cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Satriya Nugraha
Contact Email
nugraha.str@gmail.com
Phone
+6281250972793
Journal Mail Official
nugraha.str@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya Ruang Pengelola Jurnal Morality Jln. Hiu Putih, Tjilik Riwut Km. 7, Telp. 0812 5097 2973, E-mail : jurnalmoralityupgriplk@gmail.com
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Morality :Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas PGRI Palangka Raya
ISSN : 23030119     EISSN : 26142228     DOI : http://dx.doi.org/10.52947/morality
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Morality : Journal of Law was published in November 2012 by the PGRI University of Palangka Raya under the name "Morality : Journal of Law". Morality published twice in year in december and june, with the ISSN number of Printed Version is 2303-0119 and 2614-2228 with online version. Morality is a medium of forum to publish the result of research and findings of the latest theories on the development of legal science in Indonesia in particular. Morality : Journaf of Law receives related articles on Criminaw Law, Civil Code, State Administration, Customary Law, Islamic Law, Legal Sociology, Legal Theory, Agrarian Law, Legal Philosophy, Law and Corruption, Enviromental Law, Regional Government, Marriage Law, Criminal and Civil Procedure Law, Commercial and Banking Law, Law and ITE, Constitution, Special Criminal Law, Public Policy, Political Law and Victimology.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 167 Documents
 11   12   13   14   15 
Tanggung Jawab Bank Dalam Menjaga Keamanan Dan Kerahasiaan Data Nasabah Perbankan Di Indonesia Yetno, Alfred
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i1.424

Abstract

Keamanan data nasabah perbankan menjadi sorotan utama dalam industri perbankan saat ini di Indonesia. Maka dalam hal ini perlindungan atas data nasabah yang melakukan transaksi perbankan merupakan kunci penting dalam memperkuat kepercayaan nasabah. Perlindungan data nasabah perbankan adalah hal yang sangat penting dan menjadi sorotan utama dalam industri perbankan di Indonesia. Bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu yang terkait dengan data dan informasi mengenai nasabah, termasuk keadaan keuangan dan informasi pribadi, industri perbankan harus menghadapi risiko kejahatan siber yang dapat membahayakan keamanan data perbankan, sejalan dengan kemajuan teknologi saat ini. Data ini bisa dimanfaatkan untuk pencurian identitas, penipuan atau kejahatan lainnya. Maka dari itu sangat penting bagi industri perbankan untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan yang efektif guna melindungi data nasabah dari risiko kebocoran. Berkaitan dengan permasalahan diatas maka perlu adanya gambaran yang jelas berkaitan terhadap tanggung jawab bank dalam menjaga data nasabah perbankan serta adanya solusi dan penyelesaian hukum berkaitan dengan permasalahan tersebut sehingga tujuan dari penulisan penelitian ini yaitu untuk membahas dan menganalisa, menjelaskan dan memberikan solusi dalam bagaimana tanggung jawab bank dalam menjaga data nasabah perbankan di Indonesia. Adapun metode yang digunakan dari penulisan penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode dari penelitian hukum normatif yaitu dengan penelitian yang mengkaji dan menganalisis data dan dokumen yang berasal dari aturan perundang-undangan, prinsip-prinsp hukum, teori hukum, keputusan pengadilan dan sebagainya yang relevan dengan topik penelitian. Serta metode yang bersifat kualitatif dengan pendekatan perbandingan hukum akibat dari kekosongan hukum, kekaburan hukum atau pertentangan hukum. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sudah memberikan perlindungan terhadap dana nasabah akan tetapi dalam perlindungan terhadap data nasabah masih memerlukan perhatian lebih. Oleh karena itu pihak perbankan harus memastikan keamanan sistem elektronik dan bertanggung jawab terhadap data nasabah. Dalam hal ini sangatlah penting dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan untuk mengutamakan perlindungan data nasabah di atas segalanya untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Dengan demikian maka perlindungan yang kuat terhadap data nasabah dan upaya pencegahan kejahatan siber harus menjadi fokus utama pihak perbankan serta memastikan kesiapan sistem elektronik yang aman. Dengan demikian maka perlindungan terhadap nasabah sebagai konsumen menjadi prioritas utama dan sejalan dengan komitmen pemerintah serta lembaga perbankan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan terutama dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data nasabah perbankan di Indonesia. Prinsip inilah yang perlu ada didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan berkaitan dengan perlindungan data nasabah sehingga kasus hukum yang merugikan nasabah disebabkan oleh kesalahan atau force majeur dan kelalaian dari nasabah tidak sepenuhnya dibebankan oleh nasabah melainkan pihak perbankan bertanggung jawab terhadap operasional sistem elektronik yang mengedepankan perlindungan data bagi nasabah dan memiliki prioritas utama dalam melindungi data nasabah di Indonesia.
Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan dan Penggandaan Dukungan Minimal Pemilih Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Rudyanti Dorotea Tobing
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v9i2.477

Abstract

Salah satu peserta Pemilu adalah perseorangan Anggota DPD. Bakal calon anggota DPD wajib mengikuti semua tahapan dan persyaratan diantaranya adalah penyerahan dukungan minimal Pemilih. Pasal 7 PKPU 10/2022 menyebutkan bahwa Persyaratan dukungan minimal Pemilih harus memenuhi dukungan minimal Pemilih dan sebaran serta memenuhi syarat pemilih pendukung. Pasal 11 ayat (3) PKPU 10/2022 menyebutkan bahwa dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih, bakal calon anggota DPD dikenai pengurangan jumlah dukungan sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan. Pengurangan jumlah dukungan akibat adanya data palsu dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis persyaratan dukungan minimal pemilih bagi bakal calon anggota DPD dan penegakan hukum terhadap bakal calon anggota DPD yang melakukan pemalsuan dan penggandaan dukungan minimal pemilih. Penelitian ini tergolong jenis penelitian hukum normatif (legal research). Hasil penelitian adalah bakal calon anggota DPD jumlah dukungan minimal pemilih tergantung kepada jumlah penduduk yang terdaftar dalam Daftar Pemilih DPT Dapil Provinsi dengan sebaran minimal 50 (lima puluh) persen dari jumlah Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan. Penegakan hukum terhadap pemalsuan dan penggandaan data minimal pendukung pemilih bakal calon anggota DPD pada Pemilu tahun 2024 masih mengalami kendala diantaranya : Adanya kekaburan norma dam konflik norma dalam UU Pemilu dan PKPU 10/2022; adanya ketidak pastian terkait tindak lanjut prosedur penanganan tindak pidana pemilu pasca ditemukannya dugaan pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu maupun penggandaan data dukungan minimal pemilih; serta kendala pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, baik pada saat verifikasi administrasi maupun pada saat verifikasi faktual
Kewenangan PTUN dalam Menguji Sikap Diam Pejabat Pemerintahan Falih Fadli; Aminuddin Ilmar; Achmad Ruslan
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v9i2.352

Abstract

Undang-Undang Cipta Kerja membawa perubahan terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan di Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja secara tidak langsung mengubah hukum acara dan kompetensi absolut Peradilan TUN karena dalam pasal 175 ayat (6) Undang-Undang Cipta Kerja menghapus frasa pengadilan sehingga PTUN(PTUN) tidak berwenang lagi untuk mengadili permohonan fiktif positif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan PTUN dalam menguji sikap diam pejabat pemerintahan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara sikap diam pejabat pemerintahan. Penelitian dengan metode penelitian normatif ini, menghasilkan penelitian bahwa meskipun permohonan fiktif positif dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja, masyarakat dapat mengajukan gugatan onrechtmatige overheidsdaad terkait sikap diam pejabat pemerintah yang merugikan masyarakat dan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penanganan sengketa sikap diam pejabat pemerintah dapat diajukan di PTUN namun penanganannya tidak dapat menggunakan acara persidangan Permohonan Fiktif Positif melainkan acara gugatan tindakan faktual.
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Kurator Dalam Pelaksanaan Pemberesan Harta Pailit Tanudjaja, Tanudjaja; Vigianto, Andri
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i1.684

Abstract

Kepailitan biasanya merupakan bagian dari hukum perdata, namun dalam beberapa kasus, masalah kepailitan dapat berkembang menjadi masalah pidana, terutama ketika kurator yang bertanggung jawab atas pengelolaan harta pailit didakwa melakukan tindak pidana. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur tentang sanksi pidana, tetapi tidak menguraikan secara rinci mengenai independensi dan kriteria tindakan kurator yang dianggap tidak independen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana yang berpotensi dilakukan oleh kurator dalam pelaksanaan pemberesan harta pailit serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitor pailit dan/atau kreditor terhadap tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research) dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Analisis dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menggunakan sumber-sumber hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurator memiliki peran penting sebagai pengawas dan pengelola harta pailit. Tindakan sewenang-wenang kurator yang melanggar hukum dapat mengakibatkan sanksi pidana. Kurator harus menjalankan tugasnya dengan independen dan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Selain itu, diperlukan prosedur tertentu dan persetujuan dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan tugas kurator untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam pengelolaan harta pailit
Kenaikan Nafkah Anak Setiap Tahun Pasca Perceraian Perspektif SEMA Nomor 03 Tahun 2015 Adiningrum, Nuriyah Wulan; Adityo, Rayno Dwi
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i1.343

Abstract

Perceraian mengakibatkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua terhadap anaknya, salah satunya adalah nafkah anak. Secara garis besar hukum yang berlaku membenarkan terkait mengenai pemenuhan pembayaran nafkah anak menjadi kewajiban dari seorang ayah terhadap anaknya. Akan tetapi, Hakim menetapkan adanya penambahan biaya sebesar 10% setiap tahunnya dalam penetapan tersebut dianggap sudah sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2015. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan penelitian berupa peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dalam hal ini penulis melakukan penelitian yuridis normatif terhadap penetapan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr. Hasil penelitian ini adalah konteks hukum tidak menyebutkan secara spesifik mengenai besaran nafkah yang harus diberikan, melainkan pemenuhan nafkah anak hendaknya diberikan secara proporsional dengan melihat 2 batasan, yaitu kemampuan sang ayah dan kebutuhan dari anak tersebut. Jika dilihat dari aspek keterbatasan dan kemampuan dari sang ayah yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, maka menurut peneliti Hakim belum tepat untuk menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2015 terhadap putusan tersebut.
Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Terkait Regulasi Pencoretan/Pembenaran Hasil Penghitungan Suara Silalahi, Wilma
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i2.752

Abstract

The implementation of the 2024 general elections poses ongoing challenges for organizers, with various issues and disputes arising as key considerations. While such disputes are an inevitable aspect of elections, evaluating election administration becomes essential. This study focuses on the evaluation of election administration in relation to regulations on vote count annulments and corrections. The objective is not to imply that the 2024 elections were poorly managed but to explore how election regulations provide legal certainty to the Indonesian populace, given that elections are the nation’s largest democratic event. Utilizing normative legal research, this study emphasizes that laws and regulations should align with the principles of Pancasila and the 1945 Constitution, which are the highest legal authorities in Indonesia. Additionally, it examines the implications of corrections made to vote count records. An evaluation of election administration, particularly concerning vote count annulments and corrections, is vital. Moreover, existing regulations must adapt to the evolving constitutional framework and be responsive to the needs of Indonesian society and the nation.
Kajian Terhadap Penerapan Teori Sociological Yurisprudence Oliver Wendel Holmes Oleh Hakim Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN/Bdg) Saragih, Geofani Milthree; Zulfah, Indana; Nasution, Junisyah; Ginting, Nabila Marsiadetama; Silaban, Helen Mutiara
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i2.457

Abstract

Hakim adalah wakil Tuhan dalam menegakkan hukum di dunia. Salah satu kajian utama dalam penelitian ini adalah menganalisis peranan hakim dalam menggali keadilan dalam masyarakat, dengan menggunakan perspektif teori Sociological Jurisprudence yang dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes. Dalam pandangan Holmes, hukum harus dipahami sebagai refleksi dari nilai-nilai dan realitas sosial yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana teori Sociological Jurisprudence memengaruhi cara hakim memandang dan menginterpretasikan hukum untuk mencapai keadilan. Holmes menekankan bahwa hakim harus memahami konteks sosial dan ekonomi di mana hukum diterapkan. Hakim harus melihat hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar dan memastikan bahwa keputusan hukum mereka mencerminkan realitas sosial saat ini. Ini memerlukan kemampuan hakim untuk beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat dan memahami implikasi sosial dari keputusan hukum mereka. Penerapan teori Holmes tersebut dikaitkan dengan Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN/Bdg dalam penelitian ini, dimana dalam putusan tersebut hakim telah melakukan suatu penggalian nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Penelitian ini menguraikan bagaimana pandangan Holmes tentang hukum dan keadilan memiliki dampak pada penegakan hukum. Penelitian ini juga akan menelusuri pemikiran holmes dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan filosofis. Hasil dari penelitian ini akan memperlihatkan bahwa peran hakim dalam menggali nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, sebagaimana yang ditegaskan di dalam teori Sociological Jurisprudence oleh Holmes telah direalisasikan di dalam Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN/Bdg. Hal ini dianggap penting dalam memastikan bahwa hukum mencerminkan dan mendukung keadilan sosial.
Hak Imunitas Dokter dan Inspanning Verbintenis: Niat yang Baik dan Causa yang Halal dalam Praktek Kedokteran Bramantyo, Rizki Yudha; Putra, Restu Adi
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i2.861

Abstract

Hak imunitas bagi dokter merupakan konsep yang sangat penting dalam dunia medis, karena profesi ini melibatkan risiko tinggi dalam setiap tindakan yang dilakukan terhadap pasien. Imunitas hukum bagi dokter diperlukan untuk melindungi mereka dari tuntutan yang tidak berdasar, terutama saat mereka telah bertindak sesuai standar profesi dan prosedur operasional yang berlaku. Dalam konteks hukum, inspanning verbintenis atau ikatan usaha menjadi dasar bagi dokter untuk melakukan segala upaya terbaik bagi kesembuhan pasien, meskipun hasil akhir tidak selalu dapat dijamin. Di sisi lain, konsep mens rea bona (niat yang baik) dan Causa halal menjadi landasan moral dan etika bagi dokter, yang mengarahkan tindakan medis pada tujuan mulia tanpa niat untuk merugikan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan hak imunitas dokter dalam praktik kedokteran di Indonesia, serta peran penting dari inspanning verbintenis, niat yang baik, dan Causa halal dalam mendukung praktik yang aman dan bertanggung jawab. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana perlindungan hukum yang tegas terhadap dokter dapat memberikan ruang bagi mereka untuk menjalankan fungsinya tanpa ketakutan yang berlebihan terhadap tuntutan hukum
Komunikasi Kebijakan dan Perubahan Perilaku Masyarakat Pesisir: Studi Kasus di Lombok Barat Harnanto, Dedy; Kadri, Kadri; Fakhri, Moh.
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v9i1.868

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara komunikasi kebijakan pemerintah dan perubahan perilaku masyarakat pesisir di Lombok Barat. Dalam konteks pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan, pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kebijakan disampaikan dan diterima oleh masyarakat sangat penting. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi kebijakan bergantung pada kejelasan pesan, keterlibatan masyarakat, dan kesesuaian kebijakan dengan norma serta kearifan lokal. Masyarakat yang terlibat dalam proses sosialisasi dan mendapatkan informasi yang jelas cenderung menunjukkan respon positif dan beradaptasi dengan kebijakan yang diterapkan. Sebaliknya, kurangnya pemahaman dan resistensi terhadap kebijakan dapat muncul ketika masyarakat merasa kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan kepentingan mereka. Tulisan ini merekomendasikan perlunya pendekatan komunikasi yang lebih inklusif, dengan melibatkan tokoh masyarakat dan memperhatikan konteks lokal dalam penyampaian pesan kebijakan
Analisis Eksistensi BHABINKAAnalisis Eksistensi Bhabinkamtibmas dalam Pengaplikasian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)MTIBMAS dalam Pengaplikasian KAMTIBMAS Syahrum, Muhammad
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i2.420

Abstract

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, disingkat Bhabinkamtibmas, adalah petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di tingkat desa atau kelurahan. Petugas ini mengemban fungsi preventif dengan menjalin kemitraan bersama masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) serta mengidentifikasi faktor-faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Kamtibmas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan melalui penelaahan terhadap teori-teori, konsep-konsep, pandangan-pandangan, serta berbagai aspek yang relevan dengan tujuan penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif induktif untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai permasalahan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugasnya secara umum sudah berjalan dengan baik dan mampu memberikan kontribusi positif terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. Namun, terdapat beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, minimnya jumlah personel yang tidak sebanding dengan cakupan wilayah, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran Bhabinkamtibmas. Selain itu, kendala komunikasi dan infrastruktur, seperti buruknya kondisi jalan desa yang sulit diakses, turut menjadi hambatan dalam menjalankan tugas di wilayah binaan. Oleh karena itu, diperlukan solusi strategis, termasuk peningkatan jumlah personel, penguatan pemahaman masyarakat tentang Kamtibmas, dan perbaikan infrastruktur, untuk mendukung optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib

Page 13 of 17 | Total Record : 167

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 2 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2022): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2022): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2021): Morality :Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2021): Morality :Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2020): Morality :Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2020): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2019): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2019): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2018): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Hukum Morality Vol 3 No 2 (2017): Jurnal Ilmu Hukum Morality Vol 2 No 2 (2015): Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2014): Jurnal Ilmu Hukum Morality More Issue