cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,190 Documents
 92   93   94   95   96 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KERUSUHAN TERKAIT PENETAPAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DIKECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK TAHUN 2010 NIM. A1012141094, MARCHEL ANDERSEN PATTYRANIE
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia memberikan perlindungan dalam hak-hak bagi warga negaranya didalam menyampaikan pendapatnya di muka umum hal itu selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan fundamental negara dan Undang-Undang terkait. Hak- hak tersebut diberikan oleh negara sebagai pemenuhan dari ciri negara demokrasi di IndonesiaDidalam penyampaian aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh rakyat tak ayal dibarengi dengan terjadinya tindakan-tindakan yang tidak terpuji / anarkis. Hal itu serupa dengan kasus yang terjadi di Kota Pontianak, terkait dengan tidak diterimanya hasil penetapan Presiden dan Wakil Presiden yang membuat unjuk rasa yang terjadi di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak menjadi tindakan yang anarkis dan tidak terpuji sehingga aksi unjuk rasa yang dilakukan berubah menjadi tidakan kejahatan yang mengganggu ketertiban umum.Skripsi ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kerusuhan terkait Penetapan Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak Tahun 2019 adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah berusaha mencari faktor penyebab ditiadakannya penegakan hukum terhadap pelaku kerusuhan yang sempat merusak fasilitas-fasilitas umum di Pontianak Timur .Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitiannya Deskriptif Analisis, dalam hal ini terjadinya kerusuhan yang mengakibatkan rusaknya fasilitas umum merupakan suatu tindak pidana yang harus diberikan pertanggungjawaban secara hukum pidanaPendekatan kriminologi dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kerusuhan tersebut dan pengumpulan fakta di lapangan serta dengan menganalisis ketentuan pada Hukum Acara Pidana terkait mekanisme penegakan hukum yang dilakukan kepada seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana pengrusakan fasilitasKata Kunci : Pelaku , Kerusuhan, Pengrusakan, Penegakan Hukum
PELAKSANAAN UPACARA ADAT TAHUN BARU PADI MASYARAKAT DAYAK BAKATI DI DESA LESABELA KECAMATAN LEDO KABUPATEN BENGKAYANG NIM. A1012171048, RANTY SYAHARANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan Upacara Tahun Baru Padi pada masyarakat Adat Dayak Bakati dilaksanakan setiap awal bulan Februari sampai dengan 27 April, namun seiring berjalannya waktu pelaksanaan upacara adat tersebut mulai jarang dilaksanakan oleh masyarakat adat dayak Bakati. Pergeseran-pergeseran yang terjadi membuat perubahan dalam pelaksanaan upacara adat tahun baru padi ada beberapa yang berubah seiring perkembangan zaman.Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Faktor Apakah Yang Menyebabkan Pelaksanaan Upacara Adat  Tahun Baru Padi Pada Masyarakat Dayak  Bakati Di Desa Lesabela  Kecamatan Ledo Kabupaten  Bengkayang Sudah Tidak Lagi Dilaksanakan Setiap Tahun. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan upacara adat tahun baru padi pada masyarakat Dayak Bakati di Desa Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab upacara adat tahun baru padi pada masyarakat Dayak Bakati di Desa Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang mulai jarang dilakukan. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh Fungsionarist Dayak Bakati di Desa Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang terhadap upacara adat tahun baru padi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empirisBerdasarkan hasil analisis diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan upacara adat tahun baru padi pada masyarakat Dayak Bakati di Desa Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang sudah jarang dilakukan oleh masyarakat adat dikarenakan ada banyak pengaruh yang telah melingkupi kehidupan masyarakat adat bekati desa Lesabela Kecamatan Ledo. Bahwa faktor penyebab upacara adat tahun baru padi pada masyarakat Dayak Bakati di Desa Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang mulai jarang dilakukan dikarenakan berbagai faktor yang mempengaruhinya antara lain faktor agama, faktor ekonomi, faktor perkembangan zaman yang telah mengubah pola prilaku masyarakat adat sehingga upacara adat juga mengalami perubahan sesuai dengan zaman. Bahwa akibat jika tidak dilakukannya upacara adat tahun baru padi kembali kepada keyakinan masyarakat yaitu adanya bencana, kurangnya jumlah hasil panen tetapi ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada akibat yang muncul jika upacara adat tidak dilakukan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Fungsionaris Adat di Desa Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang terhadap upacara adat tahun baru padi khususnya yang dilakukan oleh fungsionaris dan ketua adat adalah dengan tetap memberikan pengarahan dan upaya sosialisasi kepada generasi muda agar tetap melestarikan budaya nenek moyang dengan memperhatikan perubahan dari yang dulu menggunakan hewan korban babi, anjing sekarang hanya menggunakan ayam, walaupun terjadi perubahan yang ada di dalam masyarakat namun tidak terjadi benturan antara adat dengan keyakinan agama masyarakat. Kata Kunci : Pelaksanaan, Upacara Adat, Tahun Baru Padi
ANALISIS PENGARUH INVESTOR-STATE DISPUTE SETTLEMENT (ISDS) DALAM ASEAN-KOREA INVESTMENT AGREEMENT TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA ASING DI DALLAM PENGADILAN NASIONAL INDONESIA NIM. A1011161057, ANISA AZZAULFA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan tehnologi dan komunikasi menyebabkan tidak ada lagi batas dan jarak antar negara-negara di dunia. Pada bidang ekonomi, hal ini berdampak pada adanya saling ketergantungan ekonomi antar negara-negara di dunia, bukan hanya di bidang barang dan jasa, tetapi juga aliran modal antar negara atau investasi asing. Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dielakkan negara dalam menjalankan roda perekonomian,  baik di negara maju maupun di negara berkembang. Untuk menjamin investasi, investor membutuhkan instrumen yang secara hukum dapat menjamin kepastian dan mengikat untuk memastikan keuntungan investasi yang didapat oleh investor di negara tersebut. Maka dibentuklah sebuah perjanjian investasi internasional, yang dalam prakteknya tidak hanya bersifat global, akan tetapi juga dapat mencakup banyak negara dalam satu kawasan. Sebagai salah satu contoh, di kawasan Asia Tenggara, negara-negara anggota ASEAN telah menandatangani beberapa perjanjian investasi, diantaranya adalah Agreement on Investment Under The Framework Agreement on Comprehensive Economis Cooperation Among The Government of The Member Countries of The Association of Southeast Asian Nations and The Republic Korea atau lebih dikenal dengan ASEAN-Korea Investment Agreement yang ditandatangani pada 13 Desember 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia.Untuk mendukung perlindungan di dalam perjanjian investasi tersebut disertakanlah Investment State-Dispute Settlement (ISDS) yang merupakan mekanisme yang sering dimasukan dalam berbagai perjanjian perdagangan dan investasi untuk menyelesaikan perselisihan antara negara dan investor. Mekanisme ISDS dapat diartikan sebagai suatu instrumen hukum internasional yang membantu memberi kepercayaan investor untuk berinvestasi. Di dalam ASEAN-Korea Investment Agreement mengatur bahwa setiap sengketa investasi yang terjadi dapat diselesaikan melalui arbitrase internasional.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa mekanisme ISDS dalam ASEAN-Korea Investment Agreement tidak mencantumkan ketentuan untuk menggunakan exhaustion of local remedies sebelum mengajukan klaim ke arbitrase internasional. Meskipun klausula arbitrase internasional merupakan instrumen penting untuk melindungi investor, tetapi arbitrase internasional juga tidak lepas dari berbagai persoalan. Namun penyelesaian ISDS melalui peradilan nasional juga tidak lepas dari kritik, seperti peradilan nasional dianggap dapat menyimpang dan berpotensi korup. Kata Kunci: Investasi, Penyelesaian Sengketa, ISDS
OPTIMALISASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BERDASARKAN PASAL 18 DAN PASAL 19 PERMENDES, PDT DAN TRANSMIGRASI NO. 3 TAHUN 2015 TENTANG PENDAMPINGAN DESA DI DESA BALAI PINANG HULU KECAMATAN SIMPANG HULU KABUPATEN KETAPANG NIM. A1011131304, CHANDRA MULYADI SIJABAT
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Misi besar pendampingan desa yang ada sekarang ini adalah memberdayakan desa sebagai self governing community yang maju, kuat, mandiri dan demokratis. Kegiatan pendampingan ini mulai dari pengembangan kapasitas pemerintahan, mengorganisir dan membangun kesadaran kritis warga masyarakat, memperkuat organisasi-organisasi warga, memfasilitasi pembangunan partisipatif, memfasilitasi dan memperkuat musyawarah desa sebagai arena demokrasi dan akuntabilitas lokal, merajut jejaring dan kerjasama desa, hingga mengisi ruang-ruang kosong di antara pemerintah dan masyarakat.Desa Balai Pinang Hulu merupakan salah satu desa sangat tertinggal yang terdapat di Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang. Status desa sangat tertinggal ini berdasarkan Indeks Desa Membangun yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi  pada tahun 2018. Desa Balai Pinang Hulu Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang juga memiliki kader pemberdayaan masyarakat desa. Kader pemberdayaan masyarakat desa merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan perangkat desa dan masyarakat desa.Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan tugas dan fungsi kader pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa di Desa Balai Pinang Hulu Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang belum optimal.Faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kader pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa di Desa Balai Pinang Hulu Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang belum optimal dikarenakan Kepala Desa sering berbeda pendapat dengan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak dilibatkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.Adapun upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa di Desa Balai Pinang Hulu Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang adalah dengan melaporkan seluruh kegiatan pembangunan jalan pemukiman desa dan program pemberdayaan masyarakat desa kepada pendamping desa yang berada di Kecamatan Simpang Hulu yang kemudian ditembuskan ke pendamping desa yang berada di Kabupaten Ketapang dan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi.  Kata Kunci:          Optimalisasi, Tugas dan Fungsi, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.  
UPAYA PENGAWASAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KOTA PONTIANAK TERHADAP PRODUK KOSMETIK LUAR NEGERI YANG DIPASARKAN DI INDONESIA SECARA ONLINE NIM. A1012171036, YOVIANUS ADO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewasa ini kosmetik menjadi sebuah kebutuhan bagi sebagian besar orang. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak heran lagi jika berbagai jenis produk kosmetik baik produk dalam negeri maupun dari luar negeri yang bermunculan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian dengan judul “Upaya Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Kota Pontianak Terhadap Produk Kosmetik Luar Negeri Yang Dipasarkan Di Indonesia Secara Online”. Memiliki rumusan masalah bagaimana pelaksanaan pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan kota Pontianak terhadap peredaran kosmetik ilegal yang beredar di Indonesia yang dijual secara online, dalam upaya memberikan perlindungan konsumen di kota Pontianak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pengawasan dan faktor apa saja yang menjadi hambatan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan pihak BBPOM kota Pontianak dalam melindungi konsumen yang ada di kota Pontianak.            Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis-sosiologis. Adapun sumber data yang digunakan adalah bahan-bahan hukum primer dan sekunder, serta melakukan wawancara dengan pihak BBPOM Kota Pontianak. Data akan dianalisis dengan Teknik Analisis Kualitatif yang sifatnya eksploratif dan deskriptif.            Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan kota Pontianak secara online, secara aspek yuridis masih belum maksimal. Pemantauan memang telah sesuai dengan ketentuan, namun masih belum dalam hal penindakan. Pengawasan dilakukan dengan cara pengawasan iklan. Pengawasan ini memeriksa kelengkapan persyaratan produk yang dipasarkan. Faktor yang menjadi hambatan dalam pengawasan adalah kemudahan fasilitas yang disediakan marketplace, yang disalahgunakan oleh pelaku usaha, terbatasnya tenaga SDM pihak BBPOM, pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya, serta konsumen yang masih kurang edukasi. Kata Kunci: Pengawasan, Kosmetik, Marketplace
ANALISIS YURIDIS TENTANG PENETAPAN BOEDIONO SEBAGAI TERSANGKA MELALUI PRAPERADILAN DALAM KASUS BAIL OUT BANK CENTURY (STUDI KASUS PUTUSAN No.24/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL) NIM. A1011151037, YOSUA MARINGAN SILITONGA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian penetapan tersangka oleh hakim Pra Peradilan dengan kewenangan Pra Peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Penulis tertarik untuk meneliti sebuah perkara mantan Wakil Presiden Boediono dengan Termohon Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemohon Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Penetapan Tersangka oleh Hakim Pra Peradilan dinilai tidak sesuai dengan kewenangan Pra Peradilan dan dipandang telah melaksanakan yuridiksi yang melewati batas kewenangan yang dimiliki Pra Peradilan. Hakim tunggal dalam perkara Pra Peradilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/JKT.SEL menjatuhkan putusan memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan, dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan-kawan. Sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Putusan itu tidak biasa karena perintah untuk menetapkan tersangka tidak termasuk kompetensi Pra Peradilan yang selama ini berlaku dan dipandang melampaui wewenang karena penetapan tersangka merupakan wewenang penyidik setelah terpenuhinya minimum alat bukti, serta perbuatan yang dilakukan dan delik yang dipersangkakan telah sesuai.
PELAKSANAAN PASAL 3 AYAT (1) HURUF A PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 62 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN ( STUDI PADA ANGKUTAN PENYEBERANGAN ALAS KUSUMA KE DUSUN WONOSARI DESA TEBANG KACANG KEC. SUNGAI RAYA KAB. KUBU RAYA). NIM. A1012171188, YURAINI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagian masyarakat di Kabupaten Kubu Raya masih memanfaatkan jalur sungai, terutama Sungai dalam kegiatan perekonomiannya. Sungai digunakan masyarakat selain untuk mengangkut penumpang, juga untuk mengangkut barang. Salah satu alat transportasi sungai yang masih digunakan oleh masyarakat di Dusun Wonosari Desa Tebang Kacang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya adalah kapal bandung. Kapal bandung merupakan alat transportasi penumpang dan barang perairan sungai dan danau yang secara fisik umumnya terbuat dari bahan kayu dan digerakkan dengan mesin (motor) modifikasi untuk menyalakan kipas pendayungnya berbeda dengan perahu bermotor, maka kapal bandung dibedakan oleh ukuran bodi perahu, mesin, maupun kapasitasnya yang lebih besar dan mampu menampung lebih dari 20 penumpang. Seharusnya berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyebrangan,kapal penyebrangan memiliki ketersediaan alat keselamatan yang mudah terlihat dan terjangkauBertitik tolak dari uraian latar belakang penulisan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: ”Mengapa Pemenuhan Aspek Keselamatan pada Angkutan Penyebrangan dari Alas Kusuma ke Dusun Wonosari Desa Tebang Kacang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal belum  sepenuhnya dilaksanakan?”Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris. Metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. “Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat”.Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka didapat kebenarannya, diantaranya Pelaksanaan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Angkutan Penyebrangan dari Alas Kusuma ke Dusun Wonosari Desa Tebang Kacang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya belum berjalan maksimal karena faktor  kurangnya kesadaran masyarakat. Kata kunci: Standar Pelayanan Minimal pada Angkutan Penyebrangan, Peraturan Menteri Perhubungan dan Kabupaten Kubu Raya 
WANPRESTASI PENYEWA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH DI DESA HARAPAN KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS NIM. A1011131230, CLARA ANDRIANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sewa menyewa merupakan hal yang lumrah dilakukan masyarakat dan merupakan salah satu bentuk intreaksi yang sering dilakukan. Sewa menyewa selain digunakan sebagai lahan bisnis juga merupakan kepedulian sosial antar salah satu solusi kepedulian sosial apabila dilihat dari kegunaan manfaaat atas barang yang disewakan. Perjanjian sewa menyewa menimbulkan hak dan kewajiban antara penyewa dan pemilik rumah. Meskipun sudah diatur secara jelas akan tetapi tetap saja ada kelalaian yang dilakukan oleh pihak dalam perjanjian hal tersebut biasa dikenal dengan istilah wanprestasi.Yang menjadi permasalahan dari penelitian ini adalah : “Faktor Apa Yang Menyebabkan Penyewa Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Di Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas ?.” Yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa antara pemilik dan penyewa, mengungkapkan faktor penyewa wanprestasi dalam pembayaran uang sewa pada pemiliknya, akibat hukum bagi penyewa yang wanprestasi dalam pembayaran sewa pada pemiliknya, upaya pemilik rumah terhadap penyewa yang wanprestasi dalam pembayaran sewa. Adapun penelitian yang digunakan adalah metode Empiris dengan pendekatan deskriptif.Adapun hasil penelitian yang dicapai adalah pemilik rumah dengan penyewa rumah telah melakukan perjanjian sewa menyewa, dan telah mengatur hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Tetapi pada kenyataannya penyewa yaitu Gunawan dan Parel dianggap telah melakukan kelalaian ( wanprestasi ), yaitu tidak membayar uang sewa tepat waktu dikarenakan penyewa tidak memiliki uang dan uang dipergunakan untuk keperluan lain yang mendesak. Sehingga penyewa harus mengganti uang sewa dan melaksanakan kewajibanya agar membayar uang sewa rumah segera dilunaskan. Upaya yang dilakukan pemilik rumah mengenai kelalaian di dalam perjanjian sewa menyewa antara pihak pemilik rumah dengan penyewa rumah dilakukan secara kekeluargaan, bahwa pihak pemilik memberikan peringatan dan teguran kepada pihak penyewa untuk segera kembali melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.  Kata Kunci : Perjanjian, Sewa Menyewa, Wanprestasi
WANPRESTASI PENJUAL MAKANAN PRODUK NASH KITCHEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MAKANAN SECARA PESANAN PADA PEMBELI DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012131043, EKA ARFI MARLIASARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian jual beli telah terjadi pada saat tercapainya kata sepakat di antara para pihak yang mengadakan perjanjian dan harus memenuhi ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta memenuhi ketentuan dalam pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa dalam jual beli terdapat penyerahan kebendaan dan disertai pembayaran harga dari benda yang diperjanjikan, apabila terdapat wanprestasi didalamnya maka sesuai dalam ketentuan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa Pergantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah dimulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.Yang menjadi rumusan masalah adalah “Faktor apa Yang Menyebabkan Penjual makanan produk Nash Kitchen Wanprestasi dalam  Perjanjian Jual Beli Makanan secara Pesanan Pada Pembeli di Kota Pontianak?” penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian lapangan dan jenis pendekatan secara deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran sosial  terhadap suatu gejala sosial yang terjadi serta mendeskripsikan variabel yang terkait.Bahwa hasil penelitian yang didapat adalah pihak penjual makanan produk Nash Kitchen belum bertanggung jawab sepenuhnya pada pembeli di Kota Pontianak khususnya mengenai keterlambatan pengiriman makanan yang dibeli oleh pembeli di kota Pontianak. Adapun faktor yang menyebabkan pihak penjual makanan produk Nash Kitchen di Kota Pontianak belum bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal keterlambatan pengiriman makanan yang di beli oleh pembeli di Kota Pontianak dikarenakan kurangnya tenaga kerja, faktor cuaca yang tidak menentu maupun alamat yang susah dituju, oleh karenanya hal ini telah menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan bahwa guna mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam jual beli makanan secara pesanan khususnya dalam hal keterlambatan pengiriman.Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh penjual makanan produk Nash Kitchen menghadapi keterlambatan pengiriman makanan yang dialami pihak pembeli di Kota Pontianak adalah membenahi sistem manajemen toko Nash Kitchen atau membenahi sumber daya manusia yang ada sedangkan dari pihak membeli yang mengalami hal keterlambatan pengiriman, maka dapat menuntut ganti rugi kepada penjual produk Nash Kitchen baik dalam bentuk materi maupun non materi, ataupun melakukan somasi serta menyelesaikan secara musyawarah mufakat. Kata Kunci: Perjanjian Jual Beli, Tanggung Jawab, Wanprestasi.
PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DALAM PEREDARAN SOFTWARE BAJAKAN NIM. A1011161008, FAHMI MAHDI ANUGERAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam era informasi seperti sekarang ini, masalah terbesar yang dihadapi oleh industri komputer adalah mengenai pembajakan software, bagaimana software tersebut digandakan dan didistribusikan merupakan masalah yang harus diatasi oleh industri komputer. Pembajakan piranti lunak atau yang lebih dikenal dengan istilah software di Indonesia saat ini sudah sangat sering terjadi. Perangkat lunak sudah sangat mudah didapatkan. Mulai dari dijual secara terbuka di pusat-pusat perbelanjaan, toko penjualan komputer, sampai beredar pula di Internet. Sebagaimana yang sering terjadi bahwa terhadap pelaku penjual software komputer bajakan tidak penah mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Semestinya terhadap pelaku penjual software komputer bajakan tersebut diambil tindakan yang tegas oleh aparat penegak hukum.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan ( library research ) dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder  yang memfokuskan pada asas hukum, dengan didukung dengan bahan hukum seperti bahan hukum primer yaitu : Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu juga didukung dengan bahan hukum sekunder seperti pendapat ahli/sarjana , buku-buku, jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kemudian bahan hukum tersier sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensklipodi.Hasil Penelitian : Hambatan penegakan hukum dalam peredaran Software bajakan disebabkan lemahnya hukum dikarenakan adanya delik aduan yang mengharuskan adanya pengaduan dulu dari pihak korban yang merasa dirugikan, hal ini memberikan kesulitan dalam penegakan hukum dalam peredaran software bajakan. Akibat lebih jauh yang cenderung timbul adalah bahwa pelaku akan merasa bahwa perbuatan yang dilakukanya itu bukanlah suatu perbuatan pidana. Bahwa dengan penggunaan software secara illegal secara pasti memberikan dampak kerugian baik dialami oleh pengguna software itu sendiri ataupun dari pihak pencipta software . Bahwa pentingnya untuk menegakan hukum dalam peredaran software bajakan karena pemalsuan merek, pembajakan, hak cipta, atau pelanggaran hak kekayaan intelektual dapat menyebabkan sanksi internasional terhadap Indonesia. Sanksi tersebut tidak hanya berdampak pada ekonomi dan moral, tetapi juga akan melemahkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Selain itu dengan adanya pelanggaran hak cipta melemahkan semangat dan/atau kreativitas pencipta karya.Keywords : Problematika Penegakan Hukum, Software Bajakan. 

Page 94 of 319 | Total Record : 3190

 92   93   94   95   96 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue