Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Keperdataan.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4, No 3: Agustus 2020"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH NOMOR 10/PDT/2012/PT-BNA TENTANG KEPEMILIKAN HARTA SYARIKAT ]]>
<![CDATA[Sisi Sisi]]>;
<![CDATA[Kadriah Kadriah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 3: Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apa yang menjadi pertimbangan hukum dari hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 10/PDT/2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 03/Pdt.G/2011, dan untuk menjelaskan apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 10/PDT/2012 telah sesuai dengan tujuan hukum yang memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi pihak yang berperkara. Untuk memperoleh data dilakukan penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari/menelaah kasus, peraturan perundang-undangan, buku teks dan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang ada di dalam studi kasus ini. Analisis yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan studi kasus (study case). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 10/PDT/2012 yang menyatakan bahwa sertifikat milik Penggugat tersebut sah adalah suatu kekeliruan. Seharusnya Sertifikat atas nama Penggugat tersebut batal demi hukum, karena pendaftaran sertifikat dilakukan sebelum adanya pembagian harta bersama dan tanpa sepengetahuan dari si Tergugat selaku pemilik lain dari harta syarikat tersebut. Hakim dalam memberikan putusannya kurang memperhatikan tujuan dari hukum yaitu memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum karena dalam putusannya hakim tidak mempertimbangkan alat bukti dari pihak Tergugat. Disarankan agar hakim dalam memberikan putusannya menerapkan asas mendengarkankedua belah pihak, dalam memberikan putusan harus sesuai tujuan hukum yaitu memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum agar tercipta keadilan bagi para pihak yang berperkara.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN KASUS KHALWAT MELALUI HUKUM ADAT DI KECAMA-TAN BEBESEN KABUPATEN ACEH TENGAH ]]>
<![CDATA[Rahmi Fitriani]]>;
<![CDATA[Teuku Muttaqin Mansur]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 3: Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya kasus khalwat, hambatan penyelesaian kasus khalwat melalui hukum adat dan pelaksanaan penyelesaian kasus khalwat yang ada di kecamatan Bebesen kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian bahwa, faktor penyebab terjadinya kasus khalwat karena kurangnya pengawasan dan pendidikan dari orang tua/wali, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan dan nilai-nilai adat, tersedianya objek wisata dan adanya cafe-cafe yang disekat. Hambatan dalam menyelesaikan kasus khalwat yaitu tidak adanya hukum adat yang tertulis di pemerintahan (kampung) sehingga ketika ada kasus khalwat seperti itu, aparat gampong sulit untuk menentukan sanksi apa yang akan dikenakan kepada para pelaku dan adanya kemudahan pemberian izin/persetujuan orang tua wali dalam menikahkan anak mereka yang berbuat khalwat, walaupun mereka belum cukup umur. Sementara pelaksanaan penyelesaian kasus khalwat yaitu, dilakukan pembinaan dan dikembalikan kepada orang tua/wali, dikenakan sanksi, dinikahkan dan/atau diusir dari kampung. Diharapkan kepada pemerintah daerah kabupaten Aceh Tengah agar dapat mensosialisasikan nilai-nilai adat dan makna-makna adat (dalam bahasa Gayo: pri mustike), diharapkan kepada aparat kampung agar lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada para pelaku, serta para orang tua/wali dapat memperhatikan dan memberikan pengawasan kepada setiap anak, sehingga anak tidak terjerumus dalam hal-hal yang dapat mendekatkan anak kepada perbuatan khalwat/zina.]]>
<![CDATA[¬TINJAUAN YURIDIS EMPIRIS TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJAN-JIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK PADA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) PERSERO RAYON LAMBARO AREA BANDA ACEH. ]]>
<![CDATA[Syukran Wahyudi]]>;
<![CDATA[Eka Kurniasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 3: Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pasal 56 Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan BAB XVI Ketentuan Peralihan menjelaskan Mengenai Pengelolaan Serta Distribusi Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Listrik Negara Sebagai Pengelola Dan Penyalur Listrik Keseluruh Masyarakat Serta Umkm Indonesia. Untuk Mendapatkan Energi Listrik Maka Calon Pelanggan Harus Mengajukan Permintaan Pemasangan Energi Listrik, Kemudian Apa Bila Calon Pelanggan Telah Menyetujui Syarat Yang Telah Ditentukan Maka Listrik Bisa Langsung Dipasang. Apabila Pelanggan Melakukan Pelanggaran Yang Tertulis Di Lembar Perjanjian Jual Berli Tenaga Listrik Maka Pelanggan Dapat Menerima Sangsi Berupa Tagihan Susulan Serta Sangsi Denda dan sangsing Pencabutan alat. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya wanprestasi terhadap alat pembatas atau MCB dalam perjanjian jual beli energi listrik, bentuk wanprestasi terhadap alat pembatas atau MCB dalam Perjanjian jual beli tenaga listrik antara Pelanggan dengan PT. PLN Rayon Lambaro Area Banda Aceh serta upaya penyelesaian sengketa wanprestasi dalam Perjanjian Jual-Beli Tenaga Listrik antara Pelanggan. Agar menghasilkan data lengkap maka penelitian yang dilakukan berupa penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan berdasarkan buku buku dan peraturan perundang undangan dan penelitian lapangan merupakan memperoleh data dengan cara dokumentasi dan wawancara terhadap responden yang terkait dengan kasus ini serta informan yang mengetahui kasus ini. Berdasarkan uraian pembahasan serta dengan penelitian, dapat disimpulkan beberapa poin antara lain sebagai berikut: factor terjadinya wanprestasi arus listrik yaitu masih ada pelanggan yang berlangganan pada PLN Rayon Lambaro Area Banda Aceh lalai dalam melakukan pembayaran, merubah kWh, menambah daya, dan melakukan pencurian arus listrik, hal ini karena tingginya tarif dasar listrik. Upaya penyelesaian yang dapat menyelesaikan perkara jual beli tenaga listrik antara pelanggan dengan PLN adalah dengan jalan musyawarah terlebih dahulu, apabila tidak didapati hasil yang sesuai maka dapat dilanjutkan ke persidangan. Kesepakatan inilah yang membuat adanya ikatan hukum bagi kedua belah pihak. Masalah yang sering terjadi dalam perjanjian jual beli tenaga listrik antara pihak pelanggan dan PLN adalah mengenai bagaimana tanggung jawab pelanggan dan PLN di dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Disarankan kepada PT. PLN agar meningkatkan pengawasan jual beli tenaga listrik kepada pelanggan. Dan Kepada Pemerintah agar mengatur penetapan tarif dasar listrik sesuai dengan tingkatan kemampuan masyarakat serta membantu pengembangan PT. PLN agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat meningkat.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PRODUK ARRUM HAJI PADA PT. PEGA-DAIAN SYARIAH CABANG BANDA ACEH ]]>
<![CDATA[Rizka Saputri]]>;
<![CDATA[Ilyas Ilyas]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 3: Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme pelaksanaan pembiayaan produk Arrum Haji dari tahun 2016-2019, menjelaskan mengenai faktor penghambat dalam pelaksanaan pembiayaan produk Arrum Haji, menjelaskan upaya penyelesaian pembiayaan produk Arrum Haji yang bermasalah pada PT.Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, data diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji dilakukan dengan pengikatan jaminan berupa emas minimal 15 (lima belas) gram dan dapat diangsur maksimal sampai 5 tahun. Dalam pelaksanaannya pembiayaan Arrum Haji tidak terhindar dari kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Dari tahun 2016-2019 dari 72 total nasabah terdapat 3 nasabah pembiayaan Arrum Haji yang bermasalah. Faktor penghambat pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji menjadi bermasalah diantaranya; kondisi ekonomi nasabah yang sedang tidak baik, pelaksanaan pembayaran angsuran yang macet atau tidak lancar, nasabah mengundurkan diri dari produk Arrum Haji. Upaya penyelesaian terhadap pembiayaan Arrum Haji bermasalah dilakukan dengan; pemberian surat peringatan maksimal 3 kali, jika tidak dilakukan pelunasan maka dilakukan pembatalan ke Departemen Agama dan selanjutnya mengklaim ke pihak asuransi, dan apabila uang nya tidak cukup untuk melakukan pelunasan maka cara terakhir yaitu dengan mengeksekusi jaminan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP LAYANAN TRANSPORTASI TRANS KOETARADJA (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar) ]]>
<![CDATA[Muliadi Ab]]>;
<![CDATA[Yusri Yusri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 3: Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pasal 19 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pemenuhan hak konsumen penyandang disabilitas terhadap layanan transportasi Trans Koetaradja (suatu penelitian di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar), faktor penghambat dan upaya pemenuhan hak konsumen penyandang disabilitas. Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode yuridis empiris, yang melakukan analisis terhadap permasalahan dan pendekatan kasus yang terjadi di lapangan, melakukan wawancara dengan responden dan informan serta mengacu pada data sekunder yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan pemenuhan hak konsumen penyandang disabilitas belum terwujud terhadap layanan transportasi Trans Koetaradja. Hambatan dalam pemenuhan hak-hak konsumen penyandang disabilitas adalah karena fasilitas atas keberadaan halte bus Trans Koetaradja belum memadai sepenuhnya. Disarankan Dinas Perhubungan Aceh agar dapat melaksanakan pemenuhan sesuai dengan Undang-Undang secara tepat waktu sesuai atas kesepakatan, sehingga pelaksaan pemberian fasilitas yang memadai bagi konsumen penyandang disabilitas. Disarankan kepada pihak konsumen penyandang disabilitas bus Trans Koetaradja di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar untuk lebih teliti terhadap pemberian fasilitas pada halte Trans Koetaradja yang tidak memadai.]]>
<![CDATA[PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK PROVINSI ACEH ]]>
<![CDATA[Sophia Munarisa]]>;
<![CDATA[Muzakkir Abubakar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 3: Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penulisan ini yaitu untuk menjelaskan peran mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hambatan mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, upaya yang ditempuh oleh pihak yang tidak berhasil menyelesaikan melalui mediasi oleh mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh. Penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Data sekunder diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti,dan data primer dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh peran mediator dalam menyelesaikan suatu perselisihan yang terjadi. Mediator harus menciptakan perdamaian di antara kedua belah pihak yang bertikai, sehingga hubungan antara kedua belah pihak dapat terjalin kembali dengan baik. Hambatan yang dihadapi mediator adalah faktor eksternal yaitu: tidak hadirnya para pihak, tidak adanya iktikad baik, kurangnya pengetahuan para pihak mengenai mediasi. Sedangkan faktor internal: kurangnya mediator, banyak perlimpahan kasus ke Provinsi dan kurangnya fasilitas ruangan yang tidak memadai. Upaya yang ditempuh para pihak apabila tidak berhasil melakukan mediasi adalah mediator dengan menganjurankan agar ditindaklanjuti di Pengadilan Hubungan Industrial.]]>
<![CDATA[MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM ANTARA PELAKU USAHA INDUSTRI BATU BATA DENGAN PEMILIK KE-BUN DAN SAWAH DI GAMPONG BLANG BINTANG KABUPATEN NAGAN RAYA PROVINSI ACEH ]]>
<![CDATA[Rahmi Liana]]>;
<![CDATA[Eka Kuniasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 3: Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penulisan artikel ini bertujuan menjelaskan tanggung jawab pemilik usaha industri batu bata yang menyebabkan kerugian terhadap para pemilik kebun dan sawah, bentuk kerugian yang dialami oleh para pemilik kebun dan sawah dan mekanisme penyelesaian yang dilakukan atas perbuatan melawan hukum oleh pelaku usaha industri batu bata. Penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif. Dari data sekunder yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan teori-teori yang berhungan dengan masalah yang diteliti, dan menggunakan data primer yaitu dengan mewawancarai responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa tanggung jawab usaha industri batu bata terhadap pemilik kebun dan sawah ialah dengan memberikan ganti kerugian namun masih ada pemilik usaha indusri batu bata yang tidak bertanggung jawab, bentuk kerugian yang dialami oleh para pemilik kebun dan sawah yaitu rusaknya tanaman milik petani kebun dan sawah, mekanisme penyelesaian yang dilakukan yaitu melakukan penyelesaian diluar pengadilan (Non Litigasi) dengan musyawarah antar pihak maupun melibatkan tokoh adat. Kepada pelaku usaha industri disarankan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dan kepada perangkat gampog disarankan agar lebih tegas menerapkan aturan hukum dan kepada pemerintah disarankan agar memberikan sosialisasi pengetahuan dibidang hukum dan pertanian kepada warga Gampong Blang Bintang]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH DI KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR ]]>
<![CDATA[T Iskandarsyah]]>;
<![CDATA[Muzakkir Abubakar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 3: Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa, “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam praktek tidak semua orang melaksanakan kewajiban tersebut dengan baik sehingga timbul wanprestasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab wanprestasi dalam pelaksanaan jual beli rumah ialah uang pembayaran atas rumah milik pembeli dipergunakan untuk kepentingan pribadi pengembang, adanya pengalihan penggunaan uang pembayaran rumah oleh pengembang. Bentuk wanprestasi yang ditimbulkan dalam perjanjian jual beli rumah adalah tidak melaksanakan prestasinya sama sekali yaitu tidak membangun rumah, kemudian memenuhi prestasinya namun terlambat dimana pembangunan rumah dilakukan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Penyelesaian terhadap wanprestasi dalam pelaksanaan jual beli rumah adalah melalui musyawarah antara para pihak. Hasil musyawarah pihak pengembang harus menyelesaikan pembangunan sampai selesai dengan batas waktu 6 bulan dan setelah itu baru dilakukan pelunasan oleh pembeli. Disarankan kepada pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga sesuai Pasal 1267 KUHPerdata.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK EKSKLUSIF PENCIPTA YANG MENGUMUMKAN CIPTAANNYA MELALUI MEDIA YOUTUBE ]]>
<![CDATA[Ronal Agusmi]]>;
<![CDATA[Sri Walny Rahayu]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 3: Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hak ekonomi pencipta merupakan hak eksklusif diatur oleh Pasal 8 UUHC Tahun 2014. Hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif tersebut diatur oleh Pasal 9 UUHC Tahun 2014.Selanjutnya Pasal 25 UU Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan informasi elektronik, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya terjadi pelanggaran hak ekonomi pencipta yang di umumkan melalui media youtube, diambil hak ciptanya oleh pihak lain baik sebahagian maupun seluruhnya, dalam bentuk pengumuman ulang ciptaan tanpa memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Tujuan Penelitian untuk mengetahui dan mejelaskan bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan uploader, penyebab perlindungan pencipta belum optimal dilaksanakan di Indonesia, mengetahui upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh ketika terjadi pelanggaran hak eksklusif dalam praktiknya. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan data utama data skunder yang terdiri dari sumber hukum primer, sumber hukum skunder dan sumber hukum tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis (analytical approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh uploader terhadap hak eksklusif pencipta yaitu dengan mengambil seluruh atau sebahagian karya cipta pencipta atau pemegang hak cipta tersebut tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dan di umumkan kembali melalui media youtube. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak eksklusif pencipta oleh UUHC Tahun 2014 dan UU ITE sudah sangat baik, bahkan kedua aturan ini saling menguatkan dalam memberikan perlindungan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan kasus pelanggaran hak eksklusif pencipta yang mengumumkan ciptaannya melalui media youtube yang diumumkan kembali oleh uploader melalui media tersebut tanpa memperoleh izin dari pencipta atau pemagang hak cipta. Disarankan Perlu adanya aturan turunan dari UUHC Tahun 2014, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau bentuk aturan lainnya untuk lebih memudahkan penegakan hukum dibidang hak kekayaan intelektual terutama hak cipta. Perlu adanya sosialisasi oleh Dirjen Kekayaan Intelektual, KEMENKUMHAM dan POLRI, agar masyarakat selaku pemilik dan pengguna hak cipta mengerti dan memahami aturan-aturan hak cipta khususnya pihak-pihak uploader. Serta perlu adanya kesadaran dari berbagai pihak untuk lebih menghargai hak cipta pihak lain.Disarankan adanya perwakilan youtube di setiap negara sehingga memudahkan pengguna untuk memproses masalah hukum yang ada.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN ORANG TERHADAP PEMENUHAN HAK PENUMPANG PENYANDANG DISABILITAS (Suatu Penelitian Di Perusahaan Angkutan Orang Dalam Trayek Antar Kota Antar Provinsi Di Kota Banda Aceh) ]]>
<![CDATA[Nadira Alifa]]>;
<![CDATA[Darmawan Darmawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 3: Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan kewajiban perusahaan angkutan orang antar kota antar provinsi terhadap pemenuhan hak penumpang penyandang disabilitas, hambatan dalam pemenuhan hak penumpang penyandang disabilitas dan sanksi yang diberikan oleh instansi terkait terhadap perusahaan angkutan orang antar kota antar provinsi yang tidak memenuhi hak penumpang penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang terjadi di lapangan dengan melakukan wawancara serta mengacu kepada data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan angkutan orang antar kota antar provinsi tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hambatan dalam penyediaan hak penyandang disabilitas adalah kurangnya pengetahuan dari pihak perusahaan angkutan, kurangnya sosialisasi, kepedulian dan pengawasan dari instansi terkait serta kurangnya pengetahuan dari pihak penyandang disabilitas terkait hak-haknya pada jasa angkutan. Pihak instansi terkait belum pernah memberikan sanksi kepada pihak perusahaan angkutan karena tidak pernah adanya pengaduan yang diterima. Disarankan supaya perusahaan angkutan orang antar kota antar provinsi untuk dapat memenuhi hak penyandang disabilitas dan kepada instansi yang berwenang agar melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap penyediaan fasilitas khusus dan aksesibilitas secara intensif dan berkala serta memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan angkutan.]]>
