Articles
161 Documents
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN SUBROGASI DENGAN JAMINAN HAK ATAS TANAH DI KOTA BATAM ]]>
<![CDATA[Agus Riyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 1 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (379.349 KB)
<![CDATA[Banking has a strategic position as an intermediary institution andsupport payment system. To guarantee the loan or financing providedby the bank to the debtor or customer, the bank will charge thecollateral to the customer. In practice, credit already secured bycollateral is often carried out take-over. Take over is chosen by thecommunity because for various reasons, such as simple credit procedures and the time required is also relatively fast. This researchtries to analyze the responsibility of Notary in making takeoveragreement specially if loan / credit is secured with right of land. Themethod used in this research is normative. Where researchers get datafrom literature studies which will then be tested with legal principles.The result of the research shows that in the making of deed of take overagreement, in essence Notary has responsibility both morally and law.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK TERHADAP DAFTAR MEREK USAHA DAGANG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH ]]>
<![CDATA[Ukas, Irene Svinarky, Padrisan Jamba]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 1 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (302.952 KB)
<![CDATA[Brand role to becomes momentously especially look after healthy effortemulation. Brand momentousing to differentiates a product from porduksame another. That there is rule of law about brand, therefore that brand hasto be listed. Batam's city as business center and industry results variousgoods good product and also service. That product person know that needbrand as distinguishing as of other product that a sort and that there is ruleof law and a moral certaninty rights that didaftarakan shall. This research tosee Number Law effectiveness 15 years 2001 about Brand, in product brandregistration for small enterprise and intermediate. There is method evenresearch that is utilized is observational kualitatif by use of sosiologis'sjudicial formality approaching, which is utilize aught theory and concernsdegan research result at the site. Of research result is known that, stillreducing it / society consciousness understands is of important brandregistration, they don't understand brand registration benefit. Societytendinging to make effort with doesn't list its effort brand, in considerationcost which very expensive eventually sell is not seberapa and there are manyagain another reason, so even aught order insufficiently effective at inpractice it.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN INDOMIE (MI INSTANT) PRODUSEN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Hielvita Ludya, Irene Svinarky]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 1 (2016): Jurnal Cahaya Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perlindungan konsumen menjadi hal penting bagi pengguna produk maupun jasa. Produsen sebagaipenghasil produk maupun layanan jasa berkompetisi dan menghadirkan berbagai macam kebutuhankonsumen untuk memuaskan para konsumennya. Para produsen menciptakan produk untuk dapatdijual kepada masyarakat sebagai alat pemuas kebutuhan. Indomie adalah merek dagang produk MieInstan asal Indonesia yang diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk., menjadi mereknomor satu sekaligus pemimpin pasar mie instan. Banyak orang mengkonsumsi mi instan denganalasan praktis dan kecepatan pelayanan. Pemasaran Indomie tersebar keberbagai wilayah nusantaratermasuk keluar negeri seperti Singapur, Malaysia, Hongkong, Taiwan, Eropa, Timur Tengah, Afrikadan Amerika. Konsumen sebagai pengguna produk sudah selayaknya membutuhkan sisi keamanandalam mengkonsumsi produk-produk. Untuk produk-produk konsumsi misalnya dimana konsumenmembutuhkan suatu bentuk perlindungan secara hukum melalui undang-undang perlindungankonsumen. Ketentuan undang-undang perlindungan konsumen tidak hanya perlu diketahui olehkonsumen namun juga para produsen sebagai penghasil produk maupun jasa. Produsen dalammemasarkan setiap barang dan atau jasa perlu memperhatikan hak-hak konsumen dalam rangka untukmelakukan aktivitas bisnis yang beretika dan bertanggung jawab. Undang-undang perlindungankonsumen adalah bentuk peraturan pemerintah, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen.Judul penelitian ini adalah “Perlindungan Konsumen Pada Produk Makanan Indomie (mie instan) PTIndofood CBP Sukses Makmur Tbk”. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1). Bagaimana ketentuanpengaturan produk pangan untuk bahan dasar atau zat pengawet yang digunakan dan aturanstandarisasi yang diberlakukan di Indonesia (dalam hal ini kasus yang diangkat untuk Produk brandIndomie yakni mie instant oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. ) dalam kaitannyamemberikan perlindungan kepada konsumen ? dan (2) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukumbagi suatu produk konsumsi terhadap konsumen untuk bahan dasar atau zat pengawet yangdigunakan dan pemberlakuan aturan standarisasi di Indonesia?Penelitian ini adalah penelitian bisnis dan hukum dalam kaitannya dengan aktivitas bisnis yangdihubungkan dengan sisi hukum, dan juga terkait penelitian hukum empiris. Data yang digunakandalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yangdikumpulkan dari reponden dan nara sumber. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatifdan metode berpikir induktif untuk membangun kesimpulan dari bahan tertentu untuk memecahkankasus umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk., sebagaiprodusen produk makanan Indomie (mie instan) telah mengimplemetasikan bentuk tanggung jawab bisnis mereka kemasyarakat (konsumen) juga pemerintah dengan menghasilkan dan menawarkanproduk mereka kepada konsumen dalam hal ini masih mengikuti dan melaksanakan peraturanpemerintah terkait masalah undang-undang perlindungan konsumen untuk produk makanan yangdihasilkannya.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGHINAAN AGAMA YANG MENGGUNAKAN SARANA INTERNET (Studi Putusan Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung Sumatera Barat Nomor: 45/PID.B/2012/PN.MR.) ]]>
<![CDATA[Effendi Sekedang]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 1 (2016): Jurnal Cahaya Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 156 dan Pasal 156a telah mengaturmengenai masalah penghinaan agama, namun pengaturan KUHP ini tidak dapat diterapkan apabilapelaku penghinaan agama tersebut menggunakan media internet dalam melakukan aksinya. Penghinaanagama dengan menggunakan sarana internet telah diatur pada Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2)Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tetang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurutundang-undang tersebut pelaku penghina agama dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabilatelah memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam Pasal 28 Ayat (2). Pada putusan perkara pidananomor: 45/PID.B/2012/PN. MR kenyataannya Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 156a hurufa dan huruf b KUHP serta Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronikdalam surat dakwaan yang berbentuk alternatif, hal ini tentunya akan mempengaruhi pertimbanganHakim dalam mejatuhkan Putusan yang salah terhadap terdakwa. Seharusnya Jaksa Penuntut Umummembuat surat dakwaan tunggal dengan memilih Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang InformasiTransaksi Elektronik dengan lebih cermat memahami tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.]]>
<![CDATA[KEDAULATAN ASURANSI BAGI MASYARAKAT PESISIR KEPULAUAN RIAU DALAM RANGKA PERALIHAN RESIKO PERAHU BUATAN MASYARAKAT TANJUNGPINANG DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANGAN PERASURANSIAN ]]>
<![CDATA[wisnu kurniawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 2 (2016): Jurnal Cahaya Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (596.72 KB)
|
DOI: 10.33884/jck.v4i2.933
<![CDATA[Kepulauan Riau merupakan wilayah yang memiliki tipologi wilayah perairan dan daratan. Hampir 96%wilayahnya adalah perairan. Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah Kepulauan Riau merupakan wilayahpesisir. Mayoritas matapencaharian masyarakat pesisir adalah mengandalkan wilayah perairan. Salah satumatapencaharian tersebut adalah produksi kapal perahu (pompong) yang digunakan sebagai alat transportasidan sebagai alat untuk mencari ikan. Kapal Pompong merupakan kapal yang masih tradisional dalam bentukdan pembuatannya. Masyarakat produsen kapal tersebut dalam memproduksi perahu pompongmengandalkan kebiasaan dan ilmu pembuatan secara turun temurun. Hal ini membuat perahu pompong perludilindungi dengan asuransi sebagai pengalihan resiko. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakanpendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder khususnyasumber hukum primer melalui ketentuan peraturan perundangan, sumber hukum sekunder dalam bentukpendapat para ahli dan tinjauan lapangan guna menganalisa data empiris dari masyarakat terkait.Permohonan asuransi pada dasarnya membutuhkan kelengkapan dokumen sebagai kepastian legalitas dankepastian itikad baik dalam perjanjian dibidang asuransi. Kelengkapan dokumen tersebut merupakan syaratutama dalam memenuhi perjanjian dalam bidang asuransi. Kapal pompong buatan masyarakat pesisir diKepulauan Riau sejatinya dapat melakukan perjanjian terkait hal tersebut di atas, namun perlu mememnuhikelengkapan dokumen persyaratan. Dalam hal ini dibutuhkan peran serta pemerintah dalam memberikankemudahan bagi pengurusan ijin atas perahu pompong milik masyarakat Kepulauan Riau, agar kearifan lokalyang dimiliki masyarakat dapat terjaga dan masyarakat pemilik memiliki kepastian perlindungan sertakepastian hukum kepemilikan Kapal Pompong]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT MACET SECARA NON LITIGASI (STUDI DI PT. BPR HASA MITRA) ]]>
<![CDATA[Hikmah -]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 1 (2015): Jurnal Cahaya Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (620.772 KB)
|
DOI: 10.33884/jck.v3i1.955
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab kredit macet danmengetahui pelaksanaan penyelesaian kredit macet pada PT. BPR Hasa Mitrasecara non litigasi. Untuk menjawab permasalah tersebut dilakukan penelitiannormatif empiris dengan meneliti data primer dan data skunder, sehingga metodeini mencoba memperhatikan, mengkaji dan mengetahui pemberlakuan ataupenerapan hukum dalam praktek di masyarakat. Dapat disimpulkan bahwapenyebab terjadinya kredit macet dapat disebabkan oleh faktor yang berasal dariBank maupun dari Nasabah. Faktor dari perbankan meliputi kelemahan dalamanalisis kredit, bank terlalu yakin dengan kemauan dan kemampuan nasabah,tidak memiliki informasi yang memadai khususnya karakter nasabah, dankebijakan pimpinan. Faktor dari nasabah meliputi kelemahan karakter nasabah,kemampuan nasabah, persaingan usaha, usaha menurun atau bangkrut, nasabahmemiliki hutang disana-sini. Penyelesaian Kredit bermasalah pada PT. BPR HasaMitra lebih ditekankan pada jalur non litigasi yaitu dengan upaya negosiasi yangdilakukan dengan cara Reschduling, Restrukturing dan Reconditioning.]]>
<![CDATA[KEABSAHAN KONTRAK PADA TRANSAKSI E-COMMERCE MELALUI MEDIA INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Rizki Jayuska]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 1 (2016): Jurnal Cahaya Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (949.736 KB)
<![CDATA[Kemajuan teknologi, khususnya internet, pada satu sisi memberikan banyak kemudahan danmanfaat bagi manusia namun pada sisi lain juga menimbulkan permasalahan baru. E-commercesebagai suatu bentuk perdagangan yang relatif baru juga tidak lepas dari masalah dalampelaksanaannya. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan e-commerce antara lain mengenaikeabsahan kontrak dalam e-commerce (online-contract/econtract), pembuktian kontrak tersebutapabila terjadi sengketa dan dokumen elektronik yang karakteristiknya berebeda dengan dokumenkonvensional. Di samping itu, transaksi e-commerce sangat bergantung pada kepercayaan diantara para pihak. Ini terjadi karena dalam transaksi e-commerce para pihak tidak melakukan interaksisecara fisik dan bukti suratnya menggunakan media elektronik (paperless). Metode penelitian yangdigunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian memberi kesimpulan bahwa kontrak elektronikdianggap sah apabila menggunakan system elektronik sesuai peraturan perundangan yang berlaku daninformasi elektronik tersebut dalam bentuk tertulis atau asli dimana informasi yang tercantumdidalamnya dapat dijamin keutuhannya, dipertanggungjawabkan, diakses, ditampilkan, sehinggamenerangkan suatu keadaan. KUH Perdata mutatis mutandis dapat diterapkan juga terhadap kontrakelektronik dalam e-commerce]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT ADANYA KLAUSULA BAKU DI LINGKUNGAN PERBANKAN ]]>
<![CDATA[Rizki Tri Anugrah Bhakti, Indrasanta]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 2 (2016): Jurnal Cahaya Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (449.025 KB)
<![CDATA[Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi pada sebuah negara mutlak diperlukan. Dengan berbagai resikoyang ditanggungnya, bank selalu mengutamakan adanya perjanjian antara dirinya dengan nasabah, danseringkali isi dari perjanjian tersebut memuat klausula baku. Hal tersebut tentu menguntungkan bagi bank,sebaliknya posisi nasabah menjadi lemah, karena dihadapkan pada dua pilihan yaitu menerima atau menolakperjanjian dengan klausula baku tersebut (take it or leave it). Inilah yang kemudian sering merugikannasabah. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sebenarnya telahmemberi pengaturan mengenai pencantuman klausula baku, namun kenyataan dilapangan menunjukkan haltersebut masih tetap digunakan oleh perbankan di Indonesia. Tujuan dalam penelitian ini adalah untukmendeskripsikan dan menganalisis (1)klausula baku dalam perjanjian perbankan jika dikaitkan denganUUPK, (2) bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan karena adanya klausula baku. Terdapatbeberapa permasalahan terkait adanya klausula baku pada perjanjian perbankan antara lain keberadaanklausula baku dalam perjanjian perbankan jika dikaitkan dengan Undang-Undang perlindungan Konsumenserta bentuk perlindungan hukumnya. Sumber utama penelitian ini adalah data yang sudah tersedia dalambentuk ketentuan-ketentuan hukum yang sudah pernah ditulis, yang kemudian akan dikaji menurutketentuan perundang-undangan yang berlaku, pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitudilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkutasas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen danperjanjian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisisditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifatumum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.]]>
<![CDATA[ANALISIS KINERJA KARYAWAN DARI DAMPAK PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) TERHADAP KEPUASAN PERUSAHAAN DI PT OSI ELECTRONICS DI KOTA BATAM PERIODE TAHUN 2013 ]]>
<![CDATA[Irene Svinarky]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 1 (2015): Jurnal Cahaya Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (879.59 KB)
<![CDATA[Adanya tenaga kerja di Indonesia juga merupakan salah satu faktor untukmencapai keberhasilan pembangunan Nasional. Sebuah perusahaan tidakcukup hanya dilihat dari tingkat kualitas perusahaannya saja tetapi jugadilihat dengan kualitas tenaga kerja itu sendiri. Menurut penulis masalahakan timbul apabila tenaga kerja lebih banyak dari pada lapangan kerja itusendiri karena nantinya akan banyaknya pengangguran yang akanmenimbulkan efek negatif sehingga memberatkan perekonomian Negara.Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarikmenulis penelitian ini dengan judul: “Analisis Kinerja Karyawan DariDampak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Terhadap KepuasanPerusahaan di PT Osi Electronics Di Kota Batam Periode Tahun 2013.Adapun rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalahSeberapa besar pengaruh kinerja karyawan dari dampak perjanjian kerjawaktu tertentu terhadap kepuasan perusahaan PT Osi Electronics Di KotaBatam Periode tahun 2013 terhadap hasil kerja karyawan. Penulis memakaijenis penelitian verifikatif dengan menggunakan jenis data data primer dandata sekunder. Penulis juga memfokuskan objek penelitiannya di PT. OsiElectronics di Kota Batam. Perusahaan ini merupakan perusahaan yangFasilitas PMA (Penanaman Modal Asing), berkedudukan di Kepulauan RiauBatam, beralamat di Kawasan Cammo Industrial Park Blok F no 2b, Batam.Di dalam penelitian ini ingin menguji pengaruh kinerja karyawan daridampak perjanjian kerja waktu tertentu terhadap kepuasan perusahaan diPT.Osi Electronics]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PENYEDIA LAYANAN KOMPUTASI AWAN TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA LAYANAN KOMPUTASI AWAN (BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR 11 TAHUN 2008) ]]>
<![CDATA[Sulaiman -]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 1 (2016): Jurnal Cahaya Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (918.703 KB)
|
DOI: 10.33884/jck.v4i1.944
<![CDATA[Dalam perkembangan teknologi informasi, yang memunculkan berbagai macam sarana Informasi dankomunikasi serta suatu layanan penyimpanan data yang berbasis internet. Sehingga kebanyakanmasyarakat yang menggunakan media elektronik dan menyimpan data pribadi dilayanan komputasiawan (Cloud Computing) sebagai alat penyimpanan data serta informasi yang berpotensi terjadinyapenyalahgunaan data pribadi. Dalam penelitian ini penulis memaparkan mengenai tanggung jawabpenyedia layanan Komputasi Awan atas data Pribadi pengguna layanan, hal ini terkait mengenaipenerapan pasal perlindungan data pribadi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dikaitkan dengan praktik layanan komputasiawan yang saat ini sedang berkembang pesat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sertamenjelaskan pokok-pokok permasalahan yang ingin diungkap berdasarkan rumusan masalah yaitumakna hukum perlindungan data pribadi yang terdapat dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan konsep hukum agar tercipta perlindunganhukum terhadap data pribadi penguna layanan dan tanggung jawab dari penyedia layanan komputasiawan terhadap data pribadi pengguna layanan.]]>
