Garuda - Garba Rujukan Digital

PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN DAYAK PESAGUAN KAWIN JADIK SUNTUNG DI DESA AUR GADING KECAMATAN TUMBANG TITI KABUPATEN KETAPANG NIM. A1012221121, JOSAFAT PUTRA BUNGAS
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The Dayak Pesaguan community, practicing the Jadik Suntung marriage ceremony in Aur Gading Village, adheres to customary law, one of which is the marriage tradition, which is still adhered to and practiced today. Marriage customs are ancestral traditions that are still practiced from generation to generation. However, over time, the Dayak Pesaguan community, practicing the Jadik Suntung marriage ceremony in Aur Gading Village, Tumbang Titi District, Ketapang Regency, has stopped practicing traditional marriages according to their original customs. The research question is, "Are the traditional marriage ceremonies of the Dayak Pesaguan community, practicing the Jadik Suntung marriage ceremony in Aur Gading Village, Tumbang Titi District, Ketapang Regency, carried out according to their original customs?" The research method used was an empirical research method with a descriptive analytical approach, which provides a detailed description of the conditions or phenomena of the research object, with the aim of solving problems based on the collected facts. So it is concluded that the implementation of traditional marriage ceremonies in the Dayak Pesaguan Kawin Jadik Suntung community in Aur Gading Village has experienced a shift so that the implementation is more simplified, such as the implementation and completeness are more simplified; The factors causing the shift in the implementation of traditional marriage ceremonies in the Dayak Pesaguan Kawin Jadik Suntung community in Aur Gading Village are due to economic factors, religious factors, and the lack of equipment for the ceremony and wedding customs. The legal consequences for violators of the Dayak Pesaguan Kawin Jadik Suntung in Aur Gading Village for failing to perform the traditional marriage ceremony are subject to a fine of one hundred three amas (a fine) in the form of goods or objects specified in the law, or in rupiah by paying a customary fine of a predetermined value. The legal efforts undertaken by customary officials to preserve the customary marriage laws of the Dayak Pesaguan Kawin Jadik Suntung community in Aur Gading Village, Tumbang Titi District, Ketapang Regency, include holding deliberations with the Aur Gading Village community to serve as role models for future generations. Keywords: Law, Custom, Marriage Abstrak Masyarakat Dayak Pesaguan Kawin Jadik Suntung Di Desa Aur Gading bepedoman pada hukum adat yang berlaku salah salah satunya adalah adat perkawinan yang sampai saat ini masih ditaati dan dilaksanakan. Adat perkawinan merupakan salah satu adat warisan leluhur yang sampai saat ini masih dilakukan secara turun temurun. Namun seiring berjalannya waktu masyarakat Dayak Pesaguan Kawin Jadik Suntung Di Desa Aur Gading Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang tidak melaksanakan perkawinan adat sesuai adat aslinya. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah “ Apakah Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Dayak Pesaguan Kawin Jadik Suntung di Desa Aur Gading Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Dilaksanakan Sesuai Adat Aslinya” Adapun jenis penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris, dengan jenis pendekatan menggunakan sifat penelitian deskriptif data kepustakaan dan data lapangan yaitu cara pengumpulaan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data memberikan gambaran secara cermat mengenai sesuatu keadaan atau gejala objek penelitian ini, dengan maksud untuk memecahkan permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang terkumpul dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian yang di capai bahwa pelaksanaan upacara adat perkawinan pada masyarakat Dayak Pesaguan Kawin Jadik Suntung Di Desa Aur Gading mengalami pergeseran sehingga pelaksanaannya lebih disederhanakan seperti pelaksanaan dan kelengkapanny yang lebih disederhanakan; bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran pelaksanaannya upacara adat perkawinan pada masyarakat Dayak Pesaguan Kawin Jadik Suntung di Desa Aur Gading dikarenakan faktor Ekonomi, faktor agama dan sulitnya alat kelengkapan upacara dan adat perkawinan dikarenakan faktor ekonomi , faktor agama dan sulitnya alat kelengkapan upacara adat perkawinan ditemukan, bahwa akibat hukum Dayak Pesaguan Kawin Jadik Suntung di Desa Aur Gading bagi pelanggar adat terkait dengan tidak dilaksanakannya upacara adat perkawinan dikenakan melanggar adat setongah tiga amas berupa bisa dalam bentuk barang atau benda yang sudah ditentukan atau dapat juga dirupiahkan dengan membayar denda adat sesuai dengan nilai yang sudah ditentukan dan bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh fungsionaris adat dalam melestarikan hukum adat perkawinan masyarakat Dayak Pesaguan Kawin Jadik Suntung Di Desa Aur Gading Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang adalah dengan melakukan musyawarah bersama masyarakat Desa Aur Gading agar dapat menjadi teladan bagi generasi-generasi penerus selanjutnya Kata Kunci : Hukum, Adat, Perkawinan

PERAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ETNIS (STUDI KASUS TRAGEDI SAMPIT ) NIM. A1012221020, FARHAN ARIF MUHARDI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The Sampit Tragedy was an ethnic conflict that occurred in Kotawaringin Timur Regency, Central Kalimantan, involving the Dayak community and the Madurese community. This conflict caused widespread social impacts, including the breakdown of interethnic relations, social trauma, and disturbances to public security and order. Therefore, conflict resolution efforts are required not only through repressive measures but also through approaches that are capable of restoring social harmony. One of the approaches applied in resolving this conflict is the use of Dayak customary law. The Sampit Tragedy was an ethnic conflict that occurred in Kotawaringin Timur Regency, Central Kalimantan, involving the Dayak community and the Madurese community. This conflict caused widespread social impacts, including the breakdown of interethnic relations, social trauma, and disturbances to public security and order. Therefore, conflict resolution efforts are required not only through repressive measures but also through approaches that are capable of restoring social harmony. One of the approaches applied in resolving this conflict is the use of Dayak customary law. The research method used in this study is empirical legal research with a qualitative approach. Data were collected through interviews with customary leaders and members of the community who had direct knowledge of the Sampit Tragedy, supported by literature studies on laws and regulations, books, academic journals, and other relevant sources. The data were analyzed using a descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the ethnic conflict in the Sampit Tragedy was caused by an accumulation of various factors, including cultural differences, social and economic disparities, and weak law enforcement prior to the conflict. Dayak customary law played a significant and effective role in post-conflict resolution through customary deliberation mechanisms, mediation by customary leaders, and cultural approaches that emphasize peace and the restoration of social relations. Therefore, it can be concluded that Dayak customary law remains relevant and plays an important role in resolving ethnic conflicts and fostering peace and social harmony. Keywords: Dayak Customary Law, Sampit Tragedy, Ethnic Conflict, Conflict Resolution. Abstrak Tragedi Sampit merupakan konflik etnis yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, yang melibatkan masyarakat Dayak dan masyarakat Madura. Konflik ini menimbulkan dampak sosial yang luas, seperti rusaknya hubungan antar kelompok etnis, trauma sosial, serta terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyelesaian konflik yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu memulihkan keharmonisan sosial masyarakat. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian konflik tersebut adalah melalui hukum adat Dayak. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penyelesaian konflik pasca Tragedi Sampit, mengungkapkan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik, serta menganalisis peran dan efektivitas hukum adat Dayak dalam menciptakan perdamaian. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh tokoh adat dalam menangani konflik etnis tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat yang mengetahui secara langsung peristiwa Tragedi Sampit, serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber relevan lainnya. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik etnis pada Tragedi Sampit disebabkan oleh akumulasi berbagai faktor, antara lain perbedaan budaya, kesenjangan sosial dan ekonomi, serta lemahnya penegakan hukum sebelum konflik terjadi. Hukum adat Dayak memiliki peran yang signifikan dan efektif dalam penyelesaian konflik pascakonflik melalui mekanisme musyawarah adat, mediasi oleh tokoh adat, serta pendekatan kultural yang menekankan perdamaian dan pemulihan hubungan sosial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum adat Dayak masih relevan dan berperan penting dalam penyelesaian konflik etnis serta dalam menciptakan perdamaian dan keharmonisan masyarakat. Kata kunci: Hukum Adat Dayak, Tragedi Sampit, Konflik Etnis, Penyelesaian Konflik.

PROBLEMATIKA PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG MENDAPATKAN PEMEBASAN BERSYARAT DI PONTIANAK NIM. A1012221163, SY. AHMAD RIDWAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract One of the privileges granted to prisoners as part of the correctional system's efforts to help them reintegrate into society is parole. With parole, the Correctional Institution (BAPAS) can play an important role in ensuring that prisoners who are released on parole receive the support they need to avoid reoffending. However, there are still a number of practical challenges that can affect the effectiveness of the program in terms of guiding and supervising prisoners who are released on parole. The purpose of this study is to examine the approach of the Pontianak Class II Correctional Center in monitoring and guiding parole, as well as to determine what works and what does not. This study uses a sociological-legal approach in empirical legal research. Data was collected through in-depth interviews with community counselors and prisoners who were granted parole, including successful and unsuccessful participants. This study is supported by a literature review of relevant laws and regulations. The findings show that the guidance and supervision of parole clients at BAPAS Class II Pontianak has been carried out in accordance with the provisions of the legislation, but has not been implemented optimally. The main obstacles identified include the limited number of community counselors, the vastness of the working area, the lack of supporting facilities and infrastructure, and the low participation of the clients' families and social environment. On the other hand, factors supporting the success of parole include the clients' awareness to change, family support, and good communication between clients and community counselors. Based on these findings, this study concludes that optimizing the guidance and supervision of parolees requires an increase in human resources, strengthening a guidance approach based on client needs, and synergy between BAPAS, families, and the community. Thus, the implementation of parole is expected to be more effective in preventing recidivism and realizing the objectives of the correctional system. Keywords: Parole, Correctional Center, Guidance, Supervision, Social Reintegration. Abstrak Salah satu hak istimewa yang diberikan kepada narapidana sebagai bagian dari upaya sistem pemasyarakatan untuk membantu mereka reintegrasi ke masyarakat adalah pembebasan bersyarat. Dengan adanya pembebasan bersyarat, Lembaga Pemasyarakatan (BAPAS) dapat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa narapidana yang dibebaskan bersyarat mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk menghindari kekambuhan kejahatan. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan praktis yang dapat mempengaruhi efektivitas program dalam hal membimbing dan mengawasi narapidana yang dibebaskan bersyarat. Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji pendekatan Pusat Pemasyarakatan Kelas II Pontianak dalam pemantauan dan bimbingan pembebasan bersyarat, serta menentukan apa yang berhasil dan apa yang tidak. Studi ini menggunakan pendekatan sosiologis-yuridis dalam penelitian hukum empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan konselor masyarakat dan narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat, termasuk peserta yang berhasil dan yang tidak berhasil. Studi ini didukung oleh tinjauan literatur terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Temuan memperlihatkan pembimbingan dan pengawasan klien Pembebasan Bersyarat di BAPAS Kelas II Pontianak telah dilaksanakan sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan, akan tetapi belum berjalannya secara maksimal. Hambatan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, luasnya wilayah kerja, minimnya sarana dan prasarana pendukung, serta rendahnya partisipasi keluarga dan lingkungan sosial klien. Di sisi lain, faktor pendukung keberhasilan Pembebasan Bersyarat antara lain adanya kesadaran klien untuk berubah, dukungan keluarga, serta komunikasi yang baik antara klien dan Pembimbing Kemasyarakatan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pembimbingan dan pengawasan klien Pembebasan Bersyarat memerlukan peningkatan sumber daya manusia, penguatan pendekatan pembimbingan berbasis kebutuhan klien, serta sinergi antara BAPAS, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan Pembebasan Bersyarat diharapkan dapat lebih efektif dalam mencegah residivisme dan mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Kata kunci: Pembebasan Bersyarat, Balai Pemasyarakatan, Pembimbingan, Pengawasan, Reintegrasi Sosial.

TANGGUNG JAWAB GOLDEN LAUNDRY TERHADAP GANTI RUGI DALAM PERJANJIAN JASA DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA NIM. A1012221061, DINDA AULIA SALSABILA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The development of laundry service businesses in Pontianak City, particularly in Pontianak Kota District, has given rise to legal issues concerning the responsibility of business actors for damage to or loss of customers’ clothing. In practice, there are still unilateral limitations on compensation values imposed by business actors without considering the actual economic value of the goods, which potentially creates an imbalance in the legal position between business actors and consumers. This study aims to analyze the responsibility of Golden Laundry in providing compensation within service agreements, the factors influencing the implementation of such responsibility, the legal consequences arising therefrom, and the legal remedies available to customers. This research is an empirical legal study employing a juridical-empirical approach. Data were obtained through interviews with the owner of Golden Laundry and questionnaires distributed to five customers who had experienced losses, supported by secondary data in the form of statutory regulations and legal literature. Data were analyzed descriptively and qualitatively using the interactive analysis model of Miles and Huberman. The results indicate that the legal relationship between Golden Laundry and its customers is based on a legally valid laundry service agreement under civil law. However, in its implementation, Golden Laundry imposes a compensation limitation of Rp80,000 per item and requires specific evidence, such as an unboxing video, as a basis for claims. Such limitations do not fully reflect the principles of proportionality, good faith, and the provisions of Articles 18 and 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Therefore, it can be concluded that Golden Laundry has not fully fulfilled its legal responsibility to provide fair and proportional compensation in accordance with applicable legal provisions. Keywords: legal responsibility, compensation, service agreement, limitation of liability clause, consumer protection. Abstrak Perkembangan usaha jasa laundry di Kota Pontianak, khususnya di Kecamatan Pontianak Kota, menimbulkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerusakan atau kehilangan pakaian pelanggan. Dalam praktiknya, masih ditemukan pembatasan nilai ganti rugi yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa mempertimbangkan nilai ekonomis riil barang, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Golden Laundry terhadap ganti rugi dalam perjanjian jasa, faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan tanggung jawab tersebut, akibat hukum yang timbul, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pelanggan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pemilik Golden Laundry dan penyebaran kuesioner kepada lima orang pelanggan yang pernah mengalami kerugian, serta didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara Golden Laundry dan pelanggan didasarkan pada perjanjian jasa laundry yang sah menurut hukum perdata. Namun, dalam pelaksanaannya, Golden Laundry menetapkan pembatasan ganti rugi sebesar Rp80.000 per item serta mensyaratkan bukti tertentu, seperti video unboxing, sebagai dasar klaim. Pembatasan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip proporsionalitas, asas itikad baik, serta ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Golden Laundry belum sepenuhnya melaksanakan tanggung jawab hukum terhadap pemberian ganti rugi secara adil dan proporsional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kata kunci: tanggung jawab hukum, ganti rugi, perjanjian jasa, klausula pembatasan tanggung jawab, perlindungan konsumen..

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN ATAS IKLAN YANG TIDAK BENAR NIM. A1012221032, IKHSAN KAMAL
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The research on "Legal Analysis of Consumer Protection Against Incorrect Advertising" aims to obtain data and information on legal protection for consumers against incorrect advertising. To uncover the factors causing the lack of implementation of legal protection for consumers against incorrect advertising. To uncover the efforts that consumers can take against incorrect advertising. This research was conducted using an empirical legal method with a descriptive analytical approach, namely legal research that functions to examine the law in a concrete sense by examining how the law works in a community environment. Therefore, the empirical legal research method can also be described as sociological legal research. Based on the research results and discussion, the following conclusions were obtained: Legal protection for consumers against incorrect advertising has not been optimally implemented because there are still advertisements that cause harm to consumers. This of course violates consumer rights as stipulated in Article 4 of the Consumer Protection Law, specifically the third point, namely that consumers have the right to correct, clear, and honest information regarding the conditions and guarantees of the goods and/or services they will use. It also contradicts Article 9 of the Consumer Protection Law. The reason why legal protection for consumers regarding false advertising has not been implemented is due to a lack of public understanding, as businesses are often compelled to provide accurate information to consumers, driven by a desire for immediate profits and a lack of understanding and accurate information regarding the products they intend to use. Consumers can address false advertising by reporting their complaints to the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) and through the complaint services typically provided by businesses to prevent similar false or misleading advertising from occurring to other consumers. Another option is to seek compensation if the product's use results in a loss for the consumer, through deliberation and negotiation with the business. Keywords: Protection, Consumers, False Advertising Abstrak Penelitian tentang “Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Konsumen Atas Iklan Yang Tidak Benar”, bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi perlindungan hukum terhadap konsumen atas iklan yang tidak benar. Untuk mengungkapkan faktor penyebab belum dilaksanakannya perlindungan hukum terhadap konsumen atas iklan yang tidak benar. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen atas iklan yang tidak benar Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen atas iklan yang tidak benar belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan masih terdapat iklan yang menyebkan kerugian bagi konsumen hal ini tentu saja bertentangan dengan hak konsumen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 UUPK khususnya pada butir ketiga yaitu bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang akan mereka gunakan selain itu juga bertentangan dengan Pasal 9 UUPK. Bahwa faktor penyebab belum dilaksanakannya perlindungan hukum terhadap konsumen atas iklan yang tidak benar adalah disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat selaku pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar kepada konsumen karena adanya keinginan untuk segera mendapatkan keuntungan segera dan kurangnya pemahaman serta informasi yang benar oleh konsumen terhadap produk yang akan digunakan. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen atas iklan yang tidak benar adalah dengan melakukan upaya untuk melaporkan keluhan yang dialami oleh konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK serta melalui aduan pelayanan yang biasa disediakan oleh pelaku-pelaku usaha terhadap konsumen sehingga persoalan iklan yang tidak benar atau menyesatkan ini tidak terjadi kepada konsumen yang lainnya. Upaya lain dapat dilakukan dengan mangajukan Ganti kerugian jika ternyata dampak dari pemakaian produk tersebut mengakibatkan kerugian bagi konsumen melalui cara-cara musyawarah dan negosiasi kepada pelaku usaha. Kata Kunci : Perlindungan, Konsumen, Iklan Tidak Benar

PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SETE’ DARAH PADA MASYARAKAT DAYAK KANAYATN DI DUSUN SENUNUK, DESA AGAK, KECAMATAN SEBANGKI, KABUPATEN LANDAK NIM. A1011221076, ELMA BANYU PADASE
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This research is entitled "VIOLATIONS OF THE BAN ON SETE’ DARAH MARRIAGE IN THE DAYAK KANAYATN COMMUNITY IN SENUNUK HALL, AGAK VILLAGE, SEBANGKI DISTRICT, LANDAK REGENCY". Sete’ darah marriage is a marriage that is prohibited in the Dayak Kanayatn customs, because this sete’ darah marriage is considered to have violated local customary provisions. If this sete’ darah marriage is carried out, the couple will receive the consequences of applicable customary law. The problem studied in writing this thesis is "How Violations of the Prohibition on Sete’ darah Marriage in the Dayak Kanayatn Community in Senunuk Hamlet, Agak Village, Sebangki District, Landak Regency". The purpose of this study is to determine violations of the prohibition on consanguineous marriage, the factors causing violations of the prohibition on consanguineous marriage, the legal consequences of violations of the prohibition on consanguineous marriage, and the efforts made by customary officials to prevent further violations of the prohibition on consanguineous marriage among the Dayak Kanayatn community in Senunuk Hamlet, Agak Village, Sebangki District, Landak Regency. This study uses an empirical research method and is descriptive in nature, namely legal research conducted through library research and direct field interviews. The results obtained in this study are: 1) Violations of the prohibition on consanguineous marriage among the Dayak Kanayatn community in Senunuk Hamlet are still carried out according to applicable customary provisions, even though the couple in question has committed a violation in the form of consanguineous marriage (one blood/incest); 2) Factors causing violations of the prohibition on consanguineous marriage among the Dayak Kanayatn community in Senunuk Hamlet are mutual love and personal desires, an increasingly open social environment, and social change and modernization. 3) The legal consequences of violating the prohibition on blood marriage are comprehensive, encompassing social, symbolic, and ritual aspects. These sanctions are implemented through various traditional rituals, such as the muang tulah (marriage), natar ka' panyugu (marriage), jalu cancakng (marriage), bakaramp (marriage), ngalih sintalahatn (marriage), and tampukng tawar (marriage). 4) Efforts by traditional officials include providing advice to continue preserving cultural traditions. It is necessary to increase awareness among the Dayak Kanayatn indigenous community in Senunuk Hamlet to obey and preserve customary provisions, especially those related to the prohibition of consanguineous marriage. Customs inherited from their ancestors must continue to be maintained and obeyed, by parents providing advice and understanding to children and the younger generation so that they grow up to respect and obey customary rules, so that similar violations do not occur again in the future. Keywords: Marriage, Sete’, Blood, Dayak, Kanayatn Abstrak Penelitian ini berjudul "PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SETE’ DARAH PADA MASYARAKAT DAYAK KANAYATN DI DUSUN SENUNUK, DESA AGAK, KECAMATAN SEBANGKI, KABUPATEN LANDAK". Perkawiann sete’ darah merupakan suatu perkawinan yang dilarang dalam adat istiadat Dayak Kanayatn, karena perkawinan sete’ darah ini dianggap telah melanggar ketentuan-ketentuan adat setempat. Jika perkawinan sete’ darah ini dilakukan, maka pasangan tersebut akan mendapatkan akibat hukum adat yang berlaku. Masalah yang diteliti dalam penulisan skripsi ini ialah “Bagaiman Pelanggaran Terhadap Larangan perkawinan Sete’ darah Pada Masyarakat Dayak Kanayatn Di Dusun Senunuk, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelanggaran terhadap larangan perkawinan sete’ darah, faktor penyebab pelanggaran terhadap larangan perkawinan sete’ darah, akibat hukum pelanggaran terhadap larangan perkawinan sete’ darah, dan upaya yang dilakukan fungsionaris adat agar pelanggaran terhadap larangan perkawinan sete’ darah tidak terjadi lagi pada masyarakat Dayak Kanayatn di Dusun Senunuk, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris dan sifat penelitian menggunakan sifat penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka serta turun langsung kelapangan dengan cara wawancara. Hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini ialah : 1) pelanggaran terhadap larangan perkawinan dalam masyarakat Dayak Kanayatn di Dusun Senunuk tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan adat yang berlaku, meskipun pasangan yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran berupa perkawinan sete darah (satu darah/incest); 2) Faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan sete’ darah pada masyarakat Dayak Kanayatn di Dusun Senunuk ialah faktor saling cinta dan kehendak pribadi serta faktor kondisi lingkungan yang cenderung statis; 3) Akibat Hukum pelanggaran terhadap larangan perkawinan sete’ darah bersifat menyeluruh, baik secara sosial, simbolik, maupun ritual. Sanksi tersebut diwujudkan melalui berbagai ritual adat, seperti adat muang tulah, natar ka’ panyugu, jalu cancakng, bakaramp, ngalih sintalahatn, hingga tampukng tawar; 4) Upaya yang dilakukan fungsionaris adat memberikan nasihat untuk terus melestarikan adat budaya. Perlu ditingkatkannya kesadaran masyarakat adat Dayak Kanayatn di Dusun Senunuk untuk menaati dan melestarikan ketentuan adat, khususnya yang berkaitan dengan larangan perkawinan satu darah. Adat istiadat yang diwariskan oleh para leluhur perlu terus dijaga dan dipatuhi, dengan cara orang tua memberikan nasihat serta pemahaman kepada anak-anak dan generasi muda agar mereka tumbuh dengan menghargai serta mematuhi aturan adat, sehingga pelanggaran serupa tidak terjadi kembali di kemudian hari. Kata Kunci: Perkawinan, Sete’, Darah, Dayak, Kanayatn

AKIBAT HUKUM PERPINDAHAN AGAMA DALAM PERKAWINAN STUDI PUTUSAN NOMOR 0101/Pdt.G/2014/PA.Bky NIM. A1011221120, AMELIA ELGA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum agama yang dianut para pihak. Pada agama Islam, Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil yang mengatur secara rinci mengenai syarat sah perkawinan, alasan putusnya perkawinan, serta akibat hukumnya. Namun, dalam praktiknya, perkawinan yang pada awalnya dilangsungkan secara sah menurut hukum Islam mengalami permasalahan perpindahan agama oleh salah satu pihak didalam perjalanan rumah tangga. Yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum perpindahan agama dalam perkawinan berdasarkan hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam dan hak waris anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tersebut dengan berdasarkan hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam dengan melalui studi Putusan Nomor 0101/Pdt.G/2014/PA.Bky. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian dilakukan dengan menelaah norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Nomor 0101/Pdt.G/2014/PA.Bky sebagai studi kasus. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu menggambarkan secara sistematis akibat hukum perpindahan agama terhadap perkawinan dan hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpindahan agama dapat dijadikan alasan perceraian, namun tidak menghapus kedudukan anak sebagai anak sah. Anak tetap memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya serta berhak atas pengasuhan, pemeliharaan, nafkah, pendidikan, dan perlindungan hukum. Namun, dalam aspek kewarisan, perbedaan agama mengakibatkan anak terhalang untuk mewarisi secara langsung, akan tetapi perlindungan hak kewarisannya tetap dapat diwujudkan melalui pengembangan konsep wasiat wajibah dalam yurisprudensi Mahkamah Agung. Kata Kunci: Perpindahan Agama, Perkawinan, Perceraian, Fasakh ABSTRACT Law Number 1 of 1974 concerning Marriage affirms that the validity of a marriage is determined by the religious law of the parties. In Islam, the Compilation of Islamic Law serves as the substantive law, detailing the requirements for a valid marriage, grounds for dissolution, and its legal consequences. However, in practice, marriages initially legally conducted according to Islamic law encounter problems with religious conversion by one of the parties during the marriage. The primary focus of this research is the legal consequences of religious conversion within a marriage, based on positive law and the Compilation of Islamic Law, and the inheritance rights of children born from the marriage. This research aims to address these issues based on positive law and the Compilation of Islamic Law through a study of Decision Number 0101/Pdt.G/2014/PA.Bky. This research uses a normative legal research method with a statutory regulatory approach and a case study approach. The research was conducted by examining the norms in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law, as well as Decision Number 0101/Pdt.G/2014/PA.Bky as a case study. The research method used was descriptive, systematically describing the legal consequences of religious conversion on marriage and the rights of children born from such marriages. The results indicate that religious conversion can be used as grounds for divorce, but does not eliminate a child's status as a legitimate child. Children retain a legal relationship with both parents and have the right to care, maintenance, support, education, and legal protection. However, in terms of inheritance, religious differences prevent children from inheriting directly. However, protection of their inheritance rights can still be achieved through the development of the concept of a mandatory will in Supreme Court jurisprudence. Keywords: Religious Change, Marriage, Divorce, Fasakh

STUDI KOMPARATIF EFEKTIVITAS PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH BERBASIS ELEKTRONIK DAN BERBASIS KONVENSIONAL NIM. A1011221107, THERESIA REVALINA SILVERIUS
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The researcher’s study is entitled “A COMPARATIVE STUDY ON THE EFFECTIVENESS OF ELECTRONIC AND CONVENTIONAL LAND CERTIFICATE ISSUANCE”. The purpose of this research is to compare the effectiveness of electronic and conventional land certificate issuance, analyze the similarities and differences between the two systems, and propose a model of issuance that is adaptive to the needs of society. The background of this study stems from the digitalization policy of land services by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) through Ministerial Regulation No. 1 of 2021 on Electronic Certificates, which was later amended by Ministerial Regulation No. 3 of 2023 on the Issuance of Electronic Documents in Land Registration Activities. These regulations aim to create efficiency and legal certainty, yet still face challenges in infrastructure and public digital literacy. The research method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches. Data were obtained through library research of laws and regulations, legal literature, and scientific studies related to the land registration system. The analysis was carried out qualitatively to assess the effectiveness, similarities, and differences between the two certificate issuance models. The results show that the electronic system is more efficient and administratively secure, while the conventional system is more accessible to communities in areas with limited network coverage and digital literacy. Based on this analysis, the study proposes a hybrid land certificate issuance model as a transitional solution that combines manual and digital mechanisms to ensure accessibility and legal certainty for all members of society. Keywords: Land Certificate; Electronic; Conventional; Effectiveness Abstrak Penelitian peneliti berjudul “STUDI KOMPARATIF EFEKTIVITAS PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH BERBASIS ELEKTRONIK DAN BERBASIS KONVENSIONAL”. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan efektivitas penerbitan sertipikat tanah berbasis elektronik dan berbasis konvensional, menganalisis persamaan dan perbedaan kedua sistem penerbitan, serta memberikan tawaran model sistem penerbitan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kebijakan digitalisasi layanan pertanahan oleh Kementerian ATR/BPN melalui Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik yang diubah menjadi Peraturan Menteri ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah, yang bertujuan menciptakan efisiensi dan kepastian hukum namun masih menghadapi kendala infrastruktur serta literasi digital masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil penelitian ilmiah terkait sistem pertanahan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai efektivitas, kesamaan, dan perbedaan kedua model penerbitan sertipikat tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem elektronik lebih efisien dan aman secara administratif, sedangkan sistem konvensional lebih mudah diakses oleh masyarakat di wilayah dengan keterbatasan jaringan dan literasi digital. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menawarkan model penerbitan sertipikat tanah Hibrida sebagai solusi transisi yang menggabungkan mekanisme manual dan digital untuk menjamin aksesibilitas serta kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Kata Kunci: Sertipikat Tanah; Elektronik; Konvensional; Efektivitas

PELAKSANAAN PERKAWINAN DAYAK TOBAG DI DESA TERAJU KECAMATAN TOBA KABUPATEN SANGGAU NIM. A1012211058, RANGGA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The problems addressed in this study focus on how the Dayak Tobag traditional marriage ceremony in Teraju Village is carried out, including the customary stages that contain philosophical values and sacred meanings. The study also highlights the shifts in traditional practices caused by modernization, financial constraints, and social changes within the community. In addition, the research examines the extent to which the implementation of Dayak Tobag traditional marriage aligns with national marriage law and the legal measures taken by the community to ensure protection and legal certainty for married couples. This study employs an empirical legal research method to observe how the Dayak Tobag traditional marriage is practiced in reality. Data were obtained through interviews with customary leaders, village officials, and community members, as well as through direct observation of the customary procession and the collection of relevant documents. The collected data were then analyzed by reducing, presenting, and drawing conclusions so as to provide a clear depiction of the actual implementation of the customary practices and their relationship with national law. Based on the research findings, the Dayak Tobag customary marriage in Teraju Village, Toba District, Sanggau Regency is still carried out through the main customary stages, namely Pado’k, Senggan Bebayo’, Tonya’ Menonya’, Batunang, and the marriage ceremony, which contain sacred meanings and emphasize togetherness, social solidarity, and respect for ancestors. However, there has been a shift (pergeseran) in its practice, as several customary stages have been simplified due to the influence of modernization, financial considerations, and community mobility. Despite this shift, core customary values such as the consent of both spouses, family involvement, and social aspects remain preserved. Moreover, the implementation of the Dayak Tobag customary marriage remains aligned with national marriage law, as reflected in marriage registration as a legal effort to ensure legal protection and certainty regarding the legal status of spouses, children, inheritance rights, and other civil rights and obligations, without diminishing the cultural identity of the Dayak Tobag community. Keywords: Marriage Implementation, Dayak Tobag Custom, Customary Law Abstrak Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan perkawinan adat Dayak Tobag di Desa Teraju dilaksanakan, termasuk tahapan-tahapan adat yang mengandung nilai filosofis dan makna sakral. Penelitian juga menyoroti adanya pergeseran praktik adat akibat pengaruh modernisasi, faktor biaya, dan perubahan sosial di masyarakat. Selain itu, penelitian ini mengkaji sejauh mana pelaksanaan perkawinan adat Dayak Tobag selaras dengan ketentuan hukum nasional serta bagaimana upaya hukum yang ditempuh masyarakat untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk melihat bagaimana perkawinan adat Dayak Tobag dilaksanakan dalam praktik. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, aparat desa, dan Masyarakat, serta melalui observasi langsung terhadap prosesi adat dan pengumpulan dokumen terkait. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan cara mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan agar memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan adat dan hubungannya dengan hukum nasional. Berdasarkan hasil penelitian, perkawinan adat Dayak Tobag di Desa Teraju, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau masih dilaksanakan melalui tahapan adat utama, yaitu Pado’k, Senggan Bebayo’, Tonya’ Menonya’, Batunang, hingga prosesi pernikahan adat, yang mengandung makna sakral serta menekankan nilai kebersamaan, solidaritas sosial, dan penghormatan terhadap leluhur. Namun demikian, terdapat pergeseran dalam praktik pelaksanaannya, di mana beberapa tahapan adat disederhanakan akibat pengaruh modernisasi, pertimbangan biaya, dan mobilitas masyarakat. Meskipun terjadi pergeseran, nilai-nilai inti adat seperti persetujuan kedua mempelai, peran keluarga, dan aspek sosial kemasyarakatan tetap dipertahankan. Selain itu, pelaksanaan perkawinan adat Dayak Tobag tetap selaras dengan hukum perkawinan nasional, yang tercermin dari adanya pencatatan perkawinan sebagai upaya hukum untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum terkait status pasangan, status anak, hak waris, serta hak dan kewajiban keperdataan lainnya, tanpa menghilangkan identitas budaya masyarakat Dayak Tobag. Kata Kunci: Pelaksanaan Perkawinan, Adat Dayak Tobag, Hukum Adat

PENERAPAN HUKUM ADAT PATI NYAWA DAYAK CUPANG DESA DILUAR WILAYAH BARU LOMBAK TERHADAP KORBAN KECELAKAAN DI KECAMATAN MELIAU NIM. A1012211070, KERISTINA APRIYANTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study discusses the application of Pati Nyawa customary law in the Dayak Cupang community of Baru Lombak Village outside the customary law area towards accident victims in Singkawang City on Thursday, December 12, 2024, resulting in the death of one of the Dayak Cupang indigenous people. The fine for the perpetrator is in accordance with the provisions of the Dayak Cupang customary law book and according to the agreement between the two parties in exchange for the victim's life. The problem formulation in this study is How is the Application of the Customary Law "Pati Nyawa" outside the customary law area of Dayak Cupang Baru Lombak Village to Accident Victims in Meliau District. The type of research method used is an empirical legal research method. The nature of the research is descriptive. The types of data used in this study are literature studies and field studies. The method of data collection in this study is interviews and documentation. The population in this study is the Dayak Cupang village customary functionaries and the perpetrator's family while the sample is the perpetrator's family. The research objectives of this study are to obtain data and information as well as an overview related to the implementation of the Pati Nyawa Customary Law of the Dayak Cupang tribe of Kumpang Meliau Village towards accident victims in Meliau District, Sanggau Regency. To reveal the factors causing the perpetrator to be subject to the customary sanction "Pati Nyawa" based on the Dayak Cupang Customary Law Book of Kumpang Village towards accident victims in Meliau District, Sanggau Regency. To describe the implementation of the "Pati Nyawa" Customary Law of the Dayak Cupang Kumpang Meliau Village for accident victims outside the customary law area. To explain the efforts made by the traditional leader towards the perpetrator and victim regarding the implementation of the customary law of the Dayak Cupang village Pati Nyawa. The results of this study show that even though the accident occurred outside the customary law area, the Dayak Cupang community still implemented the Pati Nyawa customary law as a form of moral and social responsibility to maintain customary values, a sense of justice, and social balance. The resolution was reached through customary deliberation involving the traditional leader, the victim's family, and the perpetrator, until a mutual agreement was reached and relations between residents were restored. The application of customary sanctions is not merely interpreted as a form of punishment, but also as an effort to maintain harmony and prevent further conflict. These findings confirm that Dayak Cupang customary law is both flexible and holds noble values as a means of social justice that remains respected both within and outside its customary territory. Keywords: Pelanjau Hamlet, Dayak Cupang, Pati Nyawa, Victims, Fines Abstrak Penelitian ini membahas penerapan hukum adat Pati Nyawa pada masyarakat Dayak Cupang Desa Baru Lombak di luar wilayah hukum adat terhadap korban kecelakaan di kota singkawang pada kamis, tanggal 12 desember 2024 sehingga mengakibatkan salah satu masyarakat adat dayak cupang meninggal dunia. denda untuk pihak pelaku sesuai ketentuan buku hukum adat dayak cupang dan sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak sebagai ganti nyawa korban. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Hukum Adat “Pati Nyawa” diluar wilayah hukum adat Dayak Cupang Desa Baru Lombak Terhadap Korban Kecelakaan Di Kecamatan Meliau. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Sifat penelitian adalah deskrittif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi lapangan. Cara pegumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah fungsionalis adat dayak cupang desa dan pihak keluarga pelaku sedangkan sampel keluarga pelaku. Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi serta gambaran terkait pelaksanaan Hukum Adat Pati Nyawa suku Dayak Cupang Desa Kumpang Meliau terhadap korban kecelakaan di Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau. Untuk mengungkapkan faktor penyebab pelaku dikenakan sanksi adat “Pati Nyawa” berdasarkan Buku Hukum Adat Dayak Cupang Desa Kumpang terhadap korban kecelakaan di Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau. Untuk menjabarkan penerapan Hukum Adat “Pati Nyawa” Dayak cupang Desa Kumpang Meliau korban Kecelakaan diluar wilayah hukum adat. Menjelaskan upaya yang dilakukan ketua adat terhadap pelaku dan korban terhadap penerapan hukum adat pati nyawa dayak cupang desa. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa walaupun peristiwa kecelakaan terjadi di luar wilayah hukum adat, masyarakat Dayak Cupang tetap melaksanakan hukum adat Pati Nyawa sebagai wujud tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga nilai adat, rasa keadilan, serta keseimbangan sosial. Penyelesaiannya ditempuh melalui musyawarah adat yang melibatkan ketua adat, pihak keluarga korban, dan pelaku, hingga tercapai kesepakatan bersama serta pemulihan hubungan antarwarga. Penerapan sanksi adat tidak semata-mata dimaknai sebagai bentuk hukuman, melainkan juga sebagai upaya menjaga keharmonisan dan mencegah timbulnya konflik lebih lanjut. Temuan ini menegaskan bahwa hukum adat Dayak Cupang memiliki sifat lentur sekaligus nilai luhur sebagai sarana keadilan sosial yang tetap dihormati, baik di dalam maupun di luar wilayah adatnya. Kata kunci : Dusun Pelanjau, Dayak Cupang, Pati Nyawa, Korban, Denda

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA