and legal status prior to construction. This condition leads to the developer’s failure to fulfill its obligation to guarantee the certainty of the contractual object, resulting in the buyer not obtaining legal certainty over the agreed house. The settlement of land overlapping issues is generally pursued through administrative land procedures as the primary mechanism, while litigation is considered a last resort when administrative remedies do not provide effective resolution. Keywords:Legal Certainty, PPJB.

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MELAWI TERHADAP KONSUMEN MENGENAI DISTRIBUSI KUALITAS AIR BERSIH DI KABUPATEN MELAWI NIM. A1012221022, DELVINGKY PAULINE
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara melalui pemerintah daerah sebagai bentuk pelaksanaan hak konstitusional warga negara. Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Melawi sebagai Badan Usaha Milik Daerah memiliki tanggung jawab dalam penyediaan dan pendistribusian air bersih yang memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai permasalahan berupa kualitas air yang tidak layak, gangguan distribusi, serta pelayanan yang belum optimal sehingga merugikan konsumen. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab belum optimalnya layanan distribusi dan kualitas air bersih serta mengkaji bentuk tanggung jawab Perumdam Tirta Melawi terhadap konsumen di Kabupaten Melawi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Perumdam Tirta Melawi serta pihak terkait lainnya, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan penyediaan air bersih dan perlindungan konsumen. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan dan bentuk pertanggungjawaban hukum Perumdam Tirta Melawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya distribusi dan kualitas air bersih di Kabupaten Melawi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, kondisi jaringan pipa yang sudah tua, serta kendala teknis dan nonteknis dalam pengelolaan pelayanan air bersih. Kondisi tersebut mengakibatkan belum terpenuhinya standar pelayanan minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, khususnya terkait pemenuhan aspek kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air minum. Bentuk tanggung jawab Perumdam Tirta Melawi terhadap konsumen diwujudkan melalui upaya perbaikan teknis, penanganan pengaduan pelanggan, serta pemberian kompensasi tertentu, namun pelaksanaannya masih belum sepenuhnya efektif sebagaimana ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, transparansi pelayanan, serta komitmen Perumdam dalam memenuhi hak konsumen atas air bersih yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Air Bersih, Konsumen, Pelayanan Publik, Perumdam, Tanggung Jawab ABSTRAK Clean water is a basic human need that the state, through local governments, must fulfill as a form of implementation of citizens' constitutional rights. The Regional Drinking Water Company (Perumdam) Tirta Melawi, as a Regionally-Owned Enterprise, is responsible for providing and distributing clean water that meets quality, quantity, and continuity standards. However, in its implementation, various problems persist, including substandard water quality, distribution disruptions, and suboptimal service, which harm consumers. Based on these conditions, this study aims to analyze the factors causing suboptimal clean water distribution and quality services and to examine the form of Perumdam Tirta Melawi's responsibility to consumers in Melawi Regency. This study uses an empirical legal research method with a descriptive analytical approach. The data used consists of primary and secondary data. Primary data was obtained through interviews with Perumdam Tirta Melawi and other relevant parties, while secondary data was obtained through a literature review of laws and regulations, legal books, journals, and official documents related to clean water provision and consumer protection. All data obtained was then analyzed qualitatively to provide a clear picture of the problems and the form of Perumdam Tirta Melawi's legal accountability. The results of the study indicate that the less than optimal distribution and quality of clean water in Melawi Regency is caused by several factors, including limited facilities and infrastructure, the condition of the aging pipe network, and technical and non-technical obstacles in the management of clean water services. These conditions result in the non-fulfillment of minimum service standards as stipulated in Government Regulation Number 122 of 2015 concerning the Drinking Water Supply System, especially regarding the fulfillment of aspects of quality, quantity, and continuity of drinking water. The form of responsibility of Perumdam Tirta Melawi towards consumers is realized through technical improvement efforts, handling customer complaints, and providing certain compensation, but the implementation is still not fully effective as stipulated in Article 41 and Article 42 of Government Regulation Number 122 of 2015. Therefore, it is necessary to increase supervision, service transparency, and Perumdam's commitment to fulfilling consumers' rights to clean water that is suitable in accordance with the provisions of laws and regulations. Keywords: Clean Water, Consumers, Public Services, Perumdam, Responsibility

ANALISIS PERUSAHAAN TERHADAP PENUNGGAKAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN DANDAMPAKNYA TERHADAP HAK PEKERJA DI KABUPATEN MEMPAWAH NIM. A1012221148, ALYA ANNISA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study examines corporate responsibility for arrears in contributions to the Employment Social Security Agency (BPJS Ketenagakerjaan) and their impact on the fulfillment of workers’ rights in Mempawah Regency. Employment social security constitutes a normative right of workers that is mandatory and guaranteed by statutory regulations; therefore, employers are legally obligated to register their employees and pay contributions in a timely manner.`However, in practice, there are still companies that fail to fulfill these obligations by accumulating contribution arrears, resulting in workers losing access to social security benefits. This research employs a sociological legal research method with a descriptive approach. Data were collected through interviews with representatives of BPJS Ketenagakerjaan, companies, and workers, and were supported by secondary data in the form of laws and regulations as well as official documents. The findings indicate that arrears in BPJS Ketenagakerjaan contributions are caused by low legal awareness among companies, weak supervision, and financial constraints faced by employers. Such arrears have a direct impact on the non-fulfillment of workers’ rights to employment injury insurance, death benefits, old-age security, and pension security, thereby contradicting the principles of legal protection and workers’ normative rights. Therefore, firm law enforcement and enhanced supervision by the government and BPJS Ketenagakerjaan are necessary to ensure optimal protection of workers’ rights. Keywords: Corporate Responsibility, Contribution Arrears, BPJS Ketenagakerjaan, Workers’ Rights. Abstrak Penelitian ini mengkaji tanggung jawab perusahaan terhadap penunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan serta dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak pekerja di Kabupaten Mempawah. Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hak normatif pekerja yang bersifat wajib dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan, sehingga perusahaan sebagai pemberi kerja memiliki kewajiban hukum untuk mendaftarkan pekerja serta membayar iuran secara tepat waktu. Namun dalam pelaksanaanya masih ditemukan perusahaan yang melakukan penunggakan iuran, yang mengakibatkan pekerja kehilangan akses terhadap manfaat jaminan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan, dan pekerja, serta didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum perusahaan, lemahnya pengawasan, serta alasan kondisi keuangan perusahaan. Penunggakan tersebut berdampak langsung terhadap tidak terpenuhinya hak pekerja atas jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun, sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum dan hak normatif pekerja. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas serta peningkatan pengawasan dari pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan guna menjamin perlindungan hak pekerja secara optimal. Kata Kunci: Tanggung Jawab Perusahaan, Penunggakan Iuran, BPSJ Ketenagakerjaan, Hak Pekerja

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGECUALIAN UPAH PEKERJA UMKM YANG DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2025 NIM . A1012221056, HENDRIANSYAH IKHSAN FAKHRY
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Legal protection of workers’ wages constitutes an essential component of the national labor system aimed at ensuring the fulfillment of the right to a decent livelihood as mandated in Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Government Regulation Number 49 of 2025 concerning the Amendment to Government Regulation Number 36 of 2021 on Wages provides an exception to minimum wage provisions for Micro and Small Enterprises (MSMEs), allowing wages to be determined based on agreement between employers and workers subject to certain limitations. This policy is intended to maintain the sustainability of MSMEs; however, it also raises concerns regarding justice and the potential weakening of legal protection for workers who generally possess a weaker bargaining position. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources analyzed qualitatively. The research examines wage regulation provisions for MSME workers under Government Regulation Number 49 of 2025 and analyzes the forms of legal protection available to workers who receive wages inconsistent with the sense of justice. The findings indicate that the wage exception policy for MSMEs provides flexibility for business actors but has not fully ensured optimal protection of workers’ rights. The wage agreement mechanism may be subject to misuse in the absence of effective supervision and adequate legal awareness among the parties. Therefore, strengthening the role of the state through labor supervision and affirmative policies is necessary to ensure that the wage exception policy remains aligned with the principles of justice, legal certainty, and legal benefit. Abstrak Perlindungan hukum terhadap upah pekerja merupakan bagian penting dalam sistem ketenagakerjaan nasional yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak atas penghidupan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengatur adanya pengecualian ketentuan upah minimum bagi usaha mikro dan usaha kecil (UMKM), yang memungkinkan penetapan upah berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja dengan batasan tertentu. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan usaha UMKM, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan persoalan keadilan dan melemahnya perlindungan hukum bagi pekerja yang berada pada posisi tawar yang lemah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini mengkaji ketentuan pengaturan upah terhadap pekerja UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 serta menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang menerima upah tidak sesuai dengan rasa keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengecualian upah bagi UMKM memberikan ruang fleksibilitas bagi pelaku usaha, namun belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak pekerja secara optimal. Mekanisme kesepakatan upah berpotensi disalahgunakan apabila tidak disertai pengawasan yang efektif dan pemahaman hukum yang memadai dari para pihak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran negara melalui pengawasan ketenagakerjaan dan kebijakan afirmatif guna memastikan bahwa kebijakan pengecualian upah tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Kata Kunci: Upah Pekerja, Perlindungan Hukum, UMKM, Pengupahan

PERLINDUNGAN TERHADAP POTENSI PELANGGARAN HUKUM PADA PENGGUNAAN APLIKASI FOTOYU NIM. A1012221091, FATHURRAHMAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The phenomenon of digital transactions in the FOTOYU application as a platform for buying and selling photos and videos has the potential to lead to violations related to copyright infringement, misuse of personal data, and the use of works without permission. This condition reflects violations of consumer rights and photographers' copyrights. The purpose of this study is to analyze the forms of violations as well as the forms of protection against these violations on the FOTOYU application. This research uses a normative legal method with a descriptive approach. Data is obtained through literature research and the application of legal norms in accordance with legislation. The collected data is then analyzed qualitatively. Based on research findings, consumer protection for users of the FOTOYU application is an important aspect in the continuity of transactions that require guarantees of consumer rights, which include comfort and safety, clear information, compensation claims, opinions or complaints, and the right to privacy protection for uploaded images as stated in Article 4 of the Consumer Protection Law. Conversely, uploaders, in this case photographers, are certainly also entitled to security guarantees against violations of moral rights and economic rights of the creator in protecting their works, such as reproduction and adaptation of creations that may cause economic losses, as stipulated in Article 9 of Law No. 28 of 2014 on Copyright. Keywords: Legal Protection, Consumer Rights, Copyright, FOTOYU Abstrak Fenomena transaksi digital dalam aplikasi FOTOYU sebagai platform jual beli foto dan video berpotensi menimbulkan pelanggaran yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta, penyalahgunaan data pribadi, serta penggunaan karya tanpa izin. Kondisi ini mencerminkan adanya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dan hak cipta fotografer. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis apa saja bentuk pelanggaran serta bentuk perlindungan dari pelanggaran tersebut pada aplikasi FOTOYU.Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penerapan norma-norma hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Data yang terkumpul kemudian dianalasis secara kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan konsumen terhadap pengguna aplikasi FOTOYU merupakan aspek penting dalam keberlangsungan transaksi yang memerlukan jaminan hak atas konsumen yang meliputi kenyamanan serta kemanan, informasi yang jelas, klaim ganti rugi, pendapat atau keluhan, dan hak atas perlindungan privasi pada gambar yang diunggah tercantum dalam Pasal 4 UUPK. Sebaliknya, pengunggah yang disini ialah fotografer tentunya berhak juga mendapatkan jaminan keamanan dari pelanggaran hak moral dan hak ekonomi si pencipta dalam melindungi hasil karya ciptaannya seperti penggandaan serta pengadaptasian ciptaan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi sesuai yang tercantum dalam pasal 9 UUHC nomor 28 tahun 2014. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Konsumen, Hak Cipta, FOTOYU

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT KESALAHAN PENCANTUMAN LABEL HARGA PRODUK PADA ALFAMART DI PONTIANAK UTARA NIM. A1011221060, AGALAPEA JANE
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Kewajiban pelaku usaha salah satunya memberikan informasi yang benar dan jujur terkait harga produk yang dijual. Hal ini diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 9 Tahun 1999 Pasal 7 (b) dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan Pasal 2 (ayat 1). Namun, faktanya masih ada pelaku usaha minimarket yang mencantumkan label harga produk berbeda dengan data harga pada mesin kasir, akibat kelalian karyawan dalam melakukan pencantuman harga. Perbedaan informasi antara label harga produk dengan data pada mesin kasir jelas menimbulkan kerugian pada konsumen. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji tanggung jawab pelaku usaha atas kesalahan pencantuman label harga produk, serta upaya yang dilakukan konsumen dalam memperoleh haknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu dengan menggambarkan keadaan pada waktu penelitian dan menganalisa hingga mengambil kesimpulan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, jenis data yang digunakan yaitu data primer yang dilakukan wawancara di lapangan kepada karyawan minimarket, serta kepada konsumen yang pernah mengalami kerugian dan data sekunder yaitu perundang-undangan, dokumen, buku. Pengumpulan data dengan cara, observasi, interview dan studi dokumen. Data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif untuk menjawab masalah dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa tanggung jawan Alfamart terhadap konsumen yang mengalami kerugaian akibat kesalahan pencantuman label harga, memperlihatkan ada yang menerapkan harga terendah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan Pasal 7 dengan memberikan harga yang terendah seperti yang tercantum pada label harga, namun masih ada Alfamart yang tidak menerapkan aturan tersebut dan konsumen tetap melakukan pembayaran dengan berat hati. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh konsumen adalah dengan melakukan komplain terhadap selisih harganya dan menceritakan pegalaman mengenai peristiwa tersebut ke konsumen lain (Ragam Aksi/Missalaneus), mesikipun ada juga yang diam (Nir Aksi/Do Nothing Strategy) karena tidak memiliki keberanian atau tidak mau harus berselisih. Kata Kunci : Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Kerugian Konsumen, Pencantuman Label Harga, Produk Alfamart ABSTRACT One of the obligations of business actors is to provide correct and honest information regarding the prices of products sold. This is regulated in Article 7 (b) of the Consumer Protection Law Number 9 of 1999 and the Regulation of the Minister of Trade Number 35 of 2013 concerning the Listing of Prices of Traded Goods and Services, Article 2 (paragraph 1). However, in fact, there are still minimarket business actors who list product price labels that differ from the price data on the cash register, due to employee negligence in listing prices. The difference in information between the product price label and the data on the cash register clearly causes losses to consumers. The purpose of this study is to examine the responsibility of business actors for errors in listing product price labels, as well as the efforts made by consumers to obtain their rights. This study uses an empirical legal research method, which describes the situation at the time of the study and analyzes it to draw conclusions. The nature of this study is descriptive, with primary data collected through field interviews with minimarket employees and consumers who have experienced losses, and secondary data collected through legislation, documents, and books. Data collection was carried out through observation, interviews, and document studies. Primary and secondary data were analyzed qualitatively to answer the research questions. The results of the study show that Alfamart's responsibility towards consumers who suffer losses due to errors in listing price labels, shows that some apply the lowest price in accordance with the provisions of the Minister of Trade Regulation Number 35 of 2013 concerning the Listing of Prices of Traded Goods and Service Tariffs Article 7 by providing the lowest price as stated on the price label, but there are still Alfamarts that do not apply these rules and consumers still make payments reluctantly. Meanwhile, efforts made by consumers are by complaining about the price difference and telling experiences about the incident to other consumers (Various Actions/Missalaneus), although there are also those who are silent (Nir Aksi/Do Nothing Strategy) because they do not have the courage or do not want to have to dispute. Keywords: Business Actor Responsibility, Consumer Losses, Price Label Inclusion, Alfamart Products

IMPLEMENTASI PENGENAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TERHADAP PELAKU USAHA UMKM DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT NIM. A1011221164, AQIL IMSAKIYAH RAMADHANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study aims to analyze the implementation of market service levies imposed on business actors, particularly in markets located in West Pontianak District. The focus of this research includes the implementation of policies such as the fulfillment of obligations to pay market service levies, the revenue from market service levies during the 2021–2025 period, and the challenges faced by business actors in fulfilling their levy payment obligations. The research method used is empirical, with data collected through interviews with business actors in traditional markets and with officials from the Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (DISKUMDAG) of Pontianak City. This study was conducted at Teratai Market, Dahlia Market, and the Pontianak City DISKUMDAG office. The results of this research indicate that revenues from market service levies fluctuate from year to year and are unstable. The revenue from market service levies also does not show a significant influence on the Regional Original Revenue of Pontianak City. This condition is also caused by the suboptimal use of stalls and kiosks available in traditional markets. Many stalls and kiosks remain unoccupied, which affects revenue from market service levies. Economic factors also encourage traders not to occupy the markets due to the lack of buyers. Based on these findings, strategic measures are needed in the form of optimizing the use of market facilities and infrastructure, improving existing market facilities, reorganizing trading locations, and enhancing cleanliness. Keywords: Market Service Levy, UMKM. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengenaan retribusi pelayanan pasar terhadap pelaku usaha, khususnya pada pasar-pasar yang ada di Kecamatan Pontianak Barat. Fokus dari penelitian ini mencakup pelaksanaan kebijakan seperti pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi pelayanan pasar, penerimaan retribusi pelayanan pasar dalam periode 2021-2025, tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi pelayanan pasar. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara ke pelaku usaha di pasar tradisional dan ke pihak Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (DISKUMDAG) Kota Pontianak. Penelitian ini dilakukan di pasar Teratai, pasar Dahlia dan DISKUMDAG Kota Pontianak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pelayanan pasar mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun atau tidak stabil. Penerimaan dari retribusi pelayanan pasar juga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak. Hal ini juga dikarenakan dari faktor belum maksimalnya penggunaan los dan kios yang tersedia di pasar tradisional. Banyak los dan kios yang tidak ditempati sehingga memengaruhi pendapatan dari retribusi pelayanan pasar. Faktor ekonomi juga menjadi pemicu bagi para pedagang untuk tidak menempati pasar dikarenakan sepi pembeli. Berdasarkan temuan tersebut, dibutuhkan langkah strategis berupa optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pasar, perbaikan fasilitas pasar yang sudah ada, penataan lokasi berjualan, dan peningkatan kebersihan. Kata kunci: Retribusi Pelayanan Pasar, UMKM

TANGGUNG JAWAB PENYEWA TERHADAP PELAKU USAHA RENTAL MOBIL (Studi kasus di PT Rental Portal Kalimantan Barat Kota Pontianak) NIM. A1012221038, AQELLA SHIFA ADELIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The development of transportation services, particularly car rental businesses, is increasing in line with the increasing demand for mobility. However, in practice, car rental businesses often face legal challenges due to renter defaults, such as late vehicle returns, vehicle damage, and even vehicle embezzlement. These conditions result in losses for car rental businesses and demonstrate the suboptimal legal protection for business owners, particularly in simple rental agreements. This study aims to analyze the legal protection provided to car rental businesses that experience losses due to renter defaults and examine the legal remedies available to them, using a case study of PT Portal Rental Kalimantan Barat, Pontianak City. This study employed an empirical legal research method with both a legislative and a conceptual approach. Data were obtained through literature review and field research, then analyzed descriptively and qualitatively. The results indicate that legal protection for car rental businesses is essentially regulated in the Civil Code and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Renters who fail to fulfill their obligations under a rental agreement can be categorized as in breach of contract and are responsible for compensating the business owner for any losses incurred. However, in practice at PT Portal Rental Kalimantan Barat, Pontianak City, this legal protection has not been optimally implemented because rental agreements are made verbally and based solely on trust, creating legal uncertainty for business actors. Legal remedies available to business actors include non-litigation resolution through deliberation or mediation, as well as litigation if the lessee continues to fail to fulfill their obligations. Based on the research findings, it is concluded that strengthening legal protection for car rental businesses is necessary through the creation of clear written agreements, increasing legal awareness among the parties, and providing more effective regulatory support and law enforcement to create a fair and balanced rental relationship. Keywords: Legal Protection, Default, Lease, Car Rental, Business Actors. Abstrak Perkembangan jasa transportasi, khususnya usaha rental mobil, semakin meningkat seiring dengan kebutuhan mobilitas masyarakat yang tinggi. Namun, dalam praktiknya, usaha rental mobil sering menghadapi permasalahan hukum akibat wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa, seperti keterlambatan pengembalian kendaraan, kerusakan kendaraan, hingga penggelapan mobil. Kondisi tersebut menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha rental mobil dan menunjukkan belum optimalnya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha, khususnya dalam praktik perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan secara sederhana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku usaha rental mobil yang mengalami kerugian akibat wanprestasi oleh penyewa serta mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha rental mobil, dengan studi kasus di PT Portal Rental Kalimantan Barat Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha rental mobil pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyewa yang tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian sewa-menyewa dapat dikategorikan melakukan wanprestasi dan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pelaku usaha. Namun, dalam praktik di PT Portal Rental Kalimantan Barat Kota Pontianak, perlindungan hukum tersebut belum berjalan secara optimal karena perjanjian sewa-menyewa dilakukan secara lisan dan hanya didasarkan pada asas kepercayaan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha meliputi penyelesaian secara non-litigasi melalui musyawarah atau mediasi, serta melalui jalur litigasi apabila penyewa tetap tidak memenuhi kewajibannya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa diperlukan penguatan perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental mobil melalui pembuatan perjanjian tertulis yang jelas, peningkatan kesadaran hukum para pihak, serta dukungan regulasi dan penegakan hukum yang lebih efektif agar tercipta hubungan sewa-menyewa yang adil dan berimbang. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Wanprestasi, Sewa-Menyewa, Rental Mobil, Pelaku Usaha.

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 2/PUU-XIX/2021 NIM. A1011221027, RENDY ANGGIAT SAPUTRA SILITONGA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This research is motivated by the fundamental change in the execution mechanism of fiduciary security following Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021, which reinterpreted the executorial power of fiduciary security certificates as regulated under Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security. Prior to the decision, creditors were authorized to conduct direct parate execution upon debtor default. However, the Constitutional Court emphasized that execution may only be carried out if there is mutual agreement regarding the default and voluntary surrender of the collateral object, or through a court execution order (fiat) if a dispute arises. This study aims to analyze the changes in the execution mechanism of fiduciary security and to examine the forms of legal protection available to creditors in consumer financing agreements. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, utilizing secondary data analyzed descriptively and qualitatively. The findings indicate that legal protection for creditors remains available in preventive forms through strengthened contractual clauses, fiduciary registration to obtain preferential rights, and the application of prudential principles, as well as in repressive forms through formal notices and execution applications to the District Court. Therefore, the Constitutional Court’s decision does not eliminate creditors’ executorial rights but restructures their implementation to ensure procedural fairness and balance between creditors and debtors. Keywords: Legal Protection, Fiduciary Execution, Default, Creditors, Fiduciary Security. Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan mendasar mekanisme eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang menegaskan bahwa eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi antara kreditur dan debitur. Sebelum putusan tersebut, sertifikat jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memiliki kekuatan eksekutorial yang memungkinkan kreditur melakukan parate eksekusi tanpa melalui pengadilan. Perubahan ini menimbulkan implikasi terhadap kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur dalam praktik pembiayaan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan mekanisme eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi kreditur ketika debitur melakukan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, menggunakan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme eksekusi pasca putusan terbagi menjadi dua, yaitu eksekusi sukarela apabila debitur mengakui wanprestasi dan menyerahkan objek jaminan, serta eksekusi melalui permohonan fiat ke Pengadilan Negeri apabila debitur menolak atau tidak mengakui wanprestasi. Perlindungan hukum bagi kreditur tetap tersedia dalam bentuk preventif melalui penguatan klausul perjanjian, pendaftaran jaminan fidusia untuk memperoleh hak preferen, serta penerapan prinsip kehati-hatian, dan dalam bentuk represif melalui pemberian somasi serta pengajuan permohonan eksekusi ke pengadilan. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tidak menghapus hak eksekutorial kreditur, melainkan menata ulang mekanisme pelaksanaannya guna mewujudkan keseimbangan dan keadilan prosedural antara para pihak. Kata Kunci: Perlindungan, Eksekusi, Fidusia, Kreditur, dan Wanprestasi.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA