cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,190 Documents
 86   87   88   89   90 
PEMENUHAN HAK KESETARAAN GENDER DALAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DI INDONESIA ATAS DASAR PASAL 7 DAN PASAL 11 KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 1979 (STUDI TERHADAP KEHIDUPAN PEREMPUAN DALAM BIDANG POLITIK DAN EKONOMI) NIM. A1011161188, TISYA YUNISAFIRA LUBIS
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak kesetaraan gender di bidang politik dan ekonomi di Indonesia. Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menganalisis kaidah-kaidah hukum. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan memperoleh hasil adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan analytical approch.Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, sedang teknik analisis data dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan pustaka berupa perundang-undangan dan literatur-literaturnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.Hak kesetaraan gender telah dibahas sejak lama oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai action of plan yang mencantumkan kesetaraan gender sebagai salah satu targetnya, Dengan kata lain SDGs ini berperan sebagai soft law yang mengajak masyarakat internasional untuk menjamin hak kesetaraan gender. Sebaliknya, Konvensi Penghapusan Segala Macam Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan tahun 1979 menjadi hard law dalam mewujudkan kesetaraan gender. Indonesia telah meratifikasi kedua perjanjian internasional tersebut.Penelitian ini lebih khusus membahas tentang Pasal 7 dan Pasal 11 Konvensi Penghapusan Segala Macam Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan tahun 1979, yaitu tentang kesetaraan gender dibidang politik dan ekonomi. Dalam penelitian ini juga dibahas tentang diskriminasi affirmatif (affirmative action) yang telah diterapkan pemerintah Indonesia dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Namun, dalam penerapannya peneliti menemukan bahwa hal itu masih belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah berhubung masih banyak faktor-faktor lain yang menghambat penerapan disriminasi afirmatif tersebut. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hak Kesetaraan Gender, Sustainable Development Goals, Konvensi Penghapusan Segala Macam Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
WANPRESTASI PENGUSAHA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA CREDIT UNION KHATULISTIWA BAKTI CABANG SANGGAU LEDO KECAMATAN SANGGAU LEDO KABUPATEN BENGKAYANG NIM. A1012161116, HERU FRANSNATA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul Skripsi : “Wanprestasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Credit Union Khatulistiwa Bakti Cabang Sanggau Ledo Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang”, dan masalah penelitian adalah ““Faktor Apa Yang Menyebabkan Pengusaha Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Wanprestasi Pada Credit Union Khatulistiwa Bakti Cabang Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang ?”, dan tujuan penelitian ini adalah Pertama : mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Credit Union Khatulistiwa Bakti Cabang Sanggau Ledo antara pihak koperasi sebagai pihak Kreditur dengan pihak Debitur (pengambil kredit), kedua untuk mengungkapkan Faktor-faktor yang menyebabkan pihak Debitur (pengambil Kredit) belum melakukan pengembalian kredit kepada Koperasi Kredit (Credit Union) Credit Union Khatulistiwa Bakti Cabang Sanggau Ledo  sesuai dengan yang diperjanjikan,  ketiga untuk mengungkapkan upaya-upaya  hukum yang dilakukan pihak Kreditur (Koperasi Credit Union Khatulistiwa Bakti Cabang Sanggau Ledo) terhadap pihak debitur yang tidak memenuhi kewajibannya (yang telah melakukan wanprestasi), keempat untuk mengungkapkan akibat hukum atas belum dilaksanakannya pengembalian Kredit oleh pihak Debitur sebagaimana yang telah diperjanjiankan terhadap Kreditur (Koperasi Kredit (Credit Union) Credit Union Khatulistiwa Bakti Cabang Sanggau Ledo).Metode Penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan Deskriptif Analisis yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci, dan hasil penelitian ini adalah Pertama bahwa Debitur (pengambil kredit), belum melaksanakan perjanjian peminjaman yang telah disepakati bersama dalam perjanjian, kedua bahwa  faktor yang menyebabkan pihak Debitur (pengambil Kredit) belum mememnuhi kewajibannya dalam penyelesaian pengembalian kredit kepada Credit Union Khatulistiwa Bakti Cabang Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang adalah disebabkan karena mengalami penurunan pendapatan, ketiga bahwa upaya-upaya  hukum yang dilakukan pihak Credit Union Khatulistiwa Bakti Cabang Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang dalam penyelesaian pengembalian kredit adalah cara penyelesaian damai dan kekeluargaan dan tidak pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam peneguhan hak, keempat bahwa akibat hukum atas tidak dipenuhinya kewajiban oleh pihak debitur adalah berkewajiban untuk membayar denda atas keterlambatan setiap bulannya kepada Credit Union Khatulistiwa Bakti Cabang Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang. Kata Kunci : Perjanjian, Kredit, Wanprestasi
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBUAT SITUS STREAMING FILM BAJAKAN NIM. A1012151125, LIDYA KRISTINA MANIK
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan skripsi ini mengeksplorasi praktik menonton film melalui website streaming film yang ada di Indonesia dan pola komunikasinya dengan pemerintah dan korporasi. Studi ini menggunakan paradigma sebuah prisma dari Saukko (2003) yang merujuk pada penggunaan ‘kristalisasi’. Secara metaforis, kristal tidak hanya merefleksikan cahaya ke luar, yaitu dengan menghadirkan kompleksitas yang menyelimuti website streaming film, tetapi juga melihat perspektif dari dalam. Untuk pengumpulan data, studi ini telah mensortir sebagian besar website streaming film yang ada di Indonesia (melalui mesin pencari Google Indonesia). Perkembangan teknologi Internet di era digital ini telah mentransformasi praktik menonton film yang kini dapat diakses di mana dan kapan pun melalui website streaming film. Selama ini persoalan praktik menonton film secara online dilabeli pemerintah sebagai website penyedia film bajakan dan harus diberantas, tetapi di sisi lain, pemilik website tersebut menyediakan semua film secara online gratis dan dapat dinikmati siapa saja dengan tujuan berbagi. Bagian selanjutnya, fokus dari studi ini adalah analisis ketegangan antara website streaming film yang mendorong hiburan film menjadi gratis di era digital dan regulasi negara dan korporat di tengah ‘perang terhadap pembajakan’. Di bagian akhir, studi ini secara kritis juga menyoroti ekonomi politik hadirnya website streaming film dan menggunakan perspektif pembajakan untuk menganalisis website streaming film dibalik motif ‘ekonomi berbagi’ atas kemunculan website tersebut hingga terbentuknya ekonomi hibrid. Kata-kata Kunci: Berbagi file, ekonomi berbagi, ekonomi politik, pembajakan, website streaming film
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN LEASING YANG MENYURUH DEBT COLLECTOR UNTUK MELAKUKAN PENARIKAN (EKSEKUSI) JAMINAN FIDUSIA SECARA PAKSA (Studi Kasus Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Pontianak) NIM. A1012141079, DENNY MARUAP MANONGAM TAMPUBOLON
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan leasing yang menyuruh debt collector untuk melakukan penarikan (eksekusi) jaminan fidusia secara paksa (studi kasus pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Pontianak). Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mendapatkan data dan informasi mengenai jumlah jaminan fidusia yang dilakukan penarikan (eksekusi) secara paksa oleh Debt Collector yang disuruh dan diberi kuasa oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Pontianak, kemudian untuk mengetahui dan mengungkapkan sebab-sebab PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Pontianak selaku perusahaan leasing yang menyuruh Debt Collector untuk melakukan penarikan (eksekusi)  jaminan fidusia secara paksa belum dimintakan pertanggung-jawaban secara pidana, bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Pontianak selaku perusahaan leasing dan Debt Collector yang melakukan penarikan (eksekusi) jaminan fidusia secara paksa, serta upaya hukum yang dapat dilakukan debitur atas terjadinya penarikan (eksekusi) jaminan fidusia secara paksa oleh Debt Collector yang disuruh dan diberi kuasa oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Pontianak selaku perusahaan leasing. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum empiris.Jumlah jaminan fidusia (mobil) yang dilakukan penarikan (eksekusi) secara paksa oleh Debt Collector yang disuruh dan diberi kuasa oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Pontianak selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) unit mobil.Sebab-sebab PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Pontianak selaku perusahaan leasing yang menyuruh Debt Collector untuk melakukan penarikan (eksekusi)  jaminan fidusia secara paksa belum dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dikarenakan debitur tidak pernah melaporkan perusahaan leasing kepada aparat kepolisian dan debitur tidak mengetahui adanya aturan hukum yang melarang penarikan jaminan fidusia secara paksa oleh perusahaan leasing.Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Pontianak selaku perusahaan leasing dan Debt Collector yang melakukan penarikan (eksekusi) jaminan fidusia secara paksa adalah sebagai “doen plegen, middelijke dader” yang merupakan salah satu bentuk penyertaan (deelneming) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.Upaya hukum yang dapat dilakukan debitur atas terjadinya penarikan (eksekusi) jaminan fidusia secara paksa oleh Debt Collector yang disuruh dan diberi kuasa oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Pontianak selaku perusahaan leasing adalah melaporkan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Pontianak kepada aparat Kepolisian karena untuk dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia telah diatur dalam ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia yang mengatur persyaratan bagi perusahaan pembiayaan (leasing) untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Namun dalam kenyataannya, debitur tidak pernah melakukan upaya hukum atas terjadinya penarikan (eksekusi) jaminan fidusia secara paksa oleh debt collector yang disuruh dan diberi kuasa oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Pontianak. Kata Kunci:            Pertanggung Jawaban Pidana, Perusahaan Leasing, Debt Collector, Jaminan Fidusia.
IMPLEMENTASI PELAKSANAAN TENTANG PEYELESAIAN TATA CARA GUGATAN SEDERHANA BERDASARKAN PERMA NOMOR 4 TAHUN 2019 NIM. A1011151099, YUZA ANDRE PRATAMA PUTRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jangka waktu dalam penyelesaian gugatan sederhana dibatasi dalam ketentuan Pasal 5 (3) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dimana dalam Penyelesaian Perkara Nomor 13/PDT.G.S/2018/PN.PTK melebihi waktu 25 hari dikarenakan adanya faktor internal selama proses peradilan tersebut.Judul Skripsi ini adalah Implementasi Pelaksanaan Tentang Peyelesaian Tata Cara Gugatan Sederhana Berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019. Dengan rumusan masalah Faktor Apa Yang Menyebabkan Pengadilan Tidak Bisa Menyelesaikan Gugatan Sederhana DalamWaktu Yang Telah Ditentukan Sesuai Pasal 5 Ayat (3).Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi mengenai perkara, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi lambatnya penyelesaian perkara, mengetahui akibat hokum dari lambatnya penyelesaian perkara, dan untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan para pihak untuk mendapatkan keadilan.Yang dalam metode penulisannya menggunkan metode penelitian Empiris dengan pendekatan Deskriptif Analisis. Dari penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan penelitian yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa data dan informasi yang penulis temukan selama wawancara menemukan keselarasan dengan hipotesis, bahwa adanya factor dari pihak tergugat, pengugat, dan majelis hakim yang menjadi factor lambatnya penyelesaian proses perkara tersebut.Akibat hukum dari pelaksanaan penyelesaian Gugatan Sederhana Putusan Nomor : 13 / Pdt.G.S / 2018 / PN.Ptk bukanlah merupakan penyelesaian gugatan sederhana, dikarenkan bertentangan dengan SOP 1257/DJU/OT.01.3/12/2018, yang merupakan cikalbakal procedural proses gugatan sederhana di pengadilan. Sedangkan upaya hokum bagi para pihak apabila tidak menerima putusan hakim adalah dengan melakukan upaya keberatan.  Kata Kunci : Implementasi, PERMA, Putusan Hakim.
ANALISIS YURIDIS KONTRAK KERJASAMA GAMBAR KONSTRUKSI ANTARA LEMBAGA DARUNNAJAH KABUPATEN KAPUAS HULU DENGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK NIM. A1012171243, DEDI WAHYUDI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian tentang “Analisis Yuridis Kontrak Kerjasama Gambar  Konstruksi Antara Lembaga Darunnajah  Kabupaten Kapuas Hulu Dengan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat  Universitas Tanjungpura Pontianak”bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan kontrak kerjasama gambar  konstruksi antara Lembaga Darunnajah Kabupaten Kapuas Hulu Dengan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Untan. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab belum dilaksanakannya kontrak kerjasama gambar  konstruksi antara Lembaga Darunnajah Kabupaten Kapuas Hulu Dengan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Untan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan kontrak kerjasama gambar  konstruksi antara Lembaga Darunnajah Kabupaten Kapuas Hulu Dengan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UntanPenelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhir.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan kontrak kerjasama gambar  konstruksi antara Lembaga Darunnajah Kabupaten Kapuas Hulu Dengan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Untan belum dapat terlaksana sesuai keinginan para pihak masih terjadi persoalan dimana terjadi keterlambatan pembayaran tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Sebagaimana yang tertulis dalam dokumen perjanjian kerjasama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Perjanjian Kerjasama. Bahwa faktor penyebab belum dilaksanakannya kontrak kerjasama gambar  konstruksi antara Lembaga Darunnajah Kabupaten Kapuas Hulu Dengan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Untan sesuai dengan yang diharapkan mengalami permasalahan tersebut dikarenakan adanya persoalan didalam proses pembayaran hal ini biasanya disebabkan dana untuk pembayaran belum tersedia dikarenakan lembaga sedang mengalami kekurangan biaya. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan kontrak kerjasama gambar  konstruksi antara Lembaga Darunnajah Kabupaten Kapuas Hulu Dengan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Untan jika timbul permasalahan adalah terlebih dahulu dengan melakukan upaya musyawarah dan mufakat sebagaimana yang terlah tercantum dalam kontrak, jika musyawarah tidak menemukan jalan penyelesaaian makan akan dilakukan upaya melalui penyelesaian alternatif sengketa. Kata Kunci : Analisis, Perjanjian Kerja, Gambar Konstruksi,
WANPRESTASI PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TELUR PUYUH DI KELURAHAN SIANTAN HULU KECAMATAN POTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK NIM. A1012161059, ADE ALWAN ADIANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Suatu perjanjian merupakan suatu rangkain perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis dari suatu peristiwa hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya. Jadi, perjanjian tidak selalu harus dibuat dalam bentuk tertulis akan tetapi dalam bentuk lisan pun diperkenankan, asalkan dibuat dengan kata-kata yang jelas akan maksud dan tujuannya, serta dapat dipahami dan diterima oleh para pihak. Perjanjian ini telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang membuatnya, perjanjian jual beli diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yaitu Buku III Bab VII.Penelitian skripsi ini berjudul “Wanprestasi Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Telur Puyuh Di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Potianak Utara Kota Pontianak”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Apakah Pembeli Telah Melaksanakan Kewajiban Membayar Terhadap Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Telur Puyuh Di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Potianak Utara Kota Pontianak?”. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mencari data dan informasi tentang pelaksanaan jual beli telur burung puyuh antara peternak dengan pembeli telur burung puyuh di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Potianak Utara Kota Pontianak, untuk mengungkapkan faktor penyebab pembeli telur burung puyuh tidak melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan perjanjian yang telah disepakati, untuk mengungkapkan akibat hukum yang timbul karena tidak di laksanakannya pembayaran harga telur burung puyuh tersebut oleh pembeli terhadap penjual sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, dan untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli telur burung puyuh tersebut terkait masalah penyelesaian pembayaran. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Empiris dengan pendekatan Deskriptif Analisis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisa berdasarkan fakta atau data yang ada yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan.Hasil analisis dari penelitian tersebut adalah bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak penjual telur puyuh dalam menyelesaikan masalah wanprestasi dalam perjanjian jual beli telur puyuh yang dilakukan oleh pembeli telur puyuh tersebut diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah, akan tetapi dari pihak penjual juga memberikan sanksi terhadap pembeli telur puyuh tersebut dengan tidak memberikan telur puyuh kembali kepada pembeli telur puyuh tersebut sampai pembeli telur puyuh tersebut melunasi pembayaran. Kata Kunci : Perjanjian, Prestasi, Somasi.
TANGGUNG JAWAB JURU PARKIR TERHADAP PEMILIK HELM YANG HILANG DI PARKIRAN CAFE’O KECAMATAN PONTIANAK KOTA NIM. A1011141164, SURANGGA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transportasi darat khususnya kendaraan pribadi merupakan salah satu primadona bagi masyarakat perkotaan dengan alasan biaya yang lebih murah dan juga lebih hemat. Pengguna kendaraan bermotor pribadi yang begitu tinggi meningkatkan kebutuhan akan lahan atau ruang parkir karena sepeda motor tidak selamanya bergerak dan ada saatnya untuk berhenti sehingga tempat parkir menjadi unsur terpenting dalam transportasi.Pengguna jasa parkir seringkali mengalami kehilangan helm yang terjadi pada saat kendaraan diparkirkan di lokasi parkir. Namun pada saat pengguna jasa parkir meminta pertanggungjawaban untuk mengganti helm yang hilang dilokasi parkir, juru parkir menolak untuk mengganti rugi atas kehilangan helm tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang memaparkan tentang hukum dalam prosesnya, penerapannya dan pengaruhnya didalam kehidupan masyarakat dan bersifat bersifat deskriptif analisis yaitu meneliti dan menganalisis keadaan subjek dan objek penelitian dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian dilakukan.Dari penelitian yang telah dilakukan terkait tanggung jawab juru parkir atas kehilangan helm di lokasi parkir Café’O, juru parkir terbukti belum bertanggung jawab untuk mengganti rugi atas kehilangan helm yang terjadi di lokasi parkir dikarenakan juru parkir menyatakan bahwa iuran parkir tidak sebanding dengan resiko kehilangan helm dan juru parkir keberatan ganti rugi karena merasa tidak ada peraturannya. Kata kunci: Tanggung Jawab, Wanprestasi, Juru Parki
KAJIAN YURIDIS TERHADAP EKSISTENSI PASAL 4 AYAT (3) PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG MEKANISME PENCEGAHAAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKAITAN DENGAN KEBAKARAN HUTAN DAN /ATAU LAHAN DALAM HUBUNGAN DENGAN PASAL 69 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP NIM. A1011151212, FLAVIANUS JHONATAN TARIU
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui taraf sinkronisasi antara Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahaan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan Dalam Hubungan Dengan Pasal 69 Ayat  (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai mekanisme kontrol normatif agar terjadi konsistensi dan harmonisasi normatif secara vertikal, sebagai upaya untuk mewujudkan tertib hukum dan kepastian hukum.            Hasil penelitian menunjukan bahwa Secara hierarkis Peraturan Menteri berkedudukan lebih rendah dari pada Undang-Undang sebagai norma yang lebih tinggi seperti diatur pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka dalam merumuskan suatu peraturan, seorang menteri tidak boleh bertentangan dengan UU sebagai norma diatasnya.Keberadaan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan hidup secara kentara telah menegasikan pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Lingkungan hidup yang memperbolehkan masyarakat kecil melakukan usaha pembersihan lahan dengan cara dibakar dengan memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal didaerah masing-masing, sebagai upaya pemenuhan hak mutlak yang harus negara berikan kepada rakyatnya. Kata kunci: Singkronisasi, Hierarki, Peraturan Menteri, Undang-Undang.
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSINYA BERDASARKAN PASAL 33 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. (STUDI DI DESA MATANG LABONG KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS). NIM. A1011161127, REZA SAPUTRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi ini berjudul Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsinya Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Matang Labong Kecamatan Tebas kabupaten Sambas). Masalah dalam penelitian ini adalah Mengapa Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsinya Belum Sesuai  Dengan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi Di Desa Matang Labong Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas)”. Tujuan penelitia ini untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan peran dan kinerja Badan Permusyawaratan Desa belum maksimal serta Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang harus dilakukan untuk memaksimalkan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Matang Labong. Setelah data penelitian yang diperlukan terkumpul, dikelompokan berdasarkan jenis dan sumbernya kemudian dianalisa secara deskriptif, yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 20 orang msyarakat Desa Matang Labong dan ketua BPD, Kepala Desa, Camat Tebas.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi dan fungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, di Desa Matang Labong masih belum terlaksana dengan baik. Faktor yang menjadi penghambat kinerja BPD karena Kurangnya pengetahuan tentang tugas dan fungsi dari anggota BPD, Kurangnya koordinasi, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya partisipasi  dari masyarakat. Untuk lebih meningkan kinerja dari BPD sebaiknya Kepala Desa  dan  BPD bersinergi menjalin hubungan yang harmonis dan selalu  melakukan koordinasi dalam menjalankan tugas msing-masing untuk kepentingan masyarakat, angota  BPD juga harus menigkatkan kapasitas diri dan pengetahuan tentang tugas dan fungsinya serta harus lebih menggencarkan lagi sosialiassi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui tugas dan fungsi dari BPD. Kata kunci : Fungsi, BPD, Menampung dan menyalurkan aspirasi dan Pengawasan.

Page 88 of 319 | Total Record : 3190

 86   87   88   89   90 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue