cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976907     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Keperdataan.
Arjuna Subject : -
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 4, No 1: Februari 2020" : 20 Documents clear
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN JASA PEKERJAAN PEM-BANGUNAN JALAN KA OLEH PT. TIGA PUTRA MANDIRI JAYA DENGAN PT. USAHA MURNI MAKMUR JAYA (Suatu Penelitian Di Langsa-Besitang Km.414+000 S/D Km.418+000) Fathia Tari Riska; Yusri Yusri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya prestasi yang tidak sesuai pada Perjanjian Pemborongan Jasa Pekerjaan Pembangunan Jalan KA Km. 414+000 s/d Km. 418+000 di paket BSL-1dengan nomor : 001/SK-TPMJ/IX/2017 yang telah disepakati pada tanggal 11 September 2017 oleh PT. Tiga Puta Mandiri Jaya sebagai pihak kontraktor dengan PT. Usaha Murni Makmur Jaya sebagai pihak subkontraktor. Untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang sesuai dengan perjanjian, para pihak harus melaksanakan semua kewajibannya sesuai isi perjanjian pemborongan pekerjaan. Kontraktor dan subkontraktor harus dapat bertanggung jawab apabila terjadi wanprestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Usaha Murni Makmur Jaya dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan kereta api mengalami hambatan sehingga volume pekerjaan yang telah ditargetkan tidak tercapai, hambatan tersebut diakibatkan PT. Tiga Puta Mandiri Jaya selaku kontraktor tidak melakukan tanggungjawabnya berupa pembayaran DP (down payment) sebesar 15%  yang tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati yaitu 20%. Kedudukan pihak yang memborongkan pekerjaan (kontraktor) memiliki tanggung jawab untuk membayar sesuai isi perjanjian sedangkan kedudukan pihak pemborong (subkontrktor) bertanggung jawab meyelesaikan pekerjaan sesuai isi perjanjian. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan pihak kontraktor terhadap pihak subkontraktor dilakukan dengan cara musyawarah sesuai dengan kesepakatan.
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH NOMOR 151/Pdt.G/2010/Ms-Bna DALAM KAITANNYA DENGAN PERMOHONAN PISAH TEMPAT TIDUR Anis Setiawan; Muzakkir Abubakar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa selama berlangsungnya perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan bahaya yang ditimbulkan, pengadilan dapat memisahkan suami dan isteri untuk tidak tinggal satu rumah. Dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 151/Pdt.G/2010/Ms-Bna penggugat telah mengajukan permohonan pisah tempat tidur, namun hakim belum mempertimbangkan permohonan tersebut karena tidak ada bukti kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap permohonan tersebut dan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfataan dalam putusan. Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode studi kasus serta termasuk dalam penelitian normatif (kepustakaan) yang berfokus pada bahan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berkaitan. Metode yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan untuk memperoleh dan mempelajari data sekunder melalui rangkaian membaca, mengutip, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Putusan No. 151/Pdt.G/2010/Ms-Bna kurang memberikan keadilan bagi pihak penggugat, karena putusan tersebut penggugat harus membiayai kehidupan, keperluan anak dan pendidikan secara sendiri, sedangkan penggugat tidak sanggup membiayai kehidupan anak sendirian dari segi ekonomi, disebabkan sesuai dengan asas keadilan, dan kemanfaatan dalam  hukum. Dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah No. 151/Pdt.G/2010/Ms-Bna, seharusnya hakim dapat mempertimbangkan dengan baik bukti-bukti pernyataan para pihak sebagai alat bukti yang sah, mempertimbangkan pemenuhan pemohonan pisah tempat tidur. Penggugat dan Tergugat harus bersama-sama memberikan biaya pendidikan yang baik kepada anak-anak mereka, sehingga bagi pasangan suami istri yang mengalami perkara perceraian di tahap pengadilan, diharuskan untuk menjelaskan kronologi dan faktor terjadinya permasalahan dalam rumah tangganya agar hakim dapat memberikan putusan secara adil dan berdasarkan aturan hukum.
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR 183/PDT/2013/PT.DKI TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK Heni Septia Adinda; Mustakim Mustakim
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 183/PDT/2013/PT. DKI ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hukum yang digunakan hakim pada  putusannya menyatakan notaris tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan menjelaskan apakah pertimbangan hakim tersebut telah memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada yang berperkara. Data penulisan studi kasus ini diperoleh dari studi pustaka atau penelitian normatif  dengan cara mempelajari kasus, buku teks, undang-undang, putusan pengadilan, dan dokumen lain terkait dengan permasalahan pada studi kasus ini. Dari hasil penelitian diperoleh fakta bahwa dalam menjalankan jabatannnya notaris tidak seksama dalam  menjaga kepentingan para pihak sehingga ada pihak yang dirugikan. Hal ini menunjukkan bahwa notaris telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Atas perbuatan tersebut notaris telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUH Perdata sehingga dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Disarankan dalam memutuskan suatu perkara agar tercapainya  tujuan hukum yang memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum maka hakim harus mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara.
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1931/K/PDT/2009 TENTANG PELAKSANAAN EKSEKUSI RIIL TERHADAP OBJEK SENGKETA BANGUNAN RUMAH TOKO Cut Ella Muliasari; Muzakkir Abubakar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan eksekusi riil, hambatan dan upaya yang dapat dilakukan untuk melaksanakan eksekusi riil, serta pencapaian tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi pihak yang berperkara. Pengumpulan data digunakan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukakan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1931/K/PDT/2009 dalam pelaksanaan eksekusi riil  terhadap objek perkara berupa 2 (dua) unit ruko mengalami hambatan, sehingga eksekusi tidak berjalan.  Hambatan  karena putusan kurang jelas, adanya perlawanan fisik dan keterbatasan keamanan, kurangnya pengawasan dari Ketua Pengadilan Negeri Sigli dalam pelaksanaan eksekusi riil. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan eksekusi lanjutan sampai eksekusi dapat terlaksana. Tujuan hukum pada putusan ini belum  tercapai. Disarankan kepada pengadilan negeri agar melakukan eksekusi lanjutan, sehingga perkara dapat selesai dan pihak yang menang mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai dengan putusan hakim.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN TELEPON GENGGAM REKONDISI YANG DIPERJUALBELIKAN OLEH PELAKU USAHA DI BANDA ACEH (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh) Firdaus Akmal; Teuku Muttaqin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindugan Konsumen, menjelaskan kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Namun dalam prakteknya jual beli telepon genggam di Kota Banda Aceh,  banyak pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban yang telah di diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu dengan tidak memberikan informasi secara jujur tentang telepon genggam yang dijual adalah dalam keadaan rekondisi atau keadaan dimana sebuah telepon genggam telah dipergunakan sebelumnya lalu dijual kembali dengan keadaan baru.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor terjadinya peredaran jual beli telepon genggam rekondisi di Kota Banda Aceh, tanggung jawab pihak distributor dalam memperjual belikan telepon genggam rekondisi di Kota Banda Aceh, dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli telepon genggam  rekondisi di Kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, sedangkan metode pengumpulan data mengunakan data lapangan dan kepustakaan yang dianalisis dengan mengunakan analisis pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, faktor terjadinya peredaran telepon genggam rekondisi di Kota Banda Aceh terjadi karena, keuntugan yang didapatkan oleh pelaku usaha sangat tinggi, faktor permintaan telepon genggam yang berharga murah yang tinggi, faktor kurangnya pengetahuan konsumen tentang telepon genggam dan kepedulian konsumen dalam melindugi haknya. Pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap penjualan telepon genggam rekondisi dilakukan dengan menganti telepon genggam rekondisi dengan telepon rekondisi lainnya, mengembalikan uang konsumen, dan memberikan perbaikan untuk telepon genggam yang rusak. Pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap penjulan telepon genggam rekondisi di Kota Banda Aceh belum pernah dilakukan sama sekali. Disarankan kepada konsumen untuk membeli promo telepon genggam terbaru dan memilih garansi resmi dari pada garansi distributor agar terhindar dari telepon genggam dalam keadaan rekondisi. Disarankan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan pengawasan terkait dengan penjualan telepon genggam rekondisi di Kota Bada Aceh, sebelum timbulnya konsumen yang dirugikan
PENYELESAIAN SENGKETA HASIL TANGKAPAN IKAN ANTARA NELAYAN TRADISIONAL DENGAN PEMILIK BOAT MELALUI LEMBAGA PERADILAN ADAT LAOT (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Panglima Laot Lhok Kuala Cangkoi Di Ulee Lheue) Ayu Wahyuni; Teuku Muttaqin Mansur
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tradisi masyarakat nelayan di sektor perikanan khususnya di Aceh tidak lepas dari pengaruh hukum adat. Perjanjian bagi hasil tangkapan ikan yang dilaksanakan oleh nelayan tradisional dengan pemilik boat dilakukan secara lisan, sehingga sering terjadinya perselisihan. Perselisihan yang ditimbulkan tersebut harus ada pihak lain yang bertindak sebagai penengah. Dalam hal perikanan, khususnya di Aceh yang menjadi pihak penengah adalah lembaga peradilan adat laot yang dipimpin oleh panglima laot yang diangkat dan dianggap oleh masyarakat nelayan sebagai pihak yang lebih dituakan secara hukum adat untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Lembaga panglima laot ini telah diakui keberadaannya berdasarkan Pasal 98 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya sengketa, hambatan dalam penyelesain sengketa, dan proses penyelesaian sengketa bagi hasil tangkapan ikan melalui lembaga peradilan adat laot. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penyebab terjadinya sengketa disebabkan faktor kebiasaan yang melangsungkan perjanjian secara lisan, sehingga dengan mudah  timbulnya perselisihan yang dilakukan salah satu pihak dan penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga peradilan adat laot.
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PELAKSANAAN TARIF PAPAN BUNGA DI KOTA BANDA ACEH. Ilham Baihaqi; Wardah Wardah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UUPUTS) menyatakan bahwa, “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Praktik tersebut dilakukan oleh beberapa pengusaha papan bunga yang tergabung dalam Forum Persatuan Florist Kota Banda Aceh (Fortufloba) guna mencari keuntungan pribadi dengan cara merusak harga pasar yang telah ditetapkan oleh seluruh anggota Fortufloba.  Faktor penyebab pelaku usaha papan bunga menetapkan harga dibawah harga pasar dikarenakan semakin murah harga suatu objek (papan bunga) yang dijual atau disewakan maka akan semakin banyak pemesanan konsumen terhadap si penjual jasa tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi plaku usaha papan bunga lainnya. Upaya yang dilakukan oleh pihak Fortufloba adalah dengan memberikan sanksi berupa surat teguran sebanyak tiga kali terhadap pelaku usaha papan bunga yang menjual jasa papan bunga dibawah harga pasar yang telah ditetapkan.
WANPRESTASI PENERIMA KUASA PEMILIK RUMAH TERHADAP PENYEWA DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Cut Jihan Olivia; M Jafar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata menyebutkan bahwa “Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.” Namun dalam praktiknya penerima kuasa pemilik rumah secara sepihak meminta penyewa untuk segera meninggalkan rumah tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menjelaskan bahwa, pelaksanaan perjanjian dilakukan secara lisan disertai alat bukti pembayaran berupa kuitansi pembayaran. Namun pihak penerima kuasa telah wanprestasi dengan tidak menjalankan perjanjian tersebut sebagaimana semestinya. Akibat hukum terhadap penerima kuasa pemilik rumah yang wanprestasi berlaku Pasal 1243 KUH Perdata, yaitu penyewa dapat menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga karena telah melalaikan kewajibannya dalam hal membayar sisa uang sewa. Upaya penyelesaian yang dilakukan melalui negoisasi dan mediasi. Dalam hal ini penyelesaian melalui jalur negoisasi atau mediasi dapat dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan penerima kuasa pemilik rumah dan penyewa rumah. Disarankan kepada penerima kuasa pemilik rumah dan penyewa agar membuat perjanjian secara tertulis, mengingat perjanjian secara lisan ini membuka peluang terjadinya berbagai bentuk wanprestasi. Selanjutnya penerima kuasa pemilik rumah seharusnya segera melunaskan semua kerugian yang menjadi kewajibannya kepada penyewa sebagaimana semestinya, mengingat pihak penerima kuasa berbuat untuk atas nama pemberi kuasa.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BERAS MEREK PALSU (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Besar) Fitrah Nur Muhammad; Rismawati Rismawati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindugan Konsumen, menjelaskan kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Dari penjelasan pasal  tersebut dapat  dipahami pelaku usaha dalam melakukan usahanya dilarang untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak konsumen yang telah diatur di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Di dalam proses jual beli beras di Kabupaten Aceh Besar, ada seorang pelaku usaha menjual beras dengan cara menipu konsumen, yaitu dengan cara mengganti karung beras. Dengan demikian konsumen yang membeli beras tersebut tertipu dengan apa yang di informasikan di label beras yang telah diganti karungnya.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk perlindungan konsumen atas pembelian beras dengan  merek palsu di wilayah Aceh Besar, tanggung jawab pelaku usaha dan penyelesaian hukumnya terhadap penjualan beras dengan merek palsu di wilayah Aceh Besar, dan peran pemerintah dalam menanggulangi peredaran beras dengan merek palsu di wilayah Aceh Besar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai pihak terkait yang menjadi subjek penelitian. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dituangkan dalam sebuah karya tulis berbentuk artikel.Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan, perlindungan terhadap konsumen beras merek palsu baru dapat dilakukan setelah adanya laporan dari konsumen yang bersangkutan, pertanggungjawaban pelaku usaha dalam kasus pemalsuan merek beras adalah membayar ganti kerugian berupa pengembalian uang konsumen, membayar uang santunan, dan biaya perawatan. pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah belum efektif karena hanya berfokus pada pasar modern, dan Kewenagan pengawasan dilakukan oleh Disperindag (Dinas Perindustrian dan perdaganggan) Aceh, sedangkan daerah yang harus diawasi adalah 23 Kabupten Kota di Provinsi Aceh. Disarankan kepada konsumen untuk melaporkan temuan beras yang memiliki tampilan yang berbeda dengan kemasan pada umumnya, kepada  pihak terkait seperti Disperindag, Kepolisian dan YaPKA (Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh). Disarankan kepada Disperindag untuk melakukan razia secara rutin, serta dalam melakukan razia tidak terfokus pada toko-toko modern tetapi juga toko-toko tradisional. Disarankan kepada pemerintah Aceh Besar mengimplementasikan secara maksimal apa yang telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang pangan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN PENGERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN KONSTRUKSI MELALUI KUASA DIREKSI Ayyub Ayyub; Mustakim Mustakim
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui apa akibat hukum yang timbul dari pengalihan pengerjaan kepada pihak lain melalui surat kuasa direksi perusahaan dalam pelaksanaan suatu proyek pembangunan dan juga untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana tanggung jawab para pihak dalam hal pengalihan pengerjaan melalui surat kuasa direksi dalam proyek pembangunaan. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik studi kepustakaan (Librabry Research), yaitu teknik pengumpulan data yang diambil dari perundang-undangan, dokumen resmi, buku ilmiah, literatur serta pendapat para sarjana dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan penelitian ini untuk melegkapi beberapa data yang perlu dijelaskan lebih san akan digunakan sebagai dasar teoritis dalam permasalahan yang peneliti bahas dalam tulisan ini. Hasil peneliitian ini menunjukan bahwa akibat hukum dari pengalihan pengerjaan proyek konstruksi adalah dapat diajukannya pembatalan kontrak oleh pengguna jasa melalui pengadilan dan penyedia jasa dituntut untuk ganti rugi. Tanggung jawab para pihak dalam pengalihan proyek memalui surat dikreksi adalah pihak penerima kuasa bertanggung jawab kepada penyedia jasa untuk mengerjakan proyek pembangunan sebagaimana telah disebutkan dalam surat kuasa. Dalam hal terjadinya wanprestasi atau kelalaian, pihak penyedia jasa akan tetap bertanggung jawab terhadap proyek pembangunan itu karna surat kuasa yang diberikan kepada pihak ketiga batal demi hukum sebab berisi klausul yang bertentangan dengan undang-undang. Sehingga pihak penerima kuasa tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum. Diharapkan kepada pihak pemerintah agar melakukan evaluasi kontrak, pemantauan serta pengawasan  terhadap pengerjaan proyek pembangunan sehingga dapat menindak lanjuti apabila pemborong melakukan wanprestasi. Diharapkan kepada direksi untuk tidak mengkuasakan sesuatu yang melanggar ketentuan karena akan merugikan perusahaan.

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 4: November 2020 Vol 4, No 3: Agustus 2020 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 4: November 2019 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue