cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,190 Documents
 94   95   96   97   98 
KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNSUR RAMUAN KHAMAR YANG MENGANDUNG ALKOHOL NIM. A1012171037, WELA HARI SAPUTRO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Khamar merupakan sejenis minuman yang dapat memabukkan dan merusak akal bagi peminumnya. Salah satu unsur yang terdapat dalam minuman khamar yaitu alkohol jenis ethyl yang merupakan salah satu jenis alkohol yang dapat dikonsumsi. Dalam pandangan Imam Syafi’I, mengkonsumsi khamar hukumnya haram tanpa melihat bahan dasar serta jumlah yang diminumnya. Berbeda dengan Imam Syafi’I, menurut pendapat Imam Abu Hanifah, mengkonsumsi khamar diperbolehkan dengan catatan mengkonsumsinya dengan jumlah sedikit dan tidak sampai mabuk, khamar hanya sebatas pada perasan anggur yang telah terfermentasi, selain yang terbuat dari perasan anggur dinamakan nabiz.Rumasalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Atas Unsur Ramuan Khamar Yang Mengandung Alkohol?”. Tujuan penelitian ini mengkaji ketentuan hukum Islam terhadap unsur ramuan khamar yang mengandung alkohol, dan mengkaji pendapat para ulama terhadap ketentuan hukum unsur ramuan khamar yang mengandung alkohol.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan historis. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kitab al-Umn, sedangkan yang digunakan sebagai sumber data sekunder atau sebagai pelengkap yaitu kitab fiqih yang terkait dengan pembahasan, serta artikel maupun buku – buku lain yang dapat menunjang dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian dapat diperoleh sebagai berikut : Ketentuan hukum Islam terhadap unsur ramuan khamar yang mengandung alkohol yaitu haram hukumnya. Segala jenis minuman yang dapat menjadikan peminumnya mabuk adalah khamar menurut pengertian syari’at, dan ketentuan hukum yang berlaku terhadap khamar juga berlaku sama dengan jenis minuman lainnya, baik minuman itu terbuat dari anggur, kurma, gandum, dan maupun bahan dasar lainnya, semua termasuk dalam khamar dan ketentuan hukumnya adalah haram. Terdapat perbedaan pendapat dari kalangan ulama Mazhab terkait ketentuan hukum terhadap khamar, Imam Syafi’I berpendapat bahwa mengkonsumsi khamar hukumnya haram tanpa melihat bahan dasarnya dan jumlah yang diminum, menurut pendapat Imam Abu Hanifah, yang dinamakan khamar hanya sebatas pada perasan buah anggur yang telah terfermentasi saja, dan boleh dikonsumsi dengan jumlah sedikit serta tidak sampai mabuk, menurut salah seorang ustazd yang saya temui, beliau mengatakan bahwa minuman yang mengandung alkohol atau khamar sebaiknya dihindari, karena lebih banyak mudhorot daripada manfaatnya. Kata Kunci : Kajian, Hukum Islam, Khamar, Unsur, Pendapat Ulama
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEMBELIAN PARFUME REPLIKA YANG BEREDAR DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012161035, NADILA OCTAVIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebutuhan dan permintaan oleh masyarakat akan parfume menopang pertumbuhan volume penjualan parfume. Pentingnya kebutuhan parfume ini menimbulkan dampak semakin meningkatnya industri parfume. Masyarakat akan sangat mudah menemukan berbagai macam produk parfume di pasaran. Walaupun begitu tidak semua produk parfume yang beredar dipasaran telah memenuhi syarat dan standar mutu yang berlaku. Oleh karena itu perlindungan konsumen diperlukan guna untuk melindungi hak-hak konsumen atas perbuatan pelaku usaha yang menjual dan mengedarkan produk parfume yang tidak memenuhi standar mutu.Metode penulisan yang dipakai untuk menyusun skripsi ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier menyangkut dengan penelitian ini yang kemudian dianalisis secara kualitatif.Adapun beberapa kesimpulan dalam skripsi ini antara lain yaitu pertama mengenai perlindungan konsumen terhadap peredaran parfume dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, serta peraturan terkait yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua, praktek bisnis peredaran parfume yang tidak memenuhi standar mutu ini masih terjadi di Kota Pontianak. Ketiga, untuk melindungi hak-hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha yang mengedarkan dan menjual produk parfume yang tidak sesuai dengan standar mutu maka dapat dilakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Parfume Replika
PELAKSANAAN KERJASAMA PEMESANAN ALAT TULIS KANTOR AGRARIA TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR BPN) KOTA PONTIANAK DENGAN CV. PULAU BORNEO NIM. A1012171218, DESY EVI PARLINA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian tentang “Pelaksanaan Kerjasama Pemesanan Alat Tulis Kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (Atr Bpn) Kota Pontianak  Dengan  Cv. Pulau Borneo ” bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama pemesanan alat tulis Kantor ATR BPN  Kota  Pontianak dengan CV. Pulau Borneo. Untuk mengetahui faktor penyebab pelaksanaan kerjasama pemesanan alat tulis Kantor ATR BPN Kota Pontianak dengan CV. Pulau Borneo belum dilaksanakan dengan baik. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan para pihak pelaksanaan kerjasama pemesanan alat tulis antara Kantor ATR BPN Kota  Pontianak dengan CV. Pulau BorneoPenelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhirBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan kerjasama pemesanan alat tulis Kantor ATR BPN  Kota  Pontianak dengan CV. Pulau Borneo belum terlaksana dengan baik karena masih terdapat persoalan berkaitan dengan diserahkannya alat tulis yang tidak sesuai dengan pesanan sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari pihak pemesan seperti merek barang yang tidak sama dengan pemesanan maupun jumlah barang yang tidak sesuai dengan pesanan misalnya minta 5 yang datang kurang atau jumlah terbalik antara pulpen dan kertas. Bahwa faktor penyebab pelaksanaan kerjasama pemesanan alat tulis Kantor ATR BPN Kota Pontianak dengan CV. Pulau Borneo belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan perjanjian yang dilakukan secara lisan terkadang menimbulkan persoalan lupa akibat catatan yang tidak tersimpan rapid an menganggap bahwa pihak pemesan akan memaklumi kesalahan yang dilakukan oleh pihak penyedia, faktor lain adalah keterlambatan menyerahkan barang yang sudah diperlukan oleh pemesan sehingga pemesan terkadang harus mengambil sendiri barang pesanan. Bahwa upaya yang dapat dilakukan para pihak pelaksanaan kerjasama pemesanan alat tulis antara Kantor ATR BPN Kota  Pontianak dengan CV. Pulau Borneo selalu diupayakan melalui jalan musyawarah dengan melakukan negosasi antara para pihak agar diperoleh jalan keluar yang baik yang dapat diterima oleh masing-masing pihak dan tidak menimbulkan kerugian pada pihak-pihak manapun. Sebagaimana kesepakatan kedua belah pihak jika terjadi sengketa akan diselesaikan dengan cara musyawarah namun jika menemui jalan buntu akan dilakukan gugatan pada pengadilan negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Pontianak  Kata Kunci : Kerjasama, Pengadaan Alat Tulis Kantor 
IMPLEMENTASI PASAL 24 AYAT (3) HURUF (D)PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2013 TENTANG JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Jalan Sungai Raya Dan Jalan Penghubung Di Kecamatan Sungai Raya ) NIM. A1012151154, PANCA SUHARDIYATMO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Tujuan utamanya adalah dapat kita lihat  dalam sejarah pembentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, Tentang Lalu Lintas Dalam Diktum Menimbangnya,  menyebutkan “Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah”. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Berbeda dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, UU ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum.Adapun metode penelitian yang ingin didapat dalam penelitian ini adalah Jenis Penelitian ini adalah penelitian  sosiologis,  dengan memadukan fakta empiris yang ada dilapangan pada saat penelitian  dilakukan yaitu penelitian yang bertujuan membuat deskripsi hasil penelitian yang dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangam dan Sumber data dari Data Primer, yaitu Data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dari hasl wawancara dan penyampaian daftar pertanyaan, dan data Sekunder yaitu Data yang merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan materi.Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukan beserta pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat di tarik kesimpulan, bahwa pemberian batas kecepatan kendaraan terhadap jalan disepanjang jalan Sungai Raya dan Jalan Penghubung dalam lingkingan permukiman belum terlaksana yang mengakibatkan pengguna jalan  sering membahayakan pengguna jalan lain, sehingga menimbiul;kan ketidaknyaman berkendara dan pada akhirnya menyebabkan kecelakaan lalu lintas, hal ini di diperkuat dengan bvanyaknya jalur keluar masuk kendaraan desepanjang jalan Sungai Raya yang belum diberikan tanda batas kecepatan dan belum terpasangnya rambu lalu lintas  terhadap Batas kecepatan berkendara di jalan Sungai Raya dan jalan Penghubung dilingkungan komplek yang menhbungkan dengan jalan Parit Haji Muhksin sebagai jalan alternatif bagi pengguna jalan untuk melintasi menuju dua arah  karena beberapa faktor, dinataranya adalah klkasifikasi jalan yang masih belum  di tetapkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya , kedua belum terbentuk regulasi dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam bentuk peraturan Bupati sehingga belum dilakukan koordinasi dengan instansi terkait. Kata Kunci : Lalu Lintas, Angkutan Jalan dan Transportasi
FAKTOR TIDAK DIAJUKANNYA PRA PERADILAN OLEH KORBAN SALAH TANGKAP DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PONTIANAK NIM. A1011151191, VIVI NOVIANTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi ini membahas tentang faktor tidak diajukannya Pra Peradilan oleh korban salah tangkap dalam tindak pidana narkotika di Pontianak. Penelitian ini dilatarbelakangi ingin mengetahui apa alasan korban tidak mengajukan Pra Peradilan sedangkan dirinya sudah dirugikan dengan tindakan aparat kepolisian yang melakukan kesalahan dalam proses penyidikan sehingga membuat seseorang yang tidak bersalah tertangkap.Metode yang digunakan dalam penyusunan ini adalah pengumpulan data melalui penelitian lapangan (Field Research) dan penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara dengan narasumber terkait, yakni Ari selaku korban salah tangkap, dan Sukardi selaku jurnalis yang meliput Ari. Selanjutnya data yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun hasil wawancara di analisis kembali melalui analisis data kualitatif yang dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.Hasil penelitian membuktikan bahwa Ari selaku korban tidak mengajukan Pra Peradilan disebabkan kurangnya pengetahuan akan hukum yang mana ia tidak mengetahui bagaimana prosedur pengajuan Pra Peradilan dan tidak ingin memperpanjang masalah serta terkendalanya biaya karena Ari pekerjaannya hanya sebagai karyawan swasta yang mana gajinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.Agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi maka masyarakat harus tegas atau berani dalam bertindak apabila aparat kepolisian melakukan kesalahan dalam hal penyelidikan ataupun penyidikan, agar mendapatkan hak atas kelalaian yang mengakibatkan terampasnya hak asasi manusia.  Kata Kunci : Salah Tangkap, Korban, Penyidikan
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA MELALUI E-VOTING BERDASARKAN PASAL 46 AYAT (1) PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 66 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH (Studi di Kecamatan Sadaniang) NIM. A1012171007, HILARIUS MARTUA HAMONANGAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kabupaten Mempawah merupakan salah satu kabupaten pelopor e-voting di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Mempawah untuk pertama kalinya menerapkan sistem pemilihan Kepala Desa melalui e-voting dan e-verifikasi atau sistem komputer pada tahun 2020. Kabupaten Mempawah sudah melaksanakan sistem e-voting dalam pemilihan Kepala Desa sejak tanggal 2 Maret dan berakhir pada bulan Juni 2020 dan berhasil diselenggarakan di 30 Desa yang berada di 11 Kecamatan.Salah satu kecamatan di Kabupaten Mempawah yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa dengan sistem e-voting adalah Kecamatan Sadaniang di 3 Desa, yaitu Desa Bumbun, Desa Sekabuk dan Desa Ansiap. Dasar hukum pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sadaniang menggunakan sistem e-voting sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 66 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Mempawah.Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kecamatan Sadaniang dengan sistem e-voting berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) Peraturan Bupati Mempawah Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Mempawah belum dikatakan efektif karena masih ada masyarakat yang tidak paham dengan sistem e-voting.Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kecamatan Sadaniang dengan sistem e-voting berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) Peraturan Bupati Mempawah Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Mempawah antara lain: gangguan alat, ada beberapa desa yang tidak tersedia listrik dan jaringan internet dan harus memakai genset, serta masih ada masyarakat yang lebih suka menggunakan cara konvensional (mencoblos) karena tidak paham dengan teknologi. Selain itu, mempersulit calon pemilih yang termasuk kategori berusia tua (di atas 60 tahun) dalam menggunakan mesin e-voting karena rata-rata calon pemilih yang termasuk kategori berusia 60 tahun tidak memahami teknologi. Mempersulit calon pemilih yang mengalami cacat fisik, misalnya tuna netra. Jaringan listrik dan internet yang sering mengalami gangguan sehingga mengakibatkan mesin e-voting mengalami error. Calon pemilih masih banyak yang belum mengetahui tata cara pemberian suara melalui sistem e-voting.Upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kecamatan Sadaniang dengan sistem e-voting berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) Peraturan Bupati Mempawah Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Mempawah adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai sistem e-voting dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan memperbaiki jaringan internet dan listrik yang sering mengalami gangguan agar memudahkan dalam pelaksanaan sistem e-voting. Kata Kunci: Pelaksanaan, Pemilihan Kepala Desa, E-Voting
KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DI INDONESIA NIM. A1011171009, ROMAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia, dan (2) mengetahui dan menganalisis urgensi pengaturan judicial order Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan. Adapun sumber dan jenis datanya terfokus pada data sekunder yang meliputi bahan-bahan hukum dan dokumen hukum termasuk kasus-kasus hukum yang menjadi pijakan dasar peneliti dalam rangka menjawab permasalahan dan mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu peraturan yang terkait dengan kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 terhadap pelaksanaannya dan selanjutnya dilakukan pengkajian apakah telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatifnya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat ternyata belum mampu menjamin untuk ditindaklanjuti dalam proses legislasi. Mahkamah Konstitusi masih memerlukan instrumen hukum yang disebut Judicial Order, yaitu kewenangan untuk memerintahkan secara paksa pada lembaga terkait untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, Judicial Order.
KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KELUARGA SELAMA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PONTIANAK DALAM ASPEK KRIMINOLOGI NIM. A101117066, TENGKU VRISKA ADELIA PUTRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia mencatat adanya peningkatan fenomena kekerasan pada perempuan dan anak selama pandemi akibat dikeluarkannya beberapa kebijakan pemerintah. Fenomena kekerasan pada perempuan dan anak sangat meresahkan Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui angka kekerasan pada perempuan dan anak selama pandemi COVID-19 di Kota Pontianak.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualtatif deskriptif  Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan studi lapangan dengan mencatat dokumen dari lembaga terkait dan wawancara pihak terkait. Kendala dalam pengumpulan data kekerasan pada perempuan dan anak adalah jumlah peristiwa kekerasan yang belum dilaporkan, terutama bila kekerasan tersebut terjadi di dalam rumah tangga. Sebagian besar masyarakat mengganggap bahwa kekerasan yang terjadi adalah masalah internal keluarga yang tidak bisa dimasuki oleh pihak luar seperti lembaga penegeak hukum dalam memecahkan permasalahan tersebut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan angka kekerasan pada perempuan dan anak selama pandemi COVID-19  di Kota Pontianak terjadi akibat faktor tekanan ekonomi dan tekanan psikis yang terjadi selama pandemi COVID-19. Kebijakan pemerintah dalam membatasi ruang gerak masyarakat guna mencegah penyebaran virus COVID-19 nyatanya memberi dampak sosial-ekonomi yang besar bagi masyarakat. Adapun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta Undang-Undang Perlindungan Anak adalah penghormatan terhadapa martabat manusia, kaitannya dengan hak-hak yang dimiliki perempuan dan anak ketika mengalami segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Kata Kunci: Krimininologi, Kekerasan Pada Perempuan dan Anak, Pandemi COVID-19
WANPRESTASI PENJUAL YANG MENJAMINKAN SERTIFIKAT TANAH TERHADAP PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH KAVELING SECARA ANGSURAN DI DESA PUNGGUR KECIL KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1012161046, RYO ANDRI WIJAYA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam melakukan jual beli terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak penjual dan pihak pembeli. Pada pasal 10 perjanjian jual beli tanah kaveling secara angsuran telah disepakati bahwa tanah yang diperjualbelikan tidak dalam sengketa, sitaan, jaminan hutang dll. Ketika perjanjian jual beli itu sudah disepakati dan dilaksanakan, ternyata pihak penjual menjaminkan sertifikat tanah kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak pembeli tanah kaveling. Pihak penjual telah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, tindakan tersebut termasuk kategori wanprestasi.Rumusan masalah dalam penelitian adalah Faktor apa yang menyebabkan penjual wanprestasi dengan menjaminkan sertifikat tanah terhadap pembeli dalam perjanjian jual beli tanah kaveling secara angsuran di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.Hasil penelitian yang dilakukan adalah bahwa perjanjian jual beli tanah kaveling antara Tuan Sudarman selaku pihak penjual dengan 8 orang pihak pembeli pada tahun 2012-2013 dilakukan secara tertulis. Dalam pelaksanaannya penjual tanah kaveling wanprestasi dengan menjaminkan sertifikat tanah kepada orang lain. Faktor penyebab pihak penjual menjaminkan sertifikat tanah yang telah dijualnya secara kredit kepada pihak lain karena memerlukan uang secara cepat dan membayar utang. Akibat hukum bagi penjual menjaminkan sertifikat tanah dalam perjanjian jual beli tanah kaveling di Desa Punggur Kecil adalah dituntut ganti rugi dan mengembalikan uang yang sudah diserahkan. Upaya yang dapat dilakukan pihak pembeli terhadap penjual yang wanprestasi dengan menjaminkan sertifikat tanah dalam perjanjian jual beli tanah kaveling adalah memberi peringatan kepada penjual dan secara musyawarah.  Kata Kunci : Perjanjian Jual Beli, Tanah Kaveling, Wanprestasi
PRAKTEK PELAYANAN PENGANGKUTAN UMUM MENGUNAKAN MOBIL PRIBADI (STUDI KASUS DI KABUPATEN MELAWI) NIM. A1011161143, WISNU SANJAYA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transportasi merupakan salah satu sarana yang digunakan masyarakat untuk menjangkau dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada saat ini perkembangan sarana transportasi sudah berkembang dengan sangat pesat khususnya transportasi darat yaitu adanya kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus. Seiring dengan bertambahnya kebutuhan hidup manusia, bertambah pula kebutuhan akan layanan jasa transportasi. Permintaan akan layanan jasa transportasi yang tidak diiringi dengan penyediaan layanan jasa transportasi yang layak akan menghambat mobilitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Melihat fenomena ini, pelaku usaha khususnya usaha angkutan umum menawarkan jasa transportasi dengan menggunakan mobil penumpang umum. Pengusaha mobil penumpang dapat beroperasi dengan lancar apabila memenuhi kewajibannya sebagaimana disebutkan bahwa “Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki : izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; izin penyelenggara-an angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat”. Hal ini tentunya harus di penuhi oleh pengusaha mobil penumpang sehingga tidak ada yang dirugikan.Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan dengan rumusan masalah yaitu Apakah Yang Menjadi Faktor Penyebab Adanya Praktek Pelayanan Pengangkutan Umum Mengunakan Mobil Pribadi Di Kabupaten Melawi? Metode yang digunakan adalah metode hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.Bahwa pengusaha mobil penumpang umum belum melakukan kewajibannya untuk memiliki izin usaha agkutan dan izin trayek. Faktor yang menyebabkan pengusaha mobil penumpang umum dalam memenuhi kewajibannya adalah karena kurangnya pengawasan dari Dinas Perhubungan, pekerjaan ini merupakan kerjaan sampingan, adanya toleransi dari aparat yang melakukan pengawasan, dan syarat-syarat yang dianggap rumit. Akibat hukum bagi pengusaha mobil penumpang umum yang tidak memiliki izin usaha angkutan dan izin trayek ialah segala kerugian yang dialami penumpang akan ditanggung oleh pihak pengusaha tanpa adanya asuransi dari pihak lain. Kemudian, akan mendapatkan sanksi berupa peringatan tertulis; denda administratif; pembekuan izin dan/atau pencabutan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil khususnya Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan atau Pihak Kepolisian Republik lndonesia. Kata Kunci : Praktek Pelayanan Pengangkutan Umum, Mobil Pribadi, Izin Usaha Angkutan.

Page 96 of 319 | Total Record : 3190

 94   95   96   97   98 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue