cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976907     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Keperdataan.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6, No 2: Mei 2022" : 8 Documents clear
ANALISIS PERUBAHAN BENTUK BADAN USAHA MILIK DAERAH DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH (Studi Pada Badan Usaha Milik Aceh) Asri Ariefandi Hamdani; Teuku Ahmad Yani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 2: Mei 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Abstrak - Perusaahan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Mustaqim Sukamakmur dan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) melakukan perubahan bentuk hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Perubahan bentuk hukum ini merujuk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun di dalam UU PT tidak diatur mengenai tata cara perubahan bentuk hukum perusahaan. UU ini hanya mengatur tentang perubahaan anggaran dasar di suatu PT yang telah terbentuk dan mengatur pendirian perseroan baru. Sehingga dengan tidak diaturnya tata cara perubahan tersebut, maka muncul beberapa permasalahan diantaranya peraturan hukum mengenai perubahan bentuk PD menjadi Perseroda, tanggung jawab PD terhadap pihak ketiga serta hambatan dalam melakukan perubahan bentuk hukum.Kata Kunci: BUMD, Perusahaan Perseroan Daerah, Perubahan Bentuk Hukum
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (SUATU PENELITIAN PADA PT ANUGERAH DIANTAS CABANG MEDAN) Widya Syahranie Hidayah; Kadriah Kadriah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 2: Mei 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Abstrak - Penelitian ini bertujuan menjelaskan bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pekerja migran Indonesia pada PT Anugerah Diantas Cabang Medan, serta faktor terjadinya wanprestasi dalam perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia dan penyelesaian yang ditempuh para pihak terhadap pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh calon pekerja migran Indonesia yaitu calon pekerja migran melarikan diri pada masa pra penempatan dan calon pekerja migran mendapatkan pekerjaan lain pada masa pra penempatan. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi adalah calon pekerja migran tersebut ada di luar kemampuan menghadapi pilihan yang sulit. Upaya penyelesaian wanprestasi diselesaikan melalui musyawarah dan mengenai akibat hukum dari wanprestasi tersebut adalah mengganti kerugian yang ditimbulkan. Disarankan kepada PT Anugerah Diantas Cabang Medan agar dapat mempertegas konsekuensi hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi sehingga menimbulkan efek jera. Disarankan kepada PT Anugerah Diantas  Cabang Medan untuk menambahkan klausul tentang penyelesaian sengketa di dalam  perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia agar dapat memudahkan para pihak dalam menyelesaikan permasalahan.Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Penempatan, Pekerja Migran.
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN BAKU JASA LAUNDRY YANG MENCANTUMKAN KLAUSULA EKSONERASI DI KOTA BANDA ACEH Dara Sumayya; Humaira Humaira
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 2: Mei 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak- Pasal 18 UUPK melarang adanya pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku untuk melindungi konsumen dari pengalihan tanggung jawab. Dalam praktiknya, pelaku usaha jasa laundry di wilayah Kota Banda Aceh menggunakan nota yang mencantumkan klausula eksonerasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk perlindungan konsumen dalam perjanjian jasa laundry yang mencantumkan klausula eksonerasi di Kota Banda Aceh dan keabsahan klausula eksonerasi pada perjanjian jasa laundry ditinjau dari UUPK. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Ada dua metode pengumpulan data: penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian baku jasa laundry yang mencantumkan klausula eksonerasi di Kota Banda Aceh telah diwujudkan melalui UUPK. UUPK memberikan sanksi perdata, pidana, dan administrasi bagi pelaku usaha yang memakai klausula pengecualian dalam kontraknya dan memberikan beberapa jalan penyelesaian sengketa bagi konsumen yang merasa dirugikan. Keabsahan klausula eksonerasi pada kontrak laundry didasarkan pada larangan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUPK, yang melarang pencantumannya. Pengusaha yang mencantumkan klausula pengecualian akan dinyatakan batal demi hukum. Namun, perlu meminta hakim untuk membatalkan klausula tersebut. Disarankan untuk membentuk Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat pada sektor pelayanan jasa di kota Banda Aceh dan memperketat pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen.Kata Kunci : klausula eksonerasi, jasa laundry, perjanjian baku jasa, perlindungan konsumen
KEDUDUKAN HARTA PERKAWINAN AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI Yanuar Panji Indra; Syamsul Bahri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 2: Mei 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak- Artikel ini membahas mengenai kedudukan harta perkawinan akibat pembatalan perkawinan poligami. Metode yang dipakai adalah metode yuridis normatif yang bertujuan mendeskripsikan peran harta pernikahan akibat pembatalan pernikahan poligami. Informasi sekunder merupakan bahan yang membagikan uraian bahan hukum primer, komentar para ahli, serta jurnal-jurnal ilmiah yang terdapat hubungannya dengan masalah pembatalan pernikahan poligami. Hasil penelitian yang dilakukan, apabila terjadi pembatalan pernikahan maka kedudukan harta pernikahan dapat di bagi dua atau di bagi sama rata. Hal tersebut dapat di lihat dalam kompilasi hukum islam pasal 97. Kemudian kedudukan harta perkawinan akibat pembatalan perkawina poligami menurut fiqh, Harta bersama tidak di akui dalam Islam, dalam Islam lebih mementingkan pembagian harta antara suami dan istri.Tetapi selaku kewajiban, suami berhak membagikan sebagian harta kepada istrinya dalam wujud nafkah dan juga dalam islam ada namanya harta mut’ah yaitu harta yang diberikan oleh suami setelah menceraikan isrtrinya.Kata Kunci : perkawinan, harta, poligami
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI (Suatu Penelitian Pada Kontrak Pembangunan Tower Transmisi Antara PT Medan Smart Jaya dan PT PLN (Persero) Sumbagut I) Cut Putri Soraya; Khairani Khairani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 2: Mei 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penelitian ini bertujuan mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis pelaksanaan kontrak kerja konstruksi oleh para pihak dan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam permasalahan keterlambatan terkait pekerjaan konstruksi. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan kontrak kerja konstruksi antara PT Medan Smart Jaya dengan PT PLN (Persero) Sumbagut I belum terlaksana sebagaimana yang diperjanjikan, pihak penggunan jasa maupun penyedia jasa konstruksi melakukan wanprestasi dalam bentuk keterlambatan melakukan kewajibannya dan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak adalah melalui musyawarah yang dilakukan dengan cara pengajuan amandemen/Addendum perpanjangan kontrak. Disarankan kepada para pihak di masa yang akan datang apabila melaksanakan kontrak kerja konstruksi harus memperjelas mengenai waktu pelaksanaan dan sanksi-sanksi yang disepakati, jika keterlambatan yang terjadi terus berulang seperti yang terjadi dalam permasalahan ini dan dalam penyelesaian sengketa ini apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka dapat diselesaikan secara litigasi melalui jalur hukum.Kata Kunci: Tanggung Jawab, Para Pihak, Kontrak Kerja Konstruksi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MEREK TERKENAL IPHONE DAN SAMSUNG ATAS PENJUALAN SMARTPHONE SUPERCOPY Zulkarnain Zulkarnain; Safrina Safrina
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 2: Mei 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak  – Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”. Pengaturan tersebut belum konkrit dan holistik mengatur tentang perlindungan hukum terhadap Merek terkenal seperti smartphone iPhone dan Samsung. “Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap Merek terkenal iPhone dan Samsung atas penjualan smartphone supercopy dan menjelaskan tanggung jawab penjual dan produsen smartphone supercopy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak Merek terkenal dilaksanakan melalui mekanisme permohonan pendaftaran Merek dan melalui gugatan ke Pengadilan Niaga terhadap pihak yang melakukan penggaran. Produsen dan penjual smartphone supercopy dapat diminta pertanggung jawaban secara perdata maupun pidana. Tanggung jawab perdata karena perbutan melawan hukum dan tanggung jawab pidana karena pelanggaran terhadap Pasal 100 ayat (1) UU Merek dan IG. tentang pelanggaran pidana atas hak” Merek.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Merek Terkenal, Smartphone Supercopy
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT NUSANTARA SAKTI KANTOR CABANG BANDA ACEH Rama Agustianingsih; Yunita Yunita
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 2: Mei 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penelitian ini bertujuan menjelaskan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen pada PT Nusantara Sakti Kantor Cabang Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis empiris. Data pada penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku- buku, makalah, jurnal serta dokumen yang berkaitan dengan masalah dan penelitian lapangan melalui wawancara langsung kepada responden dan informan untuk memperoleh data yang akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen belum terlaksana secara optimal dikarenakan debitur melakukan wanprestasi berupa terlambat membayar angsuran. Upaya penyelesaian sengketa konsumen pada PT Nusantara Sakti Kantor Cabang Banda Aceh dilakukan secara non litigasi dengan melakukan panggilan telepon kepada debitur jatuh tempo pembayaran angsuran; mengirimkan Surat Somasi hingga 3 kali dengan kriteria waktu penunggakan yang berbeda-beda, memberikan surat penarikan, dan pelelangan objek jaminan fidusia untuk melunasi tunggakan debitur. Disarankan kepada para pihak dapat melaksanakan perjanjian dengan baik guna terpenuhi hak dan kewajibannya. Account Receivable Collector melaksanakan penarikan objek jaminan fidusia tetap berdasarkan perjanjian dan akta jaminan fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX digunakan sebagai alternatif jika kesepakatan wanprestasi tidak dicapai oleh para pihak.  Kata Kunci: Penyelesaian, Sengketa, Wanprestasi, Konsumen.
WANPRESTASI KREDITOR TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI APARTEMEN JS PADA PT. GAP. TBK BOGOR Farhan Bahri; Muhammad Insa Ansari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 2: Mei 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Abstrak - Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan bahwa: "setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitor selalu disertai dengan tanggung jawab (liability). PT. GAP memiliki perjanjian terhadap para pembelinya Mengenai jual-beli apartemen JS. Dalam pelaksanaan kewajibannya, pembangunan apartemen JS tidak terselesaikan oleh PT. GAP sehingga mengakibatkan terjadinya wanprestasi. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pihak PT. GAP melakukan wanprestasi terhadap pembangunan apartemen JS. Untuk mengetahui upaya penyelesaian wanprestasi yang telah dilakukan oleh pihak PT. GAP. Metode yang digunakan pada penelitian skripsi ini menggunakan metode hukum empiris, data dalam penulisan skripsi ini didapatkan dengan cara mengumpulkan data primer meliputi data penelitian lapangan dengan cara mewawancara responden dan informan dan data sekunder meliputi Peraturan Perundang-undangan, tinjauan kepustakaan, dan karya ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab PT. GAP melakukan wanprestasi yaitu pada sisi perizinan untuk membangun apartemen JS masih ada izin-izin yang belum dipegang oleh PT.GAP yang mengakibatkan terkendalanya untuk pembangunan lebih lanjut. Dalam sisi pembiayaan, PT. GAP telah menunggak pembayaran pembangunan yang menjadi kewajiban terhadap kontraktor PT. TBS yang mengakibatkan pembangunan terhenti. Lalu PT. GAP melakukan pengalihan pembangunan kepada kontraktor PT. EJ Kontruksi, akan tetapi PT. GAP kembali melakukan penunggakan biaya kepada PT. EJ Kontruksi yang mengakibatkan pembangunan apartemen JS menjadi berhenti dan terbengkalai hingga saat ini. Upaya penyelesaian wanprestasi yang ditempuh PT. GAP yaitu mengembalikan uang para pembeli, melakukan perjanjian ulang, dan menjual sebagian proyek apartemen JS kepada investor lain.Disarankan untuk PT. GAP agar lebih mengurangi dan memperhatikan faktor-faktor penghambat dalam pembangunan proyek kedepannya dan lebih memperhatikan dan menghormati perjanjian yang sudah disepakati dengan pihak terkait. Dan untuk para konsumen atau pembeli unit apartemen lebih memperhatikan kesepakatan perjanjian dan izin-izin yang sudah dikantongi oleh perusahaan yang membangun apartemen.Kata Kunci: GAP, jual beli, kewajiban, perjanjian, dan wanprestasi.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 4: November 2020 Vol 4, No 3: Agustus 2020 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 4: November 2019 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue