cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976907     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Keperdataan.
Arjuna Subject : -
Articles 425 Documents
 38   39   40   41   42 
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN TERHADAP WANPRESTASI RUSAKNYA BARANG (Suatu Penelitian di PT Global Jet Express/J&T Express Banda Aceh) Cut Fazia Junina; Eka Kurniasari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang atau rusak akibat penyelenggaraan pengangkutan kecuali akibat suatu kejadian yang tidak dapat dicegah. UU tersebut sudah mengatur secara jelas tentang peraturan tanggung jawab ekspedisi terhadap kerusakan barang milik konsumen, namun peristiwa kerusakan barang pada masa pengiriman masih terjadi dan tidak ada tanggungjawab yang diberikan oleh pihak ekspedisi. Salah satu perusahaan pengiriman yang menjadi objek dalam peristiwa ini adalah PT Global Jet Express atau JT Expressdi wilayah Kota Banda Aceh. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya kerusakan barang barang konsumen pada saat pengiriman, tanggung jawab PT Global Jet Express (JT Express) atas rusaknya barang konsumen pada saat pengiriman dan upaya penyelesaian yang ditempuh oleh konsumen terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh PT Global Jet Express (JT Express). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor penyebab terjadinya kerusakan barang konsumen pada saat pengiriman adalah Faktor Kelalaian Kurir yang disebabkan oleh beberapa kendala yang dialami oleh penyelenggara ekspedisi barang JT Express melalui jalur darat. Selanjutnya Faktor Kemasan Barang (Packaging) yang kurang bagus sehingga menyebabkan barang tersebut berisiko rusak. Tanggung jawab PT Global Jet Express (JT Express) Atas Rusaknya Barang Konsumen Pada Saat Pengiriman adalah dengan mengganti 10 kali biaya pengiriman barang dan tidak melampaui biaya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Upaya penyelesaian yang ditempuh oleh konsumen terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh PT Global Jet Express (JT Express) adalah menggunakan jalur negosiasi dengan melakukan komunikasi kepada konsumen sehingga menghindari dibawanya kasus tersebut ke jalur hukum. Disarankan kepada pihak PT JT Express Kota Banda Aceh agar dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia hendaknya ketika pengirim ingin mengirim paket dan disarankan kepada konsumen untuk memeriksa keamanan paket pengiriman dan menerima jasa packaging kepada pihak JT Kota Banda Aceh guna mengurangi resiko kerusakan barang pada saat proses pengiriman.Kata Kunci : Tanggung jawab, Perusahaan, Wanprestasi, Jasa Pengiriman
PENYELESAIAN SENGKETA HAK LANGGEH DALAM JUAL BELI TANAH DI KECAMATAN BAITUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR Ghazi Ahmad Tijani; Teuku Muttaqin Mansur
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hak langgeh di Kecamatan Baitussalam, untuk mengetahui faktor terjadinya sengketa hak langgeh, dan mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa. Hasil penelitian ini diketahui bahwa penerapan hak langgeh dalam masyarakat di Kecamatan Baitussalam masih berjalan, hal ini ditunjukkan oleh adanya masyarakat yang melanggeh tanah. Ditemukan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya sengketa hak langgeh di Kecamatan Baitussalam, Pemilik tanah belum mengetahui apa itu hak langgeh, dan tidak ada batasan waktu yang pasti kapan hak langgeh bisa dilanggehkan; dan ada pihak yang memanfaatkan hak prioritas untuk mendapatkan harga yang jauh lebih murah. Mekanisme penyelesaian sengketa, dilakukan dengan didamaikan oleh Keuchik ada yang di Meunasah dan di Rumah Pemilik Tanah yang bersengketa. Kemudian apabila sudah mencapai sepakat maka diadakan peusijuk. Kepada Keuchik Gampong di Kecamatan Baitussalam, untuk memberikan pemahaman terkait hak langgeh, dan merumuskan Qanun Gampong terkait dengan hak langgeh, dan membuat berita acara dapat digunakan dikemudian hari. Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Jual Beli Tanah, Hak Langgeh.
AKIBAT HUKUM PELANGGARAN TRANSAKSI DOMPET DIGITAL DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI BANDA ACEH Jesyca Hutri; Sri Walny Rahayu
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang berkaitan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK perbuatan yang dilarang dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tidak sesuai janji dinyatakan dalam label, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut. Namun dalam praktiknya ditemukan perbuatan berupa penipuan pengembalian uang kembali oleh pelaku usaha atas kerugian yang dialami oleh konsumen saat menggunakan aplikasi dompet digital. Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dompet digital dengan memberikan sanksi administratif maupun sanksi pidana kepada pelaku usaha, menyediakan pelayanan pengaduan bagi konsumen, dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelaku usaha dompet digital. faktor penghambat dalam penegakan hukum perlindungan konsumen dompet digital yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, Knowledge konsumen tentang perlindungan konsumen dan digital masih lemah, kesadaran membaca masih kurang dan sistem layanan yang disediakan ,asih belum maksimal. Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan atau luar pengadilan, untuk dompet digital bisa juga ke Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, serta upaya penegakan hukum menyadarkan konsumen secara mandiri dengan melakukan sosialisasi dan membantu dalam menyelesaikan permasalahan konsumen dompet digital. disarankan kepada pemerintah daerah Kota Banda Aceh dan lembaga perlindungan konsumen memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha mengenai UUPK. Pelaku usaha lebih meningkatkan lagi layanan yang disediakan sehingga tidak menimbulkan permasalahan bagi konsumen. Konsumen lebih teliti lagi, dan selanjutnya bagi pemerintah daerah kota Banda Aceh lebih gencar dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi agar masyarakat mengetahui pentingnya mengenai perlindungan konsumen dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan.Kata Kunci : Penegakan, Perlindungan, Konsumen, Dompet Digital.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN YANG MENGALAMI MALPRAKTIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH Cut Syakira Nafia Tasya; Darmawan Darmawan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui Pertanggungjawaban rumah sakit, Upaya perlindungan hukum rumah sakit terhadap pasien dan menjelaskan Upaya hukum yang dapat dilakukan pasien akibat malpraktik. Penelitian ini masuk dalam judul penelitian hukum empiris. Informasi untuk penelitian ini dikumpulkan melalui penyelidikan lapangan dan penelitian kepustakaan. Wawancara dengan responden dan informan digunakan untuk mengumpulkan data primer untuk penelitian lapangan. Saat melakukan penelitian kepustakaan, data sekunder dikumpulkan dengan membaca buku dan mengkaji undang-undang yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa bertanggungjawab dan memberikan perlindungan hukum terhadap pasien yang mengalami malpraktik, pasien selaku pengguna jasa layanan kesehatan dari pihak rumah sakit dapat meminta pertanggungjawaban kepada rumah sakit jika mengalami malpraktik, langkah awal yang dilakukan adalah melakukan penyelesaian secara musyawarah atau melakukan mediasi. Menurut Pasal 1243 KUH Perdata yang mengatur tentang ganti kerugian karena wanprestasi, ganti rugi akan dirundingkan terlebih dahulu melalui prosedur mediasi.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pasien, Malpraktik.
EKSISTENSI KARTEL SEBAGAI PERJANJIAN YANG DILARANG DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Nur Fajri; Rismawati Rismawati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penelitian dilakukan untuk menjelaskan kriteria perjanjian yang dikategorikan sebagai kartel berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dasar pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menggunakan pendekatan rule of reason pada pembuktian kartel dan dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam menetapkan suatu perjanjian termasuk dalam kategori perjanjian kartel. Hasil penelitian  diketahui bahwa kriteria suatu perjanjian yang dikategorikan sebagai kartel adalah perjanjian yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Dasar pertimbangan KPPU menggunakan pendekatan rule of reason ialah rumusan Pasal 11. Namun penggunaan pendekatan per se illegal pada pembuktian kartel dianggap lebih ideal oleh KPPU. Mahkamah Agung sebagai judex yuris dalam menetapkan suatu perjanjian sebagai perjanjian kartel dengan mempertimbangkan dan memeriksa penerapan hukum yang digunakan oleh KPPU serta pemenuhan unsur terhadap Pasal 11 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999. Disarankan perlu dilakukannya amandemen terhadap Pasal 11 dan 42 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 agar terciptanya regulasi kartel yang komprehensif, rinci dan akan lebih efisien dengan menggunakan pendekatan per se illegal serta eksistensi dari bukti tidak langsung (indirect evidence) sehingga lebih memberikan kepastian hukum dalam pembuktian perkara kartel di Indonesia.Kata Kunci: Eksistensi, Kartel, Perjanjian yang Dilarang, Monopoli. 
PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA BIDANG PERTANAHAN MELALUI MEDIASI (Suatu Penelitian Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan) Akhyar Sirajuddin; Mustakim Mustakim
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak- Pasal 1 Angka 10  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menentukan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yang salah satunya adalah melalui jalur mediasi. Untuk sengketa pertanahan ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 5 yang menentukan kelembagaan Badan Pertanahan Nasional dalam rangka penanganan dan/atau penyelesaian kasus pertanahan dapat dilakukan melalui mekanisme gelar mediasi. Namun dalam pelaksanaan penyelesaian melalui mediasi di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan ditemukan beberapa kendala yang menyebabkan tidak dapat dijalankan secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian  sengketa pertanahan melalui mediasi, kendala-kendala yang dihadapi selama proses mediasi dan untuk mengetahui pelaksanaan hasil mediasi di kantor Badan Pertanahan. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan data kepustakaan dan lapangan yang bersumber dari responden dan informan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui beberapa tahapan, kendala yang dihadapi dalam proses mediasi adalah pencarian informasi membutuhkan waktu lama, tidak terbukanya salah satu pihak, kepentingan para pihak yang bertentangan dengan ketentuan hukum, kesulitan mengidentifikasi kepentingan, sikap egois dari salah satu pihak, opsi penyelesaian sengketa tidak diterima oleh salah satu pihak. Pelaksanaan hasil mediasi yang telah disepakati para pihak dapat dijalankan secara baik.
WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH ANTARA PENGEMBANG DENGAN PEMBELI (Studi Kasus Pada CV. CALATRAVA) Cut Rizkya Mulya; Mustakim Mustakim
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.  Demikian juga dalam hal perjanjian jual beli rumah antara pihak pengembang yaitu CV. CALATRAVA dengan pembeli. Dimana mereka telah membuat perjanjian secara sah dalam bentuk tertulis namun dalam pelaksanaannya  ternyata terjadi wanprestasi yang mengakibatkan timbul kerugian bagi pihak pembeli.Kata kunci; Wanprestasi, Perjanjian Jual Beli
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH ANTARA PEMILIK LAHAN PENDERESAN GETAH PINUS DENGAN KOPERASI SARA ATE (STUDI KASUS DI LAHAN GETAH PINUS DI KABUPATEN GAYO LUES) Eza Rizky Ananda Arbi; Mustakim Mustakim
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa lahan, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa lahan dan upaya penyelesaian atas wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa lahan pertanian getah pinus antara pemilik lahan pohon pinus dengan Koperasi Sara Ate Kabupaten Gayo Lues. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk wanprestasi yang di lakukan pemilik lahan kepada Koperasi Sara Ate adalah sengaja menggunakan lahan yang telah di sewakan dengan menanam tumbuhan lain yaitu Serai Wangi dan melakukan penderesan getah pinus di lahan yang telah di sewakan, Faktor penyebab terjadinya wanprestasi karena unsur kesengajaan pemilik lahan yaitu melakukan penderesan karena kekurangan pemasukan karena jumlah getah pinus yang ia punya terlalu sedikit sedangkan pemilik lahan harus mengejar target produksi dan menanggung banyak kebutuhan dan untuk membayar gaji para pekerja di perusahaan getah pinus yang ia kelola. Upaya penyelesaian terhadap wanprestasi antara pemilik lahan dengan Koperasi Sara Ate adalah dengan dua cara yaitu mengadakan perubahan atas isi perjanjian dan dengan melakukan perdamaian. Disarankan Koperasi Sara Ate kedepannya lebih menjelaskan tentang perjanjian sewa menyewa terhadap lahan penderesan getah pinus tersebut lebih terperinci seperti apa yang boleh dan tidak boleh di lakukan kedua belah pihak saat perjanjian sewa menyewa itu berlangsung.Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Sewa Tanah, Getah Pinus
WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK PASCA BAYAR PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala) M. Fauzan Rizqullah; A. Malik Musa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan faktor-faktor terjadinya wanprestasi oleh pelanggan, bentukbentuk wanprestasi, dan mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik pasca bayar pada masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor-faktor wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan pasca bayar PT. PLN (Persero) yaitu menurunya pendapatan ekonomi, pemakaian listrik mengalami peningkatan selama pandemi Covid-19, kelalaian dalam membayar tagihan listrik tiap bulan, adanya keperluan yang mendesak, dan rumah pelanggan listrik menjadi objek sengketa. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi lebih banyak dilakukan oleh pelanggan daripada PT. PLN (Persero) seperti pelanggan tidak tepat waktu membayar tagihan listrk dan pelanggan menunggak atau tidak membayar sama sekali tagihan listrik. Upaya hukum yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) dalam menyelesaikan wanprestasi merujuk pada aturan yang berlaku seperti apabila pelanggan terlambat selama 1 (satu) bulan membayar tagihan listrik maka daya MCB akan diturunkan, terlambat 2 (dua) bulan membayar tagihan listrik maka listrik akan diputuskan sementara, dan menunggak 3 (tiga) bulan membayar tagihan listrik maka MCB akan dibongkar yang artinya aliran listrik diputuskan total. Disarankan kepada PT. PLN (Persero) dapat memberikan penangguhan pembayaran terhadap pelanggan yang terdampak ekonomi Covid-19 serta memasukan “pandemi dan epidemi” sebagai kategori force majeure pada isi SPJBTL. Kepada calon pelanggan kiranya memahami isi perjanjian sebagaimana terdapat pada SPJBTL sebelum berlangganan listrik PT. PLN (Persero). Kepada PT. PLN (Persero) agar dapat memastikan surat peringatan sampai dan dibaca oleh pelanggan.Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Tenaga Listrik, Pasca Bayar, Pandemi Covid-19.
JUAL BELI TANAH BERDASARKAN HUKUM ADAT DI NAGARI LUBUAK GADANG KABUPATEN PASAMAN SUMATERA BARAT Hendrino Hendrino; T. Haflisyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 2: Mei 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan jual beli tanah di Nagari Lubuak Gadang, mengapa harta pusaka rendah tidak boleh dijual kepada masyarakat dari luar Nagari Lubuak Gadang, akibat hukum dalam pelak sanaan jual beli tanah harta pusaka rendah di Nagari Lubuak Gadang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini data-data nya diperoleh dari penelitian secara langsung ke lapangan baik dalam bentuk wawancara secara langsung ataupun penelitian dan juga berdasarkan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan yaitu data primer diperoleh melalui proses wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan yaitu menggunakan data sekunder dengan memepelajari literatur dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian bahwa jenis tanah harta pusaka rendah tidak boleh dijual kepada masyarakat dari luar Nagari Lubuak Gadang melainkan harus dijual kepada masyarakat asli dalam Nagari Lubuak Gadang. Larangan ini dikeluarkan karena faktor kepemimpinan sebelumnya kurang baik dan belajar dari Nagari tetangga yang tidak memiliki tanah lagi karena bebas menjual kepada siapa saja dan dan juga mengikis kebiasaan adat istiadat dalam Nagari tersebut. Akibat hukum jika melanggar peraturan yaitu dapat dikenakan sanksi adat yaitu dapat berupa denda satu ekor kambing atau dapat dikeluarkan dari wilayah Nagari Lubuak Gadang dan jual beli tanah yang dilakukan dianggap tidak sah serta tanah nya dapat ditarik lagi oleh pimpinan adat Nagari Lubuak Gadang.Kata Kunci: Harta Pusaka, Jual Beli Tanah, Hukum Adat.

Page 40 of 43 | Total Record : 425

 38   39   40   41   42 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 4: November 2020 Vol 4, No 3: Agustus 2020 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 4: November 2019 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue