Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) P-ISSN 1411-3066 E-ISSN 2580-8516 adalah Jurnal Nasional Terakreditasi yang berafiliasi dengan Fakultas Hukum Universitas Semarang dan diterbitkan oleh Universitas Semarang. Dengan semangat menyebarluaskan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum jurnal ini bertujuan untuk mefasilitasi akademisi, peneliti, dan praktisi profesional yang mengkaji perkembangan hukum dan masyarakat melalui konsep dan ide-ide yang disebarluaskan untuk pengembangan hukum Indonesia. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) diterbitkan secara berkala setahun 2 kali yaitu Mei dan November dalam artikel bahasa Indonesia. Naskah yang telah disetujui dan siap diterbitkan akan secara teratur diterbitkan melalui website dan hardcopy akan diedarkan setiap penerbitan.
Articles
269 Documents
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual ]]>
<![CDATA[Yatini, Kharisma]]>;
<![CDATA[Yusuf, Hambali]]>;
<![CDATA[Salia, Erli]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 2 (2024): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v14i2.9180
<![CDATA[Penelitain ini dilakukan di pangkalan balai Banyuasin Sumatera Selatan.Penelitian ini bertujuan untuk Untukmenganalisis dan menjelaskan perlindungan hukum bagi anak sebagaikorban kekerasan seksual. (AnalisisPutusan No 5/Pid.Sus/2023/PN Pkb Dan 33/Pid.Sus/2023/PN Pkb). Metode yang digunakan dalam penelitianini adalah metode penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yangberhubungan dengan Kekerasan seksual terhadap Anak yang dilakukan di daerah Pangkalan Balai denganAnalisis Putusan yang ada di Pangkalan Balai, dan mengunakan Teknik Analisis Data dalam penelitian iniyaitu teknik Deskriptif Kualitatif teknik menggambarkan, mengurai dan mengungkapkan semua pertarunganyang ada dan lalu disimpulkan secara induktif yaitu menarik konklusi menurut yang bersifat spesifik keumum. Berdasarkan hasil penelitian, Kekerasan seksual terhadap anak masih ada dan mungkin slalu ad ajikakita tidak Bersama-sama memberantas kasus tersebut dengan tidak mencemoohkan korban, keluarga korban,terlebih korban adalah anak di bawah umur, serta untuk lebih menguatkan iman dan ilmu agama, karena kasuskekerasan seksual kadang pelaku adalah orang terdekatnya sendiri dan Putusan hakim terhadap vonis pidanadalam kasus ini di lihat dari hal-hal yang memberarkan kasus tersebut]]>
<![CDATA[Peran Teganai Dalam Penyelesaian Sangketa Nusyuz di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh ]]>
<![CDATA[Diyarti, Sisi]]>;
<![CDATA[Sulfinadia, Hamda]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 2 (2024): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v14i2.8522
<![CDATA[Masalah keluarga yang banyak terjadi, dan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga yaitu sangketa Nusyuz Istri, adapaun cara penyelesaian awalnya di selesaikan oleh pihak keluarga yaitu dinamakan dengan Tengganai. Tenganai merupakan orang yang tertua dari pihak laki-laki dan pihak perempuan yang sangat berperan penting dalam menyelesaikan sangketa perkawinan. Tengganai adalah pimpinan perut berasal dari laki-laki saudara nenek, ibu dan saudara kandung atau tidak, yang kepemimpinannya diakui oleh anggota perut(anggota keluarga). Jenis penelitian ini adalah lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data secara induktif. penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana peran Tengganai dalam menyelesaikan sangketa Nusyuz di Kota Sungai Penuh Kecamatan Kumun Debai. adapun hasil penelitian ini adalah Penyelesaian sangketas nusyuz istri yang dilakukan di kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh banyak melalui upaya mediasi (perdamaian) dengan pihak keluarga saja. dan ada sebeberapa peran dari masyarakat dalam menyelesaikan masalah ini. selain diselesaikan dengan pihak tengganai ada juga beberapa kasus yang tidak dapat diselsaiakn melalui keluarga . mereka lebih memilih untuk diselesaikan melalui meja hijau yaitu pengadilan. karena menurut mereka tidak dapat lagi untuk mepertahankan rumah tangganya. jarang diketmui masyarakat menyelesaikan masalah ke pihak masyarakat atau lembaga adat. dari kasus kasus di atas peran tengganai adalah hanya sebatas mendamaikan para pihak yang berselisih dalam rumah tangga, bukan untuk menceraikan.]]>
<![CDATA[Implikasi Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung Menjadi Perusahaan Umum Daerah ]]>
<![CDATA[Resqi, Ayu Utami]]>;
<![CDATA[Salia, Erli]]>;
<![CDATA[Saptawan, Ardiyan]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 2 (2024): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v14i2.8883
<![CDATA[Penelitain ini dilakukan di Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis,menjelaskan Implikasi dan hambatan Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung menjadi Perusahaan Umum Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Sosiologis. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan pengelompokan peraturan Perundang-Undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalah dalam penelitian ini.Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi. Berdasarkan hasil penelitian. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Lapangan (Field Research) dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden yang berhubungan dengan Implikasi Perubahan bentuk PDAM Tirta Agung Menjadi Perumda Air Minum Tirta Agung kabupaten Ogan Komering Ilir. Adapun Teknik analisis yang dipakai pada pada penelitian ini teknik Deskriptif Kualitatif yaitu menggambarkan, mengurai dan mengungkapkan semua peraturan yang ada dan lalu ditarik kesimpulan secara deduktif.]]>
<![CDATA[Analisis Sadd Az-Zarī’ah Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kewenangan Penyidik PNS Dalam Penyidikan TPPU ]]>
<![CDATA[Alfarobi, Muharam]]>;
<![CDATA[Yazwardi, Yazwardi]]>;
<![CDATA[Jumanah, Jumanah]]>;
<![CDATA[SA, Romli]]>;
<![CDATA[Rochmiyatun, Siti]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 2 (2024): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v14i2.9247
<![CDATA[Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 membuka kebijakan hukum baru pada pencucian uang di Indonesia di mana kewenangan penyidikan pencucian uang dapat dilakukan oleh Penyidik PNS namun hal itu menimbulkan problematika hukum apabila implementasi penyidikan pencucian uang dilakukan oleh Penyidik PNS. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis Teori Sadd Az-Zarī’ah pada Putusan MK a quo tentang Kewenangan Penyidik PNS menyidik Tindak Pidana Pencucian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka/library research dengan tiga pendekatan (undang-undang, kasus, dan konseptua). Jenis data kualitatif dengan sumber data yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang dikumpulkan melalui metode pustaka akan dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa lahirnya Parallel Investigation sebagai metode penyidikan baru pencucian uang termasuk Penyidik PNS berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang dalam lingkup kewenangannya menruut undang-undang, problemnya ialah sikap tranparansi, netralitas, dan integritas Penyidik PNS dalam menyidik pelaku yaitu rekan kerjanya sendiri, yang hasil temuannya bersih dan tidak ada masalah serius untuk ditindak lanjuti, serta analisis Sadd Az-Zarī’ah terhadap Putusan MK a quo diketahui bahwa Putusan MK a quo mengarah pada mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya sebab tidak membawa upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, maka dengan segera hal itu harus dicegah untuk menghilangkan kerusakan.]]>
<![CDATA[Tahlilan: Antara Kewajiban Agama dan Kearifan Lokal ]]>
<![CDATA[Afri, Wedi]]>;
<![CDATA[Salma, Salma]]>;
<![CDATA[Bakhtiar, Bakhtiar]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 2 (2024): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v14i2.8432
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana tahlilan itu menjadi kewajiban agama bagi masyarakat Sungai Pagu, bagaimana prosesi tahlilan dilakukan masyarakat sungai pagu sehingga menjadi sebuah kearifan lokal dan bagaimana implikasi tahlilan menjadi suatu bentuk kewajiban agama bagi masyarakat Sungai Pagu Solok Selatan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bawah tahlilan itu menjadi kewajiban agama bagi masyarakat Sungai Pagu, yakni bahwa tahlilan itu hal yang mesti dilakukan atau sebagai kewajiban dilaksanakan pada acara-acara tertentu. Kewajiban itu terletak pada acara khusus yakni setelah adanya kematian. Prosesi tahlilan dilakukan masyarakat sungai pagu sehingga menjadi sebuah kearifan local yaitu dengan membacakan kalimat-kalimat thayyibah seperti kalimat dzikir. Prosesi tersebut diadakan pada acara-acara tertentu seperti setelah adanya kematian, acara kelahiran bayi, acara perkumpulan kelompok yasinan (majelis ta’lim) dan pada waktu shalat fardhu seperti setelah selesai shalat maghrib dan shubuh. Implikasi tahlilan menjadi suatu bentuk kewajiban agama bagi masyarakat Sungai Pagu Solok Selatan yaitu pertama berpengaruh terhadap sosial masyarakat yang menimbulkan kesolidaritasan yang tinggi dan penguat ukhuwah islamiyah antara sesama masyarakat. Kedua, memperkokoh iman masyarakat. Tahlilan ini merefleksikan bahwa dalam pelaksanaanya, sebagai bentuk sebuah ibadah yang mengingatkan masyarakat kepada Tuhannya.]]>
<![CDATA[Menelusuri Kepemimpin Wanita Generation 'Z': Tinjauan Kristis antara Kesetaraan Gender dan Kacamata Islam ]]>
<![CDATA[Zuhri, Syafrudin]]>;
<![CDATA[salma, Salma]]>;
<![CDATA[Meirison, Meirison]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 2 (2024): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v14i2.8528
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengkaji persoalan mengenai kepemimpinan wanita yang menjadi polemik berkepanjangan yang tidak pernah usai, baik dari kalangan ulama klasik dan kontemporer, kaum intelektual dan awam, serta kalangan pria maupun wanita. Terlebih lagi apabila kepemimpinan tersebut digenggam oleh Generasi Z. Mereka merupakan generasi yang lahir dan tumbuh di tengah kemegahan zaman yang semakin canggih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apa yang dimaksud dengan generasi Z, bagaimana kepemimpinan perempuan, dan bagaimana pandangan dari segi kesetaraan gender serta kacamata Islam menyikapi. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research). Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Adapun teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kepemimpinan wanita adapun ulama yang menolak adalah dari kalangan ulama klasik dan ulama yang membolehkan adalah dari kalangan ulama kontemporer. Selain itu, dalam hal kesetaraan gender terdapat bahwa hak dan kewajiban antara pria dan wanita selalu setara di mata Islam. Islam menjunjung tinggi konsep keadilan bagi siapapun tanpa melihat gender. Terlepas dari berbagai macam pendapat mengenai kepemimpinan wanita, pada era yang modern ini banyak wanita yang ikut andil dalam berbagai hal, tentu dengan mempertimbangkan skillnya bukan pada gendernya. Terlebih lagi pada generasi Z yang memiliki banyak kelebihan dan memungkinkan untuk mampu menjangkau ranah kepemimpinan. Mereka dapat memulai dari lini terkecil dalam kehidupan, maka tidak harus serta merta menjadi pimpinan tertinggi, semua bermula dari memimpin diri sendiri. ]]>
<![CDATA[Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Ekspolitasi yang mengpergunakan anak dibawah umur (Studi Kasus Anak Dilampu Merah Charitas Palembang) ]]>
<![CDATA[Noviyanti, Noviyanti]]>;
<![CDATA[Zahri, Saipuddin]]>;
<![CDATA[Salia, Erli]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 2 (2024): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v14i2.8884
<![CDATA[Penelitain ini dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja kota Palembang Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Satatuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang di Charitas Dalam Pemberantasan Sindikat Ekspolitasi Anak Jalanan Yang Bekerja di bawah umur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Sosiologis. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan pengelompokan peraturan Perundang- Undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalah dalam penelitian ini.Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi. Berdasarkan hasil penelitian 1. Pemerintahtelah berupaya secara maksimal untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi. Hal ini mencakup penegakan hukum dan pemberian bantuan kepada anak-anak yang membutuhkan. Anak-anak tidak boleh dijadikan alat untuk membantu perekonomian orang tua, karena tanggung jawab utama terhadap anak adalah orang tua sendiri. Eksploitasi anak merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan, bahkan jika dilakukan atas desakan orang tua. Anak harus dianggap sebagai korban dan perlindungan serta bantuan harus diberikan sesuai kebutuhan mereka. 2. Pencegahan eksploitasi anak melalui pemberian pengetahuan dan pendidikan kepada anak-anak sangat penting, dan hal ini harus dilakukan sedini mungkin. Yayasan setara dan organisasi yang serupa harus terus meningkatkan upaya mereka dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada anak-anak yang membutuhkan. Pemerintah juga memberikan bantuan jasmani kepada warga yang kurang mampu, termasuk pelatihan agar orang tua dapat mencukupi kebutuhan keluarga mereka, sesui dengan Perda Palembang No 2 Tahun 2022. Peran Pol PP dan hukum pidana Islam dalam menangani kasus eksploitasi anak sama-sama menekankan pentingnya pembinaan terhadap orang tua untuk memahami kewajiban mereka dalam merawat dan menafkahi anak-anak.]]>
<![CDATA[Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Hukum (Studi Kasus UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya) ]]>
<![CDATA[Lestari, Dewi Wahyu]]>;
<![CDATA[Puspitosari, Hervina]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 2 (2024): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v14i2.9296
<![CDATA[Seorang anak yang terlibat dalam masalah hukum disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, sesuai dengan Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhinya ia pidana berdasarkan putusan hakim, kemudian mengulangi melakukan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk memahami alasan di balik kasus-kasus pengulangan tindak pidana yang melibatkan anak-anak dari sudut pandang kriminologi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan analisis deskriptif, dengan menggunakan pendekatan sosiologis hukum yang berfokus pada data-data nyata yang diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Masyarakat Pemasyarakatan (UPT PRSMP) Marsudi Putra Surabaya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti keluarga, lingkungan sosial, dan kondisi ekonomi memainkan peran dalam kasus residivis anak. Selain itu, UPT PRSMP Marsudi Putra Surabaya juga aktif dalam kegiatan pembinaan sebagai upaya untuk menanggulangi kasus-kasus residivis anak. ]]>
<![CDATA[Keadilan Pembagian Waris Pada Perempuan Etnis Tionghoa Di Kota Semarang ]]>
<![CDATA[Hilarius, Kevin]]>;
<![CDATA[Mahmudah, Siti]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 2 (2024): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v14i2.8572
<![CDATA[Hukum waris adat Tionghoa adalah salah satu dari hukum waris yang berlaku di Indonesia. Hukum waris adat Tionghoa masih beranggapan bahwa anak laki-laki adalah anak yang lebih diistimewakan dibandingkan dengan perempuan, karena dalam adat Tionghoa yang meneruskan nama keluarga adalah laki-laki. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: 1) Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan terhadap perempuan etnis Tionghoa di Kota Semarang, 2) Apakah pembagian warisan tersebut dapat memberikan keadilan terhadap perempuan etnis Tionghoa di Kota Semarang?Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif karena berdasarkan pada kejadian-kejadian nyata di lapangan dan dilaksanakan dengan berinteraksi langsung antara penulis dengan sumber data yang berkaitan dengan pembagian warisan secara adat Tionghoa. Hasil dari penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan datanya menggunakan penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian kepustakaan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan pelaksanaan pembagian warisan pada keluarga yang diteliti dilakukan secara merata tanpa memandang gender anak laki-laki dan perempuan. Pembagian demikian berbeda dengan pembagian dalam hukum adat Tionghoa yang mengutamakan anak laki-laki. Melalui pembagian yang merata dan tidak membedakan anak laki-laki dan anak perempuan menyebabkan ahli waris perempuan dalam keluarga etnis Tionghoa yang diteliti merasa mendapatkan keadilan. Praktek ini sudah sesuai dengan prinsip kesetaraan gender karena anak perempuan memiliki hak sebagai ahli waris atau kesempatan menerima ahli waris yang bagiannya sama seperti dengan anak laki-laki.Kata Kunci: Hukum waris, Adat Tionghoa, Kota Semarang, Keadilan Gender.]]>
<![CDATA[Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Di Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci) ]]>
<![CDATA[Agustina, Elta]]>;
<![CDATA[Sulfinadia, Hamda]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 2 (2024): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v14i2.8734
<![CDATA[Artikel ini akan memfokuskan kajian dan pembahasan mengenai rujuk di luar Kantor Urusan Agama (KUA), dengan kasus-kasus yang terjdi di masyarakat yang membahas bagaimana praktik dari pelaksanaan rujuk di luar KUA di Kabupaten Kerinci. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Selanjutnya penelitian ini juga akan menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder. Kajian penelitian ini menemukan bahwa pada salah satu desa di Kabupaten Kerinci dalam proses pelaksanaan rujuk masih belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, sebab pelaksanaan rujuk yang dilakukan merupakan cara yang tidak sesuai berdasarkan Peraturan tentang Perkawinan di Indonesia. Hal ini masih terjadi di masyarakat karena berlandaskan terhadap tradisi terdahulu, yakni hanya dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang tanpa paksaan. Namun tanpa memikirkan akibat yang mungkin terjadi jikalau rujuk tersebut tidak dicatatkan hal ini disebabkan oleh tradisi serta ketidaktahuan masyarakat tentang aturan yang mengatur masalah rujuk.]]>
