Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Keperdataan.
Articles
425 Documents
<![CDATA[PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL PADA CV. SULTAN ACEH GROUP DI KOTA BANDA ACEH ]]>
<![CDATA[Rizki Munandar]]>;
<![CDATA[Indra Kesuma Hadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 1: Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak – Penelitian ini menjelaskan jenis-jenis wanprestasi pada perjanjian sewa mobil di CV. Sultan Aceh Group di Kota Banda Aceh, menjelaskan sebab terjadinya wanprestasi di CV. Sultan Aceh Group di Kota Banda Aceh, dan bagaimana penyewa dapat mengatasi wanprestasi saat menyewa mobil dari CV. Grup Sultan Aceh di Kota Banda Aceh. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu kategori yang termasuk dalam penelitian ini. Untuk penelitian ini, materi dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan tinjauan literatur. Dari penelitian diperoleh hasil wujud wanprestasi pada CV. Sultan Aceh Group di Kota Banda Aceh adalah Penyewa gagal mengembalikan kendaraan sebelum batas waktu sewa, membawa kendaraan ke luar kota yang melanggar sewa, dan memberikan kendaraan kepada pihak ketiga untuk digadaikan. Hal yang menyebabkan terjadinya wanprestasi adalah perjanjian sewa yang sering dilakukan secara lisan dan semata-mata atas dasar kepercayaan. Penyelesaian masalah berdasarkan musyawarah dan mufakat akibat wanprestasi penyewa selama pemenuhan sewa dipandang lebih berhasil dan efisien dalam menyelesaikan konflik antara para pihak.Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Sewa Menyewa.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PADA PELAYANAN KESEHATAN GIGI YANG DILAKUKAN OLEH TUKANG GIGI (Suatu Penelitian Kota Banda Aceh) ]]>
<![CDATA[Cut Siti Ulyana]]>;
<![CDATA[Ilyas Ilyas]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 1: Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak– Pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang pembinaan, pengawasan dan perizinan, pekerjaan tukang gigi dimana disebutkan bahwa pekerjaan tukang gigi yang membuat denture yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan dan memasang gigi palsu atau denture sebagian yang terbuat dari bahan heat curing acrylic dengan tidak menutupi sisa akar gigi. Dalam praktiknya masih ada tukang gigi yang memasang behel dan melakukan pemutihan gigi tanpa izin namun konsumen tidak menindak lanjuti ke proses penyelesaiannya diranah hukum. Tujuannya untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa pelayanan kesehatan gigi yang dilakukan oleh tukang gigi tanpa izin, faktor penyebab tukang gigi masih menjalankan praktiknya walaupun telah dilarang oleh undang-undang dan upaya hukum yang dilakukan komsumen untuk melindungi haknya dari tindakan tukang gigi yang melakukan perbuatan melawan hukum Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen yang dilakukan oleh tukang gigi tanpa izin. Faktor penyebab tukang gigi masih menjalankan praktiknya ialah diakarenakan faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan dan biaya yang murah. Upaya hukum yang dilakukan konsumen untuk melindungi haknya ialah melaporkan ke Dinas Kesehatan. Disarankan Kepada tukang gigi dapat melakukan tindakan medis sesuai dengan undang-undang, mengikuti pembinaan skill terhadap profesi tukang gigi oleh pemerintah setempat dan kepada tukang gigi juga dapat mengurus kembali masa perpanjangan izin praktik. Sedangkan untuk konsumen diharapkan bijak dan lebih berhati-hati. Kepada dinas kesehatan harus menegur dengan serius dalam peneguran dikarenakan ini menyangkut dengan kesehatan konsumen.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Pelayanan Kesehatan Gigi]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SEMARGA (SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN SIDEMPUAN TENGGARA KOTA PADANG SIDEMPUAN) ]]>
<![CDATA[Sarah Mailan Siregar]]>;
<![CDATA[Iman Jauhari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 2: Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak - Tujuan penulisan penelitian ini untuk menjelaskan mengapa terjadi larangan perkawinan semarga pada masyarakat Padang Sidempuan Tenggara, dan faktor apa yang mempengaruhi penurunan larangan perkawinan semarga, dan akibat hukum larangan perkawinan semarga pada masyarakat Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan larangan perkawinan semarga Kecamatan Sidempuan Tenggara terjadi karena perkawinan semarga saat ini sudah perlahan tidak dilaksanakan lagi karena dalam Hukum dan Hukum Islam tidak melarang hal tersebut. Secara sosial adat itu akan menjadi pilihan atau belakangan. Faktor yang mempengaruhi penurunan perkawinan semarga yaitu cinta, perkawinan lari, agama, pendidikan, ekonomi, perkembangan zaman. Akibat hukum yang larangan perkawinan semarga di Kecamatan memberikan masyarakat setempat dengan memotong kerbau jantan, dan wanita mengambil marga dari ibu lakilaki, dan keturunan mereka kemudian dari laki-laki, anak tersebut tidak dibenarkjan mengambil anak perempuan dari saudara laki-laki. Disarankan kepada masyarakat Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara perkawinan semarga sebaiknya secara bertahap ditinggalkan. Karena membuat pola pikir masyarakat berubah, karena melihat adanya Undang-Undang perkawinan dan ajaran agama islam tidak melanggar perkawinan seseorang yang semarga.Kata Kunci: Hukum, Perkawinan Semarga]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN PEMEGANG HAK MEREK TERKENAL YANG DIPALSUKAN DAN DIBAJAK DALAM PERDAGANGAN DI DUNIA MAYA ]]>
<![CDATA[Ioshah Raseuki Mukhlis]]>;
<![CDATA[Sri Walny Rahayu]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 1: Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak - Penelitian ini bertujuan menjelaskan perlindungan hak merek terkenal yang dipalsukan dan dibajak dalam perdagangan di dunia maya, menjelaskan hambatan dan tantangan bagi pemegang hak merek terkenal dalam melindungi haknya dan menjelaskan penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh para pihak. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hak merek terkenal yang diperdagangkan di dunia maya dalam UU MIG belum memberikan kepastian hukum secara optimal karena belum mengatur definisi merek terkenal secara terminologi, kriteria merek terkenal, dan perlindugan terhadap hak merek terkenal di dunia maya. Hambatan bagi pemegang hak merek terkenal dalam melindungi haknya adalah kerugian yang dialami pemegang hak merek terkenal, keterbatasan negara dalam melakukan penegakan hukum, pasar yang sangat luas di dalam dunia maya, serta minat masyarakat dan besarnya peluang dalam perdagangan dan tantangannya adalah ketidaktegasan pemerintah dalam mengatasi pemalsuan dan pembajakan merek terkenal di dunia maya sesuai dengan Paris Convention. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui Pengadilan Niaga atau arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa serta upaya lain pemerintah yaitu penandatanganan Nota Kesepaham antara Kemenkumham dan Kominfo serta antara pemerintah dengan pemilik marketplace dengan melakukan penutupan situs perdagangan barang merek palsu dan bajakan. Disarankan kepada pemerintah untuk merevisi UU MIG sehingga dapat menjamin kepastian hukum kepada pemegang hak merek terkenal di dunia maya. Diharapkan kepada pelaku usaha untuk menghargai dan tidak memperdagangkan merek terkenal yang dipalsukan dan dibajak. Disarankan kepada pemerintah agar lebih tegas dan serius dalam mengoptimalkan perangkat hukum serta memberikan sosialisasi maupun edukasi ke setiap elemen masyarakat guna meminimalisir terjadinya pemalsuan dan pembajakan merek terkenal di dunia maya.Kata Kunci: Hak Merek, Perdagangan, Dunia Maya.]]>
<![CDATA[CERAI GUGAT DENGAN ALASAN EKONOMI DI MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH ]]>
<![CDATA[Maulida Fitria]]>;
<![CDATA[Wardah Wardah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 1: Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak – Penelitian ini tujuannya menerangkan faktor-faktor penyebab isteri melakukan cerai gugat dengan alasan ekonomi dan peninjauan hakim didalam menetapkan kasus tuntutan perceraian dengan alasan ekonomi. Hasil studi memperlihatkan bahwasanya tuntutan perceraian dengan alasan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pendapatan suami yang tidak menentu, suami tidak punya pekerjaan, pendapatan/penghasilan suami yang kecil, hingga suami tidak menafkahi istri serta anak-anaknya. Peninjauan Hakim didalam menetapkan kasus tuntutan perceraian dengan dasar ekonomi adalah berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terjadi di persidangan, yaitu Hakim mempertimbangkan masa depan penggugat dan anak-anaknya lebih baik jika pasangan suami isteri tersebut bercerai. Hakim dalam putusannya mempertimbangkan unsur kemaslahatan (kebaikan) bagi kedua belah pihak yang bercerai. Disarankan kepada pasangan suami isteri agar menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga dengan cara melahirkan ikatan komunikasi yang bagus dengan pasangannya serta bermusyawarah dengan cara keluarga dengan tidak melanggar hukum positif. Kemudian tugas keluarga begitu diperlukan guna mendapatkan saran dan menjadi penengah atas permasalahan yang terjadi antara suami isteri.Kata Kunci: Cerai, Alasan Ekonomi, Mahkamah Syar’iyah.]]>
<![CDATA[JUAL BELI OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) ]]>
<![CDATA[Asri Simpati Siregar]]>;
<![CDATA[Darmawan Darmawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 2: Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak – Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi alasan konsumen membeli obat keras tanpa resep dokter di apotek dan upaya yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banda Aceh dalam mencegah praktik jual beli obat keras tanpa resep dokter di Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yaitu menggunakan data sekunder dengan mempelajari literatur dan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian lapangan yaitu data primer yang diperoleh melalui proses wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada konsumen yang membeli obat keras tanpa resep dokter di apotek. Alasan konsumen membeli obat keras tanpa resep dokter di apotek yaitu tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah khususnya terkait golongan obat sehingga tidak mengetahui golongan obat dan syarat dalam membeli obat keras, alasan selanjutnya yaitu untuk mendapatkan obat tersebut secara mudah dan cepat serta biaya yang dikeluarkan lebih kecil/sedikit. Adapun upaya yang dilakukan BBPOM di Banda Aceh dalam mencegah praktik jual beli obat keras di apotek yaitu melakukan edukasi kepada pelaku usaha apotek baik dengan cara edukasi langsung ke sarana apotek maupun melakukan edukasi bimbingan teknis dan melakukan pengawasan terhadap apotek dengan mewajibkan pelaku usaha apotek untuk rutin setiap bulannya melaporkan penjualan obat-obatan kepada BBPOM.Kata Kunci : Konsumen, Obat Keras, Edukasi, Pengawasan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE SISTEM RESELLER (Suatu Penelitian di Kecataman Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara) ]]>
<![CDATA[Saiful Haris]]>;
<![CDATA[Khairani Khairani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 1: Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan pelaksanaan jual beli secara online melalui sistem reseller, perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan karena kurangnya informasi atas barang dalam jual beli online sistem reseller, dan langkah yang dilakukan reseller dalam menghadapi keluhan terhadap barang oleh konsumen. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan jual beli online sistem reseller pada tahapan promosi reseller tidak mencantumkan informasi mengenai spesifikasi barang sehingga tidak terpenuhinya hak konsumen sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen masih belum berjalan dengan baik, konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum preventif berupa informasi mengenai spesifikasi barang sesuai dengan Pasal 7 huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa kewajiban reseller untuk memberikan informasi kepada konsumen. Langkah reseller untuk menanggapi keluhan dari konsumen adalah dengan mendengarkan terlebih dahulu keluhan dari konsumen, setelah itu reseller menyelesaikan secara non-litigasi dengan cara bermusyawarah secara damai dengan konsumen terkait bagaimana penyelesaian masalahnya. Disarankan kepada reseller untuk mencantumkan informasi mengenai spesifikasi barang pada postingan barang yang dijualnya, konsumen harus lebih cerdas dan cermat dalam berbelanja online serta lebih memperhatikan hak dan kewajibannya seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan penyelesaian masalah secara non-litigasi sebaiknya diterapkan oleh reseller dengan tentu memperhatikan persetujuan konsumen dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Jual Beli, Online, Reseller]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN YANG DISAJIKAN TIDAK SESUAI DENGAN FOTO MENU DI RUMAH MAKAN ]]>
<![CDATA[Nurul Qumairah]]>;
<![CDATA[Susiana Susiana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 1: Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak– Makanan yang disajikan oleh rumah makan harus sesuai dengan foto menu yang diiklankan oleh rumah makan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Namun demikian dalam pelaksanaannya, masih ada rumah makan yang menyajikan menu yang tidak sesuai dengan iklan foto menu dari rumah makan tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab pelaku usaha rumah makan menyajikan makanan tidak sesuai dengan foto menu, menjelaskan perlindungan konsumen terhadap penyajian makanan yang tidak sesuai dengan foto menu oleh rumah makan dan menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila makanan yang disajikan tidak sesuai dengan foto menu. Berdasarkan hasil penelitian faktor penyebab pelaku usaha rumah makan menyajikan makanan tidak sesuai dengan foto menu ialah pelaku usaha menganggap masalah tersebut merupakan suatu hal yang tidak penting untuk dipermasalahkan oleh konsumen, ketidaktersediaannya bahan makanan di rumah makan tersebut dan ketidaktahuan pelaku usaha terhadap undang-undang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen terhadap penyajian makanan yang tidak sesuai dengan foto menu oleh rumah makan ialah konsumen dilindungi oleh pasal 4 No. 8 Tahun 1999 tentang UUPK.Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila makanan yang disajikan tidak sesuai dengan foto menu ialah konsumen dapat melaporkan hal ini kepada YAPKA. Disarankan kepada pelaku usaha dapat menyajikan makanan yang sesuai dengan foto menu yang ditampilkan dan juga pelaku usaha dapat menampilkan foto real makanan dari rumah makan yang bukan diambil dari internet.Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Foto Menu, Rumah Makan]]>
<![CDATA[WANPRESTASI UPAH PEKERJA PADA WARUNG MAKAN MIKRO DI KABUPATEN ACEH TAMIANG ]]>
<![CDATA[M Iqbal Pratama P]]>;
<![CDATA[M Adli]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 2: Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan pelaksanaan perjanjian upah warung makan mikro yang menimbulkan wanprestasi, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi perjanjian upah pekerja dan penyelesaian wanprestasi yang dilakukan para pihak dalam perjanjian upah warung makan mikro di Kabupaten Aceh Tamiang. Hasil penelitian menunjukan bahwa perjanjian upah pekerja pada warung makan mikro dilakukan secara lisan dengan upah di bawah UMP Kabupaten Aceh Tamiang dan bentuk wanprestasi yang dilakukan; tidak membayar upah pekerja, membayar upah tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan menunda pembayaran upah. Faktor penyebab wanprestasi; pengusaha/pemilik warung makan mikro tidak mengetahui ketentuan yang mengatur besarnya upah pekerja berdasarkan UMP, hasil penjualan tidak mencukupi membayar upah pekerja, kesepatakan upah hanya menggunakan lisan, anggapan kesepakatan upah dapat dilakukan secara sepihak tanpa mendapat persetujuan pekerja terlebih dahulu, pengusaha warung makan mikro masih awam dengan peraturan yang berlaku. Upaya dilakukan pemerintah tidak memaksa membebankan pengusaha warung makan mikro membayar upah pekerja sesuai dengan UMP Kabupaten Aceh Tamiang, mengalihkan usaha, mengratiskan pekerja makan siang di warung makan dan melakukan pengurangan pekerja. Disarankan agar Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi untuk melakukan sosialisasi tentang UMP Kabupaten Aceh Tamiang, pekerja warung makan mikro agar membuat perjanjian pembayaran upah secara tertulis untuk menghindari terjadinya wanprestasi dan pengusaha melaporkan tentang kondisi darurat usahanya kepada pemerintah sesuai dengan perundangan yang berlaku.Kata Kunci: Wanprestasi, Upah, Pekerja, Warung Makan]]>
<![CDATA[STATUS HUKUM TALAK DI LUAR PENGADILAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Haniful Huda]]>;
<![CDATA[Syamsul Bahri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 1: Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak - Penelitian ini bertujuan menjelaskan status hukum talak di luar pengadilan menurut hukum positif di Indonesia, dan upaya penyelesaian hukum terhadap perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. Hasil penelitian bahwa status hukum talak di luar pengadilan menurut hukum positif di Indonesia tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sekalipun fiqh mengatakan sah talak di luar pengadilan. Hal tersebut karena maslahat yang ditimbulkan apabila ṭalak dijatuhkan seorang suami di depan sidang pengadilan lebih besar dibandingkan muḍaratnya. Terkait upaya penyelesaian hukum perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, maka mediasi non litigasi dapat dilakukan dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan tujuan menggagalkan perceraian dan mendamaikan kedua belah pihak sebelum terjadinya proses perceraian di pengadilan. Namun mediator hanya sebagai penengah dan tidak berhak Disarankan kepada pihak suami istri yang akan bercerai agar proses perceraian dilakukan di depan pengadilan sesuai dengan pengaturan hukum positif di Indonesia karena pada dasarnya hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, dan kepada pemerintah desa, tokoh agama atau pemangku adat yang mendapatkan kepercayaan pasangan suami istri dalam menyelesaikan perceraian di luar pengadilan disarankan agar tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang larangan perceraian di luar pengadilan.Kata Kunci: Status Hukum, Talak, Pengadilan, Hukum Positif.]]>
