Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Keperdataan.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 7, No 1: Februari 2023"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[WANPRESTASI HUTANG PIUTANG SECARA LISAN STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABANJAHE NOMOR 11/PDT.G/2021/PN.KBJ ]]>
<![CDATA[Azmy Sahara Sitorus]]>;
<![CDATA[Kadriah Kadriah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 1: Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak – Tujuan penelitian yakni untuk mengevaluasi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara NO:11/Pdt.G/2021/PN.Kbj bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro, Pasal 1238, Pasal 1243/KUHPerdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 852/K/Sip/1972, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 186/K/Sip/1959, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 117/K/Sip/1956 serta untuk menentukan apakah para fraksi merasa putusan ini adil. Hasil penelitan menunjukkan bahwa Putusan haim Nomor: 11/Pdt.G/2021/PN.Kbj dibuat oleh majelis hakim merupakan suatu kekeliruan. Putusan majelis hakim justru menjatuhi putusan yang mengalahkan penggugat dengan alasan di dalam bilyet giro tidak dijelaskan siapa nama pemegang bilyet giro, di dalam bilyet giro tidak ditentukan jatuh tempo pinjaman hutang dan belum adanya surat peringatan (somasi). Faktanya penggugat sudah melakukan pelaporan ke Polresta Kabanjahe bahkan sudah mengirimkan somasi sesuai dengan prosedur yang diamanatkan ketiga Yurisprudensi di atas. Penetapan majelis hakim menghasilkan putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi para penggugat. Untuk menjamin rasa keadilan bagi semua pihak yang berperkara, hakim disarankan untuk lebih bijak dalam mempertimbangkan dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta melihat semua fakta yang ada di persidangan.Kata Kunci : Studi Kasus, Pengadilan Negeri, Wanprestasi, Hutang Piutang]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ONLINE SHOP YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT KONSUMEN YANG BERITIKAD TIDAK BAIK ]]>
<![CDATA[Rifka Annisa]]>;
<![CDATA[Muhammad Insa Ansari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 1: Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat itikad tidak baik dari konsumen, bentuk pertanggungjawaban konsumen, dan alur penyelesaian sengketa atas tindakan rekayasa bukti pembayarann oleh konsumen terhadap pelaku usaha online shop. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku usaha online shop sesuai dengan hak-haknya dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan yang menjadi dasar gugatan bagi pelaku kepada konsumen yang beritikad tidak baik. Perlindungan Hukum yang diperoleh pelaku usaha adalah perlindungan hukum represif, dalam hal ini konsumen dapat dikenakan sanko membayar kerugian yang diderita oleh pelaku usaha. Saran bagi pihak pihak pelaku usaha online shop agar lebih berhati-hati dan teliti dalam mengecek keaslian struk bukti transaksi yang dicetak, karena tidak menutup kemungkinan bukti struk transaksi yang didapatkan adalah bukti yang tidak asli atau rekayasa.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Online Shop, Konsumen, Itikad Tidak Baik.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEMADAMAN LISTRIK DALAM RANGKA PEMELIHARAAN JARINGAN OLEH PT. PLN (PERSERO) KECAMATAN DARUSALAM ]]>
<![CDATA[Zikrillah Zikrillah]]>;
<![CDATA[Humaira Humaira]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 1: Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak – Kecamatan Darussalam sering mengalami pemadaman listrik karena adanya upaya pemeliharaan jaringan oleh pihak PLN. Persero Aceh Besar. Hal ini membuat keluhan dikalangan usaha seperti percetakan terhadap ketidakkonsistenan pihak PT. Persero dalam pemadaman. Artinya jika sudah dikelaurkan jadwal pemadaman dari PLT. Persero melalui media dan sebagainya dan diketahui oleh masyarakat, namun nyatanya pemadaman sering dimundurkan dan dimajukan jadwalnya. Penelitian ini bertujuan mengenalisis faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya pemadaman listrik di wilayah Kecamatan Darussalam dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemadaman listrik dalam rangka pemeliharaan jaringan oleh PT. PLN (Persero) wilayah Aceh Besar. Metode yang digunakan bersifat kuantitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Informan terdiri dari pihak PLN dan pihak percetakan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pemadaman listrik di wilayah Kecamatan Darussalam oleh pihak PLN ialah adanya kebijakan upaya pemeliharaan arus listrik serta adanya pengaruh dari kondisi cuaca buruk seperti angin kencang, hujan dan sebaganya. Faktor lain juga disebabkanya adanya aktivitas masyarakat yang berdampak terhadap terganggunya fasilitas listrik di wilayah setempat. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemadaman listrik dalam rangka pemeliharaan jaringan oleh PT. PLN (Persero) wilayah Aceh Besar dilakukan dengan tidak memungut biaya kepada konsumen saat listrik dipadamkan, memberikan informasi kepada masyarakat melalui aparatur pemerintah gampong dan kecamatan terkait akan adanya pemadaman serta berupaya memberikan pelayanan dan mengatasi keluhan konsumen jika ada pihak yang melakukan protes.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Pemadaman Listrik, Pemeliharaan Jaringan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA TRANSPORTASI ONLINE GOJEK TERHADAP PENGENAAN BIAYA YANG TIDAK SESUAI TARIF APLIKASI (Suatu Penelitian di Banda Aceh) ]]>
<![CDATA[Muhammad Farhan Adriansyah]]>;
<![CDATA[Sanusi Sanusi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 1: Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak – Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan konsumen transportasi online Gojek yang menyebabkan pengenaan biaya yang tidak sesuai tarif aplikasi, mekanisme penyelesaian sengketa perlindungan konsumen, dan faktor penyebab driver menagih biaya yang tidak sesuai tarif aplikasi yang menyebabkan adanya konsumen yang merasa dirugikan. Hasil penelitian menemukan bahwa konsumen jasa transportasi online merasa dirugikan karena perilaku driver yang meminta biaya tidak sesuai tarif setibanya pada lokasi tujuan konsumen. Faktor yang menyebabkan driver Gojek meminta biaya yang tidak sesuai dengan tarif aplikasi, antara lain, karena adanya biaya tambahan seperti biaya parkir. Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan adalah di luar pengadilan, secara kekeluargaan, termasuk melalui YaPKA yang dapat memfasilitasi upaya mediasi antara konsumen dan driver gojek yang bersengketa. Disarankan kepada PT Gojek Indonesia meningkatkan fasilitas yang terdapat dalam aplikasi, menyediakan keterbukaan informasi mengenai tarif yang terdapat dalam aplikasi, termasuk tentang tarif tambahan untuk biaya parkir, biaya tol, ataupun biaya tambahan lainnya, agar konsumen juga dapat menerima jika biaya tambahan itu ditagih oleh driver. PT Gojek Indonesia juga harus memberikan sanksi dengan tegas jika adanya driver yang menagih biaya tambahan di luar tarif yang tertera dalam aplikasi.Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Transportasi Online, Gojek, Tarif, Aplikasi.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN LELANG BARANG SECARA ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) ]]>
<![CDATA[Alwi Yovandy]]>;
<![CDATA[Azhari Yahya]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 1: Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak – Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan lelang barang secara online melalui media sosial instagram di Kota banda aceh, mengetahui ada tidaknya kepastian hukum terhadap pelelangan barang secara online melalui media sosial instagram ditinjau dari asas kepastian hukum dan mengetahui ada tidaknya perlindungan hukum bagi peserta lelang barang secara online melalui media sosial instagram. Hasil penelitian diketahui bahwa ketiga akun lelang barang secara online melalui sosial media instagram di Kota Banda Aceh yaitu @titiplelang.idn, @lelangngehe dan @auction.needs dalam pelaksanaanya tidak sesuai yang seharusnya dilaksanakan yaitu tidak adanya risalah lelang, informasi barang yang dilelang kurang jelas dan tidak adanya Bea lelang karena ketiga elemen tersebut sangat penting dalam pelaksanaan lelang. Dalam pelaksanaanya belum dapat memenuhi kepastian hukum dikarenakan dalam pelaksanaanya belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang dan dalam pelaksanaan lelang tersebut belum memiliki perlindungan hukum terhadap pemenang lelang, sebab akun penyelenggara lelang melalui media sosial instagram di Kota Banda Aceh tidak memberikan perlindungan hukum yang tepat terhadap pemenang lelang. Disarankan kepada akun instagram yang melaksanakan lelang @auction.needs, @lelangngehe dan @titiplelang.idn untuk mendaftarkan badan usahanya menjadi badan hukum supaya mendapatkan kepastian hukum dan mengurus izin operasional kepada Kementerian Keuangan agar badan usahanya dapat menjadi pelaksanaan lelang yang sah secara hukum di Kota Banda AcehKata Kunci: Pelaksanaan, Lelang, Online, Instagram]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG OLEH PT.GLOBAL JET EXPRESS (J&T EXPRESS) CABANG BANDA ACEH PADA TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh) ]]>
<![CDATA[Ammar Ihsan]]>;
<![CDATA[Ishak Ishak]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 1: Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pengiriman barang terhadap konsumen oleh PT. Global Jet Express (JT Express) cabang Banda Aceh, dan untuk menjelaskan penyelesaian terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat keterlambatan pengiriman barang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris. Data diperoleh berdasarkan fakta objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan, berupa wawancara dengan responden serta data kepustakaan yang bersumber dari buku-buku referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya keterlambatan pada pengiriman barang terhadap konsumen oleh PT.Global Jet Express cabang Banda Aceh adalah faktor alam dan non alam yang penyebab terjadinya tidak dapat diprediksi, faktor kesalahan manusia (human error) yang disebabkan karena kurangnya kerja sama antara tim sehingga barang tidak sampai kepada konsumen dengan tepat waktu, faktor overload yang terjadi karena penumpukan barang akibat banyaknya pengiriman dari konsumen, penyelesaian terhadap konsumen yang menderita kerugian dapat melakukan pengaduan terhadap barang yang mengalami keterlambatan dan kemudian pihak PT. Global Jet Express cabang Banda Aceh akan memproses pengaduan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Disarankan kepada PT. Global Jet Express cabang Banda Aceh agar lebih baik untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam mengatasi faktor keterlambatan pengiriman barang serta memberikan penyelesaian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan yang berlaku diantara para pihak, dan kepada konsumen agar lebih cermat dalam memilih jasa pengiriman barang.Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Pengiriman Barang, Transaksi Online.]]>
<![CDATA[WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI IKAN MAS DI DESA KUTAMBARU KECAMATAN LAWE BULAN KABUPATEN ACEH TENGGARA ]]>
<![CDATA[Lola Septyadi Istiqomah. R]]>;
<![CDATA[Teuku Saiful]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 1: Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli ikan mas, faktorfaktor penyebab tauke ikan melakukan wanprestasi dalam jual beli ikan mas, dan upaya penyelesaian hukum terhadap wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli ikan mas. Hasil penelitian menjelaskan bahwa bentuk-bentuk yang dilakukan oleh tauke ikan yaitu melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, dimana tauke tidak membayar ikan mas dengan tepat waktu dan tauke melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam perjanjian yaitu tauke ikan membeli ikan mas terhadap peternak ikan lain sedangkan belum melaksanakan prestasinya terhadap petenak sebelumnya, dimana itu merupakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi yaitu karena adanya faktor itikad tidak baik yaitu tauke berbohong kepada peternak ikan dan adanya faktor karakter tidak baik yaitu tauke menyalahgunakan uang tersebut untuk bermain judi. Upaya penyelesaian wanprestasi diselesaikan melalui negoisasi dan musyawarah. Hasil musyawarah menunjukkan bahwa tauke ikan membayar kerugian yang dialami oleh peternak ikan mas. Disarankan kepada para pihak dalam melakukan perjanjian jual beli agar menggunakan perjanjian secara tertulis untuk menghindari adanya wanprestasi, dan kepada peternak ikan agar lebih selektif dalam memilih rekan kerjasama jual beli ikan mas. Disarankan kepada aparatur desa untuk membuat peraturan mengenai perjanjian jual beli ikan mas dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat.Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Jual-Beli, Ikan Mas.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENERAPAN KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG DI CV. PERDANA EXPRESS (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) ]]>
<![CDATA[Dwiyanti Dwiyanti]]>;
<![CDATA[Yunita Yunita]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 1: Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak - Penelitian ini mencoba menjelaskan bagaimana klausula baku dalam kontrak penyerahan barang yang digunakan, siapa yang bertanggung jawab atas apa, dan apa CV. Prime Express sedang memperbaiki masalah barang konsumen yang rusak. Metode hukum empiris digunakan untuk mendapatkan data untuk penelitian ini. Untuk mendapatkan data sekunder, peneliti pergi ke perpustakaan. Untuk mendapatkan data primer, mereka turun ke lapangan dan berbicara dengan orang-orang yang ada kaitannya dengan penelitian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. Perdana Express menggunakan klausula baku yang tidak mengikuti aturan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g dan ayat (2) UU Perlindungan Konsumen tentang penambahan aturan dan ketentuan tambahan pada klausula baku. Klausula baku yang mengikuti aturan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UUPK dapat dianggap batal demi hukum. CV. Perdana Express menebus kesalahan dengan memberikan ganti rugi kepada pelanggan atas kerugian yang dideritanya, tetapi tidak dengan cara yang tertulis dalam bukti perjanjian penyerahan barang. Kerusakan pengiriman di CV. Perdana Express diselesaikan oleh kedua belah pihak setuju untuk membayar kerusakan barang konsumen. Disarankan agar CV. Perdana Express menggunakan syarat baku dalam membuat perjanjian penyerahan barang sehingga dapat memenuhi syarat dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. kepada konsumen untuk membaca perjanjian pengiriman barang dengan lebih cermat dan detail.Kata Kunci : Klausula Baku, Perjanjian Pengiriman Barang, Perlindungan Konsumen]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Suatu Penelitian Pada Perusahaan OTO Multiartha Kota Medan) ]]>
<![CDATA[Riki Saputra]]>;
<![CDATA[Rismawati Rismawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 1: Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak – Tujuan penulisan jurnal ini untuk menjelaskan bentuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan Fidusia di perusahaan OTO Multiartha Medan, hambatan yang terjadi dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan Fidusia di perusahaan OTO Multiartha dan proses pelaksanaan penarikan objek fidusia setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian diketahui bahwa bentuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan Fidusia di PT OTO Multiartha Kota Medan adalah dengan menghubungi debitur dan/atau mengunjungi lokasi domisili debitur dengan tujuan untuk mencari penyelesaian secara negosiasi, jika negosiasi yang dilakukan tidak berhasil dan debitur tetap tidak ingin melakukan pembayaran atau tidak memiliki itikad baik, maka kreditur akan melakukan penarikan objek fidusia tersebut. Hambatan yang dialami oleh pihak OTO Multiartha Medan dalam melakukan penyelesaian wanprestasi perjanjian pembiayaan adalah objek Jaminan tidak berada dalam penguasaan debitur. Berdasarkan keterangan dari pihak PT. OTO Multiartha, salah satu debitur bernama Livia Yofanny melakukan wanprestasi dengan alasan bahwa objek tersebut tidak bisa digunakan karena sedang dalam pemeriksaan barang bukti. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak menggugurkan kekuatan eksekutorial perusahaan, jika debitur tidak menyerahkan objek jaminan fidusia, maka dapat dilakukan eksekusi secara paksa melalui pengadilan namun pihak OTO Multiartha belum melakukan penyelesaian melaluipengadilan. Disarankan kepada PT OTO Multiartha Kota Medan untuk melakukan survei dari pihak atau kerabat debitur guna menghindari terjadinya kehilangan jejak saat debitur melakukan wanprestasi dan saran kepada debitur untuk tidak menghindari penagihan walaupun telah melakukan wanprestasi.Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Pembiayaan, Jaminan Fidusia]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA TITIP ONLINE TERHADAP HAK ATAS INFORMASI YANG BENAR, JELAS DAN JUJUR MENGENAI KONDISI DAN JAMINAN SUATU PRODUK ]]>
<![CDATA[Cindy Santika]]>;
<![CDATA[Safrina Safrina]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 1: Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan hak atas informasi yang jelas dan jujur melalui sistem jasa titip online di sosial media, bentuk perlindungan konsumen terhadap informasi yang jelas dan jujur mengenai produk yang dititip, dan tanggung jawab pelaku usaha jasa titip online atas kerugian konsumen akibat informasi yang tidak jelas dan tidak jujur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan transaksi jastip online dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari menginformasikan produk pada akun sosial media, rincian harga, persetujuan pembelian, dan pembongkaran produk untuk memberikan penilaian atau sebagai bukti jika terjadi kerusakan pada produk yang diterima oleh konsumen. Bentuk perlindungan yang diberikan pelaku usaha dengan memberikan informasi mengenai keterangan pada produk yang dititipbelikan dan menyediakan media untuk mengajukan pertanyaan seputar produk. Pelaku usaha bertanggungjawab atas kerugian konsumen dengan memberikan ganti rugi berbentuk pengembalian uang dalam jangka waktu 3 hari kerja. Pada praktiknya tanggung jawab tidak terealisasi dengan baik karena ada pelaku usaha yang tidak merespon keluhan dari konsumen yang mengakibatkan konsumen tidak mendapat ganti kerugian. Disarankan kepada pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai produk yang dititipbelikan. Kepada konsumen diharapkan harus lebih bijak dan teliti sebelum membeli produk. Kepada pelaku usaha dapat menjalankan tanggungjawab dengan baik sesuai aturan yang dibuat pemilik jastip mengenai ganti rugi.Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Jasa Titip Online, Informasi, Produk.]]>
