cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Satriya Nugraha
Contact Email
nugraha.str@gmail.com
Phone
+6281250972793
Journal Mail Official
nugraha.str@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya Ruang Pengelola Jurnal Morality Jln. Hiu Putih, Tjilik Riwut Km. 7, Telp. 0812 5097 2973, E-mail : jurnalmoralityupgriplk@gmail.com
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Morality :Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas PGRI Palangka Raya
ISSN : 23030119     EISSN : 26142228     DOI : http://dx.doi.org/10.52947/morality
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Morality : Journal of Law was published in November 2012 by the PGRI University of Palangka Raya under the name "Morality : Journal of Law". Morality published twice in year in december and june, with the ISSN number of Printed Version is 2303-0119 and 2614-2228 with online version. Morality is a medium of forum to publish the result of research and findings of the latest theories on the development of legal science in Indonesia in particular. Morality : Journaf of Law receives related articles on Criminaw Law, Civil Code, State Administration, Customary Law, Islamic Law, Legal Sociology, Legal Theory, Agrarian Law, Legal Philosophy, Law and Corruption, Enviromental Law, Regional Government, Marriage Law, Criminal and Civil Procedure Law, Commercial and Banking Law, Law and ITE, Constitution, Special Criminal Law, Public Policy, Political Law and Victimology.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 167 Documents
 13   14   15   16   17 
Prinsip-Prinsip Kedisiplinan dalam Pendekatan Fisik Guru Kepada Murid dalam Pandangan Asas Kepastian dan Perlindungan Hukum Bramantyo, Rizky Yudha; Windradi, Fitri

Publisher :

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v11i1.972

Abstract

Penelitian ini membahas prinsip-prinsip kedisiplinan dalam pendekatan fisik guru kepada murid, ditinjau dari perspektif asas kepastian hukum dan perlindungan hukum. Disiplin dalam pendidikan adalah komponen penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, namun, pendekatan fisik yang digunakan guru sering kali menjadi kontroversial karena dapat melanggar hak-hak siswa. Studi ini mengkaji bagaimana penerapan tindakan disiplin fisik oleh guru diatur oleh hukum dan sejauh mana hal tersebut sesuai dengan asas kepastian hukum yang menjamin kejelasan aturan serta asas perlindungan hukum yang melindungi hak-hak individu, khususnya siswa. Dalam konteks hukum nasional dan internasional, tindakan fisik oleh pendidik harus dibatasi oleh norma hukum yang jelas untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan memastikan bahwa siswa dilindungi dari perlakuan yang tidak adil. Abstraksi ini menekankan bahwa pendekatan fisik dalam disiplin harus dievaluasi secara hati-hati untuk menghindari pelanggaran hukum dan untuk memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam batas-batas yang diatur oleh regulasi yang ada, sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum. Studi ini memberikan pemahaman tentang pentingnya kebijakan disiplin yang berimbang dan berlandaskan hukum dalam konteks pendidikan
Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.Sus/2025/Pn End) Dewi, Roseleni Fitri Primarini

Publisher :

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v11i1.977

Abstract

Pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak menjadi isu yang kompleks, khususnya ketika pelaku merupakan seorang pendidik atau tenaga kependidikan dan korban masih berada di bawah umur. Kompleksitas ini menuntut hakim untuk melakukan pertimbangan yang cermat, tidak hanya berdasarkan unsur-unsur yuridis formil, tetapi juga dengan mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap hak anak sebagai korban. Studi ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN End, yang menjadi salah satu contoh penting dalam perkara serupa. Salah satu poin krusial dalam putusan tersebut adalah bahwa mekanisme penyelesaian melalui pendekatan restorative justice tidak dapat diterapkan, mengingat sifat dan dampak dari tindak pidana yang terjadi serta perlunya pemberian efek jera kepada pelaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan. Penulis menganalisis pertimbangan hakim melalui penafsiran sistematis terhadap ketentuan hukum pidana yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak dan batasan penerapan keadilan restoratif. Hasil kajian menunjukkan bahwa hakim dalam perkara ini lebih mengedepankan pendekatan represif guna menjamin kepastian hukum, perlindungan korban, dan penegakan keadilan secara proporsional.
Tinjauan Yuridis Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Proyek X Felicia, Felicia

Publisher :

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v11i1.899

Abstract

Special Economic Zones are economic areas that have special facilities as an effort by the government to attract investors to invest their capital and open up new business opportunities. Reviews related to the implementation of Special Economic Zones must be carried out massively. The implementation of this SEZ must also be accompanied by supervision, both internal and external supervision. Internal supervision can be carried out with inherent supervision, and external supervision can be carried out through the Ombudsman of the Republic of Indonesia. This is an effort to prevent and overcome maladministration in the implementation of public services. The determination of the Special Economic Zone for Tourism Project X does not reflect the appropriate stages which should have begun with a proposal by a business entity or local government. This is also suspected of being a form of maladministration carried out by the government as a public servant because of a conflict of interest which is not a public interest but a form of individual interest. Based on a review with John Rawls' Theory of Justice, the determination of this SEZ does not reflect the concept of justice where there is no equality for everyone who registers their project and follows the SEZ waiting list. This form of SEZ determination is an action that does not guarantee justice and does not consider legal equality for people who do not receive equal treatment and opportunities due to the existence of certain powers or positions for the interests of certain community groups.
Kajian Hukum Tata Negara Terhadap Perlindungan Hak Atas Tanah Dalam Konteks UU No. 5 Tahun 1960 Fakhrurrozi, Muhammad; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad

Publisher :

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v11i1.957

Abstract

The Basic Agrarian Law (UUPA) was born as a response to the need for new agrarian law after the change of power from colonial to the Indonesian national government. UUPA aims to eliminate the legacy of discriminatory colonial law and create a more just and socially just agrarian system. This study aims to analyze the principles contained in Law No. 5 of 1960 concerning the protection of land rights and how the perspective of constitutional law on the protection of land rights according to Law No. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations. This study uses a normative legal approach as the main method. The selection of this approach is intended to examine the construction of laws and regulations, basic legal values, and the views of legal experts in order to formulate solutions to the legal issues analyzed. The results of the study indicate that from the perspective of constitutional law, UUPA has fulfilled the fundamental elements, especially in relation to the principle of Grundnorm or basic norms, which in the Indonesian context refers to Pancasila. UUPA is in line with the constitution, especially Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, which emphasizes that the land, water, and natural resources are controlled by the state for the prosperity of the people. As a legal instrument, UUPA plays a role in ensuring justice in the control, utilization, and maintenance of land, especially for marginalized groups. However, despite upholding the values of social justice, equal rights, and legal certainty, the implementation of UUPA still faces various challenges, such as weak law enforcement and protection of vulnerable groups. Therefore, further efforts are needed in agrarian reform to ensure legal support for all Indonesian people in accordance with the basic principles of the state.
Perlindungan Hukum terhadap Pekerja PKWT dalam Kasus PHK Sepihak oleh PT Far East Seating: Studi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg Rafi, Paksi; Rasji, Rasji

Publisher :

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v11i1.978

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak, dengan menyoroti implementasinya dalam kasus PT Far East Seating Indonesia sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan putusan pengadilan sebagai hukum positif. Meskipun hukum ketenagakerjaan, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, telah mengatur kewajiban pemberian kompensasi bagi pekerja PKWT yang diputus sebelum kontraknya berakhir, praktik di lapangan sering menunjukkan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Temuan pada kasus PT Far East Seating mengungkap adanya ketidaksesuaian antara kompensasi yang diberikan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mencerminkan lemahnya pengawasan dan inkonsistensi penegakan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap pekerja kontrak di Indonesia masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya operasional di lapangan, sehingga diperlukan penguatan instrumen pengawasan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan berpihak pada keadilan industrial.
Analisis Yuridis Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.2 Tahun 2025 dalam Asas Kepastian Hukum terkait Poligami Bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) Indrajaya, Muhammad Gathanrizqi; Tjoneng, Arman

Publisher :

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v11i1.974

Abstract

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian menimbulkan polemik di masyarakat, khususnya dalam konteks kebijakan poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mengatur praktik poligami agar lebih terkontrol, regulasi ini masih menuai kritik karena kurang memperhatikan aspek perlindungan perempuan dan anak. Sehingga, penelitian ini berguna agar menganalisis Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian dalam perspektif asas kepastian hukum, guna mengidentifikasi sejauh mana regulasi ini selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang diterapkan. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Studi kepustakaan digunakan untuk mengkaji regulasi yang relevan, doktrin hukum, serta asas kepastian hukum. Selain itu, dilakukan studi komparatif terhadap peraturan serupa guna memahami implikasi kebijakan terhadap perlindungan hak individu dan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan ini berusaha memberikan kerangka hukum yang lebih jelas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin berpoligami, implementasinya berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam hubungan rumah tangga. Persyaratan yang ada belum sepenuhnya memastikan keadilan bagi istri dan anak-anak, serta membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap kebijakan ini dengan mempertimbangkan perlindungan hak perempuan dan anak, serta penegakan asas keadilan dan kemanfaatan hukum yang lebih komprehensif.
Kewenangan dan Tanggung Jawab Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia Wahyudi, Fachriannur; Wijaya, Andika; Januardy, Ivans

Publisher :

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v11i1.945

Abstract

Penegakan hukum pidana di bidang perpajakan di Indonesia merupakan bagian integral dari strategi negara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memaksimalkan penerimaan pendapatan negara. Dalam konteks ini, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki peran sentral dengan kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perpajakan. Namun demikian, pelaksanaannya di lapangan tidak terlepas dari sejumlah tantangan, khususnya terkait tumpang tindih kewenangan antara PPNS DJP dengan aparat penegak hukum lain, seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Tulisan ini mengulas posisi PPNS DJP dalam sistem penegakan hukum pidana perpajakan serta hambatan-hambatan yang dihadapi. Melalui pendekatan yuridis normatif, ditemukan bahwa meskipun PPNS DJP memiliki peran utama dalam penyidikan kasus perpajakan, masih terdapat kendala koordinasi lintas lembaga yang perlu diatasi untuk menjamin efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penegakan hukum pajak di Indonesia
Exclusivity in the Name of Inclusivity: Religious Moderation in Indonesia from Utopia to Oxymora Sukri, Muhammad; Hariyanto, Ishak
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i2.1032

Abstract

Religious moderation is the common hope of mankind in this world; therefore, we must hate violence in any name, be it religion or humanity. We must respect, accept, respect, and uphold human values. This article explores how religious moderation as a utopian idea transformed into an oxymora-filled practice. Oxymora in the sense refers to concepts that seem to be contradictory or opposite to each other but, if examined more deeply, can produce new meanings with nuances of irony and paradox. This oxymoron can be seen in the social, political, and cultural realities in Indonesia by giving birth to the diction of "religious moderation" that aspires to inclusivity but, in reality, actually strengthens exclusivity or a certain domination. With a critical approach from Habermas' point of view, this study highlights how moderation narratives are often instrumentalized for specific interests, thus losing their communicative essence that should be inclusive and dialogical. This study also examines the role of communicative actions as formulated by Jürgen Habermas in presenting a more authentic and rational religious moderation. In this framework, religious moderation is not only understood as a normative slogan but as a dialogue process that builds consensus based on rationality, honesty, and openness between individuals and groups. The results of the study show that the failure to apply these principles often results in a form of pseudo-moderation that only deepens the polarization and dominance of power in religious discourse
Dampak Pembayaran Elektronik Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Maryam, Zulfa Nurul; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad; Sanjaya, Suyono

Publisher :

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v11i1.963

Abstract

Studi ini dilantarbelakangi pada perkembangan teknologi informasi yang telah memicu perubahan penting dalam sistem transaksi, beralih dari pembayaran uang tunai ke sistem pembayaran elektronik yang lebih efisien. Meskipun menawarkan kemudahan dan kecepatan, perubahan ini juga membawa tantangan dalam hal perlindungan konsumen. Studi ini bertujuan menganalisis sejauh mana dampak sistem pembayaran elektronik terhadap perlindungan konsumen dan menilai ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. Studi ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui analisis terhadap undang-undang dan sumber-sumber hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemakaian uang digital menghasilkan efek positif seperti peningkatan efisiensi, kemudahan dalam mengakses, dan keamanan dalam transaksi. Namun, tetap ada risiko negatif seperti kejahatan siber, keterbatasan teknologi, dan ancaman terhadap privasi data. Peraturan perlindungan konsumen menyediakan dasar hukum yang tegas untuk menjaga hak-hak konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha. Konsumen berhak mendapatkan informasi, keamanan, dan kompensasi, sedangkan pelaku usaha berhak atas kepastian pembayaran dan perlindungan dari tindakan yang merugikan. Oleh sebab itu, perlu ada peningkatan pengawasan dan pendidikan untuk memastikan bahwa transaksi digital berlangsung dengan adil dan aman untuk semua pihak
Penegakan Hukum Pidana Kehutanan Terhadap Pelaku Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Manurung, Hot Dion; Syahrin, Alvi; Rizky, Fajar Khaify

Publisher :

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v11i1.970

Abstract

Penegakan hukum terhadap pelaku pengangkutan kayu hasil hutan tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum pidana kehutanan, pertanggungjawaban pidana, dan pertimbangan hakim dalam beberapa putusan terkait pelaku pengangkutan kayu tanpa SKSHH. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan putusan, serta analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Ketentuan hukum pidana kehutanan yang termuat dalam Pasal 12 huruf d dan e UU Nomor 18 Tahun 2013 juncto UU Nomor 6 Tahun 2023 memberikan kepastian hukum bagi penegakan hukum kehutanan; (2) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku bervariasi, di mana dalam Putusan MA Nomor 6836 K/Pid.Sus-LH/2022 unsur pidana terpenuhi, namun dalam Putusan MA Nomor 6706 K/Pid.Sus-LH/2022 unsur pidana tidak terbukti sehingga terdakwa dibebaskan; (3) Pertimbangan hakim dalam beberapa putusan memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan serta pentingnya menjaga tata tertib masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan hutan. Dengan demikian, penegakan hukum pidana kehutanan memiliki peran penting dalam perlindungan sumber daya hutan dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Page 15 of 17 | Total Record : 167

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 2 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2022): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2022): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2021): Morality :Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2021): Morality :Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2020): Morality :Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2020): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2019): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2019): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2018): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Hukum Morality Vol 3 No 2 (2017): Jurnal Ilmu Hukum Morality Vol 2 No 2 (2015): Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2014): Jurnal Ilmu Hukum Morality More Issue