cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Endang Wahyati
Contact Email
endang_wahyati@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
soepra@unika.ac.id
Editorial Address
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang, 50234
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan
Published by Universitas Katolik Soegijapranata
ISSN : -     EISSN : 2548818X     DOI : https://doi.org/10.24167/shk
Core Subject : Health, Social,
Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Journal focuses on the development of health law in Indonesia: national, comparative and international. The exchange of views between health lawyers in Indonesia is encouraged. The Journal publishes information on the activities of European and other international organizations in the field of health law. Discussions about ethical questions with legal implications are welcome. National legislation, court decisions and other relevant national material with international implications are also dealt with.
Arjuna Subject : Profesi Kesehatan - Profesi Kesehatan (Lain-Lain)
Articles 227 Documents
 19   20   21   22   23 
The Application of Doctrine of Vicarious Liability to The Hospital in A Event of Medical Personnel Negligence Rahardianto, Donny; Adriano, Adriano
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 10, No 2: Desember 2024
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v10i2.11982

Abstract

The purpose of study were the application of the doctrine of vicarious liability to hospitals in the event of medical personnel negligence. This study used the statute approach and conceptual approach methods. The results of study can be concluded as follows: (1) The basis for the hospital's responsibility for medical personnel negligence can be seen from the aspect of the condition of the therapeutic relationship between the patient and the hospital. If the pattern of therapeutic relationship between the patient and the hospital, then the position of the hospital as the party that provides the achievement, while the doctor only functions as an employee or task executor. With this therapeutic relationship pattern, if there is a patient loss due to medical personnel negligence, then in this case the hospital is responsible. 2) Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals was created to provide more certainty in the provision of health services, as well as providing protection for the community and protection for resources in the hospital. The Hospital Law has determined that the hospital will be legally responsible if there is medical personnel negligence that causes losses to the community or patients
Pelaksanaan Tindakan Medis oleh Perawat Terhadap Pasien Gawat Darurat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus di RSUD Sunan Kalijaga Demak) Istiningtyas, Catharina Sinta Anindya; Silviana, Ana
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 10, No 2: Desember 2024
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v10i2.12265

Abstract

Beberapa undang-undang memberikan kerangka kerja untuk pengaturan tindakan medis dan pendelegasian kekuasaan untuk melaksanakannya. Undang-undang tersebut antara lain Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009, Undang-Undang Praktek Kedokteran No. 29 tahun 2004, dan Undang-Undang Keperawatan No. 38 tahun 2014. Selanjutnya, pelaksanaan praktek perawat diatur dengan peraturan No. 17 tahun 2013 dan pelaksanaan dan pelaksanaan praktek medis diatur dengan peraturan Menteri Kesehatan No. 2052. Peraturan ini memungkinkan perawat untuk melakukan tindakan medis di fasilitas darurat dengan pendelegasian wewenang tertulis dari dokter. Meskipun demikian, transmisi kekuasaan secara verbal adalah hal yang biasa.Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan spesifikasi deskriptif untuk mengkaji faktor-faktor yang menghambat pendelegasian kewenangan dalam pelayanan kesehatan. Faktor-faktor ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut: kurangnya kejelasan dalam ketentuan hukum; kurangnya pemahaman tentang peraturan saat ini oleh dokter dan perawat; rasio perawat terhadap dokter yang lebih tinggi; dan kurangnya kesadaran hukum secara umum di kalangan profesional perawatan kesehatan. Karena pengalihan kekuasaan bersifat verbal untuk menyederhanakan praktik dan dipengaruhi oleh situasi yang tidak terduga, hal itu tidak melarang evaluasi pasien di unit gawat darurat
Resusitasi Jantung Paru dalam Perspektif Hak Asasi Manusia pada Pasien Lanjut Usia Nathania, Maria Yessica; Dewi, Trihoni Nalesti; Dhanardhono, Tuntas
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 10, No 2: Desember 2024
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v10i2.11134

Abstract

Keefektivitasan RJP pada lanjut usia masih merupakan suatu kontroversi. Secara etis, adalah hal yang kurang pantas untuk melakukan tindakan kepada seseorang, dimana tindakan tersebut memiliki sedikit ataupun tidak ada manfaatnya sama sekali. Salah satu tantangan lansia, adalah terjadinya penurunan kapasitas intrinsik dan fungsional tubuh, yang tersebut mempengaruhi kompleksitas dalam membuat keputusan. Sementara itu, salah satu hal penting yang harus dipertimbangkan dalam dunia medis, adalah hak dan salah satu bentuk pelanggaran hak pada lanjut usia adalah tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan. Atas banyaknya pertimbangan mengenai HAM yang melingkupi kaum lanjut usia, terutama Hak hidup dan Hak otonomi, maka diteliti lebih lanjut mengenai hak sehubungan dengan akhir hayat, terutama yang berkaitan dengan RJP. Penelitian dilakukan dengan melakukan studi pustaka dan wawancara terhadap praktisi hukum, pengamat HAM, dan petugas medis. Pelaksanaan RJP, bahkan pada lansia sekalipun dapat dikatakan telah memenuhi kaidah-kaidah HAM, dan pelaksanaannya dilindungi oleh hukum, selama, RJP tersebut dilakukan sesuai dengan indikasi medis dan setelah menginformasikan untung dan ruginya. RJP dan perlakuannya terhadap pasien lansia, harus disesuaikan dengan asas-asas HAM, terutama, penghargaan terhadap martabat manusia, harus sesuai dengan kaidah keadilan, dan sedapat mungkin jangan sampai menyakiti.Abstract:  The effectiveness of CPR in the elderly is still a matter of controversy. Ethically, it is inappropriate to perform an act on a person where the act has little or no benefit. One of the challenges of the elderly is a decrease in the intrinsic and functional capacity of the body, which affects the complexity of making decisions. Meanwhile, one of the important things that must be considered in the medical world is rights and one form of violation of rights in the elderly is not to be involved in making decisions. Due to the many considerations regarding human rights that cover the elderly, especially the right to life and the right to autonomy, further research is needed regarding rights relating to the end of life, especially those related to RJP. The research was conducted by conducting literature studies and interviewing legal practitioners, human rights observers and medical officers. The implementation of CPR, even for the elderly, can be said to have complied with human rights principles, and its implementation is protected by law, as long as CPR is carried out according to medical indications and after informing the pros and cons. CPR and its treatment of elderly patients must be adapted to the principles of human rights, in particular, respect for human dignity, must be in accordance with the principles of justice, and as much as possible not to cause harm
The Legal Protection for Independent Practicing Doctors in Providing Telemedicine Services to Patients Kartika, Kartika; Andika, Andika
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 10, No 2: Desember 2024
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v10i2.12569

Abstract

The purpose of study were to analyze the form of legal protection for doctors for the occurrence of risks in telemedicine services to patients. A normative juridical method is used in this research in which the implementation of this method is a study of legal principles and legal systematics. This research was a normative legal research. The results showed that the form of legal protection for doctors against risks in telemedicine services to patients is in the form of preventive and repressive protection. Legal protection for doctors in therapeutic relationships of health services through electronic telemedicine media is regulated in Law Number 17 of 2023 concerning Health. Preventive legal protection is preventive in nature against disputes, where in this case the KKI organizes training and skills improvement activities for doctors in order to improve the quality of services provided to patients. On the other hand, the protection provided is repressive legal protection related to the resolution of medical disputes between medical personnel and patients.Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi dokter atas terjadinya risiko dalam pelayanan telemedicine kepada pasien. Penelitian ini termasuk penelitian normative yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi dokter atas terjadinya risiko dalam pelayanan telemedicine kepada pasien adalah dalam bentuk perlindungan yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum terhadap dokter dalam hubungan teraupeutik pelayanan kesehatan melalui media elektronik telemedisin diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Perlindungan hukum preventif bersifat pencegahan atas terjadinya sengketa, dimana dalam hal ini KKI menyelenggarakan pelatihan dan kegiatan peningkatan keterampilan bagi dokter agar dapat meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan kepada pasien. Di sisi lain perlindungan yang diberikan adalah perlindungan hukum represif yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa medis antara tenaga medis dengan pasien
Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Berdasarkan Pasal 193 UU Kesehatan dalam Peristiwa Bayi Tertukar Kurnia, Margaretha; Simandjutak, Marcella Elwina; Asmara, Gregorius Yoga Panji
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 10, No 2: Desember 2024
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v10i2.12214

Abstract

Peristiwa bayi tertukar di sebuah rumah sakit menimbulkan sengketa medis antara pihak pasien dan rumah sakit.  Kewajiban rumah sakit sebagai subjek hukum dalam hubungan hukum antara rumah sakit dan pasien pada peristiwa tersebut menimbulkan konsekuensi timbulnya tanggung jawab rumah sakit. Tanggung jawab  hukum rumah sakit dalam upaya pelayanan kesehatan  saat ini dinyatakan dalam Pasal 193 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dugaan adanya unsur tindak pidana dalam peristiwa ini menimbulkan pertanyaan  sejauh mana batas pertanggungjawaban pidana pimpinan rumah sakit dan bagaimana pertanggungjawaban badan hukum penyelenggara rumah sakit dalam peristiwa hukum bayi tertukar.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui batas pertanggungjawaban pidana pimpinan rumah sakit dan pertanggungjawaban badan hukum penyelenggara rumah sakit dalam peristiwa hukum bayi tertukar di rumah sakit.Metodologi penelitian adalah yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan terutama melalui pendekatan kasus dalam peristiwa bayi tertukar.  Penelitian ini merupakan penelitian preskriptif. Pengumpulan data didapat dari data primer melalui indepth interview pada responden penelitian dan data sekunder. Analisa data menggunakan analisa data kualitatif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa batas pertanggungjawaban pidana pimpinan rumah sakit dalam peristiwa hukum bayi tertukar di rumah sakit belum jelas, karena kata “semua” pada Pasal 193 UU 17/2023  belum mencerminkan makna lex certa pada asas legalitas bahwa undang-undang harus dirumuskan dengan terperinci dan cermat.  Badan hukum penyelenggara rumah sakit dalam peristiwa hukum bayi tertukar bertanggung jawab secara perdata, namun tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya karena dugaan tindak pidana bukan merupakan tindak pidana korporasi. Untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi seluruh subjek hukum dalam peristiwa ini diperlukan penambahan norma jenis tindak pidana yang dipertanggungjawabkan secara vicarious liability pada UU Kesehatan dan UU KUHP yang akan datang. Abstract:  The incident of a switched baby at a hospital has led to a medical dispute between the patient and the hospital. The hospital’s obligation as a legal subject in the legal relationship between the hospital and the patient in this incident results in the hospital's responsibility. The hospital's legal responsibility in healthcare services is currently outlined in Article 193 of  Health Law Number  17/2023. The suspicion of criminal elements in this incident raises the question of the extent of criminal liability of the hospital director and the legal responsibility of the corporate in the case of switched baby.The research aims to understand the limits of the hospital director’s criminal responsibility and corporate legal responsibility in the switched baby incident at the hospital.The research methodology is juridical-empirical with an approach to the law, a conceptual approach, and particularly through a case approach to the switched baby incident. This is a prescriptive study. Data collection was collected through primary data via in-depth interviews with research respondents and secondary data. Data analysis used qualitative data analysis.The research concludes that the limits of the hospital director’s criminal liability in the switched baby incident are unclear because the term "all" in Article 193 of Law 17/2023 does not reflect the principle of lex certa in the legality principle, which states that laws should be formulated in detail and carefully. The corporation organizing the hospital in the switched baby incident is responsible civilly, but cannot be held criminally liable because the alleged crime is not a corporate crime. To provide legal protection and certainty for all legal subjects involved in this incident, it is necessary to add norms regarding criminal acts accountable through vicarious liability in the upcoming Health Law and the Criminal Code
Evaluasi Kualitas Visum et Repertum Perlukaan pada Korban Hidup di RSUD Waled, Cirebon (2021 – 2023) Pranoto, Ahmad Satrio Tsabut; Wibisono, Bambang; Rivani, Riza
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 11, No 1: Juni 2025
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v11i1.12531

Abstract

Abstrak: Penulisan Visum Et Repertum harus memenuhi format-format yang sudah disesuaikan untuk menunjang kualitasnya di bidang hukum. Pasalnya, beberapa penelitian menyatakan bahwa kualitas VeR di rumah sakit tertentu belum memenuhi komponen yang harus tersedia di surat VeR. Hal ini menarik perhatian peneliti untuk menilai dan menggambarkan kualitas VeR hidup perlukaan di RS Waled Kab. Cirebon dari kualitas perbagian VeR hingga kualitas keseluruhan untuk meningkatkan kualitas layanan di RS Waled.Metode : Penelitian ini menggunakan Deskriptif Observasional dan menggunakan data sekunder yaitu VeR perlukaan di RS Waled Kab. Cirebon Tahun 2021 – 2023. Penilaian kualitas VeR perlukaan menggunakan skoring dari Prof. Herkutanto.Hasil : Selama 2021 – 2023 didapatkan total 127 VeR. Kualitas perbagian didapatkan untuk bagian pembukaan sebesar 100%, bagian pendahuluan sebesar 100%,  bagian pemberitaan sebesar 74%, bagian kesimpulan sebesar 33%, dan bagian penutup sebesar 100%. Secara keseluruhan didapatkan nilai sebesar 54.9% dengan kualitas sedang.Kesimpulan : Secara keseluruhan, VeR perlukaan di RS Waled Kab. Cirebon Tahun 2021 – 2023 mendapatkan kualitas sedang. tetapi hasil tersebut tidak menggambarkan kualitas layanan dan profesionalitas praktisi yang terlibat, tetapi memang ada perbedaan pandangan terhadap penyusunan VeR perlukaan.Abstract: The writing of Visum Et Repertum must adhere to standardized formats to ensure its quality in the legal field. Several studies have indicated that the quality of ver in certain hospitals does not meet the required components that should be included in the VeR document. This has drawn the attention of researchers to assess and describe the quality of VeR for injuries at Waled Hospital, Cirebon, from the quality among sections to overall quality to improve the quality of service at Waled Hospital.Methods : This study uses an Observasional with Descriptive Study and uses secondary data, that is VeR of injuries at Waled Hospital, Cirebon In 2021 – 2023. Assessment of the quality of VeR of the injuries using Prof. Herkutanto's Scoring.  Results : During the 2021 – 2023, a total of 127 VeR. The quality of the sections was obtained for opening section at 100%, introduction section at 100%, news section at 74%, conclusion section at 33%, and closing section at 100%. Overall, the value obtained was 54.9% with medium quality. Conclusion : Overall, the VeR of injuries at Waled Hospital, Cirebon In 2021 – 2023 got medium quality. However, these results do not describe the quality of service and professionalism of the practitioners involved, but there are indeed different views regarding the preparation of a VeR for injuries.
Pandangan Agama Islam dan Hukum Kesehatan tentang Aborsi di Era Keterbukaan Informasi Kristina, Dina; Siregar, Rospita Adelina
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 11, No 1: Juni 2025
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v11i1.13504

Abstract

Abstrak: Aborsi merupakan isu yang kompleks karena melibatkan dimensi hukum, agama, dan medis, terlebih dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural dan mayoritas beragama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pandangan agama Islam terhadap aborsi berdasarkan interpretasi sumber-sumber utama ajaran Islam. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana hukum kesehatan Indonesia meregulasi praktik aborsi melalui peraturan perundang-undangan, termasuk PP Nomor 28 Tahun 2024 dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan Islam terhadap aborsi memiliki spektrum interpretasi yang beragam, mulai dari pengharaman mutlak hingga pengecualian dalam kondisi tertentu seperti ancaman terhadap nyawa ibu. Di sisi lain, hukum kesehatan Indonesia memberikan batasan dan persyaratan ketat terkait praktik aborsi. Di era keterbukaan informasi, pemahaman yang komprehensif mengenai perspektif agama dan hukum menjadi krusial untuk meningkatkan literasi masyarakat dan mencegah risiko aborsi tidak aman.Abstract: Abortion presents a complex challenge, intertwined with legal, religious, and medical considerations, particularly in Indonesia's diverse, Muslim-majority society. This study seeks to thoroughly examine the Islamic religious perspective on abortion, drawing from interpretations of its core tenets. Furthermore, the research investigates how Indonesian health law governs abortion through regulations like Government Regulation No. 28 of 2024 and Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code. Our findings reveal that Islamic views on abortion range widely, from outright prohibition to allowing exceptions in dire circumstances, such as when the mother's life is at risk. Conversely, Indonesian health law outlines stringent restrictions and conditions for abortion procedures. In this age of open information, a holistic grasp of both religious and legal viewpoints is essential to boost public understanding and mitigate the dangers of unsafe abortions.
Implementasi Kebijakan Sistem Finger Print bagi Dokter Spesialis Berstatus Aparatur Sipil Negara dalam Pemenuhan Hak Pasien dalam Keadaan Gawat Darurat di Rumah Sakit Kertosono Satiyo, Satiyo; Dewi, Trihoni Nalesti; Dhanardhono, Tuntas
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 11, No 1: Juni 2025
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v11i1.11993

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak pasien dalam keadaan gawat darurat oleh dokter spesialis berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di RSUD Kertosono serta mengkaji implementasi sistem fingerprint sebagai kebijakan kedisiplinan ASN. Metode yang digunakan adalah yuridis-sosiologis dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem fingerprint meningkatkan kedisiplinan dokter spesialis dalam jam kerja ASN, namun belum sepenuhnya mampu menjamin pemenuhan hak pasien di luar jam kerja ASN, khususnya pada situasi gawat darurat. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dokter spesialis karena RSUD Kertosono merupakan rumah sakit tipe C.Abstract: This study aims to analyze the fulfillment of patients’ rights in emergency situations by civil servant specialist doctors at Kertosono Regional Public Hospital (RSUD Kertosono) and to examine the implementation of the fingerprint system as a disciplinary policy for civil servants. The method used is a juridical-sociological approach, with data collection techniques including interviews and observation. The findings indicate that the fingerprint system improves the discipline of specialist doctors during official civil servant working hours. However, it has not yet fully ensured the fulfillment of patients’ rights outside those working hours, particularly in emergency situations. This shortcoming is due to the limited number of specialist doctors, as RSUD Kertosono is classified as a Type C hospital.
Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Sikap Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter tentang Rahasia Kedokteran Berdasarkan Undang – Undang Kesehatan Octaviani, Lissa Intan; Permana, Ouve Rahadiani; Wibisono, Bambang
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 11, No 1: Juni 2025
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v11i1.12553

Abstract

Abstrak: Rahasia Kedokteran Rentan Menimbulkan Kerugian Yang Tidak Hanya Berpotensi Dilakukan oleh Pihak Tidak Berwenang Tetapi juga Oleh Pihak yang Berkewajiban. Sehingga Pengetahuan dan Sikap Tentang Rahasia Kedokteran Dinilai Penting Karena Dapat Menujang Kinerja Dokter, Dokter Gigi atau Mahasiswa Fakultas Kedokteran Tahap Profesi. Dalam Pembukaan Rahasia Kedokteran Cenderung Kurang Mendapatkan Perhatian, Sehingga Menimbulkan Terjadinya Sengketa Medis Antar Para Pihak Didalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.Penelitian Ini Bertujuan untuk Mengetahui Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Sikap Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Tentang Rahasia Kedokteran Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan.Penelitian Ini Menggunakan Metode Cross Sectional Melalui Pendekatan Observasional Analitik. Subjek Yang Digunakan adalah Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Angkatan 2019. Teknik Pengambilan Sampel Dalam Penelitian Ini Menggunakan  Total Sampling Dengan Analisis Data Menggunakan Spearman Test. Instrumen Penelitian Yang Digunakan Adalah Kuesioner Yang Telah Dilakukan Uji Validitas Dan Reliabilitas.Responden Di Dalam Penelitian Ini Memiliki Tingkat Pengetahuan tentang Rahasia Kedokteran Sebanyak (53.8%) Dengan Kategori Cukup Dan Responden Yang Memiliki Sikap Tentang Rahasia Kedokteran Sebanyak (50.5%) Dengan Kategori Baik. Hasil Analisis Data Menunjukkan Adanya Hubungan Yang Signifikan Pada Variabel Pengetahuan Dan Sikap (Uji Spearman P-Value = 0.048, Koefisien Korelasi = 0.206).Terdapat Hubungan Yang Signifikan Antara Tingkat Pengetahuan dengan Sikap Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Tentang Rahasia Kedokteran Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan.Abstract : The Secrets of Medicine are Vulnerable to Causing Harm that Can Potentially Be Perpetrated Not Only by Unauthorized Parties but Also by Those Who are Obligated to Uphold Them. Thus, Knowledge And Attitude About the Secrets of Medicine are Considered Important as They Can Support the Performance of Doctors, Dentists, or Medical Students in Their Proffesional Phase. In the Opening of Medical Confidentiality, There Tends to be Less Attention, Thus Giving Rise to Medical Disputes Between Parties in the Provision of Health Services. This Study Aims to Determine Correlation of the Level Knowledge and Attitude of Students in the Doctor Professional Study Program Regarging the Secrets Of Medical Based on Health Law. This Study Uses a Cross-Sectional Method Through an Analytical Observational Approach. The Subjects Used are Students from the 2019 of the Medical Profession Study Program. The Sampling Technique in This Study uses Total Sampling, with Data Analysis Conducted Using the Spearmen Test. The Research Instrument used is a  Questionnaire That has Undergone Validity and Reliability Testing. Respondents in This Study Have a Level of Knowledge about Medical Secrets Of (53.8%) Categorized as Sufficient, and Respondents with Attitude Towards Medical Secrets Amount To  (50.5%) Categorized As Good. The Result of the Data Analysis Indicate a Significant Correlation of Knowledge and Attitude Variables (Spearman Test P-Value = 0.048, Correlation Coefficient = 0.206). There is a Significant Correlation of the Level  Knowledge and Attitude of Students in the Doctor Professional Study Program Regarging the Secrets of Medical Based on Health Law.
Perlindungan Hukum Bagi Dokter Gigi Praktik Mandiri yang Menolak Tindakan pada Pasien yang Tidak Divaksinasi Covid-19 di Kabupaten Cirebon Tahir, Erni Susanti; Sumarwanto, Edi; Indrayati, Yovita
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 11, No 1: Juni 2025
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v11i1.10698

Abstract

Abstrak: Transmisi penularan Covid-19 sangat cepat dan membuat banyak tenaga medis meninggal termasuk dokter gigi sehingga banyak dokter gigi yang menolak tindakan pada pasien yang belum divaksinasi Covid-19 serta menutup tempat praktik mandirinya sehingga hal ini justru menempatkan dokter gigi pada posisi sebagai pemikul berbagai kewajiban dengan sederet sanksinya jika dokter gigi tidak menjalankan pelayanan kesehatan dengan baik dan benar, dan hanya mementingkan diri sendiri.Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan regulasi yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19, menjelaskan upaya organisasi profesi dan pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menyiapkan regulasi untuk melindungi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19 dan  merumuskan konsep pengaturan regulasi yang ideal dalam melindungi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data sekunder dan data primer. Hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejatinya dokter gigi yang menolak pemberian tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19 merupakan sebuah hak yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan. Tidak ada upaya yang telah dilakukan oleh Organisasi Profesi dan Pemerintah Daerah dalam menyiapkan regulasi untuk melindungi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19, dan prinsipnya hanya menjalankan peraturan yang ada dari Pemerintah Pusat.Abstract: The transmission of Covid-19 occurs rapidly and has resulted in the death of many healthcare workers, including dentists. Consequently, many dentists have refused to treat patients who have not been vaccinated against Covid-19 and have even closed their private practices. This situation has placed dentists in a position where they bear numerous obligations along with corresponding sanctions should they fail to provide healthcare services properly and ethically, particularly if they are perceived as acting in self-interest.The objective of this research is to explain the legal regulations governing the protection of independent dental practitioners who refuse to provide treatment to unvaccinated Covid-19 patients; to examine the efforts of professional organizations and the Cirebon Regency Government in formulating regulations to protect such dentists; and to propose an ideal regulatory framework for protecting independent dental practitioners who refuse to treat unvaccinated Covid-19 patients.This study employs an empirical juridical approach, utilizing both secondary and primary data sources. The collected data is analyzed qualitatively. The research findings indicate that a dentist’s refusal to treat unvaccinated Covid-19 patients should be recognized as a legal right under the applicable laws and regulations. Furthermore, there have been no significant initiatives from professional organizations or local government to formulate specific regulations aimed at protecting independent dental practitioners in this context, as they merely adhere to existing regulations issued by the central government

Page 22 of 23 | Total Record : 227

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1: Juni 2025 Vol 10, No 2: Desember 2024 Vol 10, No 1: Juni 2024 Vol 9, No 2: Desember 2023, Terakreditasi Nasional Peringkat 3 Vol 9, No 1: Juni 2023 Vol 8, No 2: Desember 2022 Vol 8, No 1: Juni 2022 Vol 7, No 2: Desember 2021 (dalam proses Review) Vol 7, No 2: Desember 2021 Vol 7, No 1: Juni 2021 Vol 6, No 2: Desember 2020 Vol 6, No 1: Juni 2020 Vol 5, No 2: Desember 2019 Vol 5, No 1: Juni 2019 Vol 4, No 2: Desember 2018 Vol 4, No 1: Juni 2018 Vol 3, No 2: Desember 2017 Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 1 (2015) More Issue