cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Tukino
Contact Email
tukino@puterabatam.ac.id
Phone
+6282268577917
Journal Mail Official
andika@puterabatam.ac.id
Editorial Address
Jalan R. Soeprapto Muka Kuning, Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau 29434
Location
,
INDONESIA
Jurnal Cahaya Keadilan
Published by Universitas Putera Batam
ISSN : 23391693     EISSN : 25802461     DOI : https://doi.org/10.33884/jck.v11i01
Core Subject : Humanities,
Humanities
Scope We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in Civil Law Criminal Law Civil Procedural Law Criminal Procedure Law Commercial Law Constitutional Law International Law State Administrative Law Adat Law Islamic Law Agrarian Law Environmental Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 161 Documents
 7   8   9   10   11 
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) Irene Svinarky
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 2 (2016): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (519.603 KB)

Abstract

Pungli merupakan bagian dari korupsi hal ini dapat dilihat dari Pasal 12e Undang-Undang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga dapat diancam hukuman sesuai dengan pasalyang terdapat di dalam KUHP. Pengaturan pungli yang juga dapat dikenakan pasal korupsi ini barulahterlaksana dengan sehurusnya mengikuti aturan setelah dipublikasikannya masalah pungli pada tanggal 11oktober 2016 di televise, sebelumnya telah terlaksana juga tetapi kurang efektif. Hal inilah yang membuatpenulis tertarik mengambil judul pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap pungutan liar (pungli).Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif denganmenggunakan sumber data sekunder. Pembahasan bahwa tindakan tegas dari pemerintah terhadap oknumyang melakukan pungutan liar sudah sangat baik, tetapi putusan terakhir dimana tergolong perbuatan apayang oknum lakukan yang dapat menentukan perbuatan seperti kesalahan administrasi atau pungli dan bisasaja korupsi adalah putusan hakim di pengadilan.
PENATAAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA MENUJU STRONG BICAMERALISM Agus Riyanto
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 2 (2016): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga baru hasil amandemen UUD 1945. DPD dilahirkankarena mempunyai gambaran kedepannya untuk checks and balances antar lembaga-lembaga negara. Hal inibertujuan agar lembaga-lembaga negara lebih efektif dibandingkan pada masa Orde Baru. Di Indonesia,Dewan Perwakilan Rakyat biasanya disingkat dengan (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah yang sering disingkat dengan (DPD) merupakan representasi rakyat Indonesia yang memiliki fungsi legislatif, anggarandan pengawasan, agar terwujudnya negara Indonesia yang demokratis dan sejahtera. Dalamimplementasinya, meskipun merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih melalui Pemilu, namunfungsi dan kewenangan DPD masih lemah dari pada DPR (vide Pasal 22D UUD 1945). Realitaskonstitusional seperti ini memerlukan pemikiran lebih lanjut terkait bagaimana dua lembaga ini dapatberfungsi lebih ideal dan saling melengkapi.
ANALISIS PENERAPAN DELIK ADUAN DALAM UU HAK CIPTA UNTUK MENANGGULANGI TINDAK PIDANA HAK CIPTA DI INDONESIA padrisan jamba
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 1 (2015): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (859.755 KB)

Abstract

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat selalu diikutidengan perkembangan kejahatan atau tindak pidana yang semakin maju. Halini ditandai dengan pesatnya perkembangan cara melakukan kejahatan(modus operandi) maupun alat yang digunakan. Perkembangan ilmupenggetahun dan teknologi telah merubah zaman sehingga berdampak padaperilaku setiap manusia dalam dunia bisnis, dimana saat ini banyak sekalihasil-karya orang lain yang diakui menjadi miliknya sendiri, tentu saja hal inisangat bertentangan dengan aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia.Hak cipta sebagai suatu bagian dalam bidang HKI juga terkena imbas dariharmonisasi hukum ini, dalam praktiknya harmonisasi hak cipta yang telahdilakukan perubahan sebanyak 4 kali telah merubahparadigma dan pola pikirdari masalah publik menjadi masalah perdata, dimana sebelum UU Nomor28 Tahun 2014 diberlakukan hak cipta merupakan delik biasa, akan tetapisetelah terjadinya perubahan ditandai dengan disahkannya UU Nomor 28Tahun 2014 hak cipta merupakan delik aduan.
KEWENANGAN MEMBERI SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA ORGANISASI OLAHRAGA DI INDONESIA (STUDI KASUS MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA (MENPORA) VERSUS PERSATUAN SEPAK BOLA SELURUH INDONESIA (PSSI)) Sujana Donandi S
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 1 (2016): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (899.143 KB) | DOI: 10.33884/jck.v4i1.945

Abstract

Menteri Pemuda dan Olahraga telah mengelurakan Surat Keputusan Menpora Nomor 01307 Tahun2015 yang kemudian menimbulkan polemik antara Menpora dan PSSI.PSSI kemudian juga menerimasanksi administratif dari FIFA karena dianggap telah mendapat intervensi dari pihak ketiga. PSSIkemudian menggugat SK Menpora tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena menganggapMenpora tidak punya wewenang menjatuhkan sanksi administratif kepada PSSI. Permasalahan dalampenelitian ini adalah bagaimana kedudukan PSSI sebagai organisai olahraga serta bagaimanakewenangan memberi sanksi administratif kepada PSSI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSSIadalah organisasi olahraga yang tunduk kepada peraturan nasional Indonesia dan peraturan FIFA secarabersamaan. Hal ini berarti, kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk memberi sanksiadministratif kepada PSSI apabila PSSI melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Menpora atauFIFA.
MENGINTEGRASIKAN NILAI MORAL DALAM PROSES LEGISLASI YANG DEMOKRATIS Dwi Resti Bangun
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 2 (2016): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (565.634 KB) | DOI: 10.33884/jck.v4i2.937

Abstract

Hukum menetapkan kode moral yang lazim atau dilakukan dalam berbagai hubungan sosial dan fungsi sosialmanusia atau suatu moralitas hukum yang spesifik. Hukum juga merupakan keseluruhan dapat dilihatsebagai penggabungan moralitas/keadilan sosial, terhadap mana individu-individu, kelompok-kelompok atauorganisasi pemerintah harus senantiasa mengorientasikan tingkah lakunya. Penelitian ini menggunakanmetode penelitian kuantitatif, dimana jenis penelitian yang digunakannya adalah normatif.
ANALISIS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA TERHADAP PEMANFAATAN PERAIRAN WILAYAH PERBATASAN NEGARA DI KEPULAUAN RIAU Ukas Padrisan Jamba -
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 2 (2016): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (552.293 KB)

Abstract

Secara umum pengesahan Unclos 1982 membawa konsekuensi Negara untuk menata, memperbaiki untuklebih baikdan bermanfaat utamanya penempatan wilayah perairan/laut secara umum wilayah PerbatasanNegara Indonesia khususnya wilayah perairan/laut perbatasan Negara di wilayah Kepulauan Riau.Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang ada antara lain ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor4/Prp/1960 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Serta Undang-UndangNomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Perairan di perbatasan wilayah perairan perbatasan Negara. Lautadalah wilayah yang lebih luas dibanding wilayah daratan, hanya saja kadang menjadi kekhawatirantersendiri bagi suatu Negara, apalagi dengan arus globalisasi yang intinya bangsa akan mencaripengembangan teknologi dan pemanfaatan wilayah tanpa menyadari yurisdiksionalnya seperti yangditentukan dalam pengesahan United Nations Convention of the law of sea dan peraturan wilayahbersangkutan/kedaulatan negara.Wilayah perbatasan merupakan kawasan tertentu yang mempuyai dampakpenting dan memiliki peranan strategis bagi peningkatan kesejahteraan dan peningkatan pertahanankesejahteraan sosial, ekonomi masyarakat di dalam maupun diluar wilayah yang memiliki keterkaitan yangkuat dengan kegiatan-kegiatan diwilayah lain yang berbatasan, baik dalam lingkungan nasional maupuninternasional yang pastinya mempunyai dampak positif dan negatif, dampak terhadap fungsi pertahanankeamanan nasional. Setiap wilayah perbatasan Negara Indonesia memiliki karakteristik dan ciri hasmasyarakat masing-masing dipengaruhi kultur budaya, etnis, kearifan local dan potensi alam yang adadikawasan tersebut. Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas, namun keadaan laut dan Negarakita sangat kurang terjaga, sehingga banyak ancaman sengketa mengenai batas wilayah perairan lautIndonesia dengan Negara-negara tetangga.
KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN TANAH OLEH PT PERTAMINA (PERSERO) (ANALISIS PUTUSAN PN NO 21/PDT.G/2011/PN.AB) lenny husna
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 1 (2016): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berangkat dari konsep dasar hak menguasai tanah oleh negara yang di pergunakan sebesar-besarnyauntuk kemakmuran rakyat yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yangkemudian di tuangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), maka atas tanah negara dapat dilakukan permohonan hak atastanah baik oleh personal maupun kolektif dan badan-badan hukum, yang dilakukan berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Hukum Milik Negara (BUMN)termasuk salah satu subjek hukum yang dapat mengajukan perolehan hak atas tanah, pelaksanaanperalihan hak atas tanah tersebut tentu dilakukan melalui prosedur, syarat dan ketentuan yang berlakudan atas perolehan hak tersebut wajib dilakukan pendaftaran tanah agar memiliki kekuatan hukumsecara autentik, pada Pasal 19 dinyatakan bahwa untuk menciptakan kepastian hukum Pertanahan,Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah. Atas tanah yang telah didaftarkan selanjutnyadiberikan tanda bukti hak atas tanah, yang merupakan alat bukti yang kuat mengenai kepemilikan tanahapabila timbul sengketa dikemudian hari. Seperti halnya dalam penelitian penulis dengan judulKepastian Hukum Kepemilikan Tanah Oleh PT Pertamina (Persero) (Analisis Putusan PN No.21/Pdt.G/2011/PN.AB. Metode yang digunakan adalah Penelitian yuridis normatif adalah penelitianyang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusankeputusanpengadilan serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Hasil penelitian dapatdiketahui bahwa: 1) Putusan Hakim pada sengketa kepemilikan atas tanah dalam PerkaraNo.21/PDT.G/2011/PN.AB, apabila ditinjau dari aspek Hukum Tanah Nasional telah sesuai UU PokokAgraria, tanah sengketa tidak lagi berstatus hak milik adat, tapi sudah dikonversi menjadi tanah negara,dan PT.Pertamina (Persero), telah melakukan permohonan perolehan hak atas tanah tersebut sertapendaftaran tanah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga diperoleh sertipikat Hak GunaBangunan (HGB) sebagai tanda bukti hak atas tanah, 2) Kekuatan pembuktian melalui bukti hak atastanah berupa sertipikat, merupakan salah satu alat bukti sah secara hukum 3) Berlakunya Pasal 32 PPNo 24 Tahun 1997 sebagai kepastian hukum kepemilikan atas tanah, Ketentuan ini bertujuan, pada satupihak untuk tetap berpegang pada sistem publikasi negatif dan pada lain pihak untuk secara seimbangmemberikan kepastian hukum kepada pihak yang dengan itikat baik menguasai sebidang tanah dandidaftarkan sebagai pemegang hak dalam buku tanah, dengan sertifikat sebagai tanda buktinya, yangmenurut UUPA berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarikkesimpulan bahwa sertipikat adalah sebagai alat bukti yang kuat dan sah, untuk itu terhadap tanah yangdimiliki hendaknya dilakukan pendaftaran tanah memberikan kepastian hukum dan perlindunganhukum kepada pemegang hak atas tanah agar memudahkan pembuktian dirinya sebagai pemegang hakyang bersangkutan.
TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN SURAT KUASA JUAL TERHADAP PENJUALAN OBJEK HAK TANGGUNGAN DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET Alfis Setyawan1
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 1 (2016): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (762.739 KB)

Abstract

Penggunaan surat kuasa jual yang diberikan dari debitur kepada kreditur untuk penjualan objekhipotek , hal ini tidak sesuai dengan ketetapan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentangHipotek. Apabila penulis merujuk kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 15 ayat (1)berbunyi: Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau aktaPPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatanhukum lain dari pada membebankan Hak Tanggungan; b. tidak memuat kuasa substitusi; c.mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utangdan nama serta identitas kreditornya,nama dan identitas debitor apabila debitor bukan pemberi Hak Tanggungan. Pemberi kredit dan bebanhipotik objek pembeli tidak memperoleh perlindungan sah, persetujuan membeli tidak menjumpaikebutuhan dari kebutuhan kebenaran kesepakatan seperti ditetapkan di Artikel 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seharusnya dalam praktek pengikatan kredit oleh bank dengan nasabahdebitur, bank tidak lagi mempersiapkan surat kuasa jual, karena telah ada lembaga Hak Tanggungan,akan tetapi surat kuasa jual tetap ada disetiap pengikatan kredit, dengan alasan bank sangatmembutuhkan surat kuasa jual tersebut.
ANALISIS SYSTEM SANKSI (PUNISHMENT ) TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA/BURUH ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DI PT. MENCAST OFFSHORE AND MARINE Rony Prasetyo, Ukas
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 2 (2016): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (486.859 KB)

Abstract

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sistem sanksi terhadap upaya perlindungan hukum pekerja /buruh atas keselamaan dan kesehatan Kerja (K3) Objek riset adalah pekrja/buruh PT. Mencast ofshore ad Marine yang bekerja di perusahaan tersebut baik karyawan permanen maupun karyawan subkontrak. Hasilnya, risert membuktikan dari uji korelasi didapatkan kekuatan hubungan antara sistim sanksi (Punishment) dan perlindungan buruh di tempat kerja memiliki hubungan yang rendah karena nilai signifikasinya > 0,05. Dari analisis pengaruh didapatkan adanya pengaruh yang lemah antara kemampuan undang undang keselamatan kerja untuk melindungi pekerja/buruh di tempat kerja, ini dibuktikan nlai koefisien data < 0,5.
ANALISIS KEABSAHAN PENDIRIAN AKTA PT (PERSEROAN TERBATAS) TERHADAP STEMPEL KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM YANG MELALUI SISTEM ELEKTRONIK YANG DIPRINT OLEH NOTARIS Irene Svinarky
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 2 (2015): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.37 KB) | DOI: 10.33884/jck.v3i2.966

Abstract

Pendirian badan usaha yang berbadan hukum seperti PT, haruslah mempunyai sk dari kementrian hukum dan ham. SK tersebut diajukan oleh notaris ke kementrian hukum dan ham melalui ahu online, dimana dulunya dikenal dengan nama sismimbakum. selama ini yang kita ketahui bahwasannya stempel yang ada di dalam SK Pengesahan pendirian pt memang langsung dari kementerian hukum dan ham, tetapi pada dasarnya stempelnya berasal dari cetakan sistem elektronik. adanya sistem elektronik yang mengesahkan sebuah stempel tersebut, membuat saya tertarik mengambil judul analisis keabsahan pendirian akta PT terhadap stempel kementrian hukum dan HAM yang melalui sistem elektronik yang diprint oleh notaris. Adapun metode penelitian yang saya gunakan adalah metode kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan sumber data sekunder sebagai referensinya.

Page 9 of 17 | Total Record : 161

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2014 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 1 (2024): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 12 No. 01 April 2024 Vol 11 No 02 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 02 Oktober 2023 Vol 11 No 01 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 01 April 2023 Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 10 No. 2 Oktober 2022 Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 10 No. 1 April 2022 Vol 9 No 2 (2021): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 9 No. 2 Oktober 2021 Vol 9 No 1 (2021): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 9 No. 1 April 2021 Vol 8 No 1 (2020): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 7 No 2 (2019): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 7 No 1 (2019): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 2 (2018): jurnal cahaya keadilan Vol 6 No 2 (2018): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 1 (2018): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 1 (2018): jurnal cahaya keadilan Vol 5 No 2 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 2 (2017): jurnal cahaya keadilan Vol 5 No 1 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 1 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 2 (2016): oktober 2016 Vol 4 No 1 (2016): april 2016 Vol 4 No 2 (2016): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 1 (2016): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 2 (2015): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 2 (2015): jurnal cahaya keadilan Vol 3 No 1 (2015): jurnal cahaya keadilan Vol 3 No 1 (2015): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 2 No 2 (2014): jurnal cahaya keadilan More Issue