Jurnal Fatwa Hukum
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Articles
3,190 Documents
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KANTOR WILAYAH ATR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN BARAT ]]>
<![CDATA[NIM. A1012161094, ENDANG LASMIYARNI]]>
<![CDATA[ Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian tentang “Analisis Yuridis Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kantor Wilayah ATR Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Barat” bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kantor Wilayah ATR Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Barat. Untuk mengungkapkan faktor penyebab pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kantor Wilayah ATR Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Barat tidak sesuai. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kantor Wilayah ATR Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Barat.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian hukum penelitian kepustakaan dimana penelitian ini mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, kontrak atau perjanjian yang didukung oleh data primer.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kantor Wilayah ATR Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Barat oleh PPK dengan PT.Home Center Indonesia khususnya pengadaan furniture yang dilakukan penawaran secara langsung kepada pihak perusahaan dengan nilai dibawah seratus juta rupiah, pelaksanaannya masih mengalami kendala dalam hal barang yang dipesan tidak sesuai warna dengan yang diinginkan sehingga penyerahan barang mengalami penundaan sampai barang datang sesuai dengan yang diperjanjikan. Bahwa faktor penyebab pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kantor Wilayah ATR Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Barat tidak sesuai dikarenakan faktor ketersediaan barang yang telah dijanjikan belum datang dikarenakan kondisi cuaca yang menyebabkan kapal pengangkut barang mengalami kendala saat membawa pesanan sehingga penyerahan barang sedikit mengalami keterlambatan. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kantor Wilayah ATR Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Barat selalu diupayakan melalui jalan musyawarah dengan melakukan negosasi antara para pihak agar diperoleh jalan keluar yang baik yang dapat diterima oleh masing-masing pihak dan tidak menimbulkan kerugian pada pihak-pihak manapun. Sebagaimana isi perjanjian kredit bahwa terlebih dahulu jika terjadi sengketa akan diselesaikan dengan cara musyawarah namun jika menemui jalan buntu akan dilakukan gugatan pada pengadilan negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Pontianak Kata Kunci : Pelaksanaan Kontrak, Pengadaan Barang Dan Jasa ]]>
<![CDATA[WANPRESTASI NASABAH DALAM PERJANJIAN PEGADAIAN EMAS PADA PT PEGADAIAN (PERSERO) UNIT PEMBANTU CABANG SEKADAU ]]>
<![CDATA[NIM. A1011161148, SHARLEY CLAUDIA HANDAYANI]]>
<![CDATA[ Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pada dasarnya suatu hak gadai baru akan tercipta bila telah ada suatu perjanjian hutang piutang antara kreditur dan debitur. Dalam perjanjian pegadaian emas antara PT. Pegadaian (Persero) Unit Pembantu Cabang di Sekadau dengan Nasabah terjadi kesepakatan untuk melakukan perjanjian gadai terhadap emas yang digadaikan oleh nasabah dengan waktu pelunasan yang telah disepakati bersama.Namun, permasalahannya Nasabah yang menggadaikan emasnya melakukan wanprestasi dan tidak melakukan pelunasan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mendapatkan Data dan Informasi, mengungkap faktor, mengetahui akibat hukum dan mengetahui upaya Nasabah yang Melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian gadai Emas di PT Pegadaian (Persero) Unit Pembantu Cabang di Sekadau. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana hukum di lingkungan masyarakat yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian gadai antara nasabah dengan pegadaian masih ada nasabah yang belum melaksanakan pembayaran hutang pinjamannya tepat pada waktunya sebagaimana yang telah di tentukan diperjanjian gadai, sehingga nasabah tersebut telah melakukan wanprestasi. Adapun faktor nasabah yang melakukan wanprestasi tersebut karena Gagal Panen, Usaha Bangkrut dan Keperluan Membeli Barang-Barang Kebutuhan Sehari-hari sehingga tidak mampu membayar utang pinjaman perjanjiannya di pegadaian. Upaya yang di lakukan pegadaian Apabila ada nasabah yang tidak mampu membayar hutang pinjamannya maka pegadaian akan memberikan keringanan berupa perpanjangan waktu pinjamannya namun apabila dalam waktu perpanjangan pinjamannya tersebut nasabah tidak mampu mmembayar hutang perjanjiannya maka barang jaminan nasabah yang di gadaikan tersebut akan dilelang sebagai pelunasan hutangnya Kata Kunci: = Pegadaian, Perjanjian Gadai, Wanprestasi.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN SEDARAH (INCEST) MENURUT HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[NIM. A1011171164, DIVA LUTHFIYAH]]>
<![CDATA[ Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan yang terjadi antara pria dan wanita dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga. Perkawinan harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku agar dapat diakui oleh agama dan Negara. Masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat cukup beragam termasuk masalah perkawinan. Perkawinan bisa menjadi suatu hal yang dilarang untuk dilakukan jika dilakukan diantara dua orang yang mempunyai hubungan saudara. Larangan ini sudah jelas terdapat di dalam beberapa aturan. Seharusnya larangan merupakan suatu hal yang harus dihindari. Tetapi, masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran. Ketentuan mengenai perkawinan dalam Islam sudah dibahas secara rinci mulai dari pengertian wanita dan perkawinan yang haram dilakukan.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk mengetahui perkawinan sedarah (incest) dalam perspektif Hukum Islam yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu berupa bahan hukum primer seperti perundang–undangan dan sekunder yang merupakan hasil pendapat pakar ilmu hukum.Hasil penelitian ini hukum Islam dapat disimpulkan bahwa perkawinan sedarah (incest) merupakan perkawinan yang dilarang baik menurut agama dan hukum. Jika perkawinan itu dilakukan maka akan batal demi hukum. Karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam hukum Islam. Hukum Islam memandang bahwa hubungan tersebut merupakan hubungan zina. Tetapi, jika perkawinan ini tetap dilakukan maka tidak hanya berdampak kepada suami istri saja tetapi akan berdampak juga kepada anak yang dilahirkan. Anak tidak akan mendapat perlindungan hukum karena kedua orang tuanya melakukan perkawinan yang tidak sah dimata agama dan hukum. Kata Kunci : Perkawinan Sedarah (Incest), Hukum Islam, Perlindungan Hukum]]>
<![CDATA[TANGGUNGJAWAB PT. BCA INSURANCE PONTIANAK TERHADAP TERTANGGUNG ATAS KETERLAMBATAN PROSES KLAIM ASURANSI KECELAKAAN TOTAL LOSS ONLY (TLO) KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT (Studi Di Kota Pontianak) ]]>
<![CDATA[NIM. A1012171186, ARIS SETYAWANTO]]>
<![CDATA[ Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab PT. BCA Insurance Pontianak dalam proses klaim asuransi kecelakaan Total Loss Only (TLO) kendaraan bermotor roda empat di kota Pontianak. Namun dalam prakteknya, pertanggungan asuransi kendaraan Total Loss Only (TLO)  yang diakibatkan oleh kecelakaan dalam kenyataannya tidak selalu berjalan mulus, tetapi dalam prosesnya masih mengalami kesulitan dan hambatan yang berlangsung lama yang akhirnya merugikan tertanggung.Penelitian ini merupakan penelitian Empiris dengan pendekatan Deskriptif Analisis, karena bermaksud memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan. Jenis data penelitian yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan sumber data penelitian yang digunakan yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan PT. BCA Insurance Pontianak selaku pihak penanggung belum bertanggungjawab terhadap pihak tertanggung atas terjadinya keterlambatan proses klaim asuransi kecelakaan Total Loss Only (TLO) kendaraan bermotor roda empat di kota Pontianak. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor karena adanya birokrasi yang berbelit-belit. Akibat hukum nya adalah pemenuhan perjanjian sesuai dengan isi perjanjian asuransi. upaya yang dilakukan pihak tertanggung terhadap PT. BCA Insurance Pontianak selaku pihak penanggung yang terlambat melaksanakan tanggung jawabnya dalam proses klaim asuransi kecelakaan Total Loss Only (TLO) kendaraan bermotor roda empat di kota Pontianak adalah dengan cara musyawarah. Kata Kunci : Tanggungjawab, Proses Klaim, Asuransi Kendaraan Total Loss Only (TLO).]]>
<![CDATA[STUDI KOMPARASI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI ANTARA INDONESIA DAN JERMAN ]]>
<![CDATA[NIM. A1011171131, CHATRINE SABENDI PUTRI]]>
<![CDATA[ Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pembentukan Mahkamah Konstitusi didunia tidak terlepas dari penerapan konsep negara hukum oleh negara-negara di dunia. Adanya konstitusi sebagai hukum dasar dalam konsep negara hukum menjadi landasan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan membawa konsekuensi harus adanya lembaga yang mengawal serta mengawasi jalannya pelaksanaan daripada konstitusi itu sendiri hingga kemudian memunculkan gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi yang menjalankan fungsi sebagai lembaga negara pengawal konsitusi. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Mahkamah Konstitusi mengambil peran penting dalam tegakknya konstitusi negara, perwujudan demokrasi, serta penjaminan pemenuhan akan hak asasi manusia bagi warga negara. Penulisan ini membahas mengenai bagaimana perbandingan Mahkamah Konstitusi yang menjalankan fungsi sebagai lembaga negara pengawal konstitusi di negara Indonesia dan negara Jerman. Mengingat Mahkamah Konstitusi negara Jerman telah dikenal dunia sebagai salah satu Mahkamah Konstitusi yang sering kali dijadikan rujukan oleh negara-negara lain dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi maka perlu kiranya menurut penulis untuk mengetahui bagaimana konstruksi Mahkamah Konstitusi Jerman baik dari aspek sejarah pembentukan, komposisi hakim, hingga pada bagaimana pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi Jerman untuk dapat melihat perbedaannya dengan Mahkamah Konstitusi Indonesia dan memilah hal positif yang dapat menjadi bahan perbaikan bagi Mahkamah Konstitusi Indonesia. Hal ini bertujuan tidak lain adalah sebagai upaya memperkuat Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga negara pengawal konstitusi.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa meskipun sama-sama merupakan lembaga negara pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Jerman tetap memiliki perbedaan. Selain itu, setelah melihat khususnya bagaimana pengaturan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi Jerman, terdapat beberapa pengaturan yang sejatinya dapat diterapkan di Indonesia seperti adanya kewenangan constitutional complaint dan constitutional question, pengaturan mengenai perluasan pihak pemohon dalam permohonan pembubaran partai politik kepada Mahkamah Konstitusi, serta mengenai peniadaan pemilihan kembali untuk hakim konstitusi diikuti dengan penambahan masa jabatannya. Kata Kunci: Perbandingan hukum, Mahkamah Konstitusi, ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERJANJIAN PERDAGANGAN LINTAS BATAS (BORDER TRADE AGREEMENT) ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA DI PERBATASAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU ]]>
<![CDATA[NIM. A1011131098, MUHAMMAD RIFKI ANUGRAH]]>
<![CDATA[ Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bermaksud mengkaji “Apakah implementasi Perjanjian Perdagangan Lintas Batas (Border Trade Agreement) di masyarakat perbatasan Entikong sudah efektif?” Adapun yg menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pola perdagangan masyarakat di perbatasan saat ini masih sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Perjanjian Perdagangan Lintas Batas (Border Trade Agreement), dan untuk memberi solusi terhadap permasalahan terkait penyalahgunaan kuota belanja Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) atau pas lintas batas.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Deskriptif-Analisis. Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Untuk menganalisa data, penulis menggunakan teknis analisis empiris yaitu analisis dalam bentuk pemaparan data kualitatif, yaitu pengumpulan data menggunakan wawancara dan angket.Hasil Implementasi Perjanjian Perdagangan Lintas Batas (Border Trade Agreement) Antara Indonesia dengan Malaysia di Perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau menunjukkan bahwa: Kawasan perbatasan entikong merupakan fase awal dalam pengembangan wilayah perbatasan. Namun sangat disayangkan karena masih kurangnya akses yang baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola kawasan perbatasan sendiri sehingga daerah perbatasan seringkali dianggap sebagai daerah tertinggal, kondisi sumber daya manusia (SDM) dikawasan perbatasan sendiri masih rendah dan relative terisolisasi, ditambah tingkat kebutuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan semakin tipisnya rasa nasionalisme masyarakat di perbatasan, kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur pengelolaan perdagangan dan tatalaksana impor barang masih bersifat persial dan formal. Meskipun kebijakan tersebut telah mengarah pada prinsip perdagangan internasional, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirasa masih kurang efektif dari segi pelayanan dan pengawasan terhadap keluar dan masuknya arus barang dari dan keluar negeri karena perbedaan persepsi antara masyarakat, pelaku usaha dan instansi terkait dan banyak kerugian yang ditimbulkan karena kebijakan yang dirasa kurang efektif, misalnya maraknya penyelundupan barang-barang di kawasan perbatasan. Kata Kunci: Perdagangan Lintas Batas, Border Trade Agreement, Indonesia, Malaysia]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA LOUNDRY DI KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[NIM. A1012161123, DYA ANGGANA FIESTA SINAMBELA]]>
<![CDATA[ Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Loundry Di Kota Pontianak” bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa Loundry Di Kota Pontianak , Untuk mengungkapkan faktor penyebab belum diberikan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa Loundry Di Kota Pontianak, Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan akibat jasa Laoundry yang tidak sesuaiPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa Loundry Di Kota Pontianak belum dirasakan oleh konsumen hal ini dapat terlihat dari banyaknya kasus ketidaknyamanan yang dialamai oleh konsumen yang menggunakan jasa laundry sehingga timbul kekecewaan oleh konsumen dan terjadilah pelanggaran pada Pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Konsumen Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Bahwa faktor penyebab belum diberikan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa Loundry di Kota Pontianak adalah terdiri dari faktor dari pihak laundry juga pihak konsumen dimana belum adanya kesadaran untuk menerapkan aturan hukum oleh pengusaha laundry maupun para pekerjanya yang terkadang tidak hati-hati dalam melaksanakan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen begitu juga dengan konsumen yang tidak mau memperjuangkan haknya dikarenakan malas untuk berurusan dengan pihak laundry sehingga jika mengalami hal yang tidak menyenangkan lebih banyak bersifat pasrah atau membiarkan saja kerugian yang dialami. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan akibat jasa Laoundry yang tidak sesuai adalah dengan melakukan upaya untuk meminta ganti kerugia yang dilakukan dengan cara negosiasi dengan pihak pengusaha laundry, negosiasi atau musyawarah menjadi cara yang lebih dipilih oleh para pihak disbanding dengan cara litigasi. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Jasa Loundry]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PASAL 47 HURUF D PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH ]]>
<![CDATA[NIM. A1011161269, KURNIADI]]>
<![CDATA[ Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan hidup juga sebagai pemenuh kebutuhan manusia, dan dapat dimanfaatkan juga untuk dijaga kelestariannya. Saat ini lingkungan menjadi persoalan yang diperhatikan oleh berbagai macam pihak baik dari pemerhati lingkungan, seorang akademisi, politisi, maupun masyarakat awam. Bertambahnya penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat, dapat menyebabkan hal-hal yang negatif untuk lingkungan lebih khususnya mengenai sampah.Skripsi ini berjudul Efektivitas Pasal 47 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Pasal 47 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, menganalisa faktor-faktor penghambat, serta upaya yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas.Metode penelitian yang digunakan adalah metede penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif dimana menyajikan data-data yang diperoleh dari lapangan lalu dilakukan analisis terhadap permasalahan yang ada. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan menggunakan teknik komunikasi langsung berupa pedoman wawancara, serta teknik komunikasi tidak langsung berupa angket.Berdasarkan data dan analisa yang telah dilakukan diketahui bahwa Pasal 47 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah belum maksimal berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat di lihat dari masih kurangnya sarana dan prasarana serta masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kata kunci: Efektivitas, Pengelolaan sampah]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN ASESMEN PADA TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PERATURAN BERSAMA TENTANG PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITAS DI KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[NIM. A1011161144, YULIANUS FESTER]]>
<![CDATA[ Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengaturan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana salah satu tujuannya adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Untuk dapat menetapkan rehabilitasi, tentu terlebih dahulu perlu dibuktikan atau memilah-milah peran tersangka sebagai penyalahguna, pecandu maupun korban penyalahguna Narkotika, serta penyalahguna merangkap pengedar atau bandar, maka untuk menentukan semua itu perlu adanya terlebih dahulu pelaksanan proses asesmen pada tingkat penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan asesmen pada tingkat penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Kota Pontianak dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan asesmen ini. Dalam penelitian ini penulis mengunakan metode penelitian yuridis empiris.Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan wawancara terhadap Tim TAT di BNN Kota Pontianak, Penyidik Satuan Narkoba Polresta Pontianak Kota, Hakim di Pengadilan Negeri Pontianak dan penyebaran kuesioner kepada Tahanan dan Narapidana Narkotika di Rutan Kelas IIA Pontianak dan dengan membaca dan mengutip dari buku-buku literatur, maupun undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan asesmen pada tingkat penyidikan masih belum terlaksana secara optimal dikarenakan beberapa faktor hambatan. Pertama dikarenakan waktu pengajuan dari asesmen terbatas. Kedua pihak keluarga sulit dan tidak dapat dihubungi untuk melengkapi persyarataan pengajuan asesmen. Kata Kunci: Penyidikan, Narkotika, Asesmen, Rehabilitasi]]>
<![CDATA[ANALISA YURIDIS TANGGUNG JAWAB PEMILIK TANAH TERHADAP PEMBAGIAN FEE PENJUALAN TANAH DI KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[NIM. A1012161015, RENNY NURWANDA]]>
<![CDATA[ Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian tentang “Analisa Yuridis Tanggung Jawab Pemilik Tanah Terhadap Pembagian Fee Penjualan Tanah Di Kota Pontianak”bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan tanggung jawab pemilik tanah terhadap pembagian fee penjualan tanah di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan faktor penyebab tanggung jawab pemilik tanah terhadap pembagian fee penjualan tanah yang tidak sesuai dengan perjanjian. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan untuk mendapatkan haknya atas pembagiaan fee penjualan tanahPenelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan tanggung jawab pemilik tanah terhadap pembagian fee penjualan tanah di Kota Pontianak kepada makelar atau perantara belum dilaksanakan sebagimana perjanjian hal ini dapat terlihat dengan adanya pihak pemilik tanah yang dijualkan oleh perantara tidak memberikan fee atau upah sebagaimana yang telah di janjikan atau memberikan fee tetapi tidak sebagaimana yang telah dijanjikannya. Bahwa faktor penyebab tanggung jawab pemilik tanah terhadap pembagian fee penjualan tanah yang tidak sesuai dengan perjanjian adalah dikarenakan faktor dari pemilik tanah yang kurang rasa kesadaran hukum untuk memberikan hak atas jasa orang lain dengan kata lain nilai etika bisnisnya dihilangkan hanya karena sayang untuk memberikan fee atau upah kepada orang yang telah menolongnya dan kurangnya rasa empati kepada orang lain. Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan untuk mendapatkan haknya atas pembagiaan fee penjualan tanah adalah dengan mengajukan keberatan atas tindakan yang dilakukan oleh pemilik tanah karena tidak sesuai dengan apa yang ditentukan atau dijanjikan dengan jalan musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak untuk mencapai kata sepakat diantara kedua belah pihak. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pemilik Tanah, Pembayaran Fee]]>
