cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Satriya Nugraha
Contact Email
nugraha.str@gmail.com
Phone
+6281250972793
Journal Mail Official
nugraha.str@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya Ruang Pengelola Jurnal Morality Jln. Hiu Putih, Tjilik Riwut Km. 7, Telp. 0812 5097 2973, E-mail : jurnalmoralityupgriplk@gmail.com
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Morality :Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas PGRI Palangka Raya
ISSN : 23030119     EISSN : 26142228     DOI : http://dx.doi.org/10.52947/morality
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Morality : Journal of Law was published in November 2012 by the PGRI University of Palangka Raya under the name "Morality : Journal of Law". Morality published twice in year in december and june, with the ISSN number of Printed Version is 2303-0119 and 2614-2228 with online version. Morality is a medium of forum to publish the result of research and findings of the latest theories on the development of legal science in Indonesia in particular. Morality : Journaf of Law receives related articles on Criminaw Law, Civil Code, State Administration, Customary Law, Islamic Law, Legal Sociology, Legal Theory, Agrarian Law, Legal Philosophy, Law and Corruption, Enviromental Law, Regional Government, Marriage Law, Criminal and Civil Procedure Law, Commercial and Banking Law, Law and ITE, Constitution, Special Criminal Law, Public Policy, Political Law and Victimology.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 167 Documents
 12   13   14   15   16 
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Rakyat Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah. Nugroho, Aziz Widhi; Putra, Rengga Kusuma; Nugraha, Satriya; Mardani, Retno Eko
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i2.854

Abstract

Pasar merupakan salah satu tempat bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan jual beli barang ataupun jasa. Entitas pasar mampu menggerakkan roda perekonomian guna mencapai masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera. Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan dari setiap pemerintahan, baik pusat maupun daerah dan sejalan amanat UUD 1945 Pasal 33. Tanpa tujuan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, arah pembangunan suatu daerah dapat diprediksi rentan terhadap penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu yang bertujuan untuk memonopoli kesejahteraan diri sendiri, kelompoknya atau kelompok tertentu dalam jaringannya. Artikel ini mencakup aspek pengelolaan pasar dimana Penelitian hukum empiris dilakukan dengan penelusuran bahan-bahan kepustakaan untuk selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti Lokus penelitian di Kabupaten Wonogiri. Langkah pengumpulan data penelitian melalui observasi, wawancara mendalam dan studi Pustaka. pemerintah daerah yang mengimplikasikan bahwa otonomi daerah tidak lagi dimaknai sebagai perpindahan kewajiban dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, namun sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk pemerataan pembangunan dan ekonomi di daerah
Pengawasan Penyetoran Retribusi Parkir Daerah Kota Pekanbaru Kecamatan Rumbai Pesisir Putra, Pajar Pratama; Ardiansah, Ardiansah; Oktapani, Silm
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i1.342

Abstract

Undang-undang No. 9 tahun 2015 menetapkan mengenai Pemerintahan Daerah, mengatur Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merujuk pada kegiatan pembangunan sebagai hasil dari dana suatu daerah, yang menjadi komponen pajak daerah. Pajak dan retribusi sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah otonomi yang luas, pemungutan retribusi daerah dilakukan oleh jasa pelayanan pemerintahan daerah, bersifat memaksa karena menghasilkan hubungan timbal balik negara dengan penduduk. Salah satu pengolahan retribusi daerah di tepi jalanan umum, dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru, dengan menggunakan sistem manajemen koordinator terhadap titiktitik parkir melalui Surat Perintah Tugas (SPT), koordinator menginstruksikan tugas teknis kepada juru parkir di lapangan, guna menarik retribusi dari pengguna jasa parkir. Terkhusus di wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, retribusi parkir dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Penelitian bertujuan untuk mengetahui Implementasi dan Kendala dalam Pelaksanaan Penyetoran Retribusi Parkir di Kecamatan Rumbai Pesisir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Sosiologis Hukum, hubungan korelasi (sebab-akibat) antara hukum dengan masyarakat. Hasil penelitian adalah masih adanya juru parkir yang melakukan penyelewengan uang retribusi parkir, demi kepentingan pribadi, karena kendala tersebut maka diperlukannya pengawasan retribusi parkir yang lebih ketat oleh Dinas Perhubungan dan pengawas parkir, dengan cara menerapkan sanksi tegas sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Penguatan Perlindungan Nelayan dalam Blue Economy: Analisis Kerangka Hukum dan Pendanaan di Kabupaten Indramayu Syahuri, Taufiqurrohman; Kaharuddin, Kaharuddin; Sadiawati, Diani; Dirkareshza, Rianda; Fauzan, Muhammad
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i2.695

Abstract

Seluruh dunia sepakat bahwa dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan harus mematuhi daripada 17 poin dari sustainable development goals yang mana salah satu dari poin tersebut adalah poin 14 yang meyakini adanya keberlanjutan dalam ekosistem laut. Nelayan menjadi salah satu hal yang mendukung blue economy. Namun dalam hal perlindungannya belum memadai dengan tidak adanya pengaturan perlindungan pada tingkat daerah lewat Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan lewat UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, terutama di daerah Majakarta, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan ideal mengenai perlindungan dan pendanaan nelayan di Kabupaten Indramayu karena belum adanya pengaturan pada tingkat Perda dalam hal perlindungannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparasi, dan pendekatan konseptual. Dalam menentukan konsep perlindungan dan pendanaan dalam teknis Peraturan Daerah belum diatur secara konteks kedaerahan. Terlebih dalam tingkat peraturan daaerah di Kabupaten Indramayu belum mengakomodasi terkait dengan perlindungan nelayan secara komprehensif. Dengan demikian diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut dalam tingkat peraturan daerah dengan mengedepankan peran aktif nelayan dalam mengakses pendanaan di pemerintah daerah kabupaten agar mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat.
Could Sea-Level Rise Eliminate the Existence of Islands Nations? Examining the International Maritime Legal Framework Pelengkahu, Muhamad
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i2.579

Abstract

Volume air laut global mengalami peningkatan yang cukup besar sebagai akibat dari menurunnya akuifer air tanah dan perubahan iklim. Meskipun terjadi penurunan emisi gas rumah kaca dan tingkat polusi, hal tersebut tidak menjamin tidak terjadinya peningkatan muka air laut. Oleh karena itu, penting untuk mempersiapkan strategi untuk beradaptasi dan memperkuat resistensi perubahan yang sedang berlangsung dan yang akan terjadi di lingkungan pesisir. Fenomena naiknya muka air laut memberikan tantangan terhadap UNCLOS, sebagai sebuah konstitusi kelautan, karena berpotensi mengubah tatanan pengaturan pesisir dan laut global. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan kualitatif, penelitian dilakukan dengan menggali kerangka UNCLOS untuk mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dampak kenaikan volume air laut global begitu kompleks dan multidimensional. Penulis mengidentifikasi dampak-dampak tersebut mengancam keberadaan masyarakat di wilayah pesisir, hilangnya keanekaragaman hayati laut, tidak terpenuhinya hak asasi manusia, serta hilangnya hak kedaulatan dan yurisdiksi negara kepulauan dan negara berkembang kepulauan kecil. Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap dampak yang ada, kerangka UNCLOS memainkan peranan penting. Akan tetapi, UNCLOS belum mampu mengatasi urgensi dan permasalahan yang timbul akibat kenaikan permukaan air laut. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa kepentingan negara-negara di seluruh dunia memerlukan pembaruan rutin UNCLOS dan penyelarasannya dengan perjanjian internasional
Prinsip Utilitarian(-isme) Jeremy Bentham dan Keterlibatannya terhadap Perkembangan Positivisme Hukum Klasik Kolang, Al Rhega Caesar Grestiano
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i2.578

Abstract

Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan pemikiran Jeremy Bentham tentang utilitarianisme sebagai sebuah paham filosofis dalam diskursus ilmu hukum (jurisprudence), serta melihat keterlibatannya terhadap perkembangan tradisi dominan dalam ilmu hukum (jurisprudence), yakni positivisme hukum (klasik). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan konseptual (teoritis). Bahan hukum akan diasalkan dari sumber-sumber normatif yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini guna mengungkap pemikiran Jeremy Bentham. Sosok Bentham tumbuh dalam tradisi hukum Anglo-Saxon (common law), yang mana pada waktu itu tradisi empirisme cukup kuat berakar di Inggris. Melalui tradisi epistemik yang berkembang sewaktu itu, Bentham melakukan kritik radikal terhadap sistem hukum –common law– di Inggris yang dianggapnya cukup menyesatkan masyarakat Inggris. Bentham mencoba melakukan reformasi terhadap ilmu hukum (jurisprudence) dan sistem hukum –common law– Inggris yang didasarkan oleh paradigma hukum alam (natural law). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan prinsip utilitarianismenya Bentham berusaha memberikan fondasi yang kokoh terhadap pembentukan hukum yang adil dan dapat menjadi tolok ukur yang pasti bagi sistem hukum Inggris melalui hukum positif. Pemikiran Bentham pun sekaligus menandai kemunculan tradisi positivisme hukum sebagai tradisi dominan dalam ilmu hukum (jurisprudence) modern
Rejuvinasi Demokrasi Konstitusional Melalui Amendemen UUD 1945 Martitah, Martitah; Rahmayani, Chanidia Ari; Naelufar, Rizqan
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i2.758

Abstract

Rejuvinasi demokrasi konstitusional melalui amendemen UUD 1945 merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem pemerintahan di Indonesia. Artikel ini membahas pentingnya amendemen sebagai instrumen untuk menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menganalisis tiga aspek utama: (1) urgensi perubahan dalam konteks dinamika politik dan sosial, (2) proses dan tantangan dalam pelaksanaan amendemen, serta (3) dampak terhadap praktik demokrasi dan penguatan lembaga negara. Dengan pendekatan kualitatif, studi ini menggunakan data dari literatur, wawancara, dan analisis kebijakan. Hasilnya menunjukkan bahwa amendemen UUD 1945 dapat mendorong partisipasi publik yang lebih luas, meningkatkan akuntabilitas lembaga, dan menciptakan landasan hukum yang lebih kuat bagi demokrasi. Namun, tantangan dalam konsensus politik dan resistensi dari berbagai pihak perlu diatasi agar proses rejuvinasi ini dapat berlangsung efektif. Kesimpulannya, amendemen UUD 1945 merupakan langkah penting dalam revitalisasi demokrasi konstitusional di Indonesia, dengan potensi untuk membawa perubahan positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara
Penyelesaian Sengketa Dagang mengenai Mekanisme Technical Barriers to Trade dalam Perdagangan World Trade Organization Yoga, Neka Alena
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i2.649

Abstract

Perdagangan internasional merupakan kegiatan yang dilakukan oleh hampir seluruh negara di dunia tanpa mengenal batas negara yang menjadikan kegiatan tersebut menjadi faktor yang sangat penting dalam bidang ekonomi tiap negara. Adanya perdagangan internasional yang lahir akibat perdagangan bebas kemudian menghasilkan organisasi perdagangan internasional yakni World Trade Organization (WTO) yang bertugas untuk mengatur jalannya perdagangan internasional. Banyaknya kebijakan yang dibentuk oleh setiap negara anggota WTO mendorong WTO untuk menghasilkan suatu ketentuan perdagangan internasional yaitu Technical Barriers to Trade Agreement (TBT Agreement) yang mengatur tentang peraturan teknis, prosedur penilaian kesesuaian, dan peraturan standar untuk semua produk serta termasuk ke dalam salah satu perjanjian General Agreement Tariffs and Trade (GATT) 1994. Tujuan penulisan ini akan membahasan tentang mekanisme TBT Agreement dalam perdagangan dan penyelesaian sengketa mengenai mekanisme TBT. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif. Adanya sengketa dagang internasional terjadi karena ketidakpatuhan negara anggota WTO dalam menjalankan kebijakan mengenai TBT Agreement. Kata Kunci : Perdagangan Internasional, Technical Barriers to Trade, World Trade Organization
Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Online Rusmana, I Putu Edi
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i2.577

Abstract

Prostitusi online adalah salah satu tindak pidana yang berkembang pesat, munculnya internet membuat tindak pidana prostitusi berkembang melalui media elektronik khususnya media sosial. Perkembangan internet adalah salah satu alasan utama berkembangnya tindak pidana, internet yang mudah diakses, memberikan ruang kepada penyedia jasa prostitusi mengembangkan bisnis prostitusi ke dunia digital. Perlunya penanganan ekstra dari penegak hukum yaitu kepolisian melalui kewenangannya menindak dan melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku prostitusi online. Melalui tindakan penyelidikan, penyidikan, penangkapan adalah ranah kepolisian dalam penegakan hukum pidana. Dengan demikian fokus permasalahan yang penulis tulis dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum pidana yang mengatur tentang prostitusi online di Indonesia? dan bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia terhadap pelaku prostitusi online di Indonesia? Dengan tujuan penulisan adalah agar dapat mengetahui secara jelas pengaturan hukum pidana yang mengatur tentang prostitusi online dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia terhadap pelaku prostitusi online di Indonesia. Dengan adanya peraturan undang-undangan dapat menjadi acuan kepolisian dalam menindak tegas dan memberikan sanksi pidana yang pantas untuk pelaku tindak pidana prostitusi online untuk sekarang dan dimasa yang akan datang. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yang pertama adalah Pengaturan terhadap prostitusi diatur pada Pasal 298 dan 506 KUHP, di dalam UU ITE diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan sanksi pidananya diatur dalam Pasal 45. Kesimpulan yang Kedua adalah penegakan hukum pidana untuk tindak pidana prostitusi adalah kewenangan dari kepolisian, melalui tindakan penyelidikan, penangkapan dan penyidikan pelaku kejahatan prostitusi online yaitu mucikari saja
Analisis Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP3A) Dalam Melindungi Dan Mendukung Korban Narkoba Rahmawati, Theadora; Supraptiningsih, Umi; Fauzi, M Makhrus
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP3A) di Kabupaten Pamekasan dalam mencegah dan membantu korban narkoba. Fokus masalah yang diangkat adalah pertama, faktor-faktor apa yang mendasari kenakalan remaja dalam hal narkoba. Kedua, apa peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP3A) Kabupaten Pamekasan dalam mencegah dan membantu korban narkoba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya, Pertama, faktor-faktor yang mendasari adalah faktor internal (krisis identitas; lemahnya pengendalian diri) dan faktor eksternal (faktor keluarga; dan pengaruh lingkungan sekitar). Kedua, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP3A) memiliki peran penting dalam membimbing anak-anak korban narkoba, yaitu: Peran Perlindungan: Menjamin keselamatan dan hak-hak korban anak. Peran Pendampingan: Memberikan bimbingan dan dukungan untuk membantu pemulihan korban. Peran Pemberdayaan: Memfasilitasi program yang meningkatkan keterampilan dan harga diri korban narkoba
Dissenting Opinion Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 Dalam Perspektif Siyasah qadhaiyyah Deliady, Darwin; Irwansyah, Irwansyah
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i2.895

Abstract

Tujuan penelitian ini bertujuan memperterang Dissenting Opinion yang dimaksud dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024 perspektif siyasah qadhaiyyah dan mengetahui bagaimana implikasi (Dissenting Opinion) dari majelis hakim terhadap putusan tersebut. Metode penulisan menggunakan pendekatan normatif dan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan problem-solution. Berdasarkan analisis penelitian ini menemukan bahwa, pertama menurut perspektif siyasah qadhaiyyah, hakim tidak hanya berfokus terhadap keadilan prosedural semata namun juga fokus terhadap keadilan substantif. Kedua, Berdasarkan implikasi hukum terhadap Dissenting Opinion bahwa tidak hanya berdampak terhadap sistem penegakan hukum, namun memberikan ruang kebebasan terhadap hakim untuk menggali dan menerapkan keadilan hukum bagi masyarakat

Page 14 of 17 | Total Record : 167

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 2 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2022): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2022): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2021): Morality :Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2021): Morality :Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2020): Morality :Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2020): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2019): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2019): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2018): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Hukum Morality Vol 3 No 2 (2017): Jurnal Ilmu Hukum Morality Vol 2 No 2 (2015): Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2014): Jurnal Ilmu Hukum Morality More Issue