cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id
Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
NOTARIUS
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 20861702     EISSN : 26862425     DOI : 10.14710/nts.v12i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 19, No 1 (2026): Notarius" : 15 Documents clear
Pendaftaran Merek sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran Merek di Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Andana, Titian Rizki; Lutfiyani, Fildzah
Notarius Vol 19, No 1 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i1.82119

Abstract

ABSTRACTIntellectual Property Rights are exclusive rights over intellectual creations, including trademarks, which obtain legal protection through registration under Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. This study aims to analyze the regulation and implementation of trademark registration within the Indonesian trademark legal system and to examine the legal implications for registered trademark owners in cases of trademark infringement. The research employs a normative juridical method with statutory approach. The results show that the trademark registration system in Indonesia applies a constitutive principle (first to file), whereby exclusive rights arise only after a trademark is registered. This system provides legal certainty and legal protection for registered trademark owners, as the registration serves as the primary legal basis to prevent and address trademark infringement.Keywords: Trademark; Trademark Registration; Trademark Protection.ABSTRAKHak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif atas karya intelektual, termasuk merek, yang memperoleh perlindungan hukum melalui pendaftaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pelaksanaan pendaftaran merek dalam sistem hukum merek di Indonesia serta mengkaji implikasi hukum bagi pemilik merek terdaftar dalam menghadapi pelanggaran merek. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut prinsip konstitutif (first to file), yaitu hak eksklusif atas merek lahir setelah merek tersebut didaftarkan. Sistem ini memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran merek.Kata Kunci: Merek; Pendftaran Merek; Perlindungan Merek.
Perlindungan Hukum Pembeli Beriktikad Baik Sengketa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kota Surakarta Abdullah, Aulia Haura 'Aini; Silviana, Ana; Hartanto, Ratna
Notarius Vol 19, No 1 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i1.81731

Abstract

ABSTRACTPurchasers of land who have fully paid under a Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) are entitled to legal protection in the event of future disputes, provided they act in good faith and fulfill the legal requirements of a valid contract. This study aims to analyze the forms of legal protection and judicial considerations in District Court Decision Number 100/Pdt.G/2024/PN.Skt in realizing substantive justice for purchasers. The research employs a doctrinal legal method with statutory and case approaches. The findings indicate that bona fide purchasers who meet contractual validity requirements and conduct open and fully paid transactions are legally protected. Judicial decisions at the appellate and cassation levels reflect the application of legal certainty and substantive justice principles.Keywords: Good Faith; Legal Protection; Judicial Consideration.ABSTRAKPembeli tanah yang telah melunasi transaksi berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) berhak memperoleh perlindungan hukum dalam hal timbul sengketa, sepanjang pembeli bertindak dengan itikad baik dan memenuhi syarat sah perjanjian.Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk perlindungan hukum serta pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 100/Pdt.G/2024/PN.Skt guna mewujudkan keadilan substantif bagi pembeli. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembeli yang bertindak dengan itikad baik, memenuhi syarat sah perjanjian, serta melakukan transaksi secara terang dan tunai berhak memperoleh perlindungan hukum. Putusan Hakim pada tingkat banding dan kasasi mencerminkan penerapan asas kepastian hukum dan keadilan substantif.Kata Kunci: Itikad Baik; Perlindungan Hukum; Pertimbangan Hakim.
Implementasi Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Minat Pasar Modal Erlina, Erlina; Mahfudh, Afif
Notarius Vol 19, No 1 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i1.83257

Abstract

ABSTRACTThe Covid-19 pandemic placed significant pressure on Indonesia’s capital market, prompting the government, within the existing legal framework, to adopt strategic policies to maintain stability, restore investor confidence, and increase public participation. This study aims to analyze the implementation of Financial Services Authority policies in supporting national economic recovery and to examine factors driving the rise in investors during the pandemic. This research employs a normative juridical method with a statutory approach and qualitative descriptive analysis. The results show that policies implemented by the Financial Services Authority and Self-Regulatory Organizations effectively maintained market stability and supported economic recovery. The increase in investors was driven by adaptive policies, accelerated digitalization, and internal and external factors, strengthening the capital market’s role in economic recovery.Keywords: Implementation; Financial Services Authority; Capital Markets.ABSTRAKPandemi Covid-19 menyebabkan pelemahan signifikan pasar modal Indonesia yang mendorong pemerintah, melalui dasar hukum yang ada, untuk menetapkan kebijakan strategis guna menjaga stabilitas, memulihkan kepercayaan investor, dan meningkatkan partisipasi di pasar modal. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam mendukung perekonomian akibat Covid-19 di Indonesia guna meningkatkan minat pasar modal dan mengapa terjadi peningkatan jumlah investor di pasar modal pada masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Otoritas Jasa Keuangan bersama Self-Regulatory Organization efektif menjaga stabilitas pasar modal dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Peningkatan investor pasar modal didorong kebijakan, digitalisasi, dan faktor internal-eksternal, sehingga mendukung pemulihan ekonomi nasional.Kata Kunci: Implementasi; Otoritas Jasa Keuangan; Pasar Modal
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Proses Pembubaran Perseroan Terbatas Gunawan, Melin; Priyono, Ery Agus; Asyari, Fatimah
Notarius Vol 19, No 1 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i1.71589

Abstract

ABSTRACTThe development of the national economy requires legal certainty in business activities, including regulations on the dissolution of Limited Liability Companies (PT). Since not all PTs can survive, dissolution and liquidation become necessary, making creditor protection crucial. This study analyzes forms of legal protection for creditors under statutory provisions and their implementation in liquidation practices. Using normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, the study finds that creditor protection consists of preventive measures through announcements and claim submissions, repressive measures through dispute resolution and bankruptcy, and accountability of corporate organs. In practice, challenges arise, including lack of liquidator transparency, internal conflicts, and insufficient assets. The study highlights the need to improve liquidation governance and strengthen legal certainty for creditors.Keywords: Protection; Creditor; Dissolution; LiquidationABSTRAKPembangunan perekonomian nasional menuntut kepastian hukum dalam kegiatan usaha, termasuk pengaturan pembubaran Perseroan Terbatas (PT). Tidak semua PT. dapat bertahan sehingga pembubaran menjadi konsekuensi hukum yang memerlukan penyelesaian utang melalui likuidasi, sehingga perlindungan terhadap kreditur menjadi penting. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi kreditur berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta implementasinya dalam praktik likuidasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya perlindungan preventif melalui pengumuman dan pengajuan tagihan, perlindungan represif melalui mekanisme sengketa termasuk kepailitan, serta pertanggungjawaban organ perseroan. Dalam praktik, ditemukan kendala seperti kurangnya transparansi likuidator, konflik internal, dan keterbatasan aset. Penelitian menegaskan perlunya penguatan tata kelola likuidasi dan kepastian hukum bagi kreditur.Kata Kunci: Perlindungan; Kreditur; Pembubaran; Likuidasi
Status Hukum Rumah Apung dalam Perspektif UUPA: Menuju Kepastian Hukum Masyarakat Pesisir Zulfa, A'immatuz; Perwitasari, Dita; Siswanto, Heru
Notarius Vol 19, No 1 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i1.78906

Abstract

ABSTRACTThis study analyzes the regulatory gaps related to floating housing in Indonesia in terms of the UUPA, which is limited to conventional land rights without extending to buildings on water. Using a normative juridical method with a legislative and comparative legal approach, this study aims to analyze whether settlements on water can be granted land rights as mandated by the UUPA and compare it with other countries regarding legal certainty and recognition of floating housing. The results reveal that the regulatory gap creates uncertainty regarding ownership, licensing, and taxation for floating homeowners. This study recommends the establishment of the Right to Water (HAP) and integrated cross-sectoral regulations as a solution to achieve legal certainty, social justice, and sustainable development of coastal settlements.Keywords: Floating Houses; UUPA; Water Rights; Agrarian Law; Legal Certainty.ABSTRAKPenelitian ini menganalisis kesenjangan regulasi terkait rumah apung di Indonesia ditinjau dari UUPA, yang cakupannya terbatas pada hak pertanahan konvensional tanpa menjangkau bangunan di atas perairan. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undanganan dan perbandingan hukum, tujuan penelitian ini untuk menganalisa apakah permukiaman di atas air depat diberikan hak atas tanah sesuai diamanatkan UUPA serta membandingkan dengan negara lain terhadap kepastian hukum dan pengakuan tentang rumah apung. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kekosongan regulasi menimbulkan ketidakpastian kepemilikan, perizinan, dan perpajakan bagi pemilik rumah apung. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Hak Atas Perairan (HAP) dan regulasi terpadu lintas sektor sebagai solusi mewujudkan kepastian hukum, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan permukiman pesisir.Kata Kunci: Rumah Apung; UUPA; Hak atas Perairan; Hukum Agraria; Kepastian Hukum.
Perlindungan Hukum Merek Terdaftar terhadap Praktik Peniruan pada Industri Kreatif Doniawan, Aga; Santoso, Budi
Notarius Vol 19, No 1 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i1.82130

Abstract

ABSTRACTThe rapid expansion of global trade has intensified trademark counterfeiting, necessitating robust legal protection under the Law on Trademarks and Geographical Indications, the Industrial Design Law, and the Copyright Law, whose effectiveness depends on proper registration and consistent enforcement. This study aims to analyze the practical implementation of these regulations and to examine governmental measures to strengthen legal protection within the creative industry sector. Employing a normative juridical method with a qualitative approach, this research relies on literature review and statutory analysis. The findings demonstrate that Law Number 20 of 2016 provides both preventive and repressive mechanisms, ensuring exclusive rights and legal certainty for trademark holders, although its effectiveness ultimately relies on consistent law enforcement and business awareness.Keywords: Trademark Registration; Trademark Protection; Trademark Counterfeiting.ABSTRAKPerkembangan perdagangan global meningkatkan pemalsuan merek sehingga perlindungan melalui UU Merek dan Indikasi Geografis, UU Desain Industri, dan UU Hak Cipta diperlukan, dengan efektivitas bergantung pada pendaftaran dan penegakan hukum. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan peraturan tersebut dalam praktik serta mengkaji langkah pemerintah dalam memperkuat perlindungan hukum bagi industri kreatif. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dan perundang-undangan.. Hasil penelitian diketahui bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan perlindungan preventif dan represif terhadap pemalsuan merek di industri kreatif sehingga menjamin hak eksklusif dan kepastian hukum bagi pemegang merek. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan serta melindungi mereknya.Kata Kunci: Pendaftaran Merek; Perlindungan merek;  Peniruan Merek.
Analisis Keadilan Terhadap Legitime Portie Pada Pembatalan Akta Hibah Tanah oleh PPAT Nadifa, Anisa; Priyono, Ery Agus
Notarius Vol 19, No 1 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i1.66846

Abstract

ABSTRACTPhenomenon of grants in Malang describes the distribution of grants between parents as grantors give their property unevenly to one of their children which causes a big controversy among other children. This study aims to find justice of legitime portie in the cancellation of land grant deeds by PPAT. This study uses doctrinal research with descriptive research specifications and is analyzed through a qualitative approach. This research results legitime portie in cancellation of grant in Malang shows injustice. This division is contrary to the theory of justice according to Aristotle and Articles 913 and 914 of the Civil Code. Injustice in legitime portie results in cancellation of the gift deed so that the rights of the gift giver and recipient are guaranteed legal protection.Keywords: Legitime Portie; Cancellation; Deed of Grant.ABSTRAKFenomena hibah di Kota Malang menggambarkan pembagian hibah antara orang tua sebagai pemberi hibah menghibahkan hartanya tidak merata kepada salah satu anaknya yang menimbulkan kontra besar diantara anak-anak lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadilan legitime portie pada pembatalan akta hibah tanah oleh PPAT. Penelitian ini menggunakan penelitian doktrinal dengan spesifikasi penelitian deskriptif dan dianalisis melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan pembahasan bahwa legitime portie pada kasus pembatalan akta hibah di Kota Malang menunjukkan adanya ketidakadilan. Pembagian tersebut bertentangan dengan teori keadilan menurut Aristoteles dan Pasal 913 dan 914 KUH Perdata. Ketidakadilan pada legitime portie menimbulkan terjadinya pembatalan akta hibah agar hak-hak pemberi hibah dan penerima terjamin perlindungan hukum.Kata Kunci: Bagian Mutlak; Pembatalan; Akta Hibah.
Implikasi Etik dan Hukum Pencarian Klien Notaris dan PPAT Melalui Media Sosial Fadilah, Bendah Nur; Wibawa, Kadek Cahya Susilo
Notarius Vol 19, No 1 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i1.82940

Abstract

ABSTRACTSocial media platforms such as Instagram, Facebook, TikTok, and YouTube are increasingly used not only for personal purposes but also for professional activities, including by Notaries and Land Deed Officials (PPAT). This development raises ethical and legal issues, particularly when social media is used as a means of seeking clients. This study aims to analyze the ethical and legal implications of client solicitation by Notaries and PPAT through social media and to examine the applicable regulations governing such practices. This research uses normative legal research with a descriptive qualitative approach. The results show that using social media to seek clients may violate professional ethics and affect the dignity of the office. Therefore, Notaries and PPAT must comply with applicable ethical and legal regulations. Keywords: Ethics; Law; Notary and PPAT.ABSTRAKPlatform media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube tidak lagi hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga dimanfaatkan dalam aktivitas profesional, termasuk oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pemanfaatan media sosial tersebut menimbulkan persoalan etika dan hukum, terutama ketika digunakan sebagai sarana pencarian klien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi etika dan hukum dari praktik pencarian klien oleh Notaris dan PPAT melalui media sosial serta mengkaji peraturan yang mengaturnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial untuk mencari klien berpotensi menimbulkan pelanggaran etika profesi dan menurunkan kehormatan jabatan, oleh karena itu, Notaris dan PPAT harus mematuhi Kode Etik Notaris, peraturan jabatan PPAT, Undang-Undang Jabatan Notaris.Kata Kunci: Etika; Hukum; Notaris dan PPAT.
Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Lembaga Pembiayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Putri, Ryzkya Amanda; Aminah, Aminah; Rochman, Auliya
Notarius Vol 19, No 1 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i1.82123

Abstract

ABSTRACTFollowing Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 as reaffirmed by Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021, the execution of fiduciary security under Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Security has undergone a fundamental change, as it can no longer be carried out unilaterally. This study aims to analyze the regulation and mechanism of fiduciary security execution by financing institutions and to examine its juridical implications after the issuance of these decisions. The research employs a normative juridical method with a statutory approach and systematic analysis of positive legal norms. The findings indicate that execution now requires an agreement on default or must proceed through judicial mechanisms if the debtor objects, thereby strengthening debtor protection while demanding greater legal certainty and effectiveness of creditors’ executorial rights.Keywords: Fiduciary Security Execution; Financing Institutions; Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019.ABSTRAKPasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengalami perubahan mendasar karena tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan mekanisme eksekusi jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan serta mengkaji implikasi yuridisnya setelah berlakunya putusan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis sistematis terhadap norma hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi mensyaratkan adanya kesepakatan mengenai wanprestasi atau harus melalui mekanisme peradilan apabila debitur keberatan, sehingga memperkuat perlindungan hukum bagi debitur sekaligus menuntut kepastian dan efektivitas hak eksekutorial kreditur.Bottom of Form.Kata Kunci: Eksekusi Jaminan Fidusia; Lembaga Pembiayaan, Putusan MK Nomor 18/PUU/XVII/2019.
Analisis Yuridis tentang Pelanggaran Notaris terhadap Kode Etik Terkait Pemalsuan Akta Otentik Sopyana Br Marpaung, Yohana Tamara; Putrijanti, Aju
Notarius Vol 19, No 1 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i1.75280

Abstract

ABSTRACTNotary have an important role in making authentic deeds as valid evidence, but in practice there is often abuse of authority, especially in falsifying deeds. This study aims to analyze the forms of violations committed by notaries in making authentic deeds and their legal responsibilities based on the Notary Law and the Criminal Code (KUHP). The method used is normative juridical with a statutory approach and case studies. The results of the study indicate that notaries who are proven to have falsified deeds can be subject to administrative, ethical, and criminal sanctions as regulated in the Notary Law and the Criminal Code (KUHP), and have the potential to harm interested parties legally and materially.Keywords: Notary; Forgery of an Authentic Deed; Accountability.ABSTRAKNotaris memiliki peranan penting dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sah, namun dalam praktiknya sering terjadi penyalahgunaan wewenang terutama di dalam melakukan pemalsuan akta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran yang dilakukan notaris dalam pembuatan akta otentik serta tanggung jawab hukumnya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris yang terbukti melakukan pemalsuan akta dapat dikenakan sanksi administratif, etik, dan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta berpotensi merugikan pihak-pihak yang berkepentingan secara hukum dan materiil.Kata Kunci: Notaris; Pemalsuan Akta Otentik; Pertanggungjawaban.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19, No 1 (2026): Notarius Vol 19: Special Issue (2026) : Dinamika Perkembangan Hukum Profesi Notaris dan PPAT Vol 18, No 4 (2025): Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius Vol 12, No 2 (2019): Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius More Issue