Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) P-ISSN 1411-3066 E-ISSN 2580-8516 adalah Jurnal Nasional Terakreditasi yang berafiliasi dengan Fakultas Hukum Universitas Semarang dan diterbitkan oleh Universitas Semarang. Dengan semangat menyebarluaskan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum jurnal ini bertujuan untuk mefasilitasi akademisi, peneliti, dan praktisi profesional yang mengkaji perkembangan hukum dan masyarakat melalui konsep dan ide-ide yang disebarluaskan untuk pengembangan hukum Indonesia. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) diterbitkan secara berkala setahun 2 kali yaitu Mei dan November dalam artikel bahasa Indonesia. Naskah yang telah disetujui dan siap diterbitkan akan secara teratur diterbitkan melalui website dan hardcopy akan diedarkan setiap penerbitan.
Articles
17 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 13 No. 2 (2023): November"
:
17 Documents
clear
<![CDATA[Efektifitas Manajemen Konflik Rumah Tangga Oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ]]>
<![CDATA[Jannah, Fitri Miftahul]]>;
<![CDATA[Zulfan, Zulfan]]>;
<![CDATA[Elfia, Elfia]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 2 (2023): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v13i2.7186
<![CDATA[Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang memiliki nilai yang suci dan sakral. Perkawinan adalah ikatan yang terbangun antar pria dan wanita baik lahir maupun batin sebagai suami istri dengan tujuan membangun sebuah keluarga (rumah tangga) yang hadir sakinah mawaddah warahmah. Konflik atau permasalahan adalah suatu hal yang tak dapat dihindari bagi sesiapapun yang melakukan hubungan atau kontak, perkawainan yang awalnya didasari atas arsa kasih dan sayangpun akan menhadapi konflik atau permasalahan kelaknya di dalam kehidupan rumah tangganya. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan mengumpulkan berbagai sumber berupa hasil penelitian dan diurai dengan metode deskripsi. Adapun hasil penelitian saya menujukkan bahwa peranan BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dalam mengurangi angka perselisihan yang berakibat perceraian tidak berjalan amksimal dikarenakan adanya beberapa kendala yang dihadapi di lapangan.]]>
<![CDATA[“Investment Guarantee Agreement” Dalam Penanaman Modal Asing Miga Dan Opic Perspektif Multilateral Dan Bilateral ]]>
<![CDATA[Heryanti, B. Rini rini]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 2 (2023): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v13i2.8060
<![CDATA[Tujuan penelitian ini menjelaskan investment guarantee agreement melalui multilateral dan bilateral yang mendorong bertambahnya investasi di negara--negara berkembang. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Investment guarantee agreement Pertama melalui Multilateral Investment Guarantee Agreement (MIGA) lahir pada 11 Oktober 1985, berlaku ketika 5 negara industri dan 15 negara berkembang meratifikasi konvensi tersebut. MIGA sekarang ini sudah ditandatangani oleh 152 negara. Risiko yang ditanggung oleh MIGA adalah peristiwa non-komersial, deprivatisasi pemilikan atau di bawah pengawasan pemerintah, pelanggaran kontrak oleh pemerintah serta tindakan militer dan kekacauan sipil. Mengatasi masalah tersebut MIGA atas permintaan negara anggota, menyediakan penasihat dan bantuan teknis untuk memperbaiki syarat investasi di wilayah negara anggota. MIGA mengadakan perjanjian dan akan mendorong penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan antara investor dan negara penerima modal. Penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 57 Konvensi dilakukan melalui perundingan; negosiasi dan arbitrase. Kedua, Bilateral "Investment Guarantee Agreement" Berbagai negara dalam rangka memperkuat kerja sama ekonomi dan investasi di antara mereka menandatangani perjanjian bilateral bersangkutan dengan perlindungan dan promosi penanaman modal asing. Yang di sertai dengan adanya asuransi investasi (termasuk reasuransi) dan penanggungan investasi yang dilaksanakan oleh Overseas Private Investment Cooperation (OPIC). Kesepakatan antara kedua negara mencakup asuransi investasi termasuk reasuransi berkaitan dengan kerugian yang timbul akibat risiko politik atau penanggungan investasi. Kesepakatan Bilateral "Investment Guarantee Agreement tersebut meliputi : definisi investasi; promosi wilayahnya investasi; memperlakukan prinsip "Most Favored Nation Treatment"; dan investasi tidak dapat disita, dinasionalisasi, atau tindakan-tindakan lainnya semacam itu yang menimbulkan akibat yang sama; Pembayaran kompensasi tersebut haruslah efektif. perjanjian investasi bilateral ini juga mengatur tentang subrogasi.]]>
<![CDATA[Kajian Pemberian Rekomendasi Ijin Pendaftaran Tanah Bantaran Sungai di Kota Surakarta ]]>
<![CDATA[Prakoso, Haryanyo Adi]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 2 (2023): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v13i2.7929
<![CDATA[Munculnya pemukiman di tanah bantaran sungai adalah cermin kesadaran masyarakat terhadap aspek tata ruang yang rendah. Pemerintah Kota Surakarta dengan beberapa pertimbangan tertentu memberikan rekomendasi atau memberi ijin kepada masyarakat untuk mensertifikatkan tanah bantaran sungai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dasar pertimbangan diberikannya rekomendasi pemberian ijin oleh Pemerintah Kota Surakarta bagi warga bantaran sungai untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris yaitu membahas mengenai implementasi dan menguji pelaksanaan ketentuan hukum di dalam praktek. Penelitian dilaksanakan wilayah hukum Kabupaten Klaten. Sumber data menggunakan data primer dari hasil wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa: Pertama, dasar pertimbangan diberikannya sertifikat tanah atas permohonan hak atas tanah di bantaran sungai adalah pemohon sudah lama menempati daerah tersebut, bersedia ditata, di luar sempadan sungai, pemohon taat pada peraturan, lebih produktif, kontur tanah keras; aman dari daerah banjir; Kedua, hambatan yang timbul adalah proses permohonan yang lama, pengetahuan masyarakat yang minim mengenai prosedur pensertifikatan tanah, penolakan warga masyarakat lainnya.]]>
<![CDATA[Implikasi Penerapan Asas Rechterlijk Pardon Dalam Putusan Perkara Pidana Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum ]]>
<![CDATA[Ismail, Indi Muhtar]]>;
<![CDATA[Rato, Dominikus]]>;
<![CDATA[Anggono, Bayu Dwi]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 2 (2023): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v13i2.7964
<![CDATA[Putusan perkara pidana merupakan keputusan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap pelaku tindak pidana atau kejahatan. Sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, terdapat 3 (tiga) jenis putusan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa antara lain keputusan untuk membebaskan terdakwa, melepaskan terdakwa, atau menjatuhkan pidana. Jenis putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, selain mengacu pada ketentuan hukum acara pidana mengenai jenis-jenis putusan juga didasarkan pada hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Namun pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ketentuan hukum pidana Indonesia mengatur mengenai asas rechterlijk pardon. Dimana hakim diberikan kewenangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak menjatuhkan tindakan kepada terdakwa meskipun dia telah terbukti melakukan tindak pidana. Kewenangan yang demikian dapat menimbulkan permasalahan baru terutama jika asas rechterlijk pardon di implementasikan dalam putusan perkara pidana yaitu tidak adanya jenis putusan yang sesuai dengan substansi asas tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai Implikasi Penerapan Asas Rechterlijk Pardon Dalam Putusan Perkara Pidana Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum. ]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Meninjau Perjanjian Kemitraan Antara Alfamidi dan UMKM Di Kota Balikpapan ]]>
<![CDATA[Triswulandari, Anjaly Natalia]]>;
<![CDATA[Pribadi, Deny Slamet]]>;
<![CDATA[Utomo, Setiyo]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 2 (2023): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v13i2.7388
<![CDATA[Perjanjian kemitraan merupakan kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung perjanjian atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, kecil, dan Menengah dengan Usaha besar salah satunya kegiatan kemitraan antara Alfamidi dan UMKM di Kota Balikpapan dengan melihat perjanjian yang diterapkan antara Alfamidi dan UMKM sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap perjanjian kemitraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal. Hasil penelitian disimpulkan bahwa kemitraan yang dilakukan antara Alfamidi dan UMKM di Kota Balikpapan telah memenuhi syarat sah perjanjian menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Namun, secara yuridis perjanjian kemitraan perlu dituangkan dalam bentuk tertulis, sedangkan fakta yang diperoleh tidak semua outlet Alfamidi yang tersebar di Balikpapan memiliki perjanjian tertulis adapun perjanjian tertulis yang dimiliki tidak memuat substansi bentuk pengembangan. ]]>
<![CDATA[Praktik Impor Paralel Menurut Hukum Merek Indonesia ]]>
<![CDATA[Kurniasari, Afina]]>;
<![CDATA[Wisnaeni, Fifiana]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 2 (2023): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v13i2.7930
<![CDATA[Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Terdapat hak eksklusif pemilik Hak Kekayaan Intelektual dalam hal merek diantaranya menikmati secara eksklusif atas penggunaan, eksploitasi eksklusif atas keuntungan, serta memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan. Pergerakan atas barang dan jasa sebagai pemenuhan kebutuhan tidak lepas dari isu hak kekayaan intelektual yakni impor paralel. Impor paralel yaitu impor produk yang tidak melalui jalur distribusi resmi terhadap produk yang telah dimasukkan ke pasar di suatu negara oleh pemegang lisensi yang sah. Tindakan impor paralel sejatinya adalah gejala alamiah dari free movement of goods, berdasar prinsip exhaustion right. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan. Impor paralel di Indonesia menurut Undang-Undang Tentang Merek, harus didaftarkan pencatatanannya pada Menteri dan dicatat oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.]]>
<![CDATA[Kebijakan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Pengadilan ]]>
<![CDATA[Sulistyarini, Dyah Ayu]]>;
<![CDATA[Yuherawan, Deni Setya Bagus]]>;
<![CDATA[Juita, Subaidah Ratna]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 2 (2023): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v13i2.7991
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan restoratif justice dalam penyelesaian perkara pidana di pengadilan. Adapun urgensi penelitian ini mengingat bahwa mengingat bahwa pengadilan memiliki tugas pokok dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Sejauh mana pendekatan restoratif justice dilaksanakan di pengadilan mengingat peraturan mengenai restorative justice di pengadilan belum ada.. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan didukung data primer, dengan analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana di peradilan belum ada instrumen yang memadai sebagai payung hukum, saat ini pelaksanaan mengenai penangan perkara berpedoman pada SK Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Kebijakan restorative justice menjadi alternatif penanganan perkara pidana yang mengutamakan pemulihan keseimbangan hubungan antara pelaku dan korban yang selama ini tidak diperhatikan dalam KUHP. Sangat diperlukan langkah yang progresif dan responsif untuk menggeser keadilan retributif menjadi restorative, sehingga dapat mewujudkan perdamaian yang berkeadilan bagi semua pihak.]]>
<![CDATA[Aspek Caveat Venditor Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap International Mobile Equipment Identity (IMEI) Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Nugraha, Xavier]]>;
<![CDATA[Widyaningrum, Sigmawati]]>;
<![CDATA[Al’Azza, Nadya Eka Amalia]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 2 (2023): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v13i2.7461
<![CDATA[Maraknya teknologi informasi komunikasi kerap kali memunculkan perkembangan pada kehidupan manusia, salah satunya melalui kehadiran telepon seluler. Namun, terhadap kehadiran telepon seluler justru tidak menutup kemungkinan adanya indikasi pelanggaran dalam pengunaannya, seperti black market atau produk yang diperjualbelikan di luar persetujuan Pemerintah dan/atau tidak mematuhi kebijakan negara. Oleh sebab itu, sejak tanggal 18 April 2020 sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 tahun 2019 tentang Sistem Basis Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) Pemerintah resmi menerapkan aturan pengendalian IMEI. Sedangkan, tujuan dari adanya IMEI sendiri merupakan mekanisme preventif kemungkinan adanya indikasi pelanggaran, yang mana apabila nomor IMEI dari suatu perangkat ponsel tersebut tidak terdaftar maka dapat dilakukan pemblokiran atau terdapat kendala teknis lainnya seperti sinyal nomor seluler (Subscriber Identity Module Card/SIM CARD) yang telah dipasang hilang dan berstatus ‘no service.’ Berdasarkan uraian latar belakang isu hukum yang akan diangkat dalam penelitian ini diantaranya, (1) Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Produk Apple Terhadap International Mobile Equipment Identity (IMEI) Yang Tidak Terdaftar dan (2) Tanggung Gugat Apple Authorized Reseller terhadap adanya pemblokiran IMEI pada produk yang dijual.]]>
<![CDATA[Analisis Kasus Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Oleh Dewan Perwakilan Rakyat ]]>
<![CDATA[Arum, Fitri]]>;
<![CDATA[Wulandari, Andini Firohmatika]]>;
<![CDATA[Lailatussyafa’ah, Elia]]>;
<![CDATA[Saifullah, Abdian]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 2 (2023): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v13i2.7932
<![CDATA[ Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tindakan DPR yang memberhentikan Hakim MK Aswanto dengan alasan karena Hakim MK Aswanto disebut telah menganulir undang-undang produk DPR. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai independency of judiciary yang berkaitan dengan kedudukan mahkamah konstitusi sebagai Lembaga peradilan di Indonesia. Dalam hal ini dapat dilihat dari bagaimana pandangan yuridis mengenai Mahkamah Konstitusi di Indonesia, dan pandangan sosiologis yang dapat dilihat dari perbandingan model manejemen konstitusi dengan negara lain, serta analisis filosofis yang dapat ditemukan melalui sejarah lahirnya konstitusi. Motode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan Library Research atau penelitian kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh peran DPR mengawasi jalannya Mahkamah Konstitusi dan lebih lanjut untuk menjawab status legitimasi perbuatan DPR terhadap pemberhentian Hakim MK Aswanto. ]]>
<![CDATA[Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Yang Ancaman Pidananya Diatas 7 (Tujuh) Tahun (Studi Kasus Di Polresta Surakarta) ]]>
<![CDATA[Junaidi, Amir]]>;
<![CDATA[A.P., Hanuring Ayu]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 2 (2023): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v13i2.3778
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di Polresta Surakarta. Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana proses penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur, apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara khusus mengatur hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, prosedur yang diterapkan oleh penyidik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.]]>
