cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Private Law Review
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 25982354     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ilmiah berkala dari Bagian Hukum Keperdatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Jurnal ilmiah ini akan berisi tulisan dari akademisi yang mendalami hukum perdata (perdata barat, perdata agraria, perdata islam, perdata dagang, perdata adat, dan lain-lain).
Arjuna Subject : -
Articles 129 Documents
 9   10   11   12   13 
Analisis Actio Pauliana Sebagai Upaya Kurator Dalam Kepailitan Kasus Penyitaan Rumah Oleh Bank Studi Kasus: Penyitaan Rumah Oleh Bank Najah, Lathifatun; Nurhasanah, Vidiawati; Rayana, Nugrahati Audia; Sapitri, Nopi
Diponegoro Private Law Review Vol 7, No 2 (2023): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Actio Pauliana pelanggaran atau perbuatan yang melanggar hukum pastinya dinyatakan oleh pengadilan niaga karena telah melakukan pelanggaran berdasarkan pasal 41 dan 42 UU kepailitan dan PKPU. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deksriptif ku.alitatif. Dimana peneliti mengumpulkan data-data atas penelitian terdahulu berupa jurnal, artikel dan referensi lainnya. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya curator atas kasus penyitaan rumah oleh bank. Penerapan aspek tindakan paulian harus memperhatikan aspek perbuatan terlarang. pada hakikatnya seorang debitur bisa melaksanakan apa yang telah diuraikan pada teori perbuatan salah satunya adalah melakukan perbuatan yang dinilai buruk atau tidak baik. Dalam pasal ini debitur telah melanggar tanggung jawab atas kegiatan usahanya sendiri. pasal ini juga menyatakan bahwa debitur memiliki kewajiban untuk memikul tanggung jawab serta debitur juga mempunyai badan hukum yang berwenang dalam mengatur segala kepemilikan perusahaan atau perlakuan yang melanggar hukum. kemudian alasan kedua yaitu debitur telah melanggar hak dan tanggung jawabnya sebagai seorang debitur karena telah mengalihkan aset yang bukan dimilikinya.
Analisis Regulasi Jaminan Fidusia Untuk Mencapai Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dengan Objek Jaminan Kendaraan Bermotor Dua Meyda, Adinda Crysanti; Wiratama, Risky Aji Yudha; Azizah, Shafiyah Nur; Azka, Syahna Hanani
Diponegoro Private Law Review Vol 5, No 2 (2021): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 mengatur tentang jaminan dan fidusia di bidang keuangan yang juga berlaku dalam pembiayaan pinjaman kendaraan bermotor roda dua. Jaminan fidusia memberikan perlindungan hukum bagi kreditor jika terjadi wanprestasi oleh peminjam dengan mengamankan hak kreditor atas kendaraan yang dijaminkan sebagai jaminan untuk pembayaran pinjaman. Undang-undang ini juga menyediakan prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase jika terjadi sengketa terkait jaminan fidusia. Namun, sebaiknya peminjam memahami dengan baik ketentuan dan implikasi dari jaminan fidusia sebelum menyetujui untuk memberikan jaminan tersebut.Kata kunci : Jaminan Fidusia, Kreditor, Wanprestasi
The Process of Execution of Fiduciary Guarantees Seized as Evidence because the Debtor Committed a Criminal Act (Case Analysis of Decision Number 188/Pdt.Bth/2019/PN.Dpk) Fitriana, Desy Nor; Aisy, Nisrina Nadifah Nur Rohadhatul; Aisy, Azkia Rihadatul; Astuti, Windha Puji
Diponegoro Private Law Review Vol 5, No 1 (2021): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The abstract should be in one paragraph.The font is Book Antiqua, 12 pt, italic, and justify. Abstract is in 200-250 words, which is followed by 3-5 keywords. The abstract should succinctly describes your entire paper. It comprises of the purposes of the research, method, and the findings of the research. Provision of credit from banks and financial institutions will definitely be risky if the debtor defaults, to overcome this the borrower in providing credit must be accompanied by providing guarantees for the debtor. The purpose of the guarantee is to guarantee security and legal certainty for investors in granting credit. In a credit agreement, creditors often expect guarantees that provide a sense of security and trust. Even though a fiduciary guarantee has a guarantee, it is not certain that a problem will not occur. Problems with basic agreements such as credit with a fiduciary guarantee can generally arise because the fiduciary recipient or creditor only forms a credit agreement, can also occur because the party only forms a notary deed by not registering it with the office that administers the fiduciary guarantee. There are still many problems that arise as the author will analyze, namely problems with the execution of objects that are used as guarantees for fiduciary acessoir agreements, where the objects are confiscated by the state because of criminal acts committed by the fiduciary giver or debtor. In this case, through a lawsuit at the Depok District Court, the fiduciary recipient can execute objects pledged as objects of fiduciary guarantees previously in the possession of the Depok District Attorney as evidence of a crime.Keywords: Fiduciary, Collateral, Credit 
Hapusnya Perikatan Akibat Musnahnya Barang Yang Terutang Negara, Cakra Putra; Antoine, Revalina Annisa; Marpaung, Evi Mutiara; Purba, Christine T; Munthe, Yuliana
Diponegoro Private Law Review Vol 6, No 2 (2022): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hapusnya perikatan akibat musnahnya barang yang terutang merupakan fenomena hukum yang melibatkan kegagalan pelaksanaan suatu perjanjian karena barang yang menjadi objeknya mengalami kerusakan atau kehancuran sebelum dilaksanakannya kewajiban. Hal ini menimbulkan pertanyaan kompleks mengenai tanggung jawab, hak, dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep hukum terkait pembatalan perikatan akibat musnahnya barang yang terutang, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan dalam menentukan dampak dari musnahnya barang terhadap perjanjian yang telah dibuat. Melalui pendekatan hukum positif dan pemahaman terhadap prinsip keadilan, penelitian ini menguraikan berbagai kasus hukum dan pendekatan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa terkait perikatan yang terhapus akibat musnahnya barang yang terutang. Kesimpulannya, pemahaman yang mendalam terhadap konsep hukum ini sangat penting dalam mengarahkan penyelesaian kasus-kasus yang melibatkan kegagalan perikatan akibat musnahnya barang yang terutang, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan mencerminkan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.Kata Kunci : Hapusnya Perikatan, Hutang, Perikatan.
Perkembangan Sistem Resi Gudang Di Indonesia Dan India Aprilia, Annisa; Anggara, Raka; Kusbiantoro, Arsenius Felix; Witardi, Reynaldi Jodi
Diponegoro Private Law Review Vol 5, No 1 (2021): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan resi gudang di negara kita mengalami banyak perkembangan dalam implementasinya. Berbagai permasalahan yang ada menjadi penghambat dalam maksimalisasi penerapan sistem resi gudang ini. kurangnya sosialisasi terhadap sistem resi gudang ini membuat penerapan resi gudang di negara kita kurang maksimal dibandingkan dengan negara India yang juga menrapkan resi gudang ini untuk menimpan barang hasil komoditas dan mengendalikan fluktuasi harga bahan pokok mereka. Melalui metode penelitian kualitatif yang menggunakan penelitian terdahulu atau normatif kami mengidentifikasi apa saja perbedaan terkait perkembangan sistem resi gudang yang ada di India dan Indonesia. Perkembangan sistem resi gudang di India jauh lebih pesat dari Indonesia karena pemerintahnya ikut serta dalam pengembangannya. Diharapkan dengan adanya regulasi yang sudah jelas, sistem resi gudang ini dapat berjalan dengan optimal untuk kedepannya.Kata Kunci : Resi Gudang, Perkembangan, Komoditas India dan Indonesia
Analisis Yuridis Overmacht Terhadap Penyelenggaraan Kesepakatan Kredit Motor Di Era Pandemi Covid 19 Pangesti, Indri; Irawan, Bian Ilmar; Jajuly, Rijal; Mastutik, Siti; saulidia@students.unnes.ac.id, Uswatun Saulidia
Diponegoro Private Law Review Vol 7, No 1 (2023): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Covid 19 adalah wabah penyakit dalam masyarakat dengan jumlah orang yang terjangkit lebih banyak dari umumnya pada kelompok atau keadaan tertentu dimana pada awalnya terdapat aduan kasus terjangkit virus corona ini yang terlihat pada 17 November 2019 yang memuculkan isu sosial muncul akibat kekurangan atau kelemahan dalam diri manusia atau dalam beberapa kelompok sosial, yang bisa berakar dari faktor-faktor ekonomi seperti adanya masalah masalah di masyarakat terkait dengan pembayaran yang menyebabkan konsumen sebagai debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini dapat dikatakan sebagai keadaan yang memaksa atau Overmacht, alam penulisan ini penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dimana dalam penelitian ini mengacu kepada norma hukum yang ada di dalam perundang-undangan ,serta norma hukum lainnya dan penulis juga menggunakan analisi data dengan metode kualitatif dan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau sering disebut juga sosiologis adalah penelitian ini dimulai dengan analisis normatif atau penelaahan terhadap peraturan hukum dengan tujuan melakukan penelitian mendalam tentang Overmacht dan mendapatkan pemahaman yang kuat tentang perusahaan, industri, atau topik yang kita  teliti sehingga memahami dengan baik latar belakang, sejarah, visi, dan misi perusahaan tersebut, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian semacam itu dalam menavigasi situasi yang tidak terduga dan memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks yang sangat dinamis selama masa pandemi.Kata kunci: Perjanjian,Kredit,Overmacht,Covid 19
Penyelesaian Sengketa Objek Hak Tanggungan Yang Diambil Debitur Dengan Surat Pelunasan Hutang Yang Tidak Sah (Analisis Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Kpn) Tri Pamungkas, Naufal Alfian; Putra Hariyadi, Muhamad Rafi; Paskalis, Tumpal; Ramadhan, Muhamad Fadhlinaufal Sukma
Diponegoro Private Law Review Vol 5, No 2 (2021): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jaminan hak tanggungan penting dalam pelunasan hutang untuk memastikan kepatuhan Debitur. Debitur yang membuat surat tidak sah dalam perjanjian jaminan hak tanggungan seperti surat pelunasan hutang dapat digugat karena merugikan Kreditur. Artikel yang kami susun berupa analisis yuridis normatif dari sumber literatur-literatur, disertai studi kasus. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Kreditur dan akibat hukumnya dengan adanya surat pelunasan tidak sah dalam perjanjian hak tanggungan, dan pertimbangan putusan hakim menurut Undang-Undang Hak Tanggungan.Kata Kunci: Hutang, Jaminan, Hak Tanggungan
Studi Komparasi Mekanisme Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu: Perspektif Indonesia, Negara Lain, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Rahma, Laela Novitri Ervia; Wulandari, Anisa Septia; Rahayu, Utami Sri; Putri, Feiza Alevia; Ferry, Mayada Amiruddin
Diponegoro Private Law Review Vol 8, No 1 (2024): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengakuan hukum dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), menjadi fokus penelitian ini. Undang-undang di Indonesia (UU No. 32 Tahun 2000) dan Malaysia (UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 2000) mengatur DTLST, sementara Trinidad dan Tobago memiliki UU serupa (UU No. 19 Tahun 1996). Sengketa antara Nvidia dan Intel menunjukkan penyelesaian non-litigasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis mekanisme pengaturan DTLST, perbandingan internasional, serta alternatif penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan penelitian hukum normatif.
Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna (Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.) Permata, Setya Wanda Mega; Mastutik, Siti; Sapitri, Nopi; Pebriyani, Aulia
Diponegoro Private Law Review Vol 7, No 2 (2023): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banyaknya Perusahaan Asuransi yang mengalami gagal bayar menimbulkan keresahan di masyarakat. Salah satu upaya hukum yang banyak dilakukan nasabah adalah PKPU sedangkan perlu diperhatikan legal standing nasabah asuransi dalam mengajukan permohonan PKPU secara langsung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, penulisan deskriptif analitis, melalui penulisan kepustakaan data sekunder dan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Nasabah asuransi tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi secara langsung. Judex Factie keliru dalam meniutus PKPU Kresna Life. Mahkamah Agung menegaskan lembaga yang berwenang mengajukan adalah Otoritas Jasa Keunganan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Keputusan Mahkamah Agung Nomor 109/2020 tentang Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU, dan Peraturan OJK Nomor 28 Tahun 2015dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan yang diajukan oleh kreditur terhadap Perusahaan Asuransi kepada pengadilan niaga kurang tepat karena pemegang polis tidak memiliki kedudukan hukum sebab berdasarkan pada Pasal 223 jo, Pasal 2 ayat (5) jo. Pasal 55 bahwa yang dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi hanya OJK
Rancangan Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak: Analisis Urgensi, Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis, Serta Telaah Implikasinya Terhadap Masyarakat Indonesia Utomo, Alifiah Salsabila; Shanty, Fiorentina Elfrida; Putri, Meydika Wahista; Arum, Nurreka Sekar
Diponegoro Private Law Review Vol 5, No 2 (2021): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesua menyebutkan bahwa tujuan bernegara salah satunya adalah pemajuan kesejahteraan, hal ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan perekonomian secara berkelanjutan. Akibatnya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Indonesia saat ini secara aktif membina lingkungan bisnis yang mendukung, sehingga memudahkan masyarakat untuk menerima pinjaman. Jaminan kebendaan merupakan salah satu bentuk jaminan yang berlaku di Indonesia. Dalam praktiknya, proses pengambilalihan jaminan benda bergerak seringkali mengalami hambatan dan memakan waktu yang lama karena belum ada aturan yang jelas dan komprehensif di Indonesia. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pengambilalihan jaminan benda bergerak, pemerintah Indonesia telah membuat rancangan peraturan perundang-undangan mengenai hal tersebut. Metode penelitian artikel ini adalah yuridis normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai RUU jaminan benda bergerak. Simpulan penelitian ini adalah mengenai urgensi pembentukan RUU jaminan benda bergerak yang mana adanya regulasi atas perakitan undang-undang atas jaminan benda bergerak sangat dibutuhkan karena berpandangan akan perlunya penyempurnaan kompilasi dalam satu kandungan yang sama. Terdapat beberapa aspek atau landasan dari pembentukan Rancangan Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak ini yaitu berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.Kata Kunci: Rancangan Undang-undang, Hukum Jaminan, Benda Bergerak

Page 12 of 13 | Total Record : 129

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2024): DPLR Vol 8, No 1 (2024): DPLR Vol 7, No 2 (2023): DPLR Vol 7, No 1 (2023): DPLR Vol 6, No 2 (2022): DPLR Vol 6, No 1 (2022): DPLR Vol 5, No 2 (2021): DPLR Vol 5, No 1 (2021): DPLR Vol 4, No 2 (2020): DPLR Vol 4, No 1 (2020): DPLR Vol 4, No 3: Vol 4, No 3 (2019) Vol 3, No 2 (2019): DPLR Vol 3, No 1 (2019): DPLR Vol 2, No 2 (2018): DPLR Vol 2, No 1 (2018): DPLR Vol 1, No 1 (2017): DPLR More Issue