cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan
ISSN : -     EISSN : 25976907     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Keperdataan.
Arjuna Subject : -
Articles 425 Documents
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM JUAL BELI LAPTOP BUKAN BARU MELALUI E-COMMERCE TOKOPEDIA Muhammad Yasir Aulia; Eka Kurniasari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli laptop bukan baru melalui e-commerce Tokopedia dan untuk menjelaskan penyelesain sengketa dalam hal terjadinya kerugian dalam jual beli laptop bukan baru melalui e-commerce Tokopedia. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada Pasal 4 huruf h UUPK bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Pasal 3 Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengenai prinsip yang harus diperhatikan oleh para pihak yang melaksanakan perdagangan melalui sistem elektronik. Dalam menyelesaikan sengketa transaksi jual beli laptop bukan baru melalui e-commerce Tokopedia, upaya Tokopedia melindungi konsumen dan pelaku usaha dengan menyediakan pusat resolusi bagian dari Terms Condition bentuk kesepakatan yang sah antara pengguna dengan Tokopedia. Bagi konsumen diharapkan untuk teliti dan selektif terutama membeli melalui e-commerce, disarankan untuk melihat terlebih dahulu rating toko e-commerce tersebut dan melihat review barang dari pembeli sebelumnya. Tokopedia selaku penyedia layanan jual beli secara online diharapkan lebih selektif dalam mengawasi pelaku usaha yang sering diadukan oleh konsumen dari segi rating dan ulasan agar tidak terjadian kerugian bagi konsumen lain.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Jual Beli, Tokopedia
PENERAPAN PASAL 42 DAN PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI KECAMATAN COT GIREK KABUPATEN ACEH UTARA Yolandara Yolandara; Teuku Muttaqin Mansur
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 2: Mei 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian bertujuan menjelaskan penerapan Pasal 42 dan Pasal 43 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara dan menjelaskan hambatan nazhir dalam mengelola harta benda wakaf secara produktif di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara. Penelitian menerapkan jenis yuridis empiris dimana data diperoleh melalui kajian lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 42 dan Pasal 43 UU No. 41 tentang wakaf di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh utara yang dilihat belum terealisasikan dengan baik karena masih ada harta wakaf yang terbengkalai sejak lama dan belum diperuntukan sesuai amanah wakif. Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf hanya sebatas tanah, karena masyarakat beranggapan bahwa harta wakaf hanya berbentuk benda yang tidak bergerak. Nazhir penangungg jawab harta wakaf dipercaya wakif dalam mengelola harta wakaf belum sepenuhnya mampu dalam melaksanakan pengembangan wakaf dengan produktif. Hambatan Nazhir dalam mengelola harta wakaf ialah kurangnya pengembangan tanah wakaf dikarenakan hilangnya Akta Ikrar wakaf, dana desa yang kurang untuk melakukan pembangunan aset wakaf, kebanyakan masyarakat lebih mengutamakan wakaf yang peruntukannya sesuai dengan kebutuhan desa, masyarakat masih menganggap pembangunan aset sarana keagamaan seperti madrasah atau PAUD yang belum dibutuhkan dan kurangnya pihak nazhir dalam mengelola harta wakaf. Disarankan kepada wakif agar membentuk sertifikat wakaf agar memiliki kekuatan hukum atas harta yang diwakafkan dan nazhir agar meningkatkan produktivitas dalam memanfaatkan harta wakaf sesuai peruntukan dan kemanfaatanya.Kata Kunci: Wakaf, Wakif, Nazhir, Produktif.
WANPRESTASI HUTANG PIUTANG SECARA LISAN STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABANJAHE NOMOR 11/PDT.G/2021/PN.KBJ Azmy Sahara Sitorus; Kadriah Kadriah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Tujuan penelitian yakni untuk mengevaluasi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara NO:11/Pdt.G/2021/PN.Kbj bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro, Pasal 1238, Pasal 1243/KUHPerdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 852/K/Sip/1972, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 186/K/Sip/1959, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 117/K/Sip/1956 serta untuk menentukan apakah para fraksi merasa putusan ini adil. Hasil penelitan menunjukkan bahwa Putusan haim Nomor: 11/Pdt.G/2021/PN.Kbj dibuat oleh majelis hakim merupakan suatu kekeliruan. Putusan majelis hakim justru menjatuhi putusan yang mengalahkan penggugat dengan alasan di dalam bilyet giro tidak dijelaskan siapa nama pemegang bilyet giro, di dalam bilyet giro tidak ditentukan jatuh tempo pinjaman hutang dan belum adanya surat peringatan (somasi). Faktanya penggugat sudah melakukan pelaporan ke Polresta Kabanjahe bahkan sudah mengirimkan somasi sesuai dengan prosedur yang diamanatkan ketiga Yurisprudensi di atas. Penetapan majelis hakim menghasilkan putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi para penggugat. Untuk menjamin rasa keadilan bagi semua pihak yang berperkara, hakim disarankan untuk lebih bijak dalam mempertimbangkan dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta melihat semua fakta yang ada di persidangan.Kata Kunci : Studi Kasus, Pengadilan Negeri, Wanprestasi, Hutang Piutang
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ONLINE SHOP YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT KONSUMEN YANG BERITIKAD TIDAK BAIK Rifka Annisa; Muhammad Insa Ansari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat itikad tidak baik dari konsumen, bentuk pertanggungjawaban konsumen, dan alur penyelesaian sengketa atas tindakan rekayasa bukti pembayarann oleh konsumen terhadap pelaku usaha online shop. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku usaha online shop sesuai dengan hak-haknya dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan yang menjadi dasar gugatan bagi pelaku kepada konsumen yang beritikad tidak baik. Perlindungan Hukum yang diperoleh pelaku usaha adalah perlindungan hukum represif, dalam hal ini konsumen dapat dikenakan sanko membayar kerugian yang diderita oleh pelaku usaha. Saran bagi pihak pihak pelaku usaha online shop agar lebih berhati-hati dan teliti dalam mengecek keaslian struk bukti transaksi yang dicetak, karena tidak menutup kemungkinan bukti struk transaksi yang didapatkan adalah bukti yang tidak asli atau rekayasa.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Online Shop, Konsumen, Itikad Tidak Baik.
PEMBATALAN KONTRAK SECARA SEPIHAK OLEH COSTUMER TERHADAP DRIVER GOJEK PADA FITUR GO-FOOD DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN Syahrupal Syahrupal; A. Malik A. Malik
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 2: Mei 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Permasalahan mengenai pembatalan pesanan secara sepihak oleh costumer yang dialami driver dalam hal ini pada aplikasi gojek pada fitur Go-Food. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tinjauan hukum, perlindungan hukum dan juga akibat hukum terhadap pembatalan secara sepihak pada pesanan Go-Food di aplikasi gojek. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat hukum Normatif. Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau data tertier. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan meliputi: studi dokumen atau bahan pustaka. Penelitian kepustakaan meliputi pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau materi yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Analisis yang digunakan yaitu Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data. Berdasarkan hasil dalam penelitian ini Menurut Kitab Undang-undang hukum perdata praktik pembatalan sepihak pemesanan Go-Food oleh customer ini merupakan tindakan perbuatan melawan hukum. Perlindungan hukum tersebut berupa ganti kerugian, pencarian win-win solution dan pengajuan sengketa ke pengadilan. Kemuadian akibat hukum dari pembatalan sepihak tersebut pihak yang dirugikan dapat mengajukan ganti kerugian baik secara litigasi dan non litigasi. Disarankan seharusnya bentuk perjanjian Antara driver dan costumer dapat diuraikan secara jelas regulasi peraturan perundangundangan agar tidak terdapat simpang siur ketika terjadinya pembatalan pemesana makanan secara sepihak.Kata Kunci : Pembatalan Kontrak, Costumer, Driver Gojek, Go-Food, Hukum Perjanjian
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEMADAMAN LISTRIK DALAM RANGKA PEMELIHARAAN JARINGAN OLEH PT. PLN (PERSERO) KECAMATAN DARUSALAM Zikrillah Zikrillah; Humaira Humaira
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Kecamatan Darussalam sering mengalami pemadaman listrik karena adanya upaya pemeliharaan jaringan oleh pihak PLN. Persero Aceh Besar. Hal ini membuat keluhan dikalangan usaha seperti percetakan terhadap ketidakkonsistenan pihak PT. Persero dalam pemadaman. Artinya jika sudah dikelaurkan jadwal pemadaman dari PLT. Persero melalui media dan sebagainya dan diketahui oleh masyarakat, namun nyatanya pemadaman sering dimundurkan dan dimajukan jadwalnya. Penelitian ini bertujuan mengenalisis faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya pemadaman listrik di wilayah Kecamatan Darussalam dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemadaman listrik dalam rangka pemeliharaan jaringan oleh PT. PLN (Persero) wilayah Aceh Besar. Metode yang digunakan bersifat kuantitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Informan terdiri dari pihak PLN dan pihak percetakan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pemadaman listrik di wilayah Kecamatan Darussalam oleh pihak PLN ialah adanya kebijakan upaya pemeliharaan arus listrik serta adanya pengaruh dari kondisi cuaca buruk seperti angin kencang, hujan dan sebaganya. Faktor lain juga disebabkanya adanya aktivitas masyarakat yang berdampak terhadap terganggunya fasilitas listrik di wilayah setempat. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemadaman listrik dalam rangka pemeliharaan jaringan oleh PT. PLN (Persero) wilayah Aceh Besar dilakukan dengan tidak memungut biaya kepada konsumen saat listrik dipadamkan, memberikan informasi kepada masyarakat melalui aparatur pemerintah gampong dan kecamatan terkait akan adanya pemadaman serta berupaya memberikan pelayanan dan mengatasi keluhan konsumen jika ada pihak yang melakukan protes.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Pemadaman Listrik, Pemeliharaan Jaringan.
PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA TRANSPORTASI ONLINE GOJEK TERHADAP PENGENAAN BIAYA YANG TIDAK SESUAI TARIF APLIKASI (Suatu Penelitian di Banda Aceh) Muhammad Farhan Adriansyah; Sanusi Sanusi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan konsumen transportasi online Gojek yang menyebabkan pengenaan biaya yang tidak sesuai tarif aplikasi, mekanisme penyelesaian sengketa perlindungan konsumen, dan faktor penyebab driver menagih biaya yang tidak sesuai tarif aplikasi yang menyebabkan adanya konsumen yang merasa dirugikan. Hasil penelitian menemukan bahwa konsumen jasa transportasi online merasa dirugikan karena perilaku driver yang meminta biaya tidak sesuai tarif setibanya pada lokasi tujuan konsumen. Faktor yang menyebabkan driver Gojek meminta biaya yang tidak sesuai dengan tarif aplikasi, antara lain, karena adanya biaya tambahan seperti biaya parkir. Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan adalah di luar pengadilan, secara kekeluargaan, termasuk melalui YaPKA yang dapat memfasilitasi upaya mediasi antara konsumen dan driver gojek yang bersengketa. Disarankan kepada PT Gojek Indonesia meningkatkan fasilitas yang terdapat dalam aplikasi, menyediakan keterbukaan informasi mengenai tarif yang terdapat dalam aplikasi, termasuk tentang tarif tambahan untuk biaya parkir, biaya tol, ataupun biaya tambahan lainnya, agar konsumen juga dapat menerima jika biaya tambahan itu ditagih oleh driver. PT Gojek Indonesia juga harus memberikan sanksi dengan tegas jika adanya driver yang menagih biaya tambahan di luar tarif yang tertera dalam aplikasi.Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Transportasi Online, Gojek, Tarif, Aplikasi.
PELAKSANAAN LELANG BARANG SECARA ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Alwi Yovandy; Azhari Yahya
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan lelang barang secara online melalui media sosial instagram di Kota banda aceh, mengetahui ada tidaknya kepastian hukum terhadap pelelangan barang secara online melalui media sosial instagram ditinjau dari asas kepastian hukum dan mengetahui ada tidaknya perlindungan hukum bagi peserta lelang barang secara online melalui media sosial instagram. Hasil penelitian diketahui bahwa ketiga akun lelang barang secara online melalui sosial media instagram di Kota Banda Aceh yaitu @titiplelang.idn, @lelangngehe dan @auction.needs dalam pelaksanaanya tidak sesuai yang seharusnya dilaksanakan yaitu tidak adanya risalah lelang, informasi barang yang dilelang kurang jelas dan tidak adanya Bea lelang karena ketiga elemen tersebut sangat penting dalam pelaksanaan lelang. Dalam pelaksanaanya belum dapat memenuhi kepastian hukum dikarenakan dalam pelaksanaanya belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang dan dalam pelaksanaan lelang tersebut belum memiliki perlindungan hukum terhadap pemenang lelang, sebab akun penyelenggara lelang melalui media sosial instagram di Kota Banda Aceh tidak memberikan perlindungan hukum yang tepat terhadap pemenang lelang. Disarankan kepada akun instagram yang melaksanakan lelang @auction.needs, @lelangngehe dan @titiplelang.idn untuk mendaftarkan badan usahanya menjadi badan hukum supaya mendapatkan kepastian hukum dan mengurus izin operasional kepada Kementerian Keuangan agar badan usahanya dapat menjadi pelaksanaan lelang yang sah secara hukum di Kota Banda AcehKata Kunci: Pelaksanaan, Lelang, Online, Instagram
KEWAJIBAN PENGANGKUT UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENUMPANG (Suatu Penelitian Pada Trayek Tapaktuan-Banda Aceh) Dinu Rahmatul; Teuku Ahmad Yani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 2: Mei 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penulisan penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kewajiban pengangkut terhadap keamanan dan keselamatan penumpang, menjelaskan pelaksanaan pemenuhan standar keamanan dan keselamatan penumpang yang diberikan oleh pengangkut, dan untuk menjelaskan upaya pengangkut dan pemerintah dalam menciptakan keamanan dan keselamatan penumpang selama perjalanan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya pemenuhan standar pelayanan yang membantu keamanan serta keselamatan penumpang ialah satu dari sekian penerapan kewajiban pengangkut, akan tetapi masih ada beberapa hal penting dari yang dijalankan pengangkut yang belum maksimal, misalnya minimnya pemenuhan standar keamanan dan keselamatan. Direkomendasikan supaya pengangkut dan pemerintah lebih mengawasi keamanan serta keselamatan angkutan orang. Khususnya dalam hal pemenuhan standar minimal keamanan serta keselamatan angkutan orang yang lebih maksimal, agar seluruh penumpang merasa diberi kepastian serta perlindungan hukum saat memakai jasa pengangkutan. KataKunci : Kewajiban Pengangkut, Keamanan, Keselamatan, Penumpang
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG OLEH PT.GLOBAL JET EXPRESS (J&T EXPRESS) CABANG BANDA ACEH PADA TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh) Ammar Ihsan; Ishak Ishak
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pengiriman barang terhadap konsumen oleh PT. Global Jet Express (JT Express) cabang Banda Aceh, dan untuk menjelaskan penyelesaian terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat keterlambatan pengiriman barang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris. Data diperoleh berdasarkan fakta objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan, berupa wawancara dengan responden serta data kepustakaan yang bersumber dari buku-buku referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya keterlambatan pada pengiriman barang terhadap konsumen oleh PT.Global Jet Express cabang Banda Aceh adalah faktor alam dan non alam yang penyebab terjadinya tidak dapat diprediksi, faktor kesalahan manusia (human error) yang disebabkan karena kurangnya kerja sama antara tim sehingga barang tidak sampai kepada konsumen dengan tepat waktu, faktor overload yang terjadi karena penumpukan barang akibat banyaknya pengiriman dari konsumen, penyelesaian terhadap konsumen yang menderita kerugian dapat melakukan pengaduan terhadap barang yang mengalami keterlambatan dan kemudian pihak PT. Global Jet Express cabang Banda Aceh akan memproses pengaduan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Disarankan kepada PT. Global Jet Express cabang Banda Aceh agar lebih baik untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam mengatasi faktor keterlambatan pengiriman barang serta memberikan penyelesaian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan yang berlaku diantara para pihak, dan kepada konsumen agar lebih cermat dalam memilih jasa pengiriman barang.Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Pengiriman Barang, Transaksi Online.