cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Tukino
Contact Email
tukino@puterabatam.ac.id
Phone
+6282268577917
Journal Mail Official
andika@puterabatam.ac.id
Editorial Address
Jalan R. Soeprapto Muka Kuning, Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau 29434
Location
,
INDONESIA
Jurnal Cahaya Keadilan
Published by Universitas Putera Batam
ISSN : 23391693     EISSN : 25802461     DOI : https://doi.org/10.33884/jck.v11i01
Core Subject : Humanities,
Humanities
Scope We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in Civil Law Criminal Law Civil Procedural Law Criminal Procedure Law Commercial Law Constitutional Law International Law State Administrative Law Adat Law Islamic Law Agrarian Law Environmental Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 161 Documents
 4   5   6   7   8 
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE Dewi, Mila Nila Kusuma
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 2 (2017): jurnal cahaya keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jual beli saat ini dapat dilakukan secara online. Dasar hukum jual beli onlineini terdapat pada KUH Perdata, Undang-undang ITE, Undang-undangPerdagangan, dan Undang-undang Arbitrase. Pelaksanaan jual beli secaraonline ini sering menimbulkan sengketa. Tujuan dari penulisan ini adalahuntuk menganalisa penyelesaian sengketa yang timbul akibat pelaksanaanjual beli secara online. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisanini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundangundangan,dengan teknik analisis interpretasi sistematis. Penyelesaiansengketa dalam perjanjian dalam jual beli secara online dapat secara litigasi(pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian sengketa diluar pengadilan khususnya Mediasi lebih menguntungkan karena dengandasar kompromi para pihak sehingga para pihak tidak perlu mempertahankanfakta dan bukti yang mereka miliki. Penyelesaian sengketa yang dihasilkanbersumber dari kesepakatan para pihak.
TANGGUNG JAWAB PENYEDIA LAYANAN KOMPUTASI AWAN TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA LAYANAN KOMPUTASI AWAN (BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR 11 TAHUN 2008) -, Sulaiman
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 1 (2016): april 2016
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam perkembangan teknologi informasi, yang memunculkan berbagai macam sarana Informasi dan komunikasi serta suatu layanan penyimpanan data yang berbasis internet. Sehingga kebanyakan masyarakat yang menggunakan media elektronik dan menyimpan data pribadi dilayanan komputasi awan (Cloud Computing) sebagai alat penyimpanan data serta informasi yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Dalam penelitian ini penulis memaparkan mengenai tanggung jawab penyedia layanan Komputasi Awan atas data Pribadi pengguna layanan, hal ini terkait mengenai penerapan pasal perlindungan data pribadi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dikaitkan dengan praktik layanan komputasi awan yang saat ini sedang berkembang pesat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta menjelaskan pokok-pokok permasalahan yang ingin diungkap berdasarkan rumusan masalah yaitu makna hukum perlindungan data pribadi yang terdapat dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan konsep hukum agar tercipta perlindungan hukum terhadap data pribadi penguna layanan dan tanggung jawab dari penyedia layanan komputasi awan terhadap data pribadi pengguna layanan.
ANALISIS KEABSAHAN PENDIRIAN AKTA PT (PERSEROAN TERBATAS) TERHADAP STEMPEL KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM YANG MELALUI SISTEM ELEKTRONIK YANG DIPRINT OLEH NOTARIS Svinarky, Irene
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 2 (2015): jurnal cahaya keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendirian badan usaha yang berbadan hukum seperti PT, haruslah mempunyai sk dari kementrian hukum dan ham. SK tersebut diajukan oleh notaris ke kementrian hukum dan ham melalui ahu online, dimana dulunya dikenal dengan nama sismimbakum. selama ini yang kita ketahui bahwasannya stempel yang ada di dalam SK Pengesahan pendirian pt memang langsung dari kementerian hukum dan ham, tetapi pada dasarnya stempelnya berasal dari cetakan sistem elektronik. adanya sistem elektronik yang mengesahkan sebuah stempel tersebut, membuat saya tertarik mengambil judul analisis keabsahan pendirian akta PT terhadap stempel kementrian hukum dan HAM yang melalui sistem elektronik yang diprint oleh notaris. Adapun metode penelitian yang saya gunakan adalah metode kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan sumber data sekunder sebagai referensinya.
Pengaruh Harga, Kualitas Bangunan dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Rumah Subsidi keadilan, Jurnal cahaya; Dompak, Timbul
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 2 No 2 (2014): jurnal cahaya keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) pengaruh hargaterhadap keputusan pembelian rumah bersubsidi di Perumahan Citra Laguna -Batam (2) pengaruh kualitas bangunan terhadap keputusan pembelian rumahbersubsidi di Perumahan Citra Laguna - Batam (3) Untuk mengetahuipengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian rumah bersubsidi diPerumahan Citra Laguna - Batam (4) pengaruh harga, kualitas bangunan, danlokasi terhadap keputusan pembelian rumah bersubsidi di Perumahan CitraLaguna - Batam. Adapun hasil dari uji t, diperoleh angka t-hitung untukvariabel Harga (X1) nilai t hitung (3,594 ) > t tabel (1,999), variabel KualitasBangunan (X2) Nilai t hitung (2,374) > t tabel (1,999), dan variabel Lokasi (X3)Nilai t hitung (4,895) > t tabel (1,999), hal ini menunjukkan bahwa variabelHarga (X1), Kualitas Bangunan (X2) dan Lokasi (X3) berpengaruh terhadapKeputusan pembelian rumah subsidi di perumahan Citra Laguna - Batam.Dari uji F diperoleh angka F hitung (75,203) > F tabel (2,72), hal inimenunjukkan bahwa variabel Harga (X1), Kualitas Bangunan (X2) danLokasi (X3) secara bersama-sama atau simultan berpengaruh dan signifikanterhadap Keputusan pembelian rumah subsidi di perumahan Citra Laguna -Batam.
TINJAUAN YURIDIS KAVLING SIAP BANGUN DI KOTA BATAM irene svinarky, padrisan jamba
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 2 (2018): jurnal cahaya keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota Batam meskipun salah satu kota yang berbeda dari kota lain tentang prosedurpermohonan administratif kepemilikan lahan, namun untuk izin pengalokasian lahan masihdipegang oleh badan pengusaha batam yang disingkat dengan BP Batam. KSB sebenarnyadiberikan kepada warga dikarenakan berbagai hal, tetapi untuk mendapatkan KSBmasyarakat juga perlu memenuhi prosedurnya terlebih dahulu. Hal inilah yang membuatpenulis tertarik mengambil judul Tinjauan Yuridis Kavling Siap Bangun di Kota Batam.Adapun tujuan penulisan adalah untuk mengetahui Kavling Siap Bangun bolehdimiliki oleh pengguna lahan sebagai (masyarakat umum) di Kota Batam. MetodePenelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.Penelitian Normatif di dalamnya juga diperbolehkan penggunaan analisis ilmiah ilmu-ilmulain (termasuk ilmu empiris) untuk menjelaskan fakta-fakta hukum yang diteliti dengancara kerja ilmiah serta cara berfikir yuridis (yuridis danken). Data yang diambil daripenelitian ini menggunakan data sekunder, dimana teknik dokumentasi dan pencatatanmelalui sistem file yang digunakan penulis. Hasil Penelitian Kavling Siap Bangun di KotaBatam boleh dimiliki oleh orang pribadi, tetapi pemberian KSB tersebut kepadamasyarakat. Masyarakat yang mendapatkannya, masih ada juga yang belum membangunkavling padahal ketentuannya Kavling Siap Bangun tersebut harus dibangun rumah.
STUDI KOMPARATIF PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM andi sri risky wulandari
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 2 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (366.608 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pengangkatan anak menurut kompilasi hukum islam dan hukum perdata, sertamengetahui dan menganalisis kedudukan hukum dan hak anak angkat dalam pembagian harta waris menurut kompilasi hukum islam dan hukum perdata. Dalam metode penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data pustaka (Library Research) dimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang didapatkan dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis, serta data yang didapatkan dari penelusuran melalui media internet atau media lain. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara interpretatif baik secara dramatikal maupun secara analitik. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar. Uraian terhadap hasil penelitian yang akan peneliti paparkan adalah sebagai berikut: Pertama, adalah prosedur pengangkatan anak menurut kompilasi hukum islam dan hukum perdata adalah dilakukanlah pengangkatan anak sesuai dengan hukum yang berlaku bagi mereka. Kedua, kedudukan hukum pengangkatan anak terhadap pemberian harta peninggalan pewaris menurut kompilasi hukum islam dan hukum perdata adalah anak yang diadopsi secara sah melalui putusan pengadilan kedudukannya adalah sama dengan anak kandung, sehingga yang bersangkutan berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya, sedangkan menurut hukum Islam pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-waliah dan waris-warisan dengan orang tua angkat, meskipun begitu ahli waris tersebut tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Dengan demikian, anak adopsi tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG RECHTVINDING (PENEMUAN HUKUM) DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA Nurmin K martam
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 2 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (367.422 KB)

Abstract

Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadapkepentingan manusia (seluruh manusia tanpa terkecuali). Dalam kehidupanbermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupanmasyarakat yang harmonis dan teratur. Untuk mendapatka kepastian hukum,dipengadilan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, danmemahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat. Hal inilah menjadi dasar bahwa merupakan sesuatu yang tidakdapat dihindarkan bahwa proses rechtsvinding harus tetap dilakukan olehhakim dalam memutuskan perkara yang tidak ditemukan secara jelas dantegas dalam peraturan perundang-undangan. Adapun pendekatan yangdigunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitudengan menggunakan teori-teori serta pendapat para sarjana denganmelakukan analisa terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukumpositif Indonesia. Sejalan dengan perkembangan masyarakat yang semakindinamis, maka hal itu menuntut adanya sebuah perkembangan hukum yangdinamis pula. Hal ini sejalan dengan sistem hukum perdata itu sendiri yangsifatnya dinamis dan tidak statis. Maka, tugas penting dari hakim ialahmenyesuaikan undang-undang dengan kejadian-kejadian konkrit dalammasyarakat. Apabila undang-undang tidak dapat ditetapkan hakim secaratepat menurut kata-kata undang-undang itu atau undang-undang tersebuttidak jelas, maka hakim harus menafsirkan undang-undang tersebut, sehinggahakim dapat membuat suatu keputusan hukum yang sungguh-sungguh adilsesuai dengan apa yang menjadi maksud dan tujuan hukum, yaitu tercapainyakepastian hukum.
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERSEROAN KOMANDITER DALAM MEMBAYAR PAJAK PERUSAHAAN serli diovani tezal, Irene Svinarky
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 2 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.729 KB)

Abstract

Salah satu badan usaha yang tergolong taat pajak yaitu perusahaan yang terdaftar dan membayar pajak tepat waktu. Pendaftaran badan usaha baik itu berbadan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum wajib membayar pajak. Pajak yang akan dibahas di dalam tulisan ini yaitu pajak perusahaan berupa Perseroan Komanditer (CV). Tujuan masalah dari tulisan ini adalah pelaksanaan pajak yang dilakukan pemilik perusahaan perseroan komanditer dalam membayar pajak perusahaan. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif yakni penelitian yang memfokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan atau kaedah-kaedah atau norma-norma dalam hukum positif. Hasil penelitian dari tulisan ini adalah untuk pajak Perseroan Komanditer (CV) harus terpisah dengan pajak PPh. Pembayarannya harus disesuaikan dengan aturan yang ada di Peaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Dimiliki oleh Peredaran Bruto Tertentu.
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE Mila Nila Kusuma Dewi
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 2 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.288 KB) | DOI: 10.33884/jck.v5i2.799

Abstract

Jual beli saat ini dapat dilakukan secara online. Dasar hukum jual beli online ini terdapat pada KUH Perdata, Undang-undang ITE, Undang-undang Perdagangan, dan Undang-undang Arbitrase. Pelaksanaan jual beli secara online ini sering menimbulkan sengketa. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisa penyelesaian sengketa yang timbul akibat pelaksanaan jual beli secara online. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dengan teknik analisis interpretasi sistematis. Penyelesaian sengketa dalam perjanjian dalam jual beli secara online dapat secara litigasi (pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan khususnya Mediasi lebih menguntungkan karena dengan dasar kompromi para pihak sehingga para pihak tidak perlu mempertahankan fakta dan bukti yang mereka miliki. Penyelesaian sengketa yang dihasilkan bersumber dari kesepakatan para pihak.
PERLINDUNGAN HUKUM OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DARI PRAKTEK DUMPING AKIBAT PERDAGANGAN INTERNASIONAL Rizki Tri Anugrah Bhakti
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 1 (2018): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article discusses the role of the Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) in providing protection for industry in Indonesia from dumping practices due to international trade. Speaking of dumping, it means talking about the practice of selling products in export destination countries at prices below the normal price that have the aim of controlling foreign markets. The consequences of Indonesia's participation in international trade organizations will certainly indirectly have the potential to experience impacts on dumping, this is due to the powerlessness of refusing exports from fellow member countries.

Page 6 of 17 | Total Record : 161

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2014 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 1 (2024): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 12 No. 01 April 2024 Vol 11 No 02 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 02 Oktober 2023 Vol 11 No 01 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 01 April 2023 Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 10 No. 2 Oktober 2022 Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 10 No. 1 April 2022 Vol 9 No 2 (2021): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 9 No. 2 Oktober 2021 Vol 9 No 1 (2021): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 9 No. 1 April 2021 Vol 8 No 1 (2020): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 7 No 2 (2019): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 7 No 1 (2019): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 2 (2018): jurnal cahaya keadilan Vol 6 No 2 (2018): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 1 (2018): jurnal cahaya keadilan Vol 6 No 1 (2018): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 2 (2017): jurnal cahaya keadilan Vol 5 No 2 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 1 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 1 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 2 (2016): oktober 2016 Vol 4 No 1 (2016): april 2016 Vol 4 No 2 (2016): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 1 (2016): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 2 (2015): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 2 (2015): jurnal cahaya keadilan Vol 3 No 1 (2015): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 1 (2015): jurnal cahaya keadilan Vol 2 No 2 (2014): jurnal cahaya keadilan More Issue