Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) P-ISSN 1411-3066 E-ISSN 2580-8516 adalah Jurnal Nasional Terakreditasi yang berafiliasi dengan Fakultas Hukum Universitas Semarang dan diterbitkan oleh Universitas Semarang. Dengan semangat menyebarluaskan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum jurnal ini bertujuan untuk mefasilitasi akademisi, peneliti, dan praktisi profesional yang mengkaji perkembangan hukum dan masyarakat melalui konsep dan ide-ide yang disebarluaskan untuk pengembangan hukum Indonesia. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) diterbitkan secara berkala setahun 2 kali yaitu Mei dan November dalam artikel bahasa Indonesia. Naskah yang telah disetujui dan siap diterbitkan akan secara teratur diterbitkan melalui website dan hardcopy akan diedarkan setiap penerbitan.
Articles
269 Documents
<![CDATA[Kajian Kerjasama Program Rendah Karbon Dalam Perspektif PP Nomor 22 Tahun 2021 (Mobilitas Bersih Untuk Area Metropolitan Semarang) ]]>
<![CDATA[Surayda, Helen Intania]]>;
<![CDATA[Julian, Fajar Prima]]>;
<![CDATA[Setyowati, Endang]]>;
<![CDATA[Sihotang, Amri Panahatan]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 1 (2024): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v14i1.8174
<![CDATA[Lingkungan melekat pada kehidupan manusia menyediakan berbagai kebutuhan bagi manusia untuk mempertahankan eksistensi kehidupan dari air, udara dan sinar matahari. Oleh karena itu kelestariannya harus dijaga agar dapat dinikmati dengan baik dan layak. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan melakukan program kerjasama dengan pemerintah Inggris untuk memitigasi dampak perubahan iklim melalui pengembangan transportasi publik perkotaan yang ramah lingkungan sekaligus untuk menjalankan komitmen dari konferensi di Glasgow dalam rangka mewujudkan transisi menuju kendaraan nol emisi (zero emission) di sejumlah provinsi di Indonesia salah satunya Kota Semarang. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Kerjasama Program Rendah Karbon dalam konteks hukum nasional yang terkait adalah UU Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Framework Conwntion On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim), UU 32 tahun 2009 tentang PPLH, UU No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, PP no. 27 tahun 2012 tentang Perizinan Lingkungan, PP Nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3, PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PerMen Lingkungan Hidup no. 13 tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup. Kerjasama Program Rendah Karbon dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan Pasal 196 huruf c, Pasal 199, Pasal 213 ayat (2) huruf n, Pasal 209 melakukan kegiatan lain yang mendukung upaya pengendalian Pencemaran Udara yang melibatkan keterlibatan kelompok rentan seperti anak-anak, disabilitas, perempuan dan lansia.]]>
<![CDATA[Eksistensi Dalihan Na Tolu Dalam Menangani Covid-19 Pada Masyarakat Batak Toba Di Semarang ]]>
<![CDATA[Sihotang, Amri Panahatan]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 2 (2023): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v13i2.8043
<![CDATA[Pandemi Covid-19 suatu wabah yang telah merubah kehidupan interaksi manusia di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Wabah ini membawa manusia untuk merubah berbagai macam bidang tidak hanya perilaku akan tetapi kehidupan sosial budaya yang terdapat di masyarakat juga ikut mengalami perubahan. Sampai sekarang wabah pandemi ini mengalami peningkatan yang terus meningkat. Di Kota Semarang masyarakat yang terjangkit Virus Covid-19 menetapkan Kota Semarang masuk dalam kategori Zona Merah. Untuk menanggulangi penyebaran wabah ini masyarakat suku Batak Toba yang hidup di Kota Semarang dengan Falsafah Hidup Dalihan Na Tolunya ikut berpartisipasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi Dalihan NaTolu sebagai falsafah hidup masyarakat Suku Batak dalam menangani Covid-19 pada masyarakat Suku Batak Toba di Kota Semarang dan hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat Suku Batak Toba dalam menangani Covid-19 di Kota Semarang. Jenis Penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara meneliti di lokasi penelitian pada kehidupan masyarakat Suku Batak Toba di Kota Semarang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber dan menyebarkan kuesioner kepada para responden. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif Analitis untuk menjawab permasalahannya. Masyarakat Batak Toba memiliki banyak keunikan seperti sistem perkawinan, sistem kekerabatan, bahasa dan falsafah hidup yang mereka junjung tinggi yaitu Dalihan Na Tolu. Masyarakat Batak Toba di Kota Semarang menjaga dan melestarikan adat budaya Dalihan Na Tolu meskipun mereka berada jauh di perantauan. Aktivitas yang dilakukan Masyarakat Batak Toba di kota Semarang dalam menangani Covid-19 menggunakan falsafah hidup yang mereka miliki yaitu Dalihan Na Tolu. Dalihan Na Tolu adalah sarana pengikat tali kasih antar masyarakat Batak di Kota Semarang dengan mengetahui siapa yang menjadi Hula-hula, Dongan Tubu ataupun Boru memudahkan dalam melakukan aktivitas dalam penanganan Covid-19 pada Masyarakat Batak Toba di Semarang.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Terhadap Hak Pekerja Yang Diperbantukan Di Luar Negeri ]]>
<![CDATA[Nadya, Annisa Putri]]>;
<![CDATA[Avriantara, Fally]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 2 (2023): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v13i2.7889
<![CDATA[Revolusi industri 4.0 telah mengubah dinamika hubungan kerja manusia, dengan munculnya berbagai pola hubungan kerja yang lebih beragam seperti Gig economy. Salah satu isu penting yang belum banyak dibahas adalah mengenai status pekerja yang diperbantukan di luar negeri. Oleh karenanya penelitian ini mengambil rumusan masalah bagaimanakah pengaturan mengenai status pekerja yang diperbantukan di luar negeri menurut ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimanakah bentuk kepastian hukum terhadap hak pekerja yang diperbantukan di luar negeri bila terjadi perselisihan hubungan industrial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menganalisis peraturan hukum yang berlaku dan menggunakan sumber hukum berasal dari bahan hukum primer dengan teknik pengambilan data dilakukan melalui studi pustaka. Adapun kesimpulan yang didapat adalah status pekerja yang diperbantukan di luar negeri mengacu kepada PP atau PKB perusahaan terkait. Namun Teori Gebiedsleer dari JHA logeman menegaskan pekerja yang diperbantukan di luar negeri statusnya jelas dapat dipersamakan memiliki hubungan kerja di perusahaan luar negeri tersebut dan tunduk pada kaidah hukum negara tempat dia diperbantukan. Jika terdapat dugaan pelanggaran oleh pekerja saat diperbantukan di luar negeri, pelanggaran tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, dan jika terbukti pekerja harus ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara tempat dia diperbantukan. Namun jika perusahaan asal melakukan PHK terhadap pekerja tanpa adanya bukti pelanggaran, pekerja tetap memiliki hak atas kompensasi PHK sesuai dengan PP 35/2021.]]>
<![CDATA[Perkawinan Campuran Antar Suku Perspektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Ramadhani, Yunisa]]>;
<![CDATA[Sulfinadia, Hamda]]>;
<![CDATA[Efrinaldi, Efrinaldi]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 1 (2024): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v14i1.8326
<![CDATA[Setiap pernikahan adalah pernikahan campuran tidak ada manusia ini diciptakan sama persis dengan dirinya. Meskipun masih adat yang menjadi pemenang dari sebuah perkawinan. Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengetahui prosesi perkawinan campuran anatara adat Minang dengan Jawa. Kedua, untuk menganalisis impikasi dari perkawinan campuran. Ketiga, untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap perkawinan campuran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif karena tujuan penelitian adalah memberikan gambaran tentang suatu fenomena sosial tertentu. Hasil penelitian ditemukan bahwa prosesi dari perkawinan campuran antar etnis ini mengantar sirih atau lamaran, ijab dan qabul, merias pengantin, dahar kembul, menjemput besan, sungkeman dan upacara setelah pernikahan. Implikasi dari perkawinan campuran adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan suku Minang dan Jawa tidak memiliki suku yang diwariskan ibunya, tidak mendapatkan warisan dari keluarga ayahnya sepeser pun, dan di anggap orang asing dalam rumah tersebut. Perkawinan campuran menurut hukum Islam tidak bertentang sama sekali dengan ajaran agama Islam sesuai dengan QS. Al-Hujurat ayat (13).]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Oleh Pemerintah Indonesia dan Malaysia ]]>
<![CDATA[Haya, Seruni Aqila]]>;
<![CDATA[Subekti, Rahayu]]>;
<![CDATA[Hermawan, Sapto]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 1 (2024): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v14i1.8098
<![CDATA[Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia atas kegiatan pengawasan impor limbah sebagai bahan baku industri jika dibandingkan dengan penegakan hukum oleh pemerintah Malaysia. Indonesia dan Malaysia menghadapi permasalahan yang sama yaitu penyelundupan limbah llegal. Penegakan hukum dilaksanakan agar kedua negara tidak menjadi ‘tempat sampah dunia’. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan perbandingan/komparatif (comparative approach). Dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka serta menggunakan metode interpretasi sebagai teknik analisis bahan hukum. Adapun hasil penelitian pada penulisan hukum ini ialah penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bersifat sektoral. Indonesia mengatur mengenai pengawasan kegiatan impor limbah non-B3 sebagai bahan baku industri dengan berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pengawasan ini dilakukan oleh kerja sama antar lembaga pemerintahan yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Pemerintah Malaysia dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh beberapa lembaga dan dilaksanakan secara lebih terstruktur serta memiliki satu pedoman pelaksanaan kegiatan impor limbah yang disepakati oleh antar lembaga pemerintahan]]>
<![CDATA[Kawasan Pesisir Kota Kupang Perspektif Hukum Pengelolaan Pesisir ]]>
<![CDATA[Naatonis, Mathelda]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 2 (2023): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v13i2.7933
<![CDATA[Kawasan pesisir Kota Kupang telah banyak dimanfaatkan untuk pembangunan oleh berbagai pihak seperti pembangunan fasilitas pendukung pariwisata yaitu perhotelan, restoran, dan tempat rekreasi. Kecamatan Kota Lama dan Kelapa Lima contohnya berada di kawasan pesisir Kota Kupang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, untuk menjawab pertanyaan penelitian dari sudut pandang peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembangunan di kawasan pesisir kota Kupang, sebagian pembangunan tidak sesuai dengan UU No.1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Perpres No.51 tahun 2016, tentang Batas Sempadan Pantai, Permen PU No.20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota, dan Perda Tata Ruang Provinsi No.1 tahun 2011 tentang RTRW Provinsi NTT tahun 2010-2030, serta Perda RDTR. Sedangkan terkait dengan izin membangun, secara formal semua pembangunan secara administratif berlisensi dan memperoleh izin dari BPPT Kota Kupang. ]]>
<![CDATA[Penanggulangan Perbuatan Body Shamming (Citra Tubuh) Di Media Sosial Instagram Melalui Penerapan Hukum Pidana Menurut UU ITEPasal 45 Ayat 1 ]]>
<![CDATA[Astuti, Sepfina Puji Widya]]>;
<![CDATA[Megawati, Wenny]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 2 (2023): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v13i2.7115
<![CDATA[Body shamming adalah suatu bentuk tindakan mengkritik atau mengomentari fisik diri sendiri atau orang lain. Di Indonesia, body shamming sudah menjadi hal yang umum terjadi di diberbagai platform termasuk di media sosial. Pemerintah telah mengatur tindakan penggunaan media sosial melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penanggulangan perbuatan body shamming berdasarkan UU ITE Pasal 45 Ayat 1 dan hambatan dalam penanggulangan penegakan hukum tindak pidana perbuatan body shamming. Penelitian menggunakan penelitian hukum kepustakaan dengan metode yuridis normatif. Data dikumpulkan dari bahan pustaka atau data sekunder. Dengan menganalisis kasus-kasus body shamming yang telah ditangani oleh pihak berwenang dengan menggunakan UU ITE Pasal 45 Ayat 1.Penggunaan media sosial telah membawa perubahan dalam aspek sosial budaya masyarakat, terutama oleh generasi milenial yang merupakan pengguna media sosial terbanyak. Hasil penelitian yang didapat bahwa dalam kasus body shamming yang terjadi pada selebriti, selebgram, atau aktris, sering kali komentar-komentar yang berisi pelecehan terhadap penampilan fisik yang membanjiri akun media sosial mereka. Penanggulangan body shamming di media sosial, khususnya di Instagram, dapat dilakukan melalui penerapan hukum pidana menurut UU ITE Pasal 45 Ayat 1.Untuk mengatasi body shamming, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat akan dampak negatifnya dan pentingnya menghormati hak privasi individu dan aparat penegak hukum mengalami beberapa hambatan terkait kasus body shamming berupa kurangnya alat bukti, saksi.]]>
<![CDATA[Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian Orang Tua ]]>
<![CDATA[Lananda, Ardelia]]>;
<![CDATA[Amalia, Mia]]>;
<![CDATA[Mulyana, Aji]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 1 (2024): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v14i1.8542
<![CDATA[Perlindungan hukum tidak hanya ditujukan untuk anak yang orang tuanya utuh atau lengkap, tetapi anak yang orang tuanya telah berpisah atau tidak utuh pun tetap harus mendapatkan perlindungan hukum dari orang tuanya. Perlindungan hukum tersebut berupa tanggung jawab untuk menanggung dan memenuhi semua biaya hidup anaknya. Tidak hanya berupa materi, tetapi perhatian, kepedulian, serta dukungan emosional juga harus tetap diberikan kepada anak. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis lebih mendalam mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian orang tua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris ini dilakukan dengan cara survei atau berdasarkan pengalaman orang lain. Kegiatan survei tersebut dilakukan melalui pengisian kuesioner berupa sebuah lembaran kertas yang berisikan beberapa pernyataan, yang kemudian disebarluaskan kepada responden atau subjek penelitian secara langsung. Seorang anak yang orang tuanya masih utuh dan lengkap memiliki pondasi diri yang cukup kuat, bersikap tenang, serta dapat mengendalikan dirinya sendiri sehingga tidak mudah terpengaruh hal negatif dari orang lain. Sedangkan anak yang orang tuanya sudah berpisah (cerai hidup) atau tidak lengkap (cerai mati) memiliki sikap yang tidak tenang, cenderung emosional dan tidak dapat mengendalikan diri. Orang tua yang sudah berpisah atau bercerai harus tetap memberikan yang terbaik untuk anaknya. Hal tersebut dikarenakan yang dilakukan oleh orang tua merupakan usaha untuk memenuhi hak-hak yang harus didapatkan oleh anak pasca perceraian orang tua.]]>
<![CDATA[Mengulas Makna Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK) Dalam Masyarakat Minangkabau ]]>
<![CDATA[Ritonga, Andi]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 1 (2024): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v14i1.8228
<![CDATA[Artikel ini bertjuan untuk meganalisis tentang masyarakat Islam Minangkabau yang menggunakan filosofi adat Basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Filosofi ini merupakan falsafah hidup yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Mereka menjadikan Islam sebagai landasan/pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah ini. Jenis penelitian ini adalah Pustaka (library resach) dikelompokkan kedalam penelitian Hukum doktrinal dan sosial secara normatif dengan mencari, Makna Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dan Inpelementasinya dalam Acara Acara Adat Di Minangkabau. Informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber penting diseliki secara subyektif, menggunakan pemikiran mendalam. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber pertama . jenis data ini dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk kemudia di olah, dianalisis, dan dibuat kesimpulannya dan mengambil sumber rujukan berbentuk buku buku, jurnal, dan sumber lainnya yang dianggap relevan dalam penelitian ini. Temuan dalam kajian ini ketetapan Hukum Sumatera Barat mempunyai banyak penafsiran, pertama, adat basandi syarak, syara’ dengan gabungan Kitabullah yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Kedua, adat basandi syara', syara' berdasarkan kitab Allah yang diperuntukkan bagi masyarakat Minangkabau. Untuk kesimpulan dalam penelitian ini dalam mengimpelementasikan Adat basandi syarak syarak basandi kitabullah dalam acara adat di ranah minangkabau itu sudah terlaksana dengan baik, dengan ketentuan selama tidak menyalahi dalam Al Qur’an dan As-Sunnah maka hal itu boleh dilakukan.]]>
<![CDATA[Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ]]>
<![CDATA[Alexander Wewo, Jeremia]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 2 (2023): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v13i2.8050
<![CDATA[Finalisasi dari seluruh rangkaian hukum perdata formil (hukum acara perdata) akan menyebabkan lahirnya suatu putusan hakim. Kualitas suatu putusan hakim akan nampak apabila putusan tersebut didasarkan atas nilai-nilai hukum dan keadlian yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun suatu putusan memiliki kekuatan eksekutorial bukan hal yang aneh apabila putusan tersebut akan dapat dilakukan upaya hukum elah terdapat ruang bagi pihak lain selain pihak dalam putusan untuk melakukan upaya yang dalam hukum acara perdata disebut perlawanan pihak ketiga (derden verzet). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan Majelis Hakim mengabulkan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) yang diajukan oleh Pelawan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan berfokus pada pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ditemukan bahwa alasan Majelis Hakim mengabulkan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) adalah 1) Adanya kepentingan hukum pihak ketiga, 2) Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan, dan 3) Pelawan mampu membuktikan haknya. Saran yang diberikan oleh penulis adalah perlu adanya sinkronisasi secara faktual dan yuridis terhadap setiap objek bidang tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam suatu perkara sehingga mampu meminimalisir perlawanan pihak ketiga dan pihak yang mengajukan gugatan pada gugatan biasa hendaknya lebih cermat dan teliti dalam mengajukan supaya perkara yang sebelumnya telah dikabulkan tidak akan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan pihak ketiga (derden verzet).]]>
