cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Private Law Review
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 25982354     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ilmiah berkala dari Bagian Hukum Keperdatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Jurnal ilmiah ini akan berisi tulisan dari akademisi yang mendalami hukum perdata (perdata barat, perdata agraria, perdata islam, perdata dagang, perdata adat, dan lain-lain).
Arjuna Subject : -
Articles 129 Documents
 9   10   11   12   13 
Eksekusi Benda Jaminan Fidusia: Analisis Konseptual Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Lumbanraja, Eliana Denggan Trianita; Fauzi, Azka Patria; Sabila, Berliana Alsa; Firdaus, Muhammad Andromeda Nur
Diponegoro Private Law Review Vol 5, No 2 (2021): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembiayaan kebutuhan melalui lembaga jaminan yang dilakukan melalui proses pinjam/kredit semakin marak dilakukan pada saat ini, salah satunya melalui lembaga jaminan fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak milik suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap berada di bawah penguasaan pemilik. Sejak berlakunya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, dalam implementasinya banyak ditemukan pelanggaran hukum yang berakhir pada eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis benda jaminan fidusia dalam kajian Undang-Undang Jaminan Fidusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah melalui pengamatan pada berbagai peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, serta berbagai literatur atau kajian pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa problematika yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yaitu kreditur tidak  mendaftarkan  obyek  jaminan  fidusia  di  Kantor Pendaftaran Fidusia, kreditur baru mendaftarkan jaminan fidusia sesudah debitur melakukan wanprestasi agar objek jaminan fidusia dapat dieksekusi, perjanjian yang objeknya bukan objek jaminan fidusia tetapi terikat jaminan fidusia, dan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur yang melanggar Pasal 29 UUJF. Selain itu juga dilakukan analisis terhadap kasus eksekusi Jaminan fidusia terhadap Problematika Fidusia yang tidak didaftarkan Pada BPR Weleri Makmur Sampangan Semarang.Kata Kunci: Jaminan, Fidusia, Eksekusi
Analysis Of Inheritance Rights Disputes in Sinarmas Families Shafira, Shelly Khalimatus; Putri, Sifa Amelia; Ainurohwati, Yessi; Mubarok, Ahmad Zaki
Diponegoro Private Law Review Vol 8, No 1 (2024): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Disputes often occur in society, especially inheritance disputes within the family. One of the cases was a dispute over inheritance rights in the Sinarmas family, where the son of the founder of Sinarmas Group, Freddy Widjaja, felt that it was unfair in his father Eka Tjipta Widjaja's will regarding the distribution of an inheritance worth IDR 737 trillion. Finally, a conflict arose within the family which resulted in a lawsuit from Freddy Widjaja to court. The conflict could be resolved through mediation and deliberation, but the mediation efforts failed and the conflict was resolved and legal action was chosen to resolve the case. This research aims to find out and analyze inheritance rights disputes within the family by describing solutions based on civil law regarding inheritance. The research method used is a normative juridical research method. The data sources used are secondary data sources through websites, books, articles, journals and others.
Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Aplikasi Premium Yang Diperoleh Dari Pihak Ketiga Achya, Syahriana Hannan Fathya; Yuliana, Yuliana; Tri, Intan; Pangesti, Niken
Diponegoro Private Law Review Vol 7, No 2 (2023): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan jual-beli layanan aplikasi premium secara ilegal semakin tersebar luas dan dapat dengan mudahnya diakses oleh siapapun.  Keuntungan yang ditawarkan penjual layanan aplikasi premium secara ilegal lebih menarik perhatian konsumen daripada yang sudah ditawarkan oleh perusahaan resminya. Ketika terjadi wanprestasi, tentunya konsumen berhak untuk mendapatkan hak nya, karena perjanjian sudah disepakati. Permasalahan yang diungkap dalam penelitian ini bertumpu pada bagaimana hak-hak konsumen tersebut, dapat terlindungi meskipun diperoleh dari penjual layanan aplikasi premium secara ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menggunakan penyebaran kuesioner yang kemudian akan disajikan dalam bentuk deskriptif.  KUHPerdata pasal 330, 1234, 1313, 1320, 1330, 1332, 1333, 1334, 1337, 1457, Undang-undang No.19 Tahun 2016 UU ITE tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta,  serta Peraturan Pemerintahan No.71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik merupakan acuan dalam melaksanakan jual-beli online.Kata kunci: Jual-beli, Layanan aplikasi premium ilegal, Konsumen, Penjual,
Tantangan Dan Peluang Dalam Sistem Jaminan Sosial: Analisis Perbandingan Konsep Pembiayaan Dan Menajemen Jaminan Sosial Di Indonesia Dan Singapura Hermawan, Adellya Salsabila; Sijabat, Sondang Maria; Bakara, Dustin Orlando Exaudi; Abdurrahman, Danna Muhamad Bagas
Diponegoro Private Law Review Vol 6, No 1 (2022): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jaminan sosial adalah salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar setiap masyarakat agar layak sebagai bentuk perwujudan perlindungan sosial. Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dikembangkanlah sistem jaminan sosial nasional oleh negara, agar kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat terjamin. dalam Pasal 6 undang-undang tersebut, yang secara khusus disebutkan bahwa “Dewan Jaminan Sosial Nasional dibentuk dengan undang-undang ini untuk melaksanakan sistem jaminan sosial nasional”. Upaya sistem jaminan sosial di negara Indonesia adalah sebagai berilut  memilili  beberapa upaya yang dilakukan dalam sistem jaminan sosial di Indonesia: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Sosial Pensiun (JSP), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Asuransi Kecelakaan Kerja, dan Program Ketenagakerjaan. Sedangkan system jaminan di Singapura meliputi Dana Pensiun, Jaminan Kesehatan, Asuransi Pekerjaan, Perumahan dan Program Bantuan Sosial. Sedangkan persamaan keduanya adalah . Baik Indonesia maupun Singapura memiliki program jaminan sosial yang didasarkan pada prinsip bahwa setiap warga negara harus memiliki akses yang memadai terhadap manfaat jaminan social, dan juga . Kedua negara juga memiliki skema dukungan atau bantuan khusus bagi masyarakat miskin. Namun  tentu saja bupaya dari sistem jaminan sosial setiap Negara tentu saja berbeda.Kata Kunci: Sistem Jaminan Sosial, Konsep Pembiayaan, Manajemen, Indonesia, Singapura
Legal Uncertainty In Fiduciary Guarantee Law: An Analysis Of Reality And Its Impact On Creditors Utami, Putri Dwi; Lianti, Lita; Nadhilah, Fildzah Hanifati; Fauzi, Amanda Kirani
Diponegoro Private Law Review Vol 5, No 1 (2021): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The existence of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees arises due to the urgency of the public who experience anxiety about collateral objects. This regulation addresses all fiduciary guarantees, but there is confusion and legal uncertainty in their implementation in the community. This can be seen from the concept and reality in the field that is not balanced. Therefore, the author will discuss this issue using normative legal research methods by taking a statutory and conceptual approach, as well as the formulation of the problem discussed, namely legal uncertainty in UUJF in juridical, normative, and sociological aspects to the impact on legal uncertainty, especially on creditors. This study aims to provide views and understanding of how such legal uncertainty occurs and its impact on the creditors concerned. The results of this study show that regulations regarding fiduciaries are still said to have not provided legal certainty for the Indonesian people, especially from creditors. Keywords: Fiduciary Guarantee, Creditor, Legal Certainty
Analisis Yuridis Putusan Hakim Mengenai Perjanjian Sewa-Menyewa Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pin Nurfauzi, Wahyu Adiva; Putri, Najma Kusumawardhani Mustika; Pangesti, Indri; Maharani, Putri
Diponegoro Private Law Review Vol 6, No 2 (2022): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

  Rumah merupakan tempat yang begitu penting bagi manusia tidak heran jika ada  beberapa orang yang menyewakan rumahnya melalui perjanjian lisan dan tertulis, sering dijumpai bahwa orang-orang dalam perjanjian sewa-menyewa mengalami berbagai masalah oleh karena itu peneliti ingin meneliti perjanjian sewa-menyewa rumah pada putusan nomor 12/Pdt.G/2020/Pn Pinrang. Dalam penelitian  ini peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis. Setelah peneliti menganalisis keputusan hakim pada putusan nomor 12/Pdt.G?2020/Pn Pinrang Nampaknya masih ada beberapa yang tidak sesuai dengan peraturan dan tidak benar.Kata Kunci: Perjanjian lisan, Sewa-menyewa, Rumah, Putusan Mahkamah Agung, Putusan Hakim
Pembebanan Hak Tanggungan Dan Hipotik Kepada Debitur Sebagai Bentuk Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Balqis, Azra; Syakila, Nabila Putri; Fauza, Belyana Vega; Berlian, Nathasya
Diponegoro Private Law Review Vol 6, No 1 (2022): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembebanan hak tanggungan ialah suatu proses yang digunakan dalam hukum jaminan untuk mengamankan kewajiban pembayaran hutang melalui pembebanan hak atas tanah. Dalam artikel ini, membahas bagaimana cara untuk memberikan pembebanan hak tanggungan kepada debitur dan memberikan perlindungan hukum bagi kreditur. Dalam hak tanggungan, kedudukan kreditur dibagi menjadi tiga kedudukan, yaitu kreditur preferen, kreditur separatis dan kreditur konkuren. Tujuan pembuatan artikel ini adalah memberikan informasi kepada pembaca tentang pembebanan hak tanggungan dalam kredit dan hipotik serta memberi informasi terkait peringkat untuk membedakan kreditur. Dalam artikel ini akan memberikan pengertian tentang kedudukan dari ketiga kreditur dalam pembebanan hak tanggungan dan hipotik. Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan artikel ini adalah pendekatan yuridis normatif yakni dengan pengkajian undang-undang serta literatur ilmiah yang sudah ada.Kata Kunci: Hak Tanggungan, Kreditur Dan Debitur, Pembebanan Hak, Perlindungan Hukum
Perkembangan Zaakwaarneming Di Indonesia Analisis Putusan No 350/Pdt.G/2014/Pn.Jkt.Pst. Yahya, Salma Zulfa; Putri, Eva Cornelia; Kanzu, De Atika; Hidayah, Anisa Oki; Karimah, Latifah Ahlakul
Diponegoro Private Law Review Vol 7, No 1 (2023): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perwakilan sukarela adalah suatu perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang, dengan pernyataan atau alasan yang mendasar dan patut, yang memiliki tujuan guna mengurus kepentingan yang menanggung tanggung jawab orang lain dengan tidak adanya wewenang untuk itu, baik itu berasal dari perbuatan hukum ataupun peradilan, dimana dengan sukarela bermaksud untuk mengurus kepentingan orang lain ataupun tanpa pengetahuan orang yang kepentingannya diatur. Penelitan ini penulis memiliki tujuan guna memahami, mengetahui, serta menganalisis permasalahan tentang perwakilan sukarela dan perkembangannya di Indonesia. Metode hukum normatif adalah cara peneltian dengan mencari dasar dari bahan pustaka yang didalamnya berasal dari data sekunder. Pada artikel ini pembahasan mengenai permasalahan tanah, baik itu kepemilikan tanah atau tinggal di tanah seseorang. Seperti pada kasus gestor yang melakukan suatu zaakwarneming guna menetap di tanah tersebut, tapi terkadang gestor pun melaksanakan suatu tindakan secara sepihak dan dari dominus tidak adanya suatu persetujuan. Hal tersebutlah dianggap perbuatan itu tidak menguntungkan bagi dominus itu sendiri. Contoh pada kasus Putusan Pengadilan No 350/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. kemudian bandingnya naik menjad No 02/Pdt/2016/Pt.DKI. Yang mana permasalahan itu menjelaskan orang yang melakukan pengurusan memakai tanah lahan orang yang kepentingannya diurus  tanpa izin terlebih dahulu. Oleh sebab itu, karena ada permasalahan yang timbul antara dominus dan gestor, maka orang yang melakukan pengurusan tersebut  memerlukan suatu hukum yang dapat melindungi dengan pasti dan sudah diatur di dalam suatu peraturan. Namun pada kenyataannya, aturan terkait itu pada saat ini masih abu-abu atau belum ada suatu kepastian yang merujuk kepada hal tersebut dan hanya merujuk kepada putusan hakim.  Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Zaakwarneming, Gestor, Dominus, Putusan Hakim
Analisis Kekuasaan Eksekutorial Di Indonesia Dalam Eksekusi Objek Jaminan Yang Dibebani Hak Tanggungan (Putusan MA Nomor 3418 K/Pdt/2019) Kurniawan, Nida Najla; Utara, Elang Rinjani; Susanto, Hafidz Setyo; Lumbanraja, Samuel Hiskia
Diponegoro Private Law Review Vol 5, No 2 (2021): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengkreditan yang diberikan oleh bank biasanya memiliki jaminan sebagai perlindungan hukum. Dalam kasus putusan MA Nomor 3418 K/Pdt/2019, debitur (Oloan Hasibuan) telah melanggar kewajibannya berupa wanprestasi kepada kreditur (PT BRI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan titel eksekutorial dalam putusan hakim dengan pendekatan yuridis normatif. Hasilnya bahwa gugatan yang diajukan debitur tak berpengaruh apapun terhadap eksekusi pelelangan karena kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi ketika debitur tak ada itikad baik bahkan dengan somasi. Kata kunci: Titel Eksekutorial, Hak Tanggungan, Eksekusi Lelang, Wanprestasi Debitur
Analisis Putusan Kasus Wanprestasi (Studi Putusan No. 650/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst.) Muhtar, Muhammad Indra; Pratama, Ari Yoga; Asha, Wafiyatun Dian; Jayanti, Kharin Dwi
Diponegoro Private Law Review Vol 8, No 1 (2024): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan antara satu sama lain yang dimana hal tersebut akan memunculkan suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hubungan kontrak antar keduanya seharusnya akan memberikan keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing, namun ada peristiwa yang memungkinkan untuk terjadi yakni dinamakan wanprestasi. Dalam artikel ini membahas mengenai wanprestasi, permasalahannya yaitu terkait CV. CITRA PERKASA MANDIRI yang menggugat PT. KERTA GAYA PUSTAKA karena telah melakukan pelanggaran perjanjian, sehingga menimbulkan suatu konflik. Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif dimana buku-buku, jurnal, asas-asas, doktrin, dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan utama dalam menyusun artikel. Dapat ditarik kesimpulan yakni tergugat diharuskan untuk melakukan ganti rugi yang dialami pihak penggugat, konsekuensi harus diambil karena telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji, tergugat diharuskan untuk menepati perjanjian apabila masih saja dilakukan/pembatalan dengan tuntutan yakni ganti kerugian, tergugat diharuskan memenuhi sejumlah tagihan perkara dipengadilan Kata kunci: Perjanjian, wanprestasi, yuridis normatif. An agreement is an agreement between one another in which it will give rise to a right and an obligation that must be fulfilled. The contractual relationship between the two should provide a balance in the fulfillment of each other's rights and obligations, but there are events that may occur, which are called defaults. This article discusses default, the problem is related to CV. CITRA PERKASA MANDIRI suing PT. KERTA STYLE PUSTAKA for violating the agreement, causing a conflict. The method we use in this study is normative juridical where books, journals, principles, doctrines, and laws and regulations are the main materials in compiling articles. It can be concluded that the defendant is required to make compensation suffered by the plaintiff, consequences must be taken because he has defaulted or broken a promise, the defendant is required to fulfill the agreement if it is still being carried out/cancelled with demands namely compensation, the defendant is required to fulfill a number of bills in court .Keywords: Agreement, default, normative juridical.

Page 11 of 13 | Total Record : 129

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2024): DPLR Vol 8, No 1 (2024): DPLR Vol 7, No 2 (2023): DPLR Vol 7, No 1 (2023): DPLR Vol 6, No 2 (2022): DPLR Vol 6, No 1 (2022): DPLR Vol 5, No 2 (2021): DPLR Vol 5, No 1 (2021): DPLR Vol 4, No 2 (2020): DPLR Vol 4, No 1 (2020): DPLR Vol 4, No 3: Vol 4, No 3 (2019) Vol 3, No 2 (2019): DPLR Vol 3, No 1 (2019): DPLR Vol 2, No 2 (2018): DPLR Vol 2, No 1 (2018): DPLR Vol 1, No 1 (2017): DPLR More Issue