cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Saiful Abib
Contact Email
agussaifulabib@usm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
iftar_aryaputra@usm.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universtas Semarang Jl. Soekarno-Hatta, Tlogosari Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)
Published by Universitas Semarang
ISSN : 14113066     EISSN : 25808516     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) P-ISSN 1411-3066 E-ISSN 2580-8516 adalah Jurnal Nasional Terakreditasi yang berafiliasi dengan Fakultas Hukum Universitas Semarang dan diterbitkan oleh Universitas Semarang. Dengan semangat menyebarluaskan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum jurnal ini bertujuan untuk mefasilitasi akademisi, peneliti, dan praktisi profesional yang mengkaji perkembangan hukum dan masyarakat melalui konsep dan ide-ide yang disebarluaskan untuk pengembangan hukum Indonesia. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) diterbitkan secara berkala setahun 2 kali yaitu Mei dan November dalam artikel bahasa Indonesia. Naskah yang telah disetujui dan siap diterbitkan akan secara teratur diterbitkan melalui website dan hardcopy akan diedarkan setiap penerbitan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 17 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 13 No. 2 (2023): November" : 17 Documents clear
Eksistensi Dalihan Na Tolu Dalam Menangani Covid-19 Pada Masyarakat Batak Toba Di Semarang Sihotang, Amri Panahatan
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 2 (2023): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v13i2.8043

Abstract

Pandemi Covid-19 suatu wabah yang telah merubah kehidupan interaksi manusia di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Wabah ini membawa manusia untuk merubah berbagai macam bidang tidak hanya perilaku akan tetapi kehidupan sosial budaya yang terdapat di masyarakat juga ikut mengalami perubahan. Sampai sekarang wabah pandemi ini mengalami peningkatan yang terus meningkat. Di Kota Semarang masyarakat yang terjangkit Virus Covid-19 menetapkan Kota Semarang masuk dalam kategori Zona Merah. Untuk menanggulangi penyebaran wabah ini masyarakat suku Batak Toba yang hidup di Kota Semarang dengan Falsafah Hidup Dalihan Na Tolunya ikut berpartisipasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi Dalihan NaTolu sebagai falsafah hidup masyarakat Suku Batak dalam menangani Covid-19 pada masyarakat Suku Batak Toba di Kota Semarang dan hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat Suku Batak Toba dalam menangani Covid-19 di Kota Semarang. Jenis Penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara meneliti di lokasi penelitian pada kehidupan masyarakat Suku Batak Toba di Kota Semarang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber dan menyebarkan kuesioner kepada para responden. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif Analitis untuk menjawab permasalahannya. Masyarakat Batak Toba memiliki banyak keunikan seperti sistem perkawinan, sistem kekerabatan, bahasa dan falsafah hidup yang mereka junjung tinggi yaitu Dalihan Na Tolu. Masyarakat Batak Toba di Kota Semarang menjaga dan melestarikan adat budaya Dalihan Na Tolu meskipun mereka berada jauh di perantauan. Aktivitas yang dilakukan Masyarakat Batak Toba di kota Semarang dalam menangani Covid-19 menggunakan falsafah hidup yang mereka miliki yaitu Dalihan Na Tolu. Dalihan Na Tolu adalah sarana pengikat tali kasih antar masyarakat Batak di Kota Semarang dengan mengetahui siapa yang menjadi Hula-hula, Dongan Tubu ataupun Boru memudahkan  dalam melakukan aktivitas dalam penanganan Covid-19 pada Masyarakat Batak Toba di Semarang.
Kepastian Hukum Terhadap Hak Pekerja Yang Diperbantukan Di Luar Negeri Nadya, Annisa Putri; Avriantara, Fally
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 2 (2023): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v13i2.7889

Abstract

Revolusi industri 4.0 telah mengubah dinamika hubungan kerja manusia, dengan munculnya berbagai pola hubungan kerja yang lebih beragam seperti Gig economy. Salah satu isu penting yang belum banyak dibahas adalah mengenai status pekerja yang diperbantukan di luar negeri. Oleh karenanya penelitian ini mengambil rumusan masalah bagaimanakah pengaturan mengenai status pekerja yang diperbantukan di luar negeri menurut ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimanakah bentuk kepastian hukum terhadap hak pekerja yang diperbantukan di luar negeri bila terjadi perselisihan hubungan industrial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menganalisis peraturan hukum yang berlaku dan menggunakan sumber hukum berasal dari bahan hukum primer dengan teknik pengambilan data dilakukan melalui studi pustaka. Adapun kesimpulan yang didapat adalah status pekerja yang diperbantukan di luar negeri mengacu kepada PP atau PKB perusahaan terkait. Namun Teori Gebiedsleer dari JHA logeman menegaskan pekerja yang diperbantukan di luar negeri statusnya jelas dapat dipersamakan memiliki hubungan kerja di perusahaan luar negeri tersebut dan tunduk pada kaidah hukum negara tempat dia diperbantukan. Jika terdapat dugaan pelanggaran oleh pekerja saat diperbantukan di luar negeri, pelanggaran tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, dan jika terbukti pekerja harus ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara tempat dia diperbantukan. Namun jika perusahaan asal melakukan PHK terhadap pekerja tanpa adanya bukti pelanggaran, pekerja tetap memiliki hak atas kompensasi PHK sesuai dengan PP 35/2021.
Kawasan Pesisir Kota Kupang Perspektif Hukum Pengelolaan Pesisir Naatonis, Mathelda
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 2 (2023): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v13i2.7933

Abstract

Kawasan pesisir Kota Kupang telah banyak dimanfaatkan untuk pembangunan oleh berbagai pihak seperti pembangunan fasilitas pendukung pariwisata yaitu perhotelan, restoran, dan tempat rekreasi. Kecamatan Kota Lama dan Kelapa Lima contohnya berada di kawasan pesisir Kota Kupang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, untuk menjawab pertanyaan penelitian dari sudut pandang peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembangunan di kawasan pesisir kota Kupang, sebagian pembangunan tidak sesuai dengan UU No.1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Perpres No.51 tahun 2016, tentang Batas Sempadan Pantai, Permen PU No.20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota, dan Perda Tata Ruang Provinsi No.1 tahun 2011 tentang RTRW Provinsi NTT tahun 2010-2030, serta Perda RDTR. Sedangkan terkait dengan izin membangun, secara formal semua pembangunan secara administratif berlisensi dan memperoleh izin dari BPPT Kota Kupang. 
Penanggulangan Perbuatan Body Shamming (Citra Tubuh) Di Media Sosial Instagram Melalui Penerapan Hukum Pidana Menurut UU ITEPasal 45 Ayat 1 Astuti, Sepfina Puji Widya; Megawati, Wenny
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 2 (2023): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v13i2.7115

Abstract

Body shamming adalah suatu bentuk tindakan mengkritik atau mengomentari fisik diri sendiri atau orang lain. Di Indonesia, body shamming sudah menjadi hal yang umum terjadi di diberbagai platform termasuk di media sosial. Pemerintah telah mengatur tindakan penggunaan media sosial melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penanggulangan perbuatan body shamming berdasarkan UU ITE Pasal 45 Ayat 1 dan hambatan dalam penanggulangan penegakan hukum tindak pidana perbuatan body shamming. Penelitian menggunakan penelitian hukum kepustakaan dengan metode yuridis normatif. Data dikumpulkan dari bahan pustaka atau data sekunder. Dengan menganalisis kasus-kasus body shamming yang telah ditangani oleh pihak berwenang dengan menggunakan UU ITE Pasal 45 Ayat 1.Penggunaan media sosial telah membawa perubahan dalam aspek sosial budaya masyarakat, terutama oleh generasi milenial yang merupakan pengguna media sosial terbanyak. Hasil penelitian yang didapat bahwa dalam kasus body shamming yang terjadi pada selebriti, selebgram, atau aktris, sering kali komentar-komentar yang berisi pelecehan terhadap penampilan fisik yang membanjiri akun media sosial mereka. Penanggulangan body shamming di media sosial, khususnya di Instagram, dapat dilakukan melalui penerapan hukum pidana menurut UU ITE Pasal 45 Ayat 1.Untuk mengatasi body shamming, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat akan dampak negatifnya dan pentingnya menghormati hak privasi individu dan aparat penegak hukum mengalami beberapa hambatan terkait kasus body shamming berupa kurangnya alat bukti, saksi.
Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Alexander Wewo, Jeremia
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 2 (2023): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v13i2.8050

Abstract

Finalisasi dari seluruh rangkaian hukum perdata formil (hukum acara perdata) akan menyebabkan lahirnya suatu putusan hakim. Kualitas suatu putusan hakim akan nampak apabila putusan tersebut didasarkan atas nilai-nilai hukum dan keadlian yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun suatu putusan memiliki kekuatan eksekutorial bukan hal yang aneh apabila putusan tersebut akan dapat dilakukan upaya hukum elah terdapat ruang bagi pihak lain selain pihak dalam putusan untuk melakukan upaya yang dalam hukum acara perdata disebut perlawanan pihak ketiga (derden verzet). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan Majelis Hakim mengabulkan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) yang diajukan oleh Pelawan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan berfokus pada pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ditemukan bahwa alasan Majelis Hakim mengabulkan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) adalah 1) Adanya kepentingan hukum pihak ketiga, 2) Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan, dan 3) Pelawan mampu membuktikan haknya. Saran yang diberikan oleh penulis adalah perlu adanya sinkronisasi secara faktual dan yuridis terhadap setiap objek bidang tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam suatu perkara sehingga mampu meminimalisir perlawanan pihak ketiga dan pihak yang mengajukan gugatan pada gugatan biasa hendaknya lebih cermat dan teliti dalam mengajukan supaya perkara yang sebelumnya telah dikabulkan tidak akan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan pihak ketiga (derden verzet).
Corporate Digital Responsibility: Bentuk Tanggung Jawab Etis terhadap Penggunaan Teknologi Digital dalam Bisnis Perusahaan Taufiqurrohman, Moch. Marsa; Gultom, Elisatris
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 2 (2023): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v13i2.7894

Abstract

Teknologi digital telah menjadi faktor utama dalam pengembangan bisnis perusahaan. Namun, teknologi digital juga dapat menimbulkan permasalahan. Salah satu permasalahan terbesar adalah munculnya jenis kecerdasan buatan yang mampu memanipulasi dan mengirimkan informasi pengguna. Teknologi baru menawarkan peluang baru namun juga mengungkap ancaman baru, terutama terkait etika privasi dan keamanan data yang perlu diatasi oleh perusahaan. Artikel ini mengusulkan Corporate Digital Responsibility (CDR) sebagai bidang baru yang menarik sebagai bentuk tanggungjawab etis perusahaan dalam konteks penggunaan teknologi digital. Pada penelitian-penelitian yang telah ada, tidak ditemukan landasan teoritis dan hukum yang memadai untuk memungkinkan berbagai jenis tanggungjawab perusahaan dalam menghadapi implikasi penerapan teknologi digital. Oleh karena itu, landasan dan pertimbangan penting dimunculkan untuk pengembangan tanggung jawab digital perusahaan. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis doctrinal yang dikolaborasikan dengan Reform Oriented Research. Artikel ini menyimpulkan bahwa terdapat fakta bahwa teknologi baru menimbulkan risiko etis dan sosial, sehingga perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap hal ini. Kedua, ketiadaan regulasi mengenai industri 4.0 dan kemajuan teknologi yang tidak dapat diprediksi bukanlah batasan untuk menciptakan skenario CDR. Pada puncaknya, artikel ini menyimpulkan bahwa pengembangan tanggung jawab etis dalam konteks digital adalah mungkin dan perlu.
Pengaruh Organizational Justice Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli Mianggi Vanyantari, A.A. Istri Agung; Kusmiyanti, Kusmiyanti
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 2 (2023): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v13i2.7939

Abstract

Pegawai merupakan representatif langsung dari lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Maka, penting bagi organisasi untuk memperhatikan kepuasan kerja pegawai dalam menentukan keberhasilan organisasi. Secara teoritis, organizational justice berkontribusi untuk mencapai tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi melalui tiga faktor penting, yaitu distributive justice, procedural justice, dan interactional justice. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh organizational justice terhadap kepuasan kerja pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik sampel non-probability sebanyak 83 pegawai. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang dibagikan melalui google form. Terdapat 40 pernyataan yang dijadikan indikator dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang dilakukan yaitu melalui uji normalitas, uji regresi linier sederhana, uji signifikansi dan uji determinasi yang diolah menggunakan software IBM SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu organizational justice memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat yaitu kepuasan kerja dengan hasil uji signifikansi. Peneliti mendapatkan nilai thitung > ttabel (11,110 > 1,990) sehingga H0 ditolak dan Ha diterima, yang berarti terdapat pengaruh organizational justice terhadap kepuasan kerja pegawai. Hasil uji determinasi diperoleh dengan nilai R square sebesar 0,604 yang menunjukkan bahwa variabel organizational justice memberikan pengaruh sebesar 60,4% terhadap variabel kepuasan kerja, sedangkan sisanya sebesar 39,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara organizational justice dan kepuasan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli.

Page 2 of 2 | Total Record : 17

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2025): May Vol. 14 No. 2 (2024): November Vol. 14 No. 1 (2024): Mei Vol. 13 No. 2 (2023): November Vol. 13 No. 1 (2023): Mei Vol. 12 No. 2 (2022): November Vol 12, No 1 (2022): Mei Vol. 12 No. 1 (2022): Mei Vol. 11 No. 2 (2021): November Vol 11, No 1 (2021): Mei Vol. 11 No. 1 (2021): Mei Vol 10, No 2 (2020): November Vol 10, No 1 (2020): Mei Vol 9, No 2 (2019): November Vol 9, No 1 (2019): Mei Vol 9, No 1 (2019): Mei Vol 8, No 2 (2018): November Vol. 8 No. 2 (2018): November Vol 8, No 2 (2018): November Vol. 8 No. 1 (2018): Mei Vol 8, No 1 (2018): Mei Vol 7, No 3 (2017): November Vol 7, No 3 (2017): Desember Vol. 7 No. 2 (2017): Mei Vol. 7 No. 1 (2017): Januari Vol 7, No 1 (2017): Januari Vol 6, No 3 (2016): Desember Vol 6, No 3 (2016): November Vol. 6 No. 2 (2016): Mei Vol. 6 No. 1 (2016): Januari Vol 5, No 3 (2015): November More Issue