Jurnal Ius Constituendum
Journal Ius Constituendum a scientific journal that includes research, court decisions and assessment/comprehensive legal discourse both by researchers and society in general to emphasize the results in an effort to formulate new rules of the new in the field of the legal studies in accordance with the character of ius constituendum. Journal Ius Constituendum periodic journal published twice a year in April and October, has been indexed SINTA 3 (Accredited by the Directorate General of Research And Development of the Ministry of Research, Technology, and Higher Education of the Republic of Indonesia Number 36/E/ KPT/2019). Registered as a member of Crossref system with Digital Object Identifier (DOI) prefix 10.26623. All articles will have DOI number.
Articles
212 Documents
<![CDATA[Penerapan Doktrin Business Judgment Rule Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Karen Agustiawan ]]>
<![CDATA[Mas Putra Zenno Januarsyah]]>;
<![CDATA[Dwidja Priyatno]]>;
<![CDATA[Agung Sujati Winata]]>;
<![CDATA[Khairul Hidayat]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 7, No 1 (2022): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v7i1.4922
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan business judgment rule dalam perkara tindak pidana korupsi Karen Agustiawan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan doktrin business judgment rule dalam perkara tindak pidana korupsi Karen Agustiawan terjadi pada tingkat pemeriksaan di Mahkamah Agung (judex juris). Dalam pertimbangannya, apa yang dilakukan oleh Karen Agustiawan tidak keluar dari ranah business judgment rule, ditandai dengan tidak adanya kecurangan (fraud), benturan kepentingan (conflict of interest), perbuatan melawan hukum, dan kesalahan yang disengaja. This study aims to examine and analyze the application of the business judgment rule in the corruption case of Karen Agustiawan. This research is descriptive with normative juridical type. The approach used is the approach laws and regulations (statute approach) and case approach using secondary data which was analyzed qualitatively. The results of this study show the application of the business judgment rule doctrine in the corruption case of Karen Agustiawan occurred at the examination level at the Supreme Court (judex juris). In her judgment, what Karen Agustiawan did was not outside the realm of the business judgment rule, marked by the absence of fraud, conflict of interest, unlawful acts, and intentional mistakes. ]]>
<![CDATA[Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Mutiara Nora Peace Hasibuan]]>;
<![CDATA[Mujiono Hafidh Prasetyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 7, No 1 (2022): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v7i1.4629
<![CDATA[Abstrak Tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji kedudukan advokat di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini penting dilakukan agar memperkuat posisi hukum seorang advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini memiliki nilai kebaharuan karena membahas secara spesifik mengenai kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Unsur kebaharuan peneltian ini terletak pada permasalahan yang dibahas secara spesifik tentang kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa seorang advokat merupakan bagian dari penegak hukum yang terdapat di dalam subsistem peradilan pidana di Indonesia. Secara yuridis, kedudukan advokat telah dimuat di dalam ketentuan Undang-undang Advokat. Akan tetapi, hal tersebut belum sepenuhnya merangkul advokat sebagai penegak hukum. Perlu adanya formulasi secara jelas mengenai ketentuan advokat secara penegak hukum, terutama mengenai lembaga manakah yang menjadi atap advokat sebagai penegak hukum. The purpose of this study is to examine the position of advocates in the criminal justice system in Indonesia. This research is important to do in order to strengthen the legal position of an advocate in the criminal justice system in Indonesia. This study uses a normative juridical research method. This research has novel value because it discusses specifically the position of advocates in the criminal justice system in Indonesia. The novelty of this research lies in the issues discussed specifically the position of advocates in the criminal justice system in Indonesia. Based on the results of the study, it is known that an advocate is part of law enforcement in the criminal justice subsystem in Indonesia. Juridically, the position of an advocate has been contained in the provisions of the Law on Advocates. However, this has not fully embraced advocates as law enforcers. There needs to be a clear formulation of the provisions of advocates in law enforcement, especially regarding which institutions are the roofs of advocates as law enforcers.]]>
<![CDATA[Implikasi Kebijakan Sektor Hilir Pertambangan: Ancaman dan Perlindungan terhadap Lingkungan Hidup ]]>
<![CDATA[Benadito Rompas]]>;
<![CDATA[Tri Hayati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 7, No 1 (2022): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v7i1.4908
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana dampak dari penggunaan tailing ke laut serta bagaimana kebijakan lingkungan hidup di indonesia melindungi dan mengawasi terkait pembuangan limbah pertambangan ke kawasan laut, serta melihat kaidah-kaidah penting dalam pembangunan berkelanjutan terimplikasi dalam kebijakan lingkungan hidup di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan pertambangan rezim UU 11/2020 tentang Cipta Kerja membawa paradigma baru terhadap sektor hilir pertambangan. Urgensi penelitian ini adalah kebijakan lingkungan yang baru penting untuk diteliti karena dalam usaha pertambangan beberapa perusahaan berencana untuk melakukan metode pembuangan limbah ke laut yang berpotensi mengancam ekosistem laut. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Unsur kebaruan dalam penelitian ini adalah melihat pembuangan limbah nikel ke laut yang di larang di banyak negara, diatur dalam rezim baru kebijakan perlindungan ingkungan hidup Indonesia. Hasil penelitian dalam tulisan ini yaitu era baru pengaturan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia sudah mengarah pada kebijakan regulasi lingkungan hidup yang komprehensif. Hal ini terlihat dalam pengaturan pembuangan limbah tambang ke laut yang diatur secara terperinci dalam PP 22/2021. Hal penting lainnya yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia mulai mengisi indikator-indikator penting dalam pembangunan berkelanjutan. This study aims to see how the impact of the use of tailings into the sea and how environmental policies in Indonesia protect and monitor the disposal of mining waste into the sea, as well as see essential principles in sustainable development as implied in the ecological approach in Indonesia. This research is motivated by the mining policy of Law 11/2020 on Job Creation, which brings a new paradigm to the downstream mining sector. The urgency of this research is that new environmental policies are necessary to research because, in the mining business, several companies plan to carry out waste disposal methods into the sea that have the potential to threaten marine ecosystems. The research method used in this paper is a normative juridical research method. The novelty element in this research is to look at the disposal of nickel waste into the sea, which is prohibited in many countries and regulated in Indonesia's new environmental protection policy regime. The research results in this paper are that a new era of environmental protection regulations in Indonesia has led to a comprehensive ecological regulation policy, described in detail in PP 22/2021. Another essential thing found in this research is how environmental protection policies in Indonesia begin to fill in crucial indicators in sustainable development.]]>
<![CDATA[Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama ]]>
<![CDATA[Hutama Hutabarat, Dany Try]]>;
<![CDATA[Simanjuntak, Komis]]>;
<![CDATA[Syarunsyah, Syahrunsyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol. 7 No. 2 (2022): OCTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v7i2.5383
<![CDATA[ The research objectives to be achieved in this study are to find out, analyze and find solutions in overcoming legal fraud. Interfaith couples prefer to marry in Indonesia. Considering that it is more cost-effective and their desire to get married can be carried out and implemented in Indonesia. On the other hand, there is no legal protection to provide guarantees for the implementation of interfaith marriages in Indonesia. So some couples commit a fraudulent marriage law by ignoring the requirements in the national marriage law. The research method in this research is a normative research method by examining every applicable marriage law rule and legal theories that will answer and provide a solution in providing a discourse on understanding law and marriage and its relationship with the concept of divinity. Based on the data above, the results of the analysis find that interfaith married couples abroad have cheated Indonesian marriage law on interfaith marriages that occur abroad. After holding an interfaith marriage abroad, the artist couple returns to Indonesia and registers the interfaith marriage at the Population and Civil Registry Office. However, considering that their marriages are of different religions, the Population and Civil Registry Service does not immediately register interfaith marriages. According to the population administration, a valid marriage according to the legislation must be reported by the resident to the implementing agency at the place where the marriage took place no later than 60 (sixty) days from the date of the marriage.Tujuan penelitian yang akan dicapai pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui, menganalisis dan mencari solusi dalam mengatasi pengelabuan hukum perkawinan pasangan beda agama lebih memilih melangsungkan perkawinan di Indonesia. Mengingat lebih irit biaya dan keinginan mereka untuk menikah dapat terlaksana dan terimplementasikan di Indonesia. Di sisi lain bahwa tidak ada perlindungan hukum untuk memberikan jaminan untuk terlaksananya perkawinan beda agama di Indonesia. Beberapa pasangan melakukan suatu pengelabuan hukum perkawinan dengan mengabaikan bagian syarat dalam hukum perkawinan nasional. Metode penelitian dalam suatu suatu penelitian ini digunakan suatu metode penelitian normatif dengan mengkaji setiap aturan hukum perkawinan yang berlaku serta teori-teori hukum yang akan menjawab serta memberikan suatu solusi dalam memberikan wacana pemahaman hukum serta perkawinan dan hubungannya dengan konsep ketuhanan. Berdasarkan data diatas maka hasil analisis menemukan bahwa pasangan menikah beda agama di luar negeri telah melakukan pengelabuan hukum perkawinan Indonesia atas perkawinan beda agama yang terjadi diluar negeri. Setelah melangsungkan perkawinan beda agama diluar negeri pasangan artis kembali ke Indonesia dan mencatatkan perkawinan beda agama tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Namun mengingat perkawinan mereka berbeda agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak langsung serta merta mencatatkan perkawinan beda agama. Menurut administrasi kependudukan perkawinan yang sah menurut peraturan perundangundangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. ]]>
<![CDATA[Optimalisasi Wewenang Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Aprita, Serlika]]>;
<![CDATA[Qosim, Sarah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol. 7 No. 2 (2022): OCTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v7i2.3963
<![CDATA[This article aims to analyze the legal certainty of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU related to the implementation of the duties, authorities, and responsibilities of bankruptcy supervisory judges in supervising the management and execution of bankruptcy property in the Surabaya Commercial Court. The research method used in this article is empirical juridical with case approach. The writing of this article first reviewed previous research related to the role and authority of supervisory judges in the Commercial Court, but in each article only describes the contents of the provisions of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU related to the role and authority of bankruptcy law supervisory judges, and then this article analyzes the legal certainty of the enforcement of the authority and responsibility of the supervisory judge in the Surabaya Commercial Court on charges of having received bribes from PT Sky Camping Indonesia (SCI) as a curator in the bankruptcy process. The results of this article show that the legal certainty of Law No. 37 of 2004 on Insolvency and PKPU related to the authority and responsibility of supervisory judges, in practice in the field is not fully operational. The supervisory judge does not carry out his duties and authority to oversee the management and release of bankruptcy property because it has received bribes from PT SCI as a curator so that the supervisory judge determines the verdict of the debtor's bankruptcy assets to non-bankruptcy.Artikel ini bertujuan untuk menganalisa kepastian hukum Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Hakim Pengawas kepailitan dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus (case approach). Penelitian artikel ini terlebih dahulu mereview penelitian-penelitian sebelumnya terkait peran dan wewenang Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga, namun pada masing-masing artikel tersebut hanya memaparkan isi ketentuan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait peran dan wewenang Hakim Pengawas hukum kepailitan, selanjutnya artikel ini menganalisa kepastian hukum pelaksaan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait wewenang dan tanggung jawab Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga Surabaya atas dakwaan telah menerima suap dari PT Sky Camping Indonesia (SCI) sebagai Kurator dalam proses kepailitan. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa kepastian hukum Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait wewenang dan tanggung jawab Hakim Pengawas, dalam praktiknya di lapangan tidak sepenuhnya berjalan. Hakim Pengawas menyalahgunakan tugas dan wewenangnya untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit dikarenakan telah menerima suap dari PT SCI sebagai Kurator supaya Hakim Pengawas menetapkan putusan aset pailit debitur menjadi non pailit. ]]>
<![CDATA[Praktik Talak Pada Masyarakat Bangka Belitung Perspektif Fiqh dan Hukum Positiif ]]>
<![CDATA[Rifdah, Rifdah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol. 7 No. 2 (2022): OCTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v7i2.5335
<![CDATA[The purpose is to examine the practice of divorce and the validity of oral talaq in the people of Bangka Belitung from the effectiveness of fiqh and positive law by stating the large number of divorce rates without religious court proceedings in Bangka Belitung which caused many riots. Based on factual data in society which number of divorce rates tends to increase in 2019. It is recorded in the Religious Courts because of divorce outside the provisions of the Compilation of Islamic Law. Talaq is considered legitimate as they know from religious leaders and regional extension workers. This is contrary to positive law whose validity must be carried out through religious court hearings. This research is empirical, through a legal sociology approach, namely how the implementation of the law and the deviation of the rule of law in the Bangka Beliung community because they practice talaq without a religious court process. This study is built on the sadduz-zariah theory which refers to the theory of how to prevent mafadah and reject something that is mubah so as not to lead to something that is forbidden. The study presents three main findings: First, many practices of oral divorce without religious court proceedings in Bangka Belitung. Secondly, many impacts of siri divorce such as siri marriage, domestic violence, abandoned children etc. Third, this researches contribute thoughts in the fiqh and positive legal reviews to the talaq practices of the People of Bangka Belitung. The validity of the Oral Talaq of the Bangka Belitung Community from the perspective of jurisprudence is valid if the conditions and pillars are met while according to positive law it is invalid because it is without a religious court process and has an impact on many mudharatans that are contrary to tasyri'iyyah methods. Therefore, it is necessary to re-enforce criminal regulations and fines for couples who are married or divorced under their hands so as to avoid mudharatan and even realize the maslahah.Penelitian ini mengkaji praktik perceraian dan keabsahan talaq lisan pada masyarakat Bangka Belitung perspektif fiqh dan hukum positif dengan mengemukakan banyaknya angka perceraian tanpa proses pengadilan agama di Bangka Belitung yang menimbulkan banyak kemudharatan. Berdasarkan data faktual di masyarakat bahwa jumlah angka perceraian cenderung meningkat pada tahun 2019. Belum lagi angka yang tidak terdata di Pengadilan Agama karena perceraian di luar ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Talaq dianggap sah sebagaimana yang mereka ketahui dari tokoh agama dan penyuluh wilayah. Hal ini bertentangan dengan hukum positif yang keabsahannya harus dilakukan melalui sidang pengadilan agama. Penelitian ini bersifat empiris, dengan pendekatan sosiologi hukum yakni bagaimana implementasi hukum dan terjadi penyimpangan aturan hukum pada masyarakat Bangka Beliung karena mempraktikkan talaq tanpa proses pengadilan agama. Kajian ini dibangun atas sadduz-zariah yang mengacu pada teori tentang bagaimana mencegah mafsadah dan menolak sesuatu yang mubah agar tidak mengantarkan larangan. Tiga temuan utama yakni: Pertama, banyaknya praktik perceraian lisan tanpa proses pengadilan agama di Bangka Belitung. Kedua, banyak dampak perceraian siri seperti nikah siri, kekerasan dalam rumah tangga, anak terlantar dsb. Ketiga, sumbangsih pemikiran dalam tinjauan hukum fiqh dan positif terhadap praktik talaq masyarakat. Keabsahan talaq lisan masyarakat Bangka Belitung menurut perspektif fiqh adalah sah jika syarat dan rukunnya terpenuhi sedangkan menurut hukum positif adalah tidak sah karena tanpa proses pengadilan agama dan berdampak banyak kemudharatan yang bertentangan dengan kaedah-kaedah tasyri iyyah. Oleh karena itu, perlu ditegakkan kembali regulasi pidana maupun denda bagi pasangan yang menikah maupun bercerai di bawah tangan agar terhindarnya kemudharatan bahkan dapat mewujudkan maslahah. ]]>
<![CDATA[Politik Hukum Indonesia Dalam Mengendalikan Inflasi Dunia Melalui Instrument Kesepakatan G20 ]]>
<![CDATA[Junaidi, Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol. 7 No. 2 (2022): OCTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v7i2.5488
<![CDATA[ The purpose of this study is to understand the impact of Covid-19 on the world that had consequences on global economic conditions, one of which is the inflation that occurred in several developed and developing countries. Furthermore, the purpose of this study is to understand the extent of the role of the Indonesian government, which is not only considered a successful country in dealing with Covid-19 but also in 2022 Indonesia as the host of the G20 meeting and the G20 presidency. Through the normative legal approach methodology, this research has produced several results that are conveyed in the legal politics carried out by Indonesia in the context of world inflation through the G20 agreement instrument. The Indonesian government, among others, communicated to the disputing countries, namely Russia and Ukraine to maintain economic stability even though they were in a state of war. In order to build the commitments of the G20 countries, the Indonesian government should emphasize the cooperation agreement and joint commitment to building the global economy through the instrument of agreement which must later be ratified by each country.Tujuan dalam kajian ini adalah untuk memahami atas dampak Covid-19 yang ada didunia telah memberikan konsekuensi terhadap kondisi ekonomi global yang salah satunya dampak tersebut adalah dengan adanya inflasi yang terjadi di beberapa negara maju dan berkembang. Lebih lanjut tujuan dalam kajian ini untuk memahami sejauh mana peranan pemerintah Indonesia yang bukan saja dianggap negara yang berhasil dalam menangani Covid-19 akan tetapi juga pada tahun 2022 Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan G20 dan Presidensi G20. Melalui metodologi pendekatan hukum normatif penelitian ini telah menghasilkan beberapa hasil yang disampaikan diantara politik hukum yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka inflasi dunia melalui instrumen kesapakatan G20. Pemerintah Indonesia diantaranya melakukan komunikasi kepada negara yang bersengketa yakni Rusia dan Ukraina untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi meskipun sedang dalam kondisi perang. Dalam rangka membangun komitmen negara G20, sudah seharusnya pemerintah indonesia menekankan kesepakatan kerjasama dan komitmen bersama dalam membangun ekonomi global melalui instrumen perjanjian yang nantinya harus diratifikasi oleh setiap negara. ]]>
<![CDATA[Peninjauan Aspek Keamanan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Crpytocurrency ]]>
<![CDATA[Murizqy, Muhammad Alhadi]]>;
<![CDATA[Dirkareshza, Rianda]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol. 7 No. 2 (2022): OCTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v7i2.4067
<![CDATA[This study aims to determine the security of cryptocurrency trading and the legal protection of cryptocurrencies in Indonesia. Provide education and information in an effort to minimize losses when making cryptocurrency investment transactions. This study uses a normative juridical research method and a statutory regulation approach by reviewing news and literature related to the problems of this research. The results of the research can be said that the legality of crypto assets has been regulated in Law No. 10 of 2011 concerning Law No. 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading directly by the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (Bappebti) so that its legality can be accounted for. However, security in cryptocurrency transactions is still minimal because cyber crimes such as hacking, scamming and phishing are still common. Therefore, the novelty of this research is an explanation that cryptocurrency investor customers must choose crypto assets that have been registered by Bappebti and crypto investor customers are required to use a cryptocurrency exchange platform that has an operational permit from Bappebti in order to reduce the risk of crypto investor customers experiencing losses caused by the platform cryptocurrency exchanges and crypto assets that are not licensed by Bappebti.Penelitian ini berutujuan untuk mengetahui keamanan trading cryptocurrency dan perlindungan hukum cryptocurrency di Indonesia. Memberikan edukasi dan informasi guna upaya meminimalisir kerugian saat melakukan transaksi investasi cryptocurrency. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji berita dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa aset crypto telah diatur legalitasnya dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang secara langsung diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sehingga legalitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Namun keamanan dalam bertransaksi cryptocurrency masih minim karena kejahatan cyber seperti hacking, scamming dan, phising masih sering terjadi. Oleh karena itu kebaharuan dari peneliitan ini berupa penjelasan bahwa nasabah investor cryptocurrency harus memilih aset crypto yang telah terdaftar oleh Bappebti dan nasabah investor crypto diwajibkan untuk menggunakan platform cryptocurrency exchange yang telah mendapat izin operasional dari Bappebti guna mengurangi resiko nasabah investor crypto mengalami kerugian yang diakibatkan oleh platform cryptocurrency exchange dan aset crypto yang tidak memiliki izin Bappebti. ]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penangkapan Ananda Badudu Sebagai Penggalang Donasi (Crowdfunding) ]]>
<![CDATA[Mohas, Muhyi]]>;
<![CDATA[Rofiana, Reine]]>;
<![CDATA[Mega Jaya, Belardo Prasetya]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol. 7 No. 2 (2022): OCTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v7i2.5004
<![CDATA[This study aims to examine the criminal law provisions governing the arrest of Ananda Badudu as a crowdfunding-based fundraiser, as well as the criminal law defenses for Ananda Badudu as a crowdfunding-based fundraiser. The novelty of this study is to analyze the legal protection of the Anand Badudu case as a fundraiser on student protest in 2019. This study was conducted utilizing a normative legal approach. The result of this research are: The arrest of Ananda Badudu by the police was an arbitrary act as it was not in accordance with the provision contained therein The Code of Criminal Procedure as well as the Chief of Police Regulation that has resulted in a violation of human rights. That act alone is considered arbitrary and Ananda Badudu must get legal protection in accordance with the laws and regulations. One of the grounds why legal protection must be pledged is to create legal certainty.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai ketentuan hukum pidana tentang penangkapan Ananda Badudu sebagai penggalang donasi berbasis crowdfunding dan mengkaji tentang perlindungan hukum pidana terhadap Ananda Badudu sebagai penggalangan donasi berbasis crowdfunding. Kebaharuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum kasus Ananda Badudu sebagai fundraiser dalam kegiatan crowdfunding pada aksi mahasiswa tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap Ananda Badudu tidak sesuai dengan prosedur yang sudah diatur di dalam undang-undang baik di dalam KUHAP maupun Perkapolri, sehingga menyebabkan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan perbuatan sewenang-wenang serta Ananda Badudu harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu alasan mengapa perlindungan hukum harus diberikan ialah agar menciptakan suatu kepastian hukum. ]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Alimentasi Anak Yang Sudah Dewasa Terhadap Orang Tua Lansia ]]>
<![CDATA[Purnama Sari, Melia Putri]]>;
<![CDATA[Komalawati, Veronica]]>;
<![CDATA[Saleh, Kilkoda Agus]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol. 7 No. 2 (2022): OCTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v7i2.5342
<![CDATA[This study aims to determine the rights and obligations as well as the legal consequences for adult children against elderly parents who do not carry out their obligations properly. This alimentation obligation explains that every child is obliged to provide a living for their parents and blood relatives in a straight line if they are in poor condition or need their help. In addition, children are required to put the aversion and respect for their parents as a form of responsibility. The novelty element taken in this study lies in the phenomenon of cases of neglect or violence committed by children to parents will cause legal consequences for children. This research method uses a normative juridical method. The results of this study are that a child wants to commit acts of violence to his parents and also does not carry out the alimentation obligation as it should. So that the District Court has the right to authorize the provision of a living given by children to their parents, there are also criminal sanctions for acts of violence committed by children against elderly parents.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban serta akibat hukum bagi anak yang sudah dewasa terhadap orang tua lanjut usia yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Kewajiban alimentasi ini menjelaskan bahwa setiap anak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang tua juga keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas apabila dalam keadaan miskin atau membutuhkan bantuannya. Selain itu anak diwajibkan untuk menaruh keseganan dan menghormati orang tua sebagai bentuk pertanggung jawaban. Unsur kebaharuan dalam penelitian ini adalah terletak pada fenomena kasus penelantaran ataupun kekerasan yang dilakukan anak kepada orang tua akan menimbulkan akibat hukum terhadap anak. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa seorang anak hendak melakukan tindakan kekerasan kepada orang tuanya dan juga tidak melaksankan kewajiban alimentasi sebagaimana mestinya. Sehingga pengadilan negeri berhak untuk memberikan kewenangan atas pemberian nafkah yang di berikan oleh anak terhadap orang tuanya, juga terdapat sanksi hukum pidana atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua lansia. ]]>
