NOTARIUS
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Articles
17 Documents
Search results for
, issue
"Vol 18, No 3 (2025): Notarius"
:
17 Documents
clear
<![CDATA[Peran Kode Etik Profesi Notaris dalam Menjaga Martabat Jabatannya sebagai Pejabat Umum ]]>
<![CDATA[Yudhoyono, Gatot Eko]]>;
<![CDATA[Yunanto, Yunanto]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v18i3.69433
<![CDATA[ABSTRACTNotaries play a vital role in ensuring legal certainty through the creation of authentic deeds in civil transactions. Professionalism and ethics are essential to prevent legal violations and maintain public trust. This study aims to explore how the notarial code of ethics contributes to upholding the notary's status as a public official. Using a normative juridical approach, this research analyzes secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings show that the notarial code of ethics serves as a key guideline in preserving integrity and public confidence, while ensuring digital practices align with legal and ethical principles. The urgency of ethics in the notarial profession lies in its role in maintaining integrity, public trust, and professional resilience in the digital era.Keywords: Profession; Notary; Code of Ethics; Electronics.ABSTRAKNotaris berperan penting dalam menjamin kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik dalam transaksi keperdataan. Profesionalisme dan etika notaris menjadi kunci dalam mencegah pelanggaran hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kode etik notaris berkontribusi dalam menjaga kedudukan profesi notaris sebagai pejabat publik. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif, dengan mengevaluasi menggunakan sumber data sekunder, termasuk teks bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kode etik notaris menjadi pedoman penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik, sekaligus memastikan praktik digital tetap sejalan dengan prinsip hukum dan etika di era 4.0 menuju 5.0. Urgensi etika dalam profesi notaris di era digital terletak pada fungsinya menjaga integritas, kepercayaan publik, dan keberlanjutan peran notaris dalam sistem hukum yang adil dan berdaya tahan.Kata Kunci: Profesi; Notaris; Kode Etik; Elektronik.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Hak Merek UMKM: Studi Lumpia Cenol Semarang ]]>
<![CDATA[Arya Nurudin, Ikhsan Bintang]]>;
<![CDATA[Santoso, Budi]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v18i3.70377
<![CDATA[ABSTRACTVarious types of MSME products require legal protection, including food, beverages, and other products. One example is a traditional Semarang snack called Lumpia Cenol. This study aims to examine the legal protection for the trademark rights of MSME "Lumpia Cenol" in Semarang based on Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications and the legal consequences arising after the registration of the "Lumpia Cenol" trademark. The research employs an empirical juridical method. The findings indicate that trademark registration under Law No. 20 of 2016 grants exclusive legal protection, including exclusive usage rights and legal remedies for infringements. Challenges such as a lack of legal awareness and registration costs must be addressed through education and government support to ensure sustainable MSME growth.Keywords: Legal Protection; Trademark; MSMEs.ABSTRAKBerbagai jenis produk UMKM perlu mendapatkan perlindungan, baik itu produk makanan, minuman, maupun produk lainnya. Contohnya, produk cemilan khas Semarang, yaitu lumpia yang diberi nama Lumpia Cenol. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak merek UMKM 'Lumpia Cenol' di Semarang berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; dan akibat hukum yang timbul setelah pendaftaran merek Produk Merek Lumpia Cenol Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan perlindungan hukum eksklusif kepada pemegang merek, meliputi hak penggunaan eksklusif dan upaya hukum terhadap pelanggaran. Kendala seperti kurangnya pemahaman hukum dan biaya pendaftaran merek perlu diatasi melalui edukasi dan dukungan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Merek; UMKM.]]>
<![CDATA[Legalitas Perjanjian Jual Beli Menggunakan Uang Kethip di Pasar Ciplukan Karanganyar ]]>
<![CDATA[Anugrah, Apriani]]>;
<![CDATA[M.S., Edith Ratna]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v18i3.61562
<![CDATA[ABSTRACTBank Indonesia requires the public to use Rupiah currency in every transaction in Indonesia. However, in Ciplukan Karanganyar Market, the payment system is done by using kethip money. The purpose of the research is to find out the validity of the sale and purchase agreement using kethip money in Ciplukan Karanganyar Market. The research method used is a normative juridical approach that refers to the way to understand written law and the legal norms contained therein. The research results conclude that the use of wooden coin money (kethip) in the sale and purchase transactions in Ciplukan Karanganyar Market is declared valid because it does not violate or has fulfilled the validity requirements of the agreement Article 1320 of the Civil Code and other related financial laws.Keywords: Valid; Agreement; Sale Purchase; Money.ABSTRAKBank Indonesia menetapkan bahwa setiap orang harus menggunakan rupiah dalam melakukan transaksi di wilayah Indonesia. Namun, di Pasar Ciplukan Karanganyar, sistem pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang kethip. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perjanjian jual beli dengan menggunakan uang kethip di Pasar Ciplukan Karanganyar. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan untuk memahami hukum tertulis dan norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan uang koin kayu (kethip) dalam transaksi jual beli di Pasar Ciplukan Karanganyar dinyatakan sah karena tidak menyalahi, bahkan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata maupun peraturan perundang-undangan di bidang keuangan lainnya.Kata Kunci: Sah; Perjanjian; Jual Beli; Uang.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Notaris atas Akta yang Tidak Dibacakan di Hadapan Para Pihak ]]>
<![CDATA[Syahrudin, Dedy]]>;
<![CDATA[Musyafah, Aisyah Ayu]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v18i3.59479
<![CDATA[ABSTRACTOne of the duties of a Notary is to read out the deed in the presence of the parties involved as mandated by the law. This research aims to determine the responsibility, legal consequences, and sanctions against a Notary for deeds not read out in the presence of the parties. The research method employed is a juridical-normative approach. The findings conclude that a Notary's responsibility for unread deeds may result in moral and legal accountability for the material accuracy of the deed. The legal consequence is that the deed may degrade into a private deed with imperfect probative force, thus providing inadequate legal protection. Sanctions for such actions may include oral warnings, written warnings, temporary dismissal, honorable dismissal, or dismissal without honorKeywords: Responsibility; Notary; Deed.ABSTRAKSalah satu kewajiban Notaris adalah membacakan akta dihadapan penghadap sesuai dengan perintah Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab, akibat hukum dan sanksi notaris terhadap akta yang tidak dibacakan dihadapan penghadap. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tanggung jawab notaris terhadap akta yang tidak dibacakan, Notaris dapat dikenakan tanggung jawab secara moral dan perdata atas kebenaran materiil akta yang dibuatnya. Akibat hukum tersebut akta dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan dan memiliki kekuatan pembuktian yang belum sempurna sehingga tidak dapat memberikan perlindungan hukum. Sanksi atas perbuatan Notaris tersebut berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, sampai pemberhentian dengan tidak hormat.Kata Kunci: Tanggung Jawab; Notaris; Akta.]]>
<![CDATA[Perlindungan Konsumen dalam Rekayasa Genetika: Kajian Penegakan Hukum di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ramadhani, Rosita Riskiana]]>;
<![CDATA[Santoso, Budi]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v18i3.69052
<![CDATA[ABSTRACTThe Consumer Protection Law has not specifically regulated the safety of genetically modified products, creating a gap between biotechnology and consumer protection, and lacking harmonization with international protocols. This study aims to analyze the legal framework for consumer protection of genetically modified agricultural products in Indonesia. The research method used is a normative juridical approach, focusing on the analysis of the Consumer Protection Law, the Food Law, and other regulations related to consumer rights protection regarding genetically modified products. The study finds that consumer protection of genetically modified products in Indonesia requires stronger regulations, improved monitoring capacity, better information transparency, and active involvement of relevant institutions to ensure product safety and compliance with standards, addressing challenges in regulation implementation and the lack of specific regulations.Keywords: Consumer Protection; Genetic Engineering.ABSTRAKUndang-undang perlindungan konsumen belum mengatur secara khusus keamanan produk rekayasa genetik, menciptakan kesenjangan antara bioteknologi dan perlindungan konsumen, serta kurangnya harmonisasi dengan protokol internasional. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap produk rekayasa genetik di bidang pertanian di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menekankan pada analisis terhadap Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan, serta ketentuan lain yang mengatur perlindungan hak-hak konsumen atas produk rekayasa genetik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen terhadap produk rekayasa genetik di Indonesia membutuhkan penguatan regulasi, kapasitas pengawasan, transparansi informasi, serta peran aktif lembaga terkait untuk memastikan produk yang dikonsumsi aman dan sesuai standar, mengingat implementasi pengaturan yang masih menghadapi tantangan terkait pengawasan dan kurangnya regulasi khusus.Kata Kunci: Perlindungan Konsumen; Rekayasa Genetika.]]>
<![CDATA[Peran Camat sebagai PPATS dalam Pelayanan Pembuatan Akta Hibah di Pringsurat ]]>
<![CDATA[Ahadsa, Avedeanty]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v18i3.65432
<![CDATA[ABSTRACTThe sub-district head can serve as a Temporary Land Deed Official (PPATS) if the area lacks or has insufficient PPATs. As a PPATS, the sub-district head holds the same authority as regular PPATs, including drafting grant deeds. This study aims to uncover the reasons for establishing PPATS in Pringsurat Sub-district and analyze the role of the sub-district head in providing grant deed services to the community. Using an empirical juridical method, the study finds that the sub-district head was appointed as a PPATS to enhance land service accessibility and efficiency, ensure legal certainty, and improve transparency and accountability. This appointment aligns with the principles of utilitarianism and authority, benefiting the community by facilitating land administration.Keywords: Sub-District Head; PPATS; Services; Grant Deed.ABSTRAKCamat dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) jika di daerahnya belum terdapat atau kekurangan PPAT. Dalam menjalankan tugasnya sebagai PPATS, Camat memiliki kewenangan yang sama dengan PPAT pada umumnya, salah satunya adalah membuat akta hibah. Tujuan penelitian untuk mengungkap alasan dibentuknya PPATS di Kecamatan Pringsurat serta menganalisis peran Camat Pringsurat dalam pelayanan pembuatan akta hibah bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian diketahui bahwa Camat Pringsurat ditunjuk sebagai PPATS untuk meningkatkan akses dan efisiensi pelayanan pertanahan, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penunjukan ini mendukung kepastian hukum bagi masyarakat dan mempermudah administrasi pertanahan, sejalan dengan teori utilitarianisme dan kewenangan.Kata Kunci: Camat; PPATS; Pelayanan; Akta Hibah.]]>
<![CDATA[Hak dan Kewajiban Pemegang Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis ]]>
<![CDATA[Ikram, Muhammad Dzul]]>;
<![CDATA[Santoso, Budi]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v18i3.68319
<![CDATA[ABSTRACTA trademark is a legal entity that provides protection for its owner against unauthorized use of trade signs by others. This study aims to examine the implementation of trademark registration for goods and services, as well as the rights and obligations of registered trademark holders under Law Number 20 of 2016, in supporting legal certainty, brand reputation protection, and consumer protection for authentic products. The research method employed is normative juridical. The findings reveal that trademark registration in Indonesia grants exclusive rights to the first party to register the trademark, ensuring its use in the trade of goods and services. Legal protection of trademarks aims to create legal certainty, safeguard brand reputation, and ensure a fair market with consumer protection for authentic and high-quality products.Keywords: Trademark Holder Rights; Registered Trademarks.ABSTRAKMerek merupakan entitas hukum yang memberikan perlindungan bagi pemiliknya terhadap penggunaan tanda perdagangan oleh pihak yang tidak berwenang. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran merek produk barang dan jasa, serta hak dan kewajiban pemegang merek terdaftar menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mendukung kepastian hukum, perlindungan reputasi merek, dan perlindungan konsumen terhadap produk asli. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Pendaftaran merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan hak eksklusif kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek dan melindungi penggunaannya dalam perdagangan barang dan jasa. Perlindungan hukum atas merek bertujuan menciptakan kepastian hukum, melindungi reputasi merek, serta memastikan pasar yang adil dengan perlindungan konsumen terhadap produk asli dan berkualitas.Kata Kunci: Hak Pemegang Merek; Merek Terdaftar.]]>
<![CDATA[Harmonisasi Pengaturan Cyber Notary dalam Undang-Undang Jabatan Notaris di Era Digitalisasi ]]>
<![CDATA[Fadhilah, Sarah]]>;
<![CDATA[Putrijanti, Aju]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v18i3.65545
<![CDATA[ABSTRACTDisharmonization related to the application of Indonesian cyber notary is an obstacle in terms of legal substance aspects. This legal vacuum occurs because the contradiction of the conflict between Notary Public Law on Article 15 paragraph (3) of the UUJN and Information and Transaction Electronic Law on Article 5 paragraph (4) of the ITE Law. Therefore, it is necessary to harmonize the laws and digital instruments of the notary profession into the Indonesian legal system. The purpose of this research is to examine the regulations that should be applied regarding electronic deeds in Indonesia. This research uses the juridical-normative method, using secondary data legal materials. The results of this study indicate that harmonization of integrated and consistent legal arrangements in order to create the concept of cyber-notary in Indonesia. Keywords: Cyber Notary; Legal Reconstruction; Digitalization.ABSTRAKDisharmonisasi hukum terkait penerapan cyber notary di Indonesia menjadi hambatan dari segi substansi hukum. Kekosongan hukum ini terjadi karena adanya pertentangan antara Pasal 15 ayat (3) UUJN dengan Pasal 5 ayat (4) UU ITE. Hal ini mengakibatkan tidak adanya keabsahan akta yang memiliki kekuatan hukum sempurna. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi aturan hukum dan instrumen digital profesi notaris ke dalam sistem hukum Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peraturan yang seharusnya dapat diterapkan terkait akta elektronik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan hukum sekunder. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya harmonisasi pengaturan hukum yang terintegrasi dan konsisten guna terciptanya konsep cyber notary di Indonesia.Kata Kunci: Cyber Notary; Rekonstruksi Hukum; Digitalisasi.]]>
<![CDATA[Politik Hukum Cyber Notary dalam Era Digitalisasi 5.0 di Indonesia ]]>
<![CDATA[Setiawati, Sicilia Firdaus]]>;
<![CDATA[Samosir, Tetti]]>;
<![CDATA[Deni, Fitraì]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v18i3.74376
<![CDATA[ABSTRACTThe rise of the digitalization era 5.0 urges legal modernization, including in the notarial field. The Cyber Notary concept emerges as a solution through the application of technology in authentic deed creation. However, Indonesia lacks specific regulations explicitly governing its implementation. This study uses a normative-descriptive approach based on literature review to analyze legal politics and obstacles to Cyber Notary adoption. The findings show that technologies such as AI offer efficiency but require a strong legal foundation to align with notarial principles. Regulatory harmonization, particularly regarding Article 1 point 7 of the UUJN, is crucial to realize a Cyber Notary system that adapts to the digital era.Keywords: Authentic Deed; Notary; Notary's Responsibility; Principle of Care ABSTRAKPerkembangan era digitalisasi 5.0 mendorong modernisasi hukum, termasuk dalam bidang kenotariatan. Konsep Cyber Notary hadir sebagai solusi melalui penerapan teknologi dalam pembuatan akta autentik. Namun, belum ada regulasi khusus di Indonesia yang mengaturnya secara eksplisit. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-deskriptif berbasis studi kepustakaan untuk menganalisis politik hukum dan hambatan penerapan Cyber Notary. Hasilnya menunjukkan bahwa teknologi seperti AI menawarkan efisiensi, namun memerlukan dasar hukum yang kuat agar selaras dengan prinsip notariat. Harmonisasi regulasi, khususnya terkait Pasal 1 angka 7 UUJN, menjadi urgensi utama untuk mewujudkan Cyber Notary yang adaptif terhadap era digital. Kata Kunci: Akta Otentik; Notaris; Tanggung Jawab Notaris; Prinsip Kehati-hatian]]>
